cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siber Publisher
Contact Email
siberpublisher.info@gmail.com
Phone
+6281188062006
Journal Mail Official
siberpublisher.info@gmail.com
Editorial Address
Jalan Marina Indah Raya No. 1 Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah
Published by Siber Nusantara Publisher
ISSN : 29646065     EISSN : 29646057     DOI : https://doi.org/10.38035/jhesm.v1i1
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM) adalah jurnal akademik direview dengan sistem peer review. Artikel yang dimuat meliputi artikel di bidang humaniora ekonomi syariah dan muamalah serta berlaku umum untuk di dunia akademik. Kontribusi dan Bidang yang dikaji dalam jurnal ini sangat luas termasuk di dalamnya bidang-bidang yang bersinggungan dengan bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum, bahasa dan sastra, budaya, sosiologi, antropologi, politik, dan bidang yang sangat makro seperti pariwisata, ilmu keguruan dan ilmu pendidikan sosial serta kewirausahaan. Dengan demikian jurnal ini di masa kini dan masa depan memiliki kontribusi yang menentukan di ketiga bidang utamanya yaitu humaniora, ekonomi syariah dan muamalah.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 132 Documents
 5   6   7   8   9 
Integrasi Konsep Syura dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam Anwar Sadat; Kasful Anwar; Abdul Halim
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari - Maret 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i1.572

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi konsep syura dalam proses pengambilan keputusan (decision making) dan perumusan kebijakan (policy making) pada manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan memerlukan proses pengambilan keputusan yang sistematis untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Dalam Islam, pengambilan keputusan tidak hanya berorientasi pada rasionalitas administratif, tetapi juga menekankan prinsip syura sebagai mekanisme kolektif yang mendorong partisipasi, keadilan, komitmen moral, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis relevansi syura dalam praktik manajemen pendidikan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi syura dalam kebijakan dan keputusan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi stakeholder, mengurangi konflik, menumbuhkan rasa keadilan dan tanggung jawab, meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan, serta membangun budaya organisasi yang kolaboratif dan harmonis. Implementasi pengambilan keputusan berbasis syura dapat diterapkan dalam berbagai proses manajerial termasuk pengembangan kurikulum, alokasi sumber daya, penyelesaian konflik, dan penetapan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan berbasis syura tidak hanya menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan bersama sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam.
Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Reputasi Bank dan Ukuran Bank terhadap Kinerja Bank Josua Panatap Soehaditama
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari - Maret 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i1.594

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), reputasi bank, dan ukuran bank terhadap kinerja bank melalui pendekatan sintesis literatur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Kinerja Bank; 2) Reputasi Bank berpengaruh terhadap Kinerja Bank; 3) Ukuran Bank berpengaruh terhadap Kinerja Bank. Implikasi manajerial menunjukkan bahwa manajemen bank perlu menjaga keseimbangan LDR, membangun reputasi yang kuat, serta mengoptimalkan skala operasional guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model ini secara empiris dengan pendekatan kuantitatif.
Peran Aplikasi Muamalat DIN Dalam Kemudahan Transaksi Syariah Bank Muamalat KCP Genteng Banyuwangi Dwi Retno Novanti; Aula Izatul Aini
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i2.620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi mobile Muamalat DIN dari Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia, dalam mempermudah transaksi syariah di KCP Genteng, khususnya dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta memperluas inklusi keuangan bagi nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap nasabah dan petugas KCP Genteng yang aktif menggunakan Muamalat DIN. Hasil penelitian menunjukkan peran aplikasi Muamalat Digital Islamic Network (DIN) dalam mendukung kemudahan transaksi syariah bagi nasabah Bank Muamalat KCP Genteng, Banyuwangi. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana aplikasi ini memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap kemudahan penggunaan dan manfaatnya dalam transaksi sehari-hari
Dari Zikir Tubuh Menuju Adab Sosial: Akulturasi Spiritualitas Sufi dalam Tari Zapin Melayu Gunawan Wiradharma; Mario Aditya Prasetyo; Melisa Arisanty; Khaerul Anam
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.772

Abstract

Tari Zapin merupakan bentuk seni pertunjukan Melayu yang memperlihatkan kuatnya hubung antara masyarakat Melayu dengan tradisi Arab-Islam. Hubungan tersebut terlihat pada cara Gerak tubuh, repetisi, kostum, dan ruang pertunjukan dimaknai sebagai bagian dari sistem spiritual dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses akulturasi spiritualitas Sufi dalam tari Zapin Melayu serta menjelaskan bagaimana unsur-unsur mistik dan transendental yang menekankan adab, kesopanan, keteraturan, dan harmoni kolektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan seniman, budayawan, serta akademisi yang memiliki pengetahuan mengenai tari Melayu dan tari Sufi. Data diolah melalui analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tari Sufi dan Zapin tidak terletak pada kesamaan bentuk gerak secara langsung, tetapi pada penggunaan tubuh, ritme, repetisi, musik, dan kostum sebagai media pembentukan pengalaman dan makna. Dalam tari Sufi, repetisi gerak berfungsi sebagai teknologi spiritual menuju ekstase, pelepasan ego, dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam Zapin, prinsip tersebut mengalami seleksi, lokalisasi, dan reinterpretasi menjadi mekanisme disiplin tubuh, keteraturan sosial, kesopanan, dan identitas Melayu-Islam. Proses ini disebut sebagai epistemic translation, yaitu penerjemahan pengalaman metafisik Sufi ke dalam kode sosial-estetis Melayu. Dengan demikian, tari Zapin merupakan hasil akulturasi yang mentransformasikan zikir tubuh menjadi adab sosial tanpa sepenuhnya menghilangkan pondasi spiritual Islam.
Model Jaminan Prosedural Penertiban Nonyustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam: Studi Penelitian Hukum dengan Metode Modified Delphi Andi Safirul Ula; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.782

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Batam. Permasalahan penelitian belum tersedianya standar terintegrasi yang menghubungkan legalitas, diskresi, proporsionalitas, dokumentasi, pengaduan dan akuntabilitas dalam tindakan penertiban administratif. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 16 panel yang terdiri atas unsur Satpol PP, PPNS dan bagian hukum pemerintah daerah, akademisi, praktisi dan perlindungan hak, perwakilan masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen mencakup 36 indikator dalam delapan dimensi. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Hasil putaran pertama menunjukkan 22 indikator diterima, 11 direvisi dan tiga dihapus. Putaran kedua menghasilkan 32 indikator final dalam delapan dimensi. Konsensus tertinggi terdapat pada legalitas dan batas kewenangan serta proporsionalitas dan tahapan eskalasi. Nilai Kendall’s W sebesar 0,72 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang kuat. Penelitian menyimpulkan penertiban nonyustisial yang sah dan akuntabel harus didasarkan pada verifikasi pelanggaran, pembatasan kewenangan, kesempatan koreksi sukarela, eskalasi bertahap, dokumentasi keputusan, supervisi, mekanisme pengaduan dan pemulihan. Model memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan administrative justice, birokrasi garis depan dan responsive regulation, sekaligus menyediakan kerangka praktis bagi penyempurnaan tata kelola penertiban Satpol PP
Model Tata Kelola Pengamanan Kantor Walikota Batam oleh Satuan Polisi Pamong Praja: Koordinasi dan Akuntabilitasi Raja Mhd Kamil; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pengamanan kantor walikota Batam oleh satuan polisi pamong praja yang menekankan koordinasi dan akuntabilitas. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan mengintegrasikan kejelasan mandat, komunikasi lintas unit, kesiapsiagaan operasional dan pertanggungjawaban dalam pengamanan objek pemerintahan yang tetap terbuka bagi pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 22 panel dari unsur Satpol PP/BKO, Sekretariat Daerah dan pengelola gedung, kepolisian atau praktisi pengamanan, akademisi, serta praktisi manajemen risiko dan pengawasan. Instrumen awal terdiri atas empat dimensi dan 20 indikator. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Putaran pertama menghasilkan 13 indikator yang langsung diterima dan tujuh indikator yang direvisi. Pada putaran kedua, seluruh 20 indikator memenuhi kriteria konsensus. Kejelasan mandat dan struktur pengamanan memperoleh konsensus substantif tertinggi, sedangkan koordinasi dan komunikasi operasional ditempatkan sebagai prioritas penerapan utama. Nilai Kendall’s W sebesar 0,61 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang substansial dan signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau ketegasan tindakan, tetapi oleh integrasi mandat, arus informasi, kesiapan berbasis risiko, dokumentasi keputusan dan evaluasi berkelanjutan. Model menawarkan kerangka operasional untuk penyempurnaan SOP, latihan lintas unit, protokol eskalasi dan akuntabilitas pengamanan kantor pemerintahan daerah
Pengaruh Budaya Integritas, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran terhadap Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Batam Mazlan Mazlan; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.789

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah menuntut tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengendalian yang tinggi karena kompleksitas siklus anggaran membuka ruang risiko terjadinya kecurangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, risiko kecurangan tidak cukup dijelaskan oleh kelemahan aturan formal semata, tetapi dipengaruhi oleh kualitas budaya organisasi, efektivitas pengendalian internal dan kredibilitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei potong lintang. Data diperoleh dari 120 kuesioner valid yang diisi oleh aparatur yang terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, meliputi BPKAD, Inspektorat, serta perangkat daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Di antara ketiga variabel tersebut, efektivitas pengendalian internal merupakan prediktor dominan dalam menurunkan risiko kecurangan, diikuti oleh mekanisme pelaporan pelanggaran dan budaya integritas. Temuan ini menegaskan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi nilai, dimensi struktural dan dimensi mekanisme organisasi. Penelitian berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola keuangan publik dengan menawarkan model anti-kecurangan yang terintegrasi, sekaligus memberikan dasar praktis bagi penguatan ekosistem integritas, implementasi pengendalian internal dan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pengaruh Keadilan Prosedural dan Akuntabilitas Satpol PP Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Peraturan Daerah Melalui Kepercayaan Publik Rudi Rudi; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwal Kelvin
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.790

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah melalui kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan dari 300 responden di Kota Batam yang pernah menyaksikan, mengalami atau berinteraksi dengan tindakan Satpol PP. Instrumen penelitian disusun dalam skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi berganda serta uji mediasi dengan PROCESS Macro. Hasil penelitian menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah. Selain itu, kepercayaan publik terbukti memediasi secara parsial hubungan antara keadilan prosedural dan akuntabilitas dengan kepatuhan masyarakat. Model ini menempatkan trust sebagai mekanisme sosial yang menjembatani kualitas otoritas dan ketaatan warga. Temuan ini menegaskan kepatuhan hukum tidak dibentuk oleh ancaman sanksi atau intensitas penertiban, tetapi oleh persepsi warga atas fairness, keterbukaan, penjelasan tindakan dan kemampuan institusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum empiris dan administrasi publik dengan menempatkan kualitas proses penegakan hukum sebagai faktor sentral dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian menekankan pembinaan yang berorientasi pada keadilan prosedural, akuntabilitas dan penguatan kepercayaan publik
Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Kreatif Pembuatan Video Profil Desa di Kabupaten Karo: Evaluasi Penilaian Aset 0 Rupiah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Hifz Al-Mal) Tanty Novianty; Annisa Sativa
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.804

Abstract

Perkembangan industri kreatif dalam era digital telah mendorong meningkatnya penggunaan jasa kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya melalui pembuatan video profil desa. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum ketika beberapa komponen jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo dinilai Rp 0,- (nol rupiah) oleh auditor, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hukum terhadap hak ekonomi penyedia jasa kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis praktik penilaian aset Rp 0,- (nol rupiah) dalam perspektif Ḥifẓ al-Mal sebagai salah satu prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video profil desa merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan kontraktual berdasarkan hukum perjanjian. Penilaian Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen konsep dan ide kreatif, editing, cutting, serta dubbing berpotensi mengabaikan nilai ekonomi yang melekat pada hasil kerja intelektual penyedia jasa kreatif. Dalam perspektif Ḥifẓ al-Mal, praktik tersebut berpotensi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta karena mengurangi pengakuan terhadap hak ekonomi yang diperoleh melalui usaha yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap nilai ekonomi jasa kreatif dalam pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah.
Rekonstruksi Sistem jaminan Pangan halal: kerangka Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Shariah untuk Integrasi Ṭayyib kontemporer Nurul Hilmiyah; Mira Munira; Ameilia Damayanti; Nazwa Safinatus Zingga; Faiz Al Ghani Alamsyah
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.806

Abstract

Makalah ini mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa sertifikasi halal dan jaminan keberlanjutan—meski memiliki asal-usul normatif yang sama dalam perintah Al-Qur’an “ḥalālan ṭayyiban”—telah berkembang menjadi sistem jaminan yang secara struktural tidak kompatibel, serta arsitektur kelembagaan apa yang diperlukan untuk mendamaikan keduanya. Makalah ini bersifat konseptual dan membangun teori. Makalah ini dikemukakan melalui pendekatan problematisasi, bukan sekadar mengidentifikasi celah: makalah ini mengkritisi asumsi yang dianggap lumrah bahwa jaminan halal dan jaminan keberlanjutan adalah instrumen yang saling melengkapi dan dapat ditumpuk satu sama lain. Empat bidang literatur diintegrasikan —maqāṣid al-sharīʿah, teori akuntabilitas Islam, karya neo-institusional tentang decoupling, serta ekonomi barang kepercayaan dan jaminan pihak ketiga—untuk merumuskan kerangka kerja multi-tingkat dan dua belas proposisi yang dapat diuji. Makalah ini memperkenalkan tiga konstruk. Defisit ṭayyib adalah kesenjangan antara atribut kualitas hidup yang secara normatif dituntut oleh ṭayyib dan yang sebenarnya diverifikasi oleh sistem jaminan yang ada. Interoperabilitas jaminan adalah sejauh mana sistem halal dan keberlanjutan berbagi cakupan, dasar bukti, frekuensi audit, dan wewenang sanksi. Materialitas yang diprioritaskan berdasarkan Maqāṣid adalah aturan penetapan prioritas pengungkapan yang menggantikan urutan ḍarūriyyāt > ḥājiyyāt > taḥsīniyyāt sebagai pengganti materialitas keuangan konvensional atau materialitas pemangku kepentingan. Semua ini dirangkum ke dalam kerangka kerja Integrated Ṭayyib Assurance (ITA), sebuah arsitektur empat lapis—normatif, kelembagaan, operasional, dan epistemik—di mana penutupan defisit ṭayyib bergantung secara bersama-sama pada interoperabilitas dan kredibilitas fungsi jaminan, dan di mana interoperabilitas tanpa acuan normatif bersama akan menghasilkan kenaikan biaya tanpa pengurangan defisit. Makalah ini memformulasikan ulang masalah halal–keberlanjutan dari masalah desain indikator menjadi masalah arsitektur jaminan, serta menentukan kondisi batas di mana rezim sertifikasi halal wajib cenderung meningkatkan, alih-alih mengurangi, kepatuhan seremonial

Page 7 of 14 | Total Record : 132

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026) Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (April - Juni 2026) Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari - Maret 2026) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Oktober - Desember 2025) Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2025) Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (April - Juni 2025) Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari - Maret 2025) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Oktober - Desember 2024) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2024) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (April - June 2024) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari - Maret 2024) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Oktober-Desember 2023) Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli-September 2023) Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Januari-Maret 2023) More Issue