cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM Efendi, Sumardi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i2.3427

Abstract

Prinsip keadilan dalam hukum Islam adalah fondasi yang mendasar dalam menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa ini berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam konteks modern, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dan relevan dengan tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam, mengeksplorasi penerapannya dalam berbagai kasus, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan ini dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan konteks hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek, termasuk keadilan distributif dan keadilan retributif. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam proses penyelesaian sengketa melibatkan peran hakim yang harus bertindak dengan adil dan tanpa memihak, serta penggunaan bukti dan kesaksian yang akurat. Penelitian juga menemukan bahwa ada tantangan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama terkait dengan interpretasi dan adaptasi hukum Islam dalam konteks modern.
SOSIALISASI HUKUM BATASAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT Muhammad, Muhammad
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i2.1668

Abstract

Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pontianak dengan total jumlah Penduduk 150.746 jiwa dengan luas wilayah 16,47 km persegi. 1762 masyarakat memiliki Pendidikan tingak sekolah menengah pertama atau sederajat. Yang demikian itu, masyarakat memiliki strata pendidikan masuk dalam kategori minim tentu pengtahuan hukum tentang batasan usia minimal perkawinan begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, hal ini tentunya perlu diupayakan sosialisasi terkait penyuluahan hukum di Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka melindungi anak menikah pada usia muda di kawasan Kota Pontianak. Penulis mengunakan penelitian yuridis normative, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual dan dengan pendekatan perundang-undangan tersebut didapat kajian yang menerangkan pernikahan memiliki tujuan yang luhur, dan daripada itu pernikahan menjadi berbahaya apabila pernikahan dilaksanakan pada anak yang belum masuk kategori ideal menurut undang-undang. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya melaksanakan pernikahan yang sesuai batas usia minimal yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017, dengan harapan dapat meminimalisir perlakuan yang melanggar hukum pada anak yang telah menikah.. Upaya tersebut tentunya dapat menjadi salah satu upaya perlindungan anak.
ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Osella, Ananda Nafiah
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i2.1684

Abstract

Kejahatan merupakan sebuah akibat reaksi sosial perkembangan masyarakat sekarang,Seiring perkembangan zaman seperti zaman moderen sekarang dan di dukung dengan perkembangan telnologi dan informasi tang sangat pesat saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan semakin meningkat pula.perdagangan orang juga merupakan termasuk kejahatan,dan ia juga termasuk dalam perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia.indonesia juga ikut turut serta dalam pemberantasan perdagangan orang yang sudah di atur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan itu kita juga harus mengetahui fakto-faktor apa saja yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta tujuan/model dari kejahat perdagangan orang tersebut.Dengan adanya Undang-undang No 21 tahun 2007 ini dapat bermanfaat menaggulangi tindak pidan dan memberi sanksi bagi pelaku perdagangan orang dapat diterapkan semaksimal mungkin dan memberi efek jera kepada pelaku perdagangan orang tersebut serta melindungi hak korban.
PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK: STUDI KASUS PT BUMI INDAH RAYA DAN LILI SANTI Salsabilla, Naya Atiqa
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i2.1699

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ialah untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa tanah diantara PT Bumi Indah Raya dengan Lili Santi. Awal mula sengketa tanah anatar PT Bumi Indah Raya dengan Lili Santi bermula pada tanggal 17 September 2019, akan dilaksanakan kegiatan pengembalian batas tanah milik klien. Namun pada saat itu proses pengembalian tanah batal dilakukan atau ditunda. Pihak PT Bumi Indah Raya pun mendapatkan somasi dari Lili Santi yang mengklaim bahwa tanah milik PT Bumi Indah Raya adalah miliknya. Atas somasi tersebut pihak PT Bumi Indah Raya memberikan surat jawaban kepada Lili Santi dengan dasar kepemilikan sertifikat, bahwa tanah tersebut adalah milik PT Bumi Indah Raya. Namun yang bersangkutan tetap bersikeras mempertahankan keyakinannya. Sehingga sengketa tanah yang terjadi berakhir dan Mahkamah Agung menyatakan Bahwa PT Bumi Indah Raya memenangkan sengketa tersebut dengan tiga bidang tanah yaitu di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya dan Kubu Raya.
SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT LAHAN BPN KUBU RAYA TERIMA 30 TUNTUTAN PTUN Ramadanti, Pinkan Putri
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.1700

