cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Yulia Susantri; Sri Dwi Friwarti; Riska Novita
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i1.2003

Abstract

Abstrak – Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal di Aceh. Hal ini dikarenakan kewenangan penyelesaian perkara tersebut ada pada mahkamah syar’iyah dengan berlandaskan Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis penelitian normatif (gabungan) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan tersebut berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka. Adapun kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TUN: KAJIAN KASUS PERADILAN TUN MAKASSAR NO. 11/G/LH/2016/PTUN.Mks Ahmad Rayhan; Nurpiatun Nurpiatun; Rizki Amelia
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2569

Abstract

Peradilan TUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yangmelibatkan tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk keputusan yang dapatberdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan akibatdikeluarkannya KTUN dari pejabat yang berwenang dapat diselesaikan denganmengajukan gugatan pada Peradilan TUN. Dengan cara yaitu digugat olehMasyarakat atau perseorangan, dan organisasi yang bergelut bidang pelestarianlingkungan hidup yang mewakili lingkungan hidup melalui Peradilan TUN. Namuntuntutan terhadap keadilan lingkungan hidup melalui PTUN sering tidak berjalansesuai dengan harapan oleh masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.Seperti yang terjadi pada kasus Peradilan TUN Makassar Nomor11/G/LH/2016/PTUN.Mks yang melibatkan Gubernur Provinsi Makassar danWALHI. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridisnormatif, sumber data pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukumsekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder pada penelitian inimeliputi yaitu: Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor11/G/LH/2016/PTUN.Mks, UUPPLH 32/2009 dan UU 51/ 2009 tentang PerubahanKedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN Sebagaimana pasal 92 UU 32/2009serta UU 5/1986. Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor11/G/LH/2016/PTUN.Mks, masih tidak memberikan hasil untuk rakyat yangmemperjuangkannya keadilannya, karena putusan yang diambil majelis hakimcenderung bersifat formalistik positivistik karena hanya melihat objek gugatanmemenuhi kualifikasi KTUN yang dapat digugat ke Peradilan TUN atau tidak.
Implementasi Pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak ( Kla ) Di Kabupaten Aceh Barat Ratna Dewi; Sri Dwi Friwarti
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2572

Abstract

Implementasi pembentukan Kota Layak Anak (KLA) merupakan pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak. Pengarusutamaan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator- indikator hak anak dalam Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menfokuskan pada implementasi pembentukan kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat beserta faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. Hasil dari penelitian ini menunjukan implementasi pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan Baik. Ada beberapa indikatator yang sudah ditetapkan dan sebagian besar sudah berjalan baik. Beberapa indikator tersebut telah di apresiasikan oleh dinas DP3AKB seperti,Akte kelahiran , kegiatan-kegiatan forum anak sehingga kabupaten Aceh Barat memperoleh predikan kota Layak anak di tingkat Pratama.
Peran Mahkamah Syar’iyah Dalam Pembinaan Adat Istiadat: Landasan Hukum Dan Dampak Sosial Di Masyarakat Bukhari; Anwar
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2574

Abstract

Tulisan ini membahas peran penting Mahkamah Syar’iyah dalam pembinaan adat istiadat serta implikasinya terhadap masyarakat. Melalui landasan hukum yang kuat, Mahkamah Syar’iyah memegang peranan utama dalam membentuk dan menjaga adat istiadat dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Analisis ini mencakup landasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam mengembangkan adat istiadat, menjelaskan peran lembaga tersebut dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi, serta mempertimbangkan dampak sosial yang timbul dari intervensi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kontribusi Mahkamah Syar’iyah dalam membina adat istiadat dan bagaimana hal ini berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.
Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh) Budi Handoyo
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2575

Abstract

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun, status independen bagi hakim sama sekali tidak berarti hakim memberikan keputusan sesuka hatinya. Maka penting sekali pengawasan terhadap hakim dalam mengawasi kode etik dan moral hakim. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau supremasi hukum. Hakim adalah alat peradilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya dilimpahkan kewajiban dan tanggung jawab agar tegaknya hukum dan keadilan, baik berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (sidang suatu perkara diajukan dengan dalih bahwa hakim hukumnya tidak jelas atau tidak jelas), dan tidak boleh ada sesuatu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi-sendi keadilan yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Kode Etik Hakim dilihat dari sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Cara hakim melaksanakan penerapan kode etik pada dasarnya menjalankan fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T. Rahmat Azhar; Benni Erick
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2576

Abstract

Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas- luasnya, seluruh peran pemerintahan dibidang administrasi Negara dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekuasaan politik dan implementasi asas umum penyelenggaraan pemerintahan terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat struktural ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
Peran Camat Simeulue Barat Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Andika Pratama; Roni Hidayat
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2577

Abstract

Vaksinasi merupakan salah satu uapaya pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 pada setiap individu masyarakat. Dengan adanya vaksin dapat memberikan antibody yang kuat sehingga dapat mencegah penularan covid-19 tersebut. Namun banyak masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin terutama di Kecamatan Simeulue Barat. Untuk itu diperlukan peran seorang Camat untuk mengajak masyarakat di daerah ini untuk mau melaksanakan vaksinasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi camat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Simeulue Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Simeulue Barat dalam vaksinasi covid-19 melakukan beberapa peran yaitu bekerjasama dengan pihak kesehatan dan tim Satgas Covid-19 dalam melaksanakan vaksinasi, melakukan sosialisasi vaksinasi covid-19 kepada masyarakat hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari dari virus corona serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat vaksinasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19. Kendala yang dihadapi Camat Simeulue Barat dalam melaksanakan vaksinasi disebabkan karena kurang percaya masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah, ketakutan masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan setelah vaksinasi Covid-19 terhadap tubuh penerima vaksin covid-19 tersebut dan karena banyaka tersebar berita-berita Hoak dari media sosial dan juga media massa.
TUHA PEUT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE Tasrizal Tasrizal; Mahdi Mahdi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.2996

Abstract

The purpose of this study is to describe the beliefs of the people of North Aceh and the City of Lhokseumawe towards the dispute resolution decided by Tuha Peut as a gampong traditional institution and to describe the prospects of Tuha Peut as a customary institution in dispute resolution in the future. The research method used in this study is descriptive qualitative with a socio-legal approach. The main target in this research is the Tuha Peut institution in North Aceh and Lhokseumawe City. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. Data processing is carried out by distributing data sets based on a predetermined problem formulation. Data analysis is in accordance with the research specifications, the existing data will be analyzed qualitatively, namely grouping the data and retelling it in the description. The results of the study indicate that the trust of the people of North Aceh and Lhokseumawe City towards dispute resolution shows that there are people who are a little distrustful, less trusting. However, more people believe in the dispute decision made by Tuha Peut because it can be scientifically justified. The prospect of Tuha Peut as a customary institution in resolving disputes in the future is very strategic because it has been regulated in Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Administration in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 of 2003 concerning the Inner Village Government of Nanggroe Aceh Darussalam Province, and Qanun Number 10 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs. However, in its development, Tuha Peut according to its functions and authorities, coupled with the ability and charisma, future prospects will shine more and have strong strength in a village.
PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG TELUK AMBUN KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL Rahmat Syafrizaldi; Fedry Saputra; Roni Hidayat
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3396

Abstract

The Keuchik/Village Head is the one who sets the wheels in motion to organize village government, carry out village development, foster village community, and empower village community. The Keuchik has the authority to lead the implementation of village government and carry out other authorities in accordance with statutory regulations. In this research, an in-depth analysis was carried out on the role of Keuchik in the development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency. The research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this research, it is described and analyzed in more depth regarding the topics raised. The Keuchik's Role in the Development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Regency. Singkil has carried out his duties and roles well as expected, both as a motivator, mobilizer and facilitator. The role of the keuchik is very important in determining the progress of the development of Teluk Ambun Village. The obstacles found in the community's participation in the village are still less active. The low level of education in Teluk Ambun Village is one of the reasons for the lack of involvement of the village community in development, the village community believes that the task of village development is only delegated to the Keuchik and the apparatus as a whole without any community intervention. Apart from educational factors, work is also an obstacle that the keuchik finds in development in Teluk Ambun Village.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya) Sari Yulis; Budi Handoyo; Sri Dwi Friwarti
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3397

Abstract

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively

Page 2 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik