Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM Ferdianicko Maulana Hardiman; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal yang masih marak dan dinormalisasi di Indonesia. Catcalling dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan pustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama, pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; kedua, korban kekerasan seksual secara verbal dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban seringkali mendapat stigma jika mereka memprovokasi catcalling dengan pakaian atau perilakunya. TIndakan ini berdampak pada pskikis korban yang merasa malu dan enggan melaporkan kejadian tersebut. Harapannya, dengan adanya dasar hukum ini, catcalling dapat dicegah dan korban tidak perlu merasa takut. Apabila terjadi catcalling, korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib Kata Kunci: Pelecehan seksual, tindak pidana catcalling, dasar hukum pelecehan verbal. Catcalling is a prevalent form of verbal harassment that is still rampant and normalized in Indonesia. Catcalling can happen anytime and anywhere. Therefore, this research employs a Normative Juridical approach, and the legal sources used are library materials. The approach used in this study is a legislative approach. Based on the research findings: firstly, verbal sexual harassment is regulated in Article 4 letter a of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence; secondly, victims of verbal sexual violence can seek legal protection as stipulated in Article 5 of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, and Article 67 paragraph 2 of the Indonesian Law on Sexual Violence. Victims often face stigma if they are perceived to provoke catcalling through their clothing or behavior. Such actions impact the psychological well-being of the victims, leading to feelings of shame and reluctance to report the incidents. With the existence of this legal basis, it is hoped that catcalling can be prevented, and victims need not live in fear. In the event of catcalling, victims can report it to the relevant authorities. Keywords: Sexual harassment, catcalling, catcalling crime.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola Danang Darmawan
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan, dengan berkembangnya era munculnya teknologi, perjudian pun mulai berkembang bentuk dan jenisnya, salah satunya yang marak saat ini adalah judi online Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena tindak pidana perjudian online serta upaya penanggulangannya di Indonesia. Penelitian ini didesain dengan metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini yaitu Perjudian jelas dilarang di Indonesia dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa judi termasuk perbuatan kejahatan, larangan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkang segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan Kata Kunci: Judi Online, Tindak Pidana, Upaya Penanggulangan Gambling is an act of crime, with the development of the era of the emergence of technology, gambling began to develop forms and types, one of which is rife today is online gambling which is rife in society. Online gambling is a criminal act that can be called a form of action that violates legal norms. This paper aims to find out how the phenomenon of online gambling crime and efforts to overcome it in Indonesia. The method used is Normative Juridical, Normative Juridical Research is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. The result of this study is that gambling is clearly prohibited in Indonesia with the rules that have been made by the government that gambling is a crime, the prohibition regarding gambling is contained in Article 303 of the Criminal Code. Preventive crime prevention can be done to prevent the occurrence or occurrence of crime for the first time. About preventive action, crime prevention is better than educating criminals to be good again, because not only is it calculated in terms of cost but this effort is easier and will get satisfactory results or achieve goals. Keywords: Online Gambling, Crime, Countermeasures

KUALITAS TERJEMAHAN KALIMAT OPINI OLEH MAHASISWA hanifa pascarina; Moh. Imam Subuhi
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian keilmuan ini bertujuan untuk menilai kualitas terjemahan secara umum oleh para mahasiswa semester lima D3 Bahasa Inggris pada materi penerjemahan kalimat berita opini dalam mata kuliah Translation Indonesian-English for Specific Purposes dan mengidentifikasi masalah-masalah penerjemahan yang mereka hadapi selama kuliah secara daring. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan penerjemahan dan merupakan studi kasus terpancang bersifat kontekstual. Fokus penelitian berupa analisis terhadap data yang bersumber dari kalimat opini yang diterjemahkan oleh para mahasiswa semester lima D3 Bahasa Inggris pada materi penerjemahan kalimat berita opini dalam mata kuliah Translation Indonesian-English for Specific Purpose. Data tersebut berupa kalimat opini yang berbahasa sumber (BSu) Bahasa Indonesia sebagai teks sumber (TSu), sedangkan terjemahan kalimat opini tersebut sebagai teks sasaran (TSa), yang diterjemahkan ke dalam Bahasa sasaran (BSa) Bahasa Inggris. Kata kunci: penerjemahan, terjemahan, kualitas terjemahan, penilaian kualitas terjemahan This research aims to assess the quality of translation by fifth-semester English Vocational students on the material of translating opinion sentences in the course of Translation Indonesian-English for Specific Purposes and identify translation problems they face during the online course. This research is descriptive qualitative with a translation approach and is a contextualized designed case study. The focus of the research is on the analysis of data sourced from opinion sentences translated by fifth-semester English Vocational students on the material of translating opinion sentences in the course of Translation Indonesian-English for Specific Purposes course. The data are opinion sentences in the source language (ST) of Indonesian as the source text (TT), while the translation of the opinion sentences as the target text (TT), which is translated into the target language (ST) of English. Keywords: translation, translation quality, translation quality assessment

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR ‘MENERIMA’ PADA PASAL 3 UNDANG–UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Prasetyo Ardiansyah; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati- hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang kurang tepat, terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "menerima" pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini .sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur “menerima” pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat. Penerapan unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Menerima

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk) Vanda Affan; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kecanggihan teknologi informasi membuat judi online semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi online, salah satunya seperti yang dilakukan username @abdiiyyy pada tanggal 28 Juni 2022 yang mempromosikan judi online di laman instagramnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang menyangkut tindak pidana terhadap judi online menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Data penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama seorang influencer dapat menerima tawaran judi online karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang influencer juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi online, kedua salah satu cara supaya influencer tidak melakukan promosi judi online yaiu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi online di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada influencer mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi online tetap dilakukan Kata Kunci: Judi Online, Influencer, Iklan judi online The advancement of electronic information has led to the growing popularity of online gambling. This has also resulted in the proliferation of promotions and advertisements for online gambling, such as the one conducted by the username @abdiiyyy on June 28, 2022, who promoted online gambling on their Instagram page. This research is a normative juridical study with descriptive-analytical specification, involving criminal acts related to online gambling according to Law No. 11 of 2008, with a statutory, conceptual, social, and theoritical approach. An influencer can engage in this crime in relation to sociogenesis theory. It can occur due to financial pressure and a luxurious lifestyle, which forces them to seek additional sources of income. Prevention efforts can be made by implementing policies that prohibit or restrict online gambling advertisements. The government can set strict standards regarding the types of ads that influencers can promote, including a ban on online gambling ads. Based on the results of the discussion regarding this research, it is concluded that, firstly, an influencer can accept online gambling offers due to financial pressure and make promotional services the main source of income. An influencer also wants his audience to increase, so that he dares to advertise online gambling, secondly, one way for influencers not to carry out online gambling promotions is by making policies prohibiting online gambling promotions on various platforms and educating influencers about the negative impacts of promoting online gambling. still doing. Keywords: Online gambling, Social Rehabilitation, Abuse

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas) Thalita Afradilla Sandra; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilaya Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riview, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukan Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen. Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan The development of information and communication technology makes social interaction opportunities wider and not limited by space and time, Facebook's social media through the marketplace feature allows its users to make buying and selling transactions. One of the transactions found was the sale and purchase of motorbikes without documents based on article 480 of the Criminal Code which was classified as a detention. The purpose of this study is to find out how law enforcement is against buying and selling motorbikes without documents and to find out the factors that influence law enforcement in the practice of buying and selling motorbikes without documents through social media Facebook in the Banyumas Police District. The problem raised in this study is how to enforce the law as well as what factors influence the law enforcement of buying and selling motorbikes without documents in the Banyumas Police area. This study was designed with an empirical method. Data sourced from primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed using descriptive analytical methods. The results showed that the Banyumas Police had handled several cases of buying and selling motorbikes without documents, in addition to being threatened with articles 480 and 481 of the Criminal Code, the perpetrators of buying and selling motorbikes could also be subject to articles of the ITE Law. The Banyumas Police find it difficult to trace indications of buying and selling motorbikes without documents. Keywords:Law enforcement, buying and selling, social media.

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Atau Project Base Learning (PJBL) Melalui Poster Kreatif Dalam Pembelajaran Daring Materi Pemanasan Global Untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Ilmiah Amir Fatah
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kurikulum saat ini dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning), sesuai dengan paradigma pembelajaran abad 21 yang menekankan kepada peserta didik untuk memiliki kecakapan berpikir dan belajar (thinking and learning skill). Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah tahap penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PjBL) melalui poster kreatif dalam pembelajaran daring materi pemanasan global untuk meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah, serta mengetahui bagaimana penilaian hasil belajar peserta didik dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PjBL) melalui poster kreatif dalam pembelajaran daring materi pemanasan global untuk meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka. Hasil yang diperoleh menemukan bahwa tahap penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PjBL) melalui poster kreatif dalam pembelajaran daring materi pemanasan global meliputi guru memaparkan topik, tujuan, motivasi, kompetensi yang akan dicapai dan mengajukan permasalahan; peserta didik mengidentifikasi permasalahan; kelompok membuat perencanaan proyek, kelompok membuat proyek, guru memfasilitasi pameran, guru melakukan penilaian dan evaluasi program. Penilaian hasil belajar peserta didik dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PjBL) melalui poster kreatif dalam pembelajaran daring materi pemanasan global meliputi: penilaian kompetensi pengetahuan melalui teknik tes berbentuk pilihan ganda; penilaian kompetensi keterampilan komunikasi ilmiah melalui teknik portofolio. Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Proyek, Poster Kreatif, Komunikasi Ilmiah

Penyelesaian Kasus Jual Beli Hak Atas Tanah Disebabkan Penundaan Baliknama (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pn Bna) Vigita Nabira Ramadhani; Soediro
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak sepakat untuk menyerahkan tanah dan pihak lain sepakat untuk membayar dengan harga yang telah ditentukan. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, penjualan dianggap telah selesai meskipun barang belum diserahkan atau pembayaran telah dilakukan. Sekalipun penjualan dianggap selesai, hak milik atas tanah tersebut belum dialihkan kepada pembeli. Kajian ini mengkaji dan menganalisis penyelesaian kasus jual beli hak atas tanah disebabkan penundaan balik nama (studi putusan nomor 22/Pdt.G/2021/PN BNA) dan mengidentifikasi upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang menyelidiki bahan pustaka dan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Pada hasil penelitian tersebut bahwa jual beli tanah harus segera dibaliknamakan untuk menghindari sesuatu yang mungkin terjadi ,bahwa setelah dibuatkan PPJB dan Kuasa Menjual sebaiknya segera menindaklanjuti proses peralihan hak atas tanah dengan membuat AJB dan segera mendaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk proses balik nama. Kata kunci: jual beli tanah, hak atas tanah Sale and purchase of land is an agreement in which one party agrees to hand over the land and the other party agrees to pay a predetermined price. If both parties reach an agreement, the sale is considered complete even if the goods have not been delivered or payment has been made. Even if the sale is considered complete, the title to the land has not been transferred to the buyer. This study examines and analyzes the settlement of cases of buying and selling land rights due to delays in transferring names (study of decision number 22/Pdt.G/2021/PN BNA) and identifies what efforts can be made to prevent this. This study uses a normative juridical method. Normative juridical research is a research method that investigates literature and identifies and clarifies legal facts. Based on the results of this study, land buying and selling must be changed immediately to avoid something that might happen, that after the PPJB and Selling Authorization have been made, you should immediately follow up on the process of transferring land rights by making an AJB and immediately registering it with the Land Office for the process of transferring names. Keywords: sale and purchase of land, land rights

PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA Gema Permana Rahman; Irwan Triadi
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Suatu negara yang memiliki kemandirian dalam sektor industri pertahanan memperoleh keunggulan strategis di tingkat global. Kemandirian ini tidak terlepas dari adopsi teknologi canggih dalam industri pertahanan, yang melibatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum secara deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs, mengharuskan penyesuaian Undang-Undang terkait HKI di dalam negeri. Ketentuan hukum mencakup aspek-aspek seperti merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, kerahasiaan dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman. Teknologi, terutama dalam konteks industri pertahanan, menjadi fokus perlindungan HKI, termasuk paten yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam konteks industri pertahanan Indonesia, peran HKI menjadi krusial dalam beberapa aspek, yaitu sebagai alat persaingan dagang, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (terutama para peneliti), dan sebagai sumber pendapatan bagi negara. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pertahanan, Teknologi A nation possessing an autonomous defense industry holds a strategic edge on the global stage. The autonomy of the defense sector is closely linked to its sophisticated technology, with the safeguarding of Intellectual Property Rights (IPR) playing a pivotal role. This research adopts a normative juridical approach and conducts a descriptive-analytical analysis of legal materials. The results indicate that Indonesia, being a member of the WTO and a signatory of TRIPs, must adjust various IPR laws to align with TRIPs provisions. Legal provisions cover areas such as trademarks, geographical indications, copyrights, patents, trade secrets, integrated circuit layout designs, industrial designs, and plant variety protection. In the realm of defense technology, IPR protection takes center stage, particularly through patents regulated by Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Within the Indonesian defense industry, IPR assumes a critical role, serving as a tool for trade competition, a catalyst for scientific and technological advancement, a means to enhance the economic well-being of the community, especially researchers, and a source of state revenue. Keywords: Intellectual Property Rights, Defence, Technology

PERAN DAN TANTANGAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY DALAM MENINGKATKAN PENGALAMAN PENGGUNA MEDIA Rafinita Aditia
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2024): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Augmented Reality (AR) has become a major focus in enhancing the media user experience by integrating digital elements into real environments. The aim of this research is to analyze the role of AR technology in increasing user interaction and engagement in a media context, as well as identifying challenges that need to be overcome. Ubu research uses literature study methods to explore various sources of information relevant to the topic. Research findings show that the use of AR in media, such as digital advertising, social media, gaming industry, and education, has resulted in increased user engagement and effectiveness of media content. However, there are still technical obstacles, such as hardware availability and privacy concerns, that limit the mass adoption of AR technology. Therefore data protection and user awareness need to be improved to minimize the risks associated with AR use. By continuing to develop AR technology and overcome existing challenges, we can maximize the potential of this technology in improving the media user experience in the future. Keywords: Augmented Reality, Media, Technology Augmented Reality (AR) telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan pengalaman pengguna media dengan mengintegrasikan elemen-elemen digital ke dalam lingkungan nyata. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran teknologi AR dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna dalam konteks media, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ubu menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AR dalam media, seperti iklan digital, media sosial, industri game, dan pendidikan, telah menghasilkan peningkatan keterlibatan pengguna dan efektivitas konten media. Namun, masih ada kendala teknis, seperti ketersediaan perangkat keras dan masalah privasi, yang membatasi adopsi massal teknologi AR. Oleh karena itu perlindungan data dan kesadaran pengguna perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan AR. Dengan terus mengembangkan teknologi AR dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat memaksimalkan potensi teknologi ini dalam meningkatkan pengalaman pengguna media di masa depan. Kata Kunci: Augmented Reality, Media, Teknologi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tegar Roli

Contact Email
amertajurnal@gmail.com

Phone
+6285647771424

Journal Mail Official
amertajurnal@gmail.com

Editorial Address
Perumahan GTSI Griya Tegal Sari Indah, Jalan Anggrek No. T2, RT 7 RW X, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Banyumas

Location
Kab. purbalingga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tegar Roli

Contact Email amertajurnal@gmail.com

Phone +6285647771424

Journal Mail Official amertajurnal@gmail.com

Editorial Address Perumahan GTSI Griya Tegal Sari Indah, Jalan Anggrek No. T2, RT 7 RW X, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Banyumas

Location Kab. purbalingga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tegar Roli

Contact Email
amertajurnal@gmail.com

Phone
+6285647771424

Journal Mail Official
amertajurnal@gmail.com

Editorial Address
Perumahan GTSI Griya Tegal Sari Indah, Jalan Anggrek No. T2, RT 7 RW X, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Banyumas

Location
Kab. purbalingga,

Jawa tengah

INDONESIA