Jurnal Siber Multi Disiplin
Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD) adalah jurnal multidisiplin ilmiah yang diterbitkan oleh Siber Nusantara Research dan di payungi Oleh Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER). Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran & Manajemen Keungan, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi Teknik Informatika & Manajemen Informatika, Perdagangan, Manajemen Perhotelan, Pariwisata, Perjalanan, Seni & Budaya, Manjemen Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Islam & Pendidikan Olahraga, Ilmu Politik, Ilmu Hukum & Ilmu Sosial, Administrasi public & Administrai Pemerintahan, Ilmu Olah Raga, Sejarah & Humaniora, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, Kedoteran & Kebidanan, Media & Komunikasi, Ilmu Lingkungan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Pertanian, Perbankan, Manajemen proyek, Manajemen Portofolio, Analisis Keamanan, Kewiraswastaan & Manajemen Retail, Manajemen Tranportasi, Logistik & Expesdidi, Medis, Kesehatan, Kedokteran, Bilogi, Fisika, Kimia, Agoronomi & Pertambangan, dan Teknik Mesin, Teknik Industi & Teknik Perkapalan.
Articles
216 Documents
<![CDATA[Analisis Faktor Penyebab Tingginya Dwelling Time serta Strategi Penurunannya pada Terminal 1 PT XYZ ]]>
<![CDATA[Noviani Br. Siagian]]>;
<![CDATA[Meilita Tryana Sembiring]]>;
<![CDATA[Tuti Sarma Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1002
<![CDATA[Dwelling time merupakan indikator kinerja penting pada terminal petikemas karena memengaruhi kelancaran aliran logistik nasional. Peningkatan dwelling time pada PT XYZ dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam proses pelayanan dan pengelolaan kontainer. Kondisi tersebut memerlukan evaluasi sistematis untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab lamanya waktu tinggal kontainer serta merumuskan strategi operasional berbasis data guna meningkatkan kinerja terminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dwelling time dan menyusun strategi operasional penurunannya menggunakan pendekatan analisis diagram tulang ikan dan SWOT. Penelitian menggunakan metode eksploratif deskriptif melalui observasi langsung, pengukuran waktu aktivitas quay, yard, dan gate, analisis data historis operasional, serta wawancara dengan bagian operasional dan teknisi. Analisis data dilakukan menggunakan diagram tulang ikan, five why analysis, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yard dwell menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 70,32% terhadap total dwelling time. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya kesiapan peralatan, tingginya waktu perbaikan, penataan lapangan penumpukan kontainer yang belum optimal, serta keterbatasan integrasi digital antar pemangku kepentingan logistik. Strategi yang dihasilkan meliputi penerapan pemeliharaan prediktif, optimalisasi tata letak lapangan penumpukan, dan integrasi sistem pemesanan terminal. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan kerangka evaluasi kinerja terminal melalui integrasi analisis operasional dan perumusan strategi perbaikan.]]>
<![CDATA[Penerapan Teknologi Wireless Transceiver UHF untuk Pengiriman Sinyal Audio Antargedung Bertingkat ]]>
<![CDATA[Dwi Feriyanto]]>;
<![CDATA[Aviv Fitria Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1003
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem wireless transceiver sebagai media penyaluran sinyal audio antargedung bertingkat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah informasi suara, seperti pengumuman atau panggilan azan, sering tidak terdengar dengan jelas oleh orang yang berada di dalam ruangan tertutup dan berpendingin udara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang mampu mengirimkan sinyal audio tanpa menggunakan instalasi kabel yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, menerapkan, dan menguji sistem transmitter dan receiver berbasis teknologi Ultra High Frequency (UHF) dalam pengiriman sinyal audio antargedung. Metode penelitian terdiri atas tiga tahap, yaitu perancangan sistem, instalasi perangkat, dan pengujian sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinyal audio dapat dikirimkan dengan jelas dan real time dari gedung sumber menuju gedung tujuan melalui media wireless. Dengan demikian, sistem wireless transceiver dapat digunakan sebagai alternatif yang praktis dan efisien dalam penyaluran sinyal audio antargedung bertingkat.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri ]]>
<![CDATA[Yang Kinanti]]>;
<![CDATA[Yunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1008
<![CDATA[Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk mengatur kedudukan serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris memiliki arti penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak serta kepentingan harta kekayaan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sekaligus berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memberikan penyuluhan hukum, merumuskan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, memastikan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, serta memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif untuk mencegah timbulnya sengketa mengenai harta kekayaan selama maupun setelah perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab notaris secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak.]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Kebocoran Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Yoga Suherman]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1014
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penggunaan data pribadi pada berbagai layanan digital. Di sisi lain, meningkatnya kasus kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menanggulangi kasus kebocoran data pribadi serta untuk mengetahui kendala yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui pengumpulan data dari aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum efektif dalam memberikan pelindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Ketidakefektifan tersebut tercermin dari masih tingginya frekuensi kebocoran data pribadi setelah undang-undang tersebut diberlakukan, belum optimalnya pelaksanaan kewajiban oleh pengendali data pribadi, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak subjek data belum tercapai secara optimal.]]>
<![CDATA[Evaluasi Teknis dan Lingkungan Proses Karbonasi Karbon Dioksida dalam Produksi Magnesium Sulfat: Studi Perancangan Pabrik Skala Industri ]]>
<![CDATA[Ragil Gunawan]]>;
<![CDATA[Zain Badrudin]]>;
<![CDATA[Rinette Visca]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1015
<![CDATA[Magnesium sulfat (MgSO4) merupakan garam anorganik tidak berbau dengan rasa pahit-asin yang banyak digunakan dalam industri pertanian, farmasi, dan kertas. Penelitian ini menyajikan prarancangan pabrik magnesium sulfat dengan kapasitas produksi 300.000 ton/tahun untuk memenuhi peningkatan kebutuhan impor di Thailand dan kawasan Asia Tenggara. Pabrik direncanakan didirikan di Kawasan Industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Magnesium sulfat diproduksi melalui proses karbonasi yang melibatkan magnesium hidroksida, kalsium sulfat, dan karbon dioksida dengan perbandingan molar 1:1:3,21. Reaksi berlangsung dalam reaktor gelembung pada suhu 70–100 °C dan tekanan 1 atm dengan waktu tinggal selama 2 jam. Proses endotermik ini menghasilkan konversi sebesar 93%, rendemen 90%, dan kemurnian produk 99%. Analisis regresi linier memproyeksikan kebutuhan impor Thailand mencapai sekitar 245.922,67 ton pada tahun 2038. Evaluasi ekonomi menunjukkan Total Capital Investment sebesar Rp77,18 triliun, ROI rata-rata 17,77%, POT selama 5 tahun 6 bulan 27 hari, BEP sebesar 20,44%, dan IRR sebesar 9,98%. Dengan demikian, pabrik yang diusulkan dinilai layak secara teknis dan ekonomis.]]>
<![CDATA[Batasan Yuridis Hak Menguasai Negara atas Tanah Ulayat Berdasarkan Doktrin Fungsi Sosial Hak atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayu Menak Lestari]]>;
<![CDATA[Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1019
<![CDATA[Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma "kepentingan umum" dalam regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan jaminan perlindungan tanah ulayat, serta merumuskan batas yuridis Hak Menguasai Negara (HMN). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil penelitian menunjukkan adanya asimetri normatif yang tajam. Perluasan makna "kepentingan umum" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang merambah sektor komersial-kapitalistik berujung pada komodifikasi tanah ulayat dan distorsi Asas Fungsi Sosial dalam UUPA menjadi alat pemaksa negara. Ketiadaan dokumen formal seperti Peraturan Daerah (Perda) kerap dijadikan celah administratif untuk menegasikan hak komunal masyarakat adat secara apriori. Praktik penguasaan lahan sepihak ini memicu reinkarnasi doktrin kolonial Neo-Domein Verklaring melalui pelembagaan Badan Bank Tanah. Oleh karena itu, penelitian ini merekonstruksi batas normatif HMN agar dikembalikan pada koridor Public Trust Doctrine (Doktrin Wali Amanat Publik), di mana negara dilarang memosisikan diri sebagai pemilik privat (owner). Sebagai batasan prosedural dan substansial yang imperatif, operasionalisasi HMN wajib tunduk pada kepatuhan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, institusionalisasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta pengutamaan tanah sebagai social asset di atas capital asset demi mewujudkan keadilan distributif berdasarkan Pancasila.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Muhammad Ari Wibowo]]>;
<![CDATA[Yoyok Ucok Suyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1025
<![CDATA[Peredaran sediaan farmasi ilegal masih menjadi ancaman terhadap perlindungan kesehatan masyarakat meskipun telah dilakukan pembaruan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal serta mengevaluasi formulasi ketentuan pidana Pasal 435 dari perspektif kebijakan hukum pidana. Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan arah politik hukum pembentukan norma dengan kualitas formulasi ketentuan pidananya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana di bidang farmasi berkembang dari pendekatan administratif menuju penguatan instrumen pidana yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, namun proses pembentukannya melalui metode omnibus belum sepenuhnya mencerminkan pembentukan hukum yang responsif. Selain itu, Pasal 435 telah memperluas ruang lingkup kriminalisasi, tetapi masih menyisakan kelemahan pada perumusan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pemidanaan yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan evaluasi formulasi Pasal 435 sebagai dasar penyempurnaan kebijakan hukum pidana di bidang kesehatan.]]>
<![CDATA[Determinan Minat Melamar Pekerjaan Generasi Z dalam Era Rekrutmen Digital: Analisis Peran E-Recruitment, Employer Branding, dan Social Media Recruitment ]]>
<![CDATA[Sri Kurniati]]>;
<![CDATA[Sari Laelatul Qodriah]]>;
<![CDATA[Risdianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1030
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh e-recruitment, employer branding, dan social media recruitment terhadap minat melamar pekerjaan pada Generasi Z. Minat melamar pekerjaan merupakan isu strategis karena menentukan sejauh mana lulusan perguruan tinggi mampu memasuki dunia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian berjumlah 91 mahasiswa tingkat akhir (semester 8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) yang ditentukan melalui teknik purposive dan proportional sampling, dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-recruitment, employer branding, dan social media recruitment masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat melamar pekerjaan, dengan e-recruitment sebagai faktor paling dominan (B = 0,477; t = 6,044; sig = 0,000), diikuti oleh employer branding (B = 0,218; t = 4,364; sig = 0,000) dan social media recruitment (B = 0,217; t = 2,451; sig = 0,016). Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat melamar pekerjaan (F = 93,031; sig = 0,000) dan mampu menjelaskan 76,2% variasinya (R Square = 0,762). Temuan ini mengimplikasikan bahwa perusahaan perlu memperkuat sistem rekrutmen digital, membangun employer branding yang kuat, serta mengoptimalkan konten rekrutmen di media sosial untuk menarik minat pelamar dari kalangan Generasi Z.]]>
<![CDATA[Peran Konten Tiktok Shop Dan Fomo Terhadap Keputsan Pembelian Skincare Skintific Generasi Z Jember ]]>
<![CDATA[Siti Nurul Maulidina]]>;
<![CDATA[Hanif Hadinata Utama]]>;
<![CDATA[Roro Aditya Novi Wardhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1031
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konten TikTok Shop dan Fear of Missing Out (FOMO) terhadap keputusan pembelian skincare Skintific pada Generasi Z di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan sampel purposive sampling terhadap 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis (uji t dan uji F). Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel konten TikTok Shop dan FOMO secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, hasil uji F membuktikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R Square sebesar 0,730, yang mengindikasikan bahwa variasi keputusan pembelian mampu dijelaskan oleh konten TikTok Shop dan FOMO sebesar 73%, sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Perpaduan konten pemasaran yang interaktif dan kecemasan psikologis takut tertinggal tren terbukti efektif mendorong perilaku belanja impulsif pada konsumen muda.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Muhammad Ivan Al Rasyid]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1042
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris melalui konsep Cyber Notary yang memungkinkan pemanfaatan sistem elektronik dalam proses pelayanan dan pengelolaan dokumen kenotariatan. Penerapan Cyber Notary menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya pemrosesan data pribadi para penghadap, termasuk identitas, dokumen, informasi biometrik, dan data lain yang bersifat pribadi. Dalam kondisi tersebut, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary serta bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memproses data pribadi secara sah, terbatas, transparan, dan sesuai dengan tujuan pelayanan kenotariatan serta menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris untuk menjamin keamanan data pribadi. Namun, pengaturan mengenai kedudukan Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary masih menghadapi persoalan harmonisasi antara ketentuan mengenai jabatan Notaris, transaksi elektronik, dan pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan standar pelaksanaan Cyber Notary yang secara khusus mengatur tata kelola, keamanan, pemrosesan, penyimpanan, dan pertanggungjawaban Notaris terhadap data pribadi para penghadap guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.]]>
