Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Jurnal Terekam Jejak (E-issn: 3032-4122) plays an important role in encouraging critical and in-depth academic discourse and research on political, business and legal issues in Indonesia, regional areas and internationally. This journal provides a platform for academics, practitioners and experts to share their knowledge and insights on contemporary issues in this field. This allows for a constructive exchange of ideas and thoughts, thereby increasing a better understanding of political, business and legal dynamics.
Articles
69 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Penyerta dalam Tindak Pidana Penganiayaan oleh Ronald Tanur: Analisis Peran Aparat Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Isnani Kurnia Putri]]>;
<![CDATA[Jayanti Oktaria]]>;
<![CDATA[Oman Ardinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap penyerta dalam tindak pidana masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini menganalisis kasus penganiayaan oleh Ronald Tanur yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang tidak diproses secara hukum. Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, artikel ini mengevaluasi peran kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menangani kasus ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyerta belum ditegakkan secara optimal, mencerminkan lemahnya koordinasi dan integritas antar lembaga penegak hukum. Diperlukan reformasi penegakan hukum dan penguatan mekanisme akuntabilitas agar keadilan tidak hanya menjadi simbol prosedural, tetapi juga nyata secara substantif.]]>
<![CDATA[US Interest in Military Intervention in Libya ]]>
<![CDATA[Rakhmadi, Roby]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[This study aims to determine the national interests of the United States in NATO's Military Intervention in Libya in 2011. This study uses a qualitative descriptive method. The results of the study show that America has political motives in the event. The conclusion of the study is that in the intervention, although there has been a change of leadership in NATO, the US still plays an important role in the war. By involving other countries through multilateralism efforts, America can achieve its interests while sharing the burden borne in the war. ]]>
<![CDATA[Analysis of Public Opinion on Social Media X and YouTube on the Results of the 2024 Presidential Election ]]>
<![CDATA[Himawan Indrajat]]>;
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>;
<![CDATA[Hertanto]]>;
<![CDATA[Andri Marta]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[This study analyzes the sentiment of social media users, especially Twitter and YouTube, on the results of the 2024 presidential election won by the Prabowo-Gibran pair. The goal is to identify the dominance of sentiment, whether positive, negative, or neutral. The research method uses a literature approach with content analysis on user responses. The data obtained showed the dominance of negative sentiment, especially criticism related to election integrity, human rights issues, and candidate feasibility. These results reflect significant public dissatisfaction with the political process, highlighting the role of social media as a reflection of public opinion. These findings provide insight for the government in understanding public perception and the importance of transparent communication to strengthen public trust in democracy.]]>
<![CDATA[Criminal Liability of Perpetrators of Embezzlement in Office within a Limited Liability Company ]]>
<![CDATA[Agus Wijaya, I Komang Jemi]]>;
<![CDATA[M. Albarade Umaru Jaya]]>;
<![CDATA[M. Sandy Firliano]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Embezzlement in office is a criminal offense that frequently occurs in the corporate world, particularly within Limited Liability Companies (PT). This crime involves individuals within the company who abuse their position or the trust granted to them to unlawfully appropriate the company’s assets. Under Indonesian criminal law, embezzlement in office is regulated under Article 374 of the Criminal Code (KUHP). This journal aims to examine the forms of legal responsibility imposed on perpetrators of embezzlement in office within a PT, as well as the possibility of corporate criminal liability. The research method used is normative juridical, employing a statutory and case study approach. The results of the study indicate that perpetrators of embezzlement in office bear personal criminal liability; however, under certain conditions, the corporation itself may also be held criminally liable if the offense is committed on behalf of or for the benefit of the company.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia ]]>
<![CDATA[M.Fadhel Izta Ghani]]>;
<![CDATA[Galih Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas negara, moral masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang kompleks dan strategi pemberantasannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dari buku, jurnal, dan dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh melalui jalur penal (penindakan) dan non-penal (pencegahan) yang saling melengkapi. Pendekatan penal mencakup penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sedangkan pendekatan non- penal menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan strategi yang terintegrasi, upaya pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Helmi Yaman Telaumbanua]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali disalahgunakan yang berdampak kepada urusan hukum. Salah satu dampaknya yakni pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang ada di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).]]>