Abstract

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak milik atas tanah. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena banyak masalah yang terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat. Salah satu kasus tumpang tindih sertifikat tanah terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kakap, Ambawang dan Rasau Jaya. Namun, kini BPN Kubu Raya sibuk memetakan dan menyelesaikan beberapa kasus yang tumpang tindih. Adapun kasus tumpang tindih akta yang sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jumlahnya sekitar 30 proses. Oleh karena itu, Kepala Kantor BPN Kubu Raya mulai melakukan pendataan dan verifikasi wilayah tumpang tindih, serta orang-orang yang mengajukannya. Untuk menyelesaikan perselisihan, data harus diperiksa di lapangan untuk mengetahui lebih jauh tentang tanah yang diajukan untuk sertifikat, serta dalam kasus survei sejarah tanah. Penyelesaian sengketa sedapat mungkin harus bersifat konsultatif karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain proses yang singkat dan tidak berbelit-belit, biaya yang relatif lebih murah dan juga waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah HGU Nesti, Nesti Oktaviani
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i2.1703

Abstract

Tanah merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Terkait kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan PT. Resaoures Pertama Desa Danau Riam. dimana hak guna tanah telah berakhir, pemerintah harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya melalui hak baru sesuai dengan amanat UUPA No. 5 Tahun 1960 setelah hak guna PT. Resaoures pertama berakhir, tanah tersebut dijadikan kebun oleh masyarakat kemudian menjadi pemukiman. Masyarakat yang menjadikan tanahnya menjadi kebun dan mendiami tanah tersebut merasa bahwa penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukum yang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis. Tentu dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh PT. First Resaoures telah diberikan hak pakai hasil kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang diambil oleh Badan Pertanahan Ketapang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999, tentang mekanisme pemanfaatan tanah negara, dan juga tidak menjadikan orang yang menempati tanah sebagai obyek. dalam formulasi kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berdasarkan tinjauan yuridis, tetapi juga harus berjuang, juga harus melihat data fisik tanah bekas pakai hasil (tanah negara) dan benar-benar menerapkan aturan yang berlaku, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam memanfaatkan tanah hasil tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti konflik sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM Bukhari, Bukhari; Anwar, Anwar; Chaliddin, Chaliddin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3408

Abstract

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer.
PRINSIP SYURA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT HUKUM ISLAM Efendi, Sumardi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3455

Abstract

Penelitian ini mengkaji prinsip syura (musyawarah) dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. Syura adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam, berfungsi untuk menjamin partisipasi masyarakat dan keadilan dalam proses legislasi dan pemerintahan. Pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya syura dalam sistem politik Islam dan relevansinya dalam konteks kebijakan publik modern. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana prinsip syura dapat diintegrasikan dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber-sumber primer dan sekunder mengenai syura dan hukum Islam dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syura menawarkan kerangka kerja yang inklusif, berorientasi pada keadilan, dan memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan publik. Kesimpulannya, penerapan syura dalam kebijakan publik tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan-tantangan modern dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan syura sebagai model ideal dalam pembentukan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim.
KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI KEPALA NEGARA: FONDASI KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN ISLAMI Sayfulloh, Usman Hamid; Afrizal, Afrizal; Sawaludin, Sawaludin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.3598

Abstract

Penelitian ini membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, menyoroti prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pemerintahan Islami dan relevansinya dalam konteks modern. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan model kepemimpinan yang etis dan adil dalam pemerintahan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga seorang kepala negara yang mengelola Madinah dengan sistem politik dan hukum yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan toleransi antarumat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW serta menilai pengaruhnya terhadap pembentukan pemerintahan Islami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sejarah, hadis, serta kajian-kajian ilmiah tentang pemerintahan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditandai oleh nilai-nilai integritas, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada stabilitas dan keadilan di Madinah. Prinsip-prinsip ini menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang adil dan inklusif di dunia Islam maupun global. Kesimpulannya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memberikan model pemerintahan yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur kepemimpinan Islami serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem pemerintahan etis dan berintegritas.
Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang) Manshurin, Farhan Rizaldi; Saputra, Mochammad Zydhan Chandra
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.3614

Abstract

Di Indonesia, akuntabilitas pemerintahan desa telah dirusak oleh penyalahgunaan dana desa. Desa, sebagai masyarakat hukum dengan otonomi pengelolaan keuangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering terjadi dalam penggunaan dana desa. Hal ini terbukti di Desa Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, di mana mantan kepala desa diduga menyalahgunakan dana desa tanpa melibatkan perangkat desa dan mengabaikan pertanggungjawaban yang cukup. Kasus ini menunjukkan ketidakpercayaan publik dan kurangnya pengawasan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Pendekatan normatif digunakan dengan data dari studi kepustakaan, seperti buku, undang-undang, dan artikel jurnal. Sebuah analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dana desa. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kepemimpinan kepala desa yang tidak akuntabel. Hasilnya menunjukkan bahwa kekurangan kemampuan teknis aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebabkan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lebih baik, dan peningkatan budaya transparansi untuk mencegah korupsi dan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa adalah beberapa rekomendasi yang diajukan.

Page 3 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik