cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Novemyanto, Alfin Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.3775

Abstract

Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada SDGs, Indonesia dapat masih mengalami defisiensi terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang harus menyesuaikan dinamika sosial dan keadilan distributif dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Rumusan masalah berkaitan dengan defisiensi undang-undang kesejahteraan sosial sebagai jaminan kehidupan yang layak dan bermartabat serta kebijakan pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi undang-undang kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Jenis data dari sumber tertulis serta cara penyajian data menggunakan analisis tematik dan analisis hukum. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan, terutama pada indikator kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. . strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (ham), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan holistik dan interdisipliner, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, integrasi dengan tujuan sustainable development goals (SDGs), dan advokasi dan pendidikan publik.
Kewenangan Rumah Tahanan di Indonesia dalam Kebijakan Penanganan Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Jalaluddin; Hamdi, Syaibatul; Dasmiyana
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.4148

Abstract

A prison or detention center (RUTAN) is a correctional institution that has an important role in developing prisoners so that they can re-adapt to society. However, a significant problem arises from the excess capacity or overcrowding that occurs in many prisons in Indonesia. This situation causes the available facilities, such as beds, sanitation and health services, to become inadequate. As a result, this affects the physical and mental condition of the prisoners, as well as hampering the success of the development program being implemented. Efforts to overcome existing problems, referring to the authority of detention centers, are important to be studied in order to understand the capacity of detention centers in carrying out their authority regarding excess capacity in correctional institutions. The research method used is a socio-legal approach, which is designed to address problems of social inequality, including due to the ineffectiveness of authority. As a conclusion, detention centers have dynamic authority in dealing with the problem of excess capacity of existing prisoners, this is outlined in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2017 concerning the grand design for handling overcrowding in state detention centers and correctional institutions, explaining the solution. and stages and steps in dealing with Overcrowded itself.
Kontribusi Kerajaan Islam Andalusia Terhadap Perkembangan Bangsa Eropa Pada Abad Pertengahan Ibrahim, Arfah
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.4225

Abstract

Kerajaan Islam Andalusia merupakan peradaban Islam pertama di Spanyol pada abad pertengahan yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Selama 7 abad berada di Spanyol, telah melahirkan para cendekiawan Muslim seperti Ibnu Khaldun, Ibnul al-Khatib Ibnu Thufail, Ibnu Arabi, Ibnu Rusyd dan lainnya. Dari peninggalan arsitekturnya, Kerajaan ini tidak ada bandingannya dalam sejarah, bahkan masih bisa kita nikmati hingga hari ini, seperti istana al-Hamra, Rushafat di barat laut Cordoba, Mesjid Jami’, menara Giralda, dan lainnya. Umat Islam di Spanyol telah meraih kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang telah mereka capai sehingga membawa pengaruh besar bagi kemajuan bangsa Eropa dan dunia, terutama pada perkembangan intelektual. Cordoba menjadi kota yang penuh dengan lentera pengetahuan yang memiliki banyak pustaka dan universitas-universitas yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat peradaban Islam saat itu.
Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran di Aceh Akmal, Fitria
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.4474

Abstract

Penyiaran dapat dipahami sebagai upaya menyebarluaskan informasi menggunakan media, baik televisi maupun radio. Dalam prosesnya, informasi yang disebarluaskan perlu dilakukan pengawasan, agar mendapatkan siaran yang baik dan sehat. Pada tingkat Provinsi Aceh, tugas pengawasan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terhadap media siaran di Aceh, baik televisi maupun radio. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan pengawasan secara internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komisioner dan staf dan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui aduan masyarakat.
Media Sosial sebagai Pengawasan Publik: Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial Novemyanto, Alfin Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.3776

Abstract

The "No Viral No Justice" phenomenon indicates society's dependence on the pressure created by the virality of information on social media as a means to encourage law enforcement. In many cases, especially those involving violence, discrimination, or injustice against vulnerable groups, the spread of information via social media often becomes a primary motivator for law enforcement to take quicker action. This problem formulation is related to social media as a catalyst for social change in public oversight and the implications of social media in social engineering regarding law enforcement and social justice. This study uses a normative legal approach, case study data collection techniques, and data obtained from literature relevant to the research topic. The data presentation technique used is descriptive and thematic analysis. The use of social media for law enforcement oversight is an example of Social Engineering, where public pressure via social media aims to guide law enforcement agencies to expedite judicial processes and act more justly. The "No Viral No Justice" phenomenon demonstrates how social media can create urgent social pressure to ensure that justice is achieved, even when formal legal procedures take longer. In this context, social media acts as part of the Social Engineering mechanism, influencing the law to be more responsive to social justice demands. The implications of social media on law enforcement and social justice may include increased transparency and accountability, as well as impacts on social justice. With public pressure via social media, the law enforcement process can become faster, more transparent, responsive, and prevent abuse of power.
Hak Pilih Perempuan Dalam Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara Islam Bukhari, Bukhari; Anwar, Anwar
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4656

Abstract

Women's voting rights are part of human rights guaranteed by modern democratic systems and the Indonesian Constitution. However, women's political participation is often hindered by social, cultural, and conservative religious interpretations. This article aims to analyze women's suffrage from two perspectives: the constitutional democratic system and Islamic constitutional law. The study employs a normative-juridical approach through literature review of both positive legal documents and classical as well as contemporary Islamic texts. The findings show that the Indonesian Constitution—particularly the 1945 Constitution and the Election Law—ensures equal political rights without gender discrimination. From the Islamic perspective, although some classical scholars rejected women's political roles based on certain hadiths, many contemporary scholars permit their participation based on maqasid al-shari'ah, such as justice and public interest (maslahah). Islamic history also records women's involvement in significant events like the Pledges of Aqabah and Ridwan. This article recommends a contextual reinterpretation of religious texts so they do not become barriers to women's political engagement. Thus, women's suffrage can be legitimately accepted in both the constitutional democratic system and a progressive, inclusive interpretation of Islamic constitutional law.
Tinjauan Hukum atas Pungli dalam Layanan SIM: Kasus Maladministrasi di Polresta Serang Tua, Wulan Roma; Ramadhani, Zalfa Adzkia; Gracella, Laura; Febrian, Febri
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4744

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Serang. Meskipun sudah ada regulasi dan prosedur resmi, pungli masih terjadi baik oleh oknum petugas secara langsung maupun melalui calo. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli merupakan penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip pelayanan publik dan memperkuat budaya korupsi mikro. Upaya pemberantasan melalui Satgas Saber Pungli dan digitalisasi layanan belum optimal karena lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penanaman budaya integritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan adil.
Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Alang, Dessy M; Tapatab, Shintya M; Nomleni, Hanani R; Maran, Yohana S. R; Kamola, Ledrik A. W; Mnanu, Nafsyan A; Mas’ud, Fadil
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4746

Abstract

Pada kajian ini membahas secara yuridis ketentuan larangan pekerja anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Larangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara integral dengan Pasal 69 dan 70 yang memberikan pengecualian terbatas dalam bentuk pekerjaan ringan dan aktivitas pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prinsip perlindungan anak, serta sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 138, No. 182, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia telah sejalan dengan standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan di sektor informal, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Selain itu, dampak pekerja anak terhadap tumbuh kembang fisik, emosional, dan pendidikan sangat signifikan dan dapat menghambat masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan transformatif yang mencakup edukasi publik, jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 68 dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia Suryana, T.B.M. Ferdiansyah; Rahmawati, Aisyah Azzahrah; Ramdanti, Neng Sulisna; Safitri, Assahra Nabila
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4944

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menjadi wujud komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum SPBE serta tantangan implementatif di tingkat pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, hambatan teknis, budaya birokrasi, dan ketimpangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan adanya inovasi pelayanan digital, tetapi belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kolaborasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang adaptif dan operasional. Oleh karena itu, keberlanjutan SPBE memerlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik demi mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing.
Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Azizah, Amanda Kalila; Mulyadi, Putra Farhan
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4945

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat publik di Indonesia terkait dengan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan fokus pada persinggungan antara maladministrasi dan tanggung jawab perdata. Keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat publik terkadang dapat menyimpang dari standar hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Penyimpangan semacam itu dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yang ditandai dengan tindakan yang sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ketika tindakan-tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi individu atau kelompok, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pejabat tersebut. Makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum di Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut, dengan menganalisis mekanisme yang memungkinkan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang mereka buat. Studi ini juga membahas peran lembaga pengawas dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan

Page 4 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik