cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
Upaya Penguatan Standardisasi Profesi Advokat di Tengah Multi Organisasi Advokat di Indonesia Mochammad An’im Falakhuddin; Khalida Azzahra; Asep Hikmatullah; Musleh Harry
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6447

Abstract

Perkembangan sistem multi organisasi advokat di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi terhadap pelaksanaan standardisasi profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya menghendaki adanya wadah tunggal organisasi advokat sebagai sarana pembinaan dan pengawasan profesi. Namun, dinamika praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kebijakan Mahkamah Agung mendorong lahirnya sistem multi organisasi advokat yang memberikan ruang bagi berbagai organisasi untuk menjalankan fungsi pendidikan, pengangkatan, dan pengawasan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis awal kemunculan multi organisasi advokat di Indonesia, dampaknya terhadap standardisasi profesi advokat, serta upaya penguatan standardisasi profesi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multi organisasi advokat memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses layanan hukum dan kebebasan berserikat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan fragmentasi kewenangan, perbedaan standar pendidikan profesi, lemahnya pengawasan kode etik, serta ketidakseragaman kualitas advokat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi profesionalisme advokat dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standardisasi profesi advokat melalui pembentukan standar nasional pendidikan dan pengawasan profesi, penguatan sistem pendidikan hukum berkelanjutan, serta pembentukan lembaga regulator independen yang mampu mengharmonisasikan pelaksanaan profesi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat.
Tinjauan Komparasi Undang-Undang TPKS Tahun 2022, KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual M Alwi Abdillah; Mufti Kamal
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6448

Abstract

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai paradigma baru dalam sistem peradilan Indonesia melalui pendekatan victim-centered dan keadilan restoratif. Namun, kehadiran KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU Perlindungan Anak memicu overlapping norma serta kontradiksi yuridis yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan substansi, prosedur, dan sanksi ketiga regulasi tersebut, sekaligus mengidentifikasi celah implementasi berdasarkan data empiris periode 2022–2025. Melalui metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan UU TPKS unggul dalam definisi komprehensif kekerasan seksual, pemeriksaan sensitif trauma, dan skema restitusi wajib. Sebaliknya, KUHP baru cenderung bersifat retributif dengan sanksi berat namun minim orientasi pemulihan, sementara UU Perlindungan Anak kuat pada aspek pencegahan tetapi lemah dalam operasionalisasi penegakan. Identifikasi lapangan mengungkap masalah krusial seperti tingginya angka underreporting, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta ketiadaan sistem data nasional yang terintegrasi. Sebagai solusi hukum, penelitian ini merumuskan model Integrated Victim-Centered Harmonization Framework (IVCHF). Model ini mengintegrasikan ketiga regulasi dengan standar internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan SDGs. Kerangka IVCHF diproyeksikan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara secara holistik dan memperkuat perlindungan anak menjelang pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026. Sinkronisasi ini menjadi krusial agar kepastian hukum tetap berpihak pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban secara menyeluruh.
Status Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Tidak Diperpanjang Made Andhini Candardevi; I Nyoman Putu Budiartha; I Ketut Kasta Arya Wijaya
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6451

Abstract

Penelitian ini mengkaji status hukum Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) apabila Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi dasar hak atas tanahnya berakhir dan tidak diperpanjang, serta perlindungan hukum bagi pemilik. Dengan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma dalam pengaturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menganut asas pemisahan horizontal, kepemilikan satuan rumah susun tetap melekat pada tanah bersama. Oleh karena itu, berakhirnya HGB menyebabkan hilangnya dasar hukum SHMSRS dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun telah terdapat mekanisme perlindungan hukum melalui peraturan dan PPPSRS, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi pemilik.
Perlindungan Hukum Notaris Atas Perbuatan Melawan Humum Yang Dilakukan Calon Notaris Made Tania Anjani Oka; Ni Luh Made Mahendrawati; Nengah Renaya
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon notaris magang serta mengkaji batas tanggung jawab notaris pembimbing dalam perspektif hukum kenotariatan di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena status calon notaris yang bukan pejabat umum menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jabatan notaris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan calon notaris menjaga kerahasiaan akta dan seluruh informasi yang diperoleh selama masa magang, namun belum mengatur secara tegas mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, notaris pembimbing tetap memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang membebaskan calon notaris dengan alasan menjalankan perintah atasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi mengenai sanksi, mekanisme pengawasan berjenjang, dan pembatasan tanggung jawab yang jelas guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan calon notaris.
Model Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Desain Berbasis Generative Artificial Intelligence di Indonesia Neneng Nurastriani; Reni Suryani
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6453

Abstract

Perkembangan Generative Artificial Intelligence (Generative AI) dalam industri kreatif telah menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam penggunaan desain digital yang dihasilkan melalui sistem AI. Penggunaan teknologi AI memungkinkan terciptanya karya visual secara otomatis melalui pemrosesan data dan algoritma tertentu. Permasalahan muncul ketika sistem AI menggunakan karya berhak cipta sebagai training data tanpa izin pemegang hak atau menghasilkan output yang memiliki kemiripan dengan karya pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penggunaan desain berbasis Generative Artificial Intelligence dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia serta menganalisis model pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan Generative AI dan status hukum karya yang dihasilkan AI sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam perlindungan hak cipta. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta berbasis AI tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak karena melibatkan pengguna, pengembang AI, dan penyedia platform digital. Oleh sebab itu, model pertanggungjawaban multi-pihak (shared liability model) dinilai lebih relevan untuk diterapkan dalam pelanggaran hak cipta berbasis Generative Artificial Intelligence di Indonesia.
Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Akomodasi Pariwisata I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana; Ni Made Jaya Senastri; Anak Agung Istri Agung
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6455

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum kawasan sempadan pantai di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang, khususnya untuk akomodasi pariwisata. Sempadan pantai sebagai kawasan lindung memiliki fungsi strategis secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum sempadan pantai tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengaturan tersebut diperkuat oleh PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2021, dan Perpres No. 51 Tahun 2016 yang menetapkan batas minimal dan fungsi lindung kawasan, serta didukung oleh Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 dan Perda RTRW di tingkat daerah. Meskipun telah tersedia, diperlukan harmonisasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan ekosistem, dan akses publik. Dalam konteks ini, notaris berperan strategis sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik, melalui verifikasi legalitas objek, pemenuhan syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, serta penyusunan klausula yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat.
Jual Beli Dan Pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi Di Desa Sibang Gede Kabupaten Badung Nyoman Gede Swadana; I Made Suwitra; Putu Ayu Sriasih Wesna
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/vqvtws52

Abstract

Urgensi penelitian untuk menemukan kepastian dan perlindungan atas lahan sawah dilindungi diDesa Sibang Gede, Kecamatan abiansemal, Kabupaten Badung. Jual-beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum dikenal dalam hukum perdata. Pengertian jual-beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana Proses Jual-Beli hak atas tanah yang berstatus Lahan Sawah Dilindungi di Desa Sibang Gede, Kabupaten Badung?, 2. Bagaimana Pemanfaatan Hak Atas lahan sawah dilindungi di Desa Sibang Gede, Kabupaten Badung?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses jual-beli tanah yang berstatus Lahan Sawah Dilindungi tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum agraria, khususnya melalui akta PPAT. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya transaksi yang tidak memperhatikan status lahan sebagai LSD, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, pemanfaatan lahan sawah dilindungi di Desa Sibang Gede masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dialihfungsikan untuk pembangunan non-pertanian seperti perumahan dan usaha bisnis. Hal ini menunjukkan perlunya pengawsan lebih ketat dari pemerintah dan Masyarakat sendiri untuk lebih mementingkan kelestarian lahan sawah dilindungi.

Page 8 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik