cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital Julimas, Alovin Leo; Efendi, Sumardi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6254

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik judi online dari perspektif hukum pidana Islam di era digital. Judi online sebagai bentuk evolusi dari perjudian konvensional telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan masif di Indonesia, dengan akses yang sangat mudah melalui teknologi digital. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak buruk pada stabilitas moral, sosial, dan psikologis masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai larangan perjudian telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala teknis dan hukum transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik judi online serta menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam dengan pendekatan yuridis-normatif dan maqāṣid al-sharī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memenuhi unsur-unsur jarīmah ta’zīr dalam hukum Islam, karena mengandung unsur spekulasi (gharar), perolehan harta tanpa hak, serta menyebabkan kerusakan terhadap harta, akal, dan stabilitas sosial. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan perjudian sebagai perbuatan haram yang dapat dikenakan sanksi ta’zīr sesuai tingkat dampaknya. Pendekatan maqāṣid al-sharī’ah menunjukkan bahwa larangan judi bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan (ḍarūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam pembaruan hukum nasional, serta perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam menanggulangi judi online secara sistematis. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan judi online yang tidak hanya legal-formal tetapi juga berbasis pada nilai moral dan spiritual Islam.
Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya Wahyuni, Eza Sri; Hamdi, Syaibatul
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6255

Abstract

Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya telah menimbulkan dampak yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan, efektivitas penegakan hukum, serta tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), di mana data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian serta instansi terkait antaranya Kejaksaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP). Pihak kepolisian telah melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan, patroli, sosialisasi, pemasangan spanduk, dan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penindakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Upaya ini telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dengan menurunnya angka pelanggaran dari 2020 sampai 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih ada, tindakan kepolisian telah memberikan dampak positif dalam mengurangi aktivitas pertambangan emas ilegal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang merusak lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan di muka bumi.
Konstruksi Hukum Percobaan Pembunuhan oleh Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Alam, Tahjul; MZ, Husamuddin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6257

Abstract

Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta membandingkan pendekatan yang digunakan oleh kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta sumber-sumber fikih jinayah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat utama pemidanaan dengan menitikberatkan pada pembuktian medis-psikiatris, sehingga pelaku dengan gangguan jiwa tertentu dibebaskan dari pidana dan dikenai tindakan perawatan. Sementara itu, hukum Islam melalui konsep ahliyyah dan tamyiz juga membebaskan pelaku yang kehilangan akal dari pertanggungjawaban pidana, namun tetap membuka ruang tanggung jawab alternatif seperti ta’zir dan diyat demi perlindungan korban dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan substantif dan restoratif dari fikih jinayah berpotensi memperkaya sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus percobaan pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa secara lebih adil dan humanis.
Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Kesadaran Konstitusional Warga Negara Hidayat, Roni
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6316

Abstract

Internalisasi nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam membentuk kesadaran konstitusional warga negara Indonesia di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun kesadaran konstitusional serta implikasinya terhadap perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman warga negara terhadap konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan sosial. Proses internalisasi yang efektif tidak hanya membentuk pengetahuan konstitusional, tetapi juga menumbuhkan sikap taat hukum, partisipasi politik yang bertanggung jawab, serta toleransi dalam masyarakat majemuk. Pembahasan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai jembatan normatif antara ideologi negara dan praktik konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa internalisasi nilai Pancasila secara berkelanjutan merupakan strategi esensial dalam memperkuat kesadaran dan budaya konstitusional warga negara, sehingga mendukung terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan konstitusi.
Penjaga Moral Digital dalam Dinamika Politik Islam di Indonesia: Perspektif Akhlak Siyasah Kiswoyo, Romario Rahadian
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6321

Abstract

Perkembangan politik Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital sebagai arena baru bagi ekspresi moral dan etika sosial di kalangan Muslim. Dalam konteks ini, muncul fenomena penjaga moral digital yang berupaya menegakkan nilai-nilai Islam melalui media daring sebagai bentuk dakwah politik sekaligus partisipasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akhlak siyasah (etika politik Islam) dan kewargaan Muslim yang beretika dalam ruang politik digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji karya-karya akademik terbaru mengenai politik Islam, etika digital, dan moralitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik moralitas Islam di ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana keterlibatan politik yang beretika, tetapi juga memperkuat kesadaran publik dan tanggung jawab sosial di kalangan Muslim. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa politik Islam kontemporer di Indonesia tengah bergeser menuju paradigma etika digital yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab moral, dan keadaban publik. Transformasi ini menyoroti peran Muslim sebagai warga digital yang beretika, yang berkontribusi pada pembentukan budaya politik yang sadar moral dan bertanggung jawab secara kewargaan di Indonesia.
Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam Pemerintahan Andriyadi, Fauza
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6330

Abstract

Aceh adalah salah satu provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung paling Barat wilayah Indonesia. Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum adat di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda namun mempunyai satu tujuan yang sama yakni hidup rukun dalam bermasyarakat. Hukum adat ini bernaung di satu lembaga yang mengatur keberlangsungan suatu hukum adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di satu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis. Penelitian ini akan menggunakan teori Gerakan Sosial, dengan beberapa unsur pokok yang bisa memberikan gambaran untuk penelitian ini, antara lain: framing, resource mobilization, structure of political opportunity. Framing sangat penting keberadaannya untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memahami terhadap implementasii mmenghidupkan lembaga MAA untuk mengikuti aturan UUPA sesaat. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sub nasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.
Urgensi Pemikiran Ibnu Khaldun pada Sosial Politik di Indonesia Zulfiah , Zulfiah
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6337

Abstract

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menawarkan analisis mendalam mengenai dinamika sosial dan politik, khususnya melalui konsep ‘ashabiyyah, kekuasaan, dan siklus peradaban. Dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis secara sosial-politik, pemikiran tersebut memiliki urgensi untuk dikaji kembali sebagai kerangka analisis alternatif terhadap fenomena sosial-politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari karya utama Ibnu Khaldun, buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta literatur relevan yang membahas teori sosial-politik klasik dan aplikasinya dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ‘ashabiyyah relevan dalam menjelaskan solidaritas kelompok, pembentukan kekuasaan politik, serta dinamika konflik dan integrasi sosial di Indonesia. Selain itu, teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk membaca fenomena pergantian elite, stabilitas pemerintahan, dan tantangan demokrasi. Pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat historis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam memahami realitas sosial-politik Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan kepentingan politik. Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki urgensi tinggi sebagai perspektif teoritis dalam analisis sosial-politik Indonesia dan dapat memperkaya khazanah keilmuan sosial-politik kontemporer.
Pemikiran Fiqih Siyasah Perspektif Yusuf al-Qaradhawi Idrus, Husni
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6338

Abstract

Fiqih siyasah merupakan disiplin hukum Islam yang mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer menawarkan gagasan fiqih siyasah yang moderat dan responsif terhadap dinamika politik modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelaahan karya-karya Yusuf al-Qaradhawi, literatur fiqih siyasah klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan orientasi pemikiran fiqih siyasah Yusuf al-Qaradhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memandang fiqih siyasah sebagai instrumen untuk merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip utama yang ditekankannya meliputi keadilan, syura, kebebasan, persamaan, serta akuntabilitas penguasa. Ia juga menegaskan pentingnya ijtihad politik yang fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Pemikiran fiqih siyasah Yusuf al-Qaradhawi memiliki relevansi kuat dalam konteks pemerintahan modern, khususnya dalam membangun sistem politik yang demokratis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Page 6 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik