cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agil Kurniadi
Contact Email
agilkurniadi19@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jterekam@gmail.com
Editorial Address
Signature Park Grande Apartement MT Haryono, Jalan Letjend MT Hartyono No. Kav. 20, Cawang, Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Published by PT Terekam Jejak Sukses
ISSN : -     EISSN : 30324122     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Terekam Jejak (E-issn: 3032-4122) plays an important role in encouraging critical and in-depth academic discourse and research on political, business and legal issues in Indonesia, regional areas and internationally. This journal provides a platform for academics, practitioners and experts to share their knowledge and insights on contemporary issues in this field. This allows for a constructive exchange of ideas and thoughts, thereby increasing a better understanding of political, business and legal dynamics.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Menuju Keadilan yang Lebih Adil dan Setara Deni Imada
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Bantuan hukum bisa dikatakan sebagai elemen krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena berfungsi menjamin kesetaraan akses masyarakat terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari perspektif hak asasi manusia serta mengkaji efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis dengan menggunakan teori keadilan dan hak asasi manusia sebagai dasar analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan hukum berperan signifikan dalam memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan. Diperlukan penguatan implementasi dan dukungan kebijakan agar bantuan hukum dapat benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Penguatan Hukum Pidana Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Siber Era Digital Bunga Anggreini
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi di era digital telah memunculkan suatu bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana Indonesia, yang masih sangat dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai respons hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan siber. Fokusnya mencakup evaluasi perkembangan regulasi, tingkat efektivitas penegakan hukum, dan urgensi mutlak untuk melakukan pembaruan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, didukung oleh pendekatan perundang- undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Hasil kajian menunjukkan adanya tren peningkatan kejahatan siber di Indonesia, mulai dari penipuan daring, peretasan, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Meskipun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sejumlah peraturan pelaksana, masih ditemukan kelemahan substansial dalam aspek kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kapasitas teknis aparat penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana sangat mendesak, dan tidak hanya harus berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada langkah pencegahan, penguatan infrastruktur digital, dan kerja sama internasional yang erat.
Penguatan Kelembagaan Kejaksaan Melalui Reformasi Struktural Pandu Satria
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntutan serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Peran kejaksaan tidak terbatas pada pelaksanaan penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan kejaksaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kejaksaan perlu dilakukan melalui reformasi struktural, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan internal yang efektif, serta penerapan independensi secara nyata. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
Synergy Between Law Enforcement Officials and Legal Aid Institutions in Criminal Litigation Wanto, Eko
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Synergy between law enforcement officials and legal aid institutions is crucial for realizing a just, transparent, and community-friendly justice system. Although they have distinct roles, their collaboration complements each other. Law enforcement officials, including the police, prosecutors, and courts, are primarily responsible for enforcing the law, maintaining order, and ensuring that legal proceedings proceed according to procedure. Their role focuses on the formal and procedural aspects of the law. Legal aid institutions play a role in providing access to justice for the poor and vulnerable. Legal aid institutions provide legal assistance, advocacy, and legal education to ensure citizens' rights are protected, especially in complex legal processes. Synergy between law enforcement officials and legal aid institutions is not about replacing each other's roles, but rather about building constructive cooperation. Collaboration between law enforcement officials and legal aid institutions can include joint outreach regarding the rights of suspects, victims, or witnesses to prevent them from becoming victims of injustice. While this synergy is ideal, its implementation often faces challenges, such as lack of communication, differing perspectives, or even allegations of criminalization. Synergy between law enforcement officers and legal aid institutions is an important foundation for building a strong legal state, where every citizen receives equal treatment in the eyes of the law.
Structure, Prohibitions, and Stages in Saibatin Traditional Marriage: An Ethnographical and Legal Study Widiyanti, Alzahra
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This study discusse~s the~ structure~, prohibitions, and stage~s of Saibatin customary marriage~ in Lampung as part of a sustainable~ customary le~gal syste~m. Using a normative~ and e~thnographic juridical approach through inte~rvie~ws, lite~rature~ studie~s, and fie~ld docume~ntation, it was found that Saibatin customary marriage~ include~s the~ matudau (hone~st) and se~me~nda syste~ms, with prohibitions re~late~d to kinship and social status. The~ stage~s include~ pre~-marriage~, the~ main ce~re~mony, and the~ closing with the~ awarding of the~ adok title~. Its imple~me~ntation is in line~ with national law as long as it doe~s not conflict with Law No. 1 of 1974. Saibatin customs function not only as a cultural tradition, but also as a le~gal syste~m that maintains harmony and moral value~s ​​in Lampung socie~ty.
Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin Artha Yaneva, Nadjwa
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Salah satu sistem nilai adat Lampung, yaitu Saibatin, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung yang telah berkembang secara turun-temurun. Nilai-nilai hukum perdata adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat secara sosial, tetapi juga menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung Saibatin, mencakup tatanan sosial dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat ,Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan studi literatur serta wawancara dengan tokoh adat sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum waris adat Lampung Saibatin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak waris dalam konteks keluarga dan masyarakat adat.
Analisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No: 244/Pid.B/2021/Pn.Kbu) Mutia, Jessica Fista
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Artikel ini menganalisis akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui studi Putusan No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu. Berangkat dari perdebatan tentang peran Polri sebagai penegak hukum sekaligus pemelihara ketertiban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris: telaah doktrinal atas Pasal 365 ayat (1) KUHP dipadukan dengan rekonstruksi fakta perkara dari berkas persidangan. Temuan menunjukkan faktor pendorong kejahatan bersumber dari dimensi internal (motivasi, kontrol diri) dan eksternal (kondisi ekonomi serta pergaulan/lingkungan). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa Ahmad Roehan bin Abu Bakar, menegaskan terpenuhinya unsur delik Pasal 365 ayat (1) dan proporsionalitas pemidanaan untuk memberikan efek jera. Studi ini merekomendasikan perumusan pertimbangan hukum yang lebih eksplisit atas tiap unsur delik, pemetaan faktor risiko sosial-ekonomi oleh aparat penegak hukum, serta penguatan program pembinaan agar reintegrasi sosial berjalan tanpa stigmatisasi. Kesimpulannya, kombinasi analisis normatif dan bukti empiris penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara sejenis.
Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus Sanrego, Rizal
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis materiil dan formal dari penetapan tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” dalam undang-undang pidana khusus, serta merumuskan parameter penetapan yang efektif untuk menjembatani berlakunya ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ketika lex specialis tidak mengatur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui pembacaan komparatif lintas undang-undang pidana khusus dan yurisprudensi relevan. Temuan menunjukkan bahwa klasifikasi delik menentukan ruang lingkup asas nasional aktif, keberlakuan pemidanaan terhadap percobaan dan pembantuan, kemungkinan perbarengan tindak pidana, serta tenggat daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Fragmentasi perumusan pada berbagai undang-undang menimbulkan ketidakpastian, khususnya saat terjadi kekosongan pengaturan prosedural. Kesimpulan penelitian merekomendasikan standardisasi rumusan kategori delik pada undang-undang pidana khusus dan pencantuman klausul jembatan ke KUHP/KUHAP untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan perlindungan hak para pihak.
Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Lampung Saibatin Sherly Amanda Islami Ramadhani
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai sosial, moral, dan budaya komunitas adat. Penelitian ini menganalisis peran hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana serta relevansinya dengan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis melalui studi literatur dan wawancara tokoh adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat berperan penting dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan restoratif dengan mengutamakan keseimbangan, keharmonisan, dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum pidana positif, keberadaannya tetap diakui selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi nilai hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional penting untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan kontekstual.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics Vol 2 No 2 (2024): Edisi Khusus Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2024): Perspektif Lingkungan Hidup, Hukum, Sosial, dan Hubungan Internasional Vol 1 No 1 (2023): hubungan Internasional dan Politik