<![CDATA[Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Potensi Keterserapan Angkatan Kerja di Sektor Pertanian ]]>
<![CDATA[Yudhi, Rifka]]>;
<![CDATA[FX Sumarja]]>;
<![CDATA[Adam Muhammad Yanis]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Reforma agraria merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah dan mendorong keadilan sosial di sektor agraria. Di Indonesia, ketimpangan distribusi lahan yang tinggi telah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sektor pertanian yang inklusif dan produktif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan reforma agraria dengan potensi peningkatan keterserapan angkatan kerja di sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan didukung oleh data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria yang efektif, terutama dalam aspek redistribusi tanah dan legalisasi aset, dapat menciptakan peluang kerja baru di pedesaan, meningkatkan pendapatan petani kecil, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan implementatif seperti tumpang tindih kebijakan, konflik agraria, dan lemahnya kelembagaan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada integrasi kebijakan sektoral dan keberpihakan politik terhadap petani kecil. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang holistik dan penguatan tata kelola agraria agar reforma agraria benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal di sektor pertanian.]]>
<![CDATA[Efektivitas Litigasi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ]]>
<![CDATA[Saputra, Galih]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Litigasi pidana sebagai instrumen hukum formal kerap dihadapkan pada kompleksitas pembuktian, jaringan pelaku yang luas, serta perbedaan pendekatan antara rehabilitasi dan pemenjaraan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas litigasi pidana dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dengan melihat pada proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi putusan pengadilan, dan artikel akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun litigasi pidana masih menjadi jalur utama penegakan hukum, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh ketepatan pembuktian, konsistensi jaksa dan hakim, serta ketersediaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan integrasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara narkotika.]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (MLA) sebagai Instrumen Penegakan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Reynaldo Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Jika dilihat dari sudut pandang nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang memiliki nilai adil dan efektif perlu adanya bantuan hukum yang secara menyeluruh. Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki peran sangat penting antar negara dalam menjalin kerjasama bidang hukum, untuk menangani kejahatan transnasional oleh warga negara yang terlibat. Salah satu bentuk kejahatan transnasional ialah korupsi, pencucian uang, perdagangan narkotika, dan kekerasan fisik. Negara Indonesia memiliki dasar hukum sendiri untuk perihal ini yang diatur pada salah satu UU no.1 Tahun 2006. Selain itu, Indonesia melakukan perjanjian bilateral dan multilateral termasuk dengan negara swiss dan konvensi UNTOC/UNCAC. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki tantangan sendiri, seperti adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, isu keamanan negara, dan keterbatasan institusi dalam beroperasi. Meskipun begitu beberapa solusi sudah mulai dipikirkan dan dijalankan untuk menghadapi tantangan itu. Bangsa Indonesia akan selalu berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menangani permasalahan bantuan Hukum Internasional.]]>
<![CDATA[Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Hukum Perdata: Refleksi Terhadap Penegakan Hukum Agraria Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Miftahul Risko]]>
<![CDATA[ Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Terekam Jejak Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/
<![CDATA[Hukum pertanahan atau agraria merupakan himpunan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum perdata, tanah dipandang sebagai objek hukum yang memiliki implikasi hak dan kewajiban antar pihak. Namun, kenyataannya masih banyak sengketa pertanahan yang terjadi akibat lemahnya penegakan hukum, meningkatnya kebutuhan terhadap tanah, serta keterbatasan jumlah lahan yang tersedia. Kondisi ini diperburuk oleh adanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dan prosedur hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum pertanahan dari sudut pandang hukum perdata serta merefleksikan kontribusi pendekatan keperdataan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi seperti mediasi. Pendekatan hukum perdata menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang berkonflik atas tanah.]]>
