cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
Implementasi Prinsip Good governance dalam Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia Mahyar, Zikri
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.6408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan upaya optimalisasinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya tata kelola yang baik dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan ekonomi syariah melalui regulasi, peran lembaga pengawas, serta praktik kelembagaan. Namun demikian, implementasi tersebut belum optimal akibat kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Diskusi penelitian menegaskan bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga ekonomi syariah, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan prinsip good governance. Kesimpulannya, optimalisasi implementasi good governance dalam ekonomi syariah dapat dicapai melalui peningkatan edukasi, penguatan kapasitas institusi, serta pemanfaatan teknologi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.
Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Bagi Aparatur Sipil Negara Dan PPPK Di Kantor Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Fiqh  Siyasah T. M. Zahid Syahidansyah; Agustin Hanapi; Muhammad Husnul Faruq
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6420

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam serta Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang menegaskan kewajiban berbusana Islami di ruang publik, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN DAN PPPK) dan PPPK di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga identitas keislaman dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, perbedaan penafsiran standar busana Islami, serta kendala dalam mekanisme pengawasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pengawasan pelaksanaan busana Islami bagi ASN DAN PPPK dan PPPK di Kota Banda Aceh serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Aparatur Sipil Negara, PPPK, dan didukung studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoritis Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara persuasif dan edukatif, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan faktor kultural. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan ini termasuk dalam ranah siyasah syar’iyyah dan siyasah idariyyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkeadilan dan proporsional.
Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Pembelaan Klien Berbasis Keadilan Substantif Aditya Setiawan; Muhammad Daffa Nurramadhan Munir; Miftahul Ishlahuddany; Musleh Harry
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6422

Abstract

Profesi advokat memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan di dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk disorientasi moral yang mencerminkan kesenjangan antara tuntutan normatif dan realitas lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji rekonstruksi konsep tanggung jawab moral advokat dalam pembelaan klien yang berbasis keadilan substantif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan, kajian ini mengidentifikasi bahwa disorientasi moral dalam praktik keadvokatan bersumber dari lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan eksternal, dan minimnya pengawasan profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab moral advokat harus dibangun ulang dengan menjadikan keadilan substantif sebagai prinsip operasional yang membentuk setiap keputusan pembelaan, bukan sekadar tujuan ideal yang bersifat deklaratif. Rekonstruksi ini diharapkan memperkuat integritas profesi advokat sekaligus mendorong terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Fenomena Intoleransi Manifestasi Politik di Era Polarisasi Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Parlaungan Gabriel Siahaan; Ramsul Nababan; Dewi Pika Lbn Batu; Gita Oktaviani Sitorus
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6424

Abstract

Penelitian ini berfokus terhadap fenomena intoleransi manifestasi politik di era polarisasi, ditemukan adanya indikasi bahwa intoleransi dijadikan alat oleh elit politik untuk mendapatkan keuntungan yang merusak tatanan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguraikan fenomena intoleransi sebagai manifestasi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah yaitu penelitian campuran (mix methods), Penelitian ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan essay kepada 1.019 responden dengan strategi pendekatan deskriptif analitis yang di integrasikan dengan model case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 227 Responden setuju bahwa politik merupakan alat penyebab terjadinya sikap Intoleransi dan 85,5 % responden sepakat bahwa pelaku Intoleransi memiliki sikap yang biasanya merasa dirinya paling benar. Kerangka pembaharuan hukum di bidang politik sangat diperlukan  untuk menindak pelaku politik yang memanfaatkan sikap-sikap intoleransi dalam perebutan jabatan politik
Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice Muhammad Ulul Azmi; Jibran Hafidz; Pangky Fauz Firjatullah; Musleh Harry
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6436

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas hak imunitas advokat dalam perkara tindak pidana korupsi terkait obstruction of justice serta peran kode etik dan organisasi profesi dalam menilai dugaan pelanggaran advokat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 merupakan perlindungan hukum yang berlaku sepanjang advokat bertindak dengan itikad baik, sesuai kode etik, dan dalam koridor hukum. Hak imunitas dapat gugur apabila advokat melakukan tindakan yang menghambat proses peradilan, seperti memanipulasi bukti atau memengaruhi saksi. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya mekanisme pemeriksaan etik oleh organisasi profesi untuk mencegah kriminalisasi advokat sekaligus menjaga integritas profesi dan proses peradilan.
Dialektika Adat dan Syariat: Analisis Kelembagaan Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam Fauziah Rahmah; Fahmil Samiran
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6438

Abstract

Kelembagaan adat Minangkabau merupakan sistem sosial yang memiliki akar kuat dalam tradisi lokal sekaligus berinteraksi erat dengan nilai-nilai Islam. Falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” menjadi dasar normatif yang menegaskan hubungan antara adat dan syariat. Namun demikian, dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti sistem kewarisan dan otoritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kelembagaan adat Minangkabau dipahami dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji bentuk harmonisasi dan ketegangan yang terjadi di antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, fiqh siyasah, serta kajian adat Minangkabau. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqashid syariah, konsep ‘urf, serta teori dialektika untuk melihat dinamika hubungan adat dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat Minangkabau pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan rekonstruksi agar selaras dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang kontekstual dan kolaboratif antara ulama, ninik mamak, dan negara agar adat dan syariat dapat berjalan seiring dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sosial.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Online Nurfajrin Tilawah; Ilyas Sarbini; Nasrullah Nasrullah
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6439

Abstract

Artikel ini membahas perkembangan perdagangan elektronik yang telah mengubah hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dari sistem konvensional menjadi berbasis digital, sehingga memunculkan persoalan wanprestasi dalam jual beli online. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian produk, dan tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha setelah transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi elektronik serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah pengaturan hukum mengenai wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Online Dispute Resolution (ODR), namun efektivitasnya masih terkendala pembuktian digital dan lemahnya posisi konsumen. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan sistem ODR guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era digital.
Reposisi Kelembagaan Otoritas Pajak sebagai Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Berkeadilan di Indonesia Susanti Wulandari Putri; Bambang Santoso
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6440

Abstract

Pajak merupakan instrumen fiskal paling vital dalam struktur keuangan negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada fondasi kelembagaan yang kokoh dan independen. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini masih berkedudukan sebagai unit subordinat di bawah Kementerian Keuangan, kondisi yang secara inheren memunculkan conflict of interest struktural dan mereduksi otonomi kebijakan perpajakan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum mampu menutup normative gap kelembagaan yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum kelembagaan DJP, memetakan hambatan struktural dan normatif menuju sistem perpajakan berkeadilan, serta merumuskan model reposisi kelembagaan yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi DJP menghambat independensi administratif, memperlemah mekanisme keberatan pajak yang seharusnya bersifat quasi-judicial, serta membuka celah intervensi politis dalam pelaksanaan fungsi perpajakan. Model semi-autonomous revenue authority (SARA) dengan dewan pengawas independen dipilih melalui mekanisme demokratis sebagaimana preseden kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai paling sesuai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reposisi DJP sebagai lembaga independen merupakan keniscayaan konstitusional demi terwujudnya sistem perpajakan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia.
Model Filtrasi Yuridis dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pejabat Publik antara Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi Yudi Agus Firmansyah; Parida Selvia; Maya Rosalia
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas yuridis antara tanggung jawab jabatan (ambtelijke aansprakelijkheid) dan tanggung jawab pribadi (persoonlijke aansprakelijkheid) dalam kerangka tindakan pemerintahan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada kecenderungan  kriminalisasi kebijakan akibat kaburnya parameter penyalahgunaan wewenang, di mana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterapkan secara tidak proporsional terhadap tindakan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, studi ini menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara harus diposisikan kembali sebagai primum remedium dalam menilai keabsahan tindakan pejabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pribadi hanya dapat lahir apabila ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang melampaui sekadar kesalahan prosedural atau teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan “Model Filtrasi Yuridis” yang dilakukan melalui mekanisme pre-judicial di PTUN sebelum masuk ranah pidana,sebagai instrumen esensial untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik, guna menjamin efektivitas administrasi sekaligus memitigasi risiko kriminalisasi yang tidak berdasar.
Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Putri Amelia; Nur Anisah; Hafizatul Humairo; Abdullah Abdullah; Musleh Haryy
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6446

Abstract

Penelitian ini membahas, peran strategi sebagai officium nobile dalam penegakan hukum diindonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan advokat telah diakui secara normatif dalam sistem indonesia, yakni yang terdapat dapat UU nomor 18 tahun 2003, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti krisis integritas, lemahnya pengawasan profesi, intervensi kekuasaan, komersiakisasi jasa hukum, dan belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik, reformasi organisasi advokat, pendidikan profesi yang berintegritas, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi bantuan hukum gratis agra advokat dapat menjalankan fungsinya secara profesionla dan berorentasi pada keadilan.

Page 7 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik