cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6285343688895
Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paradigma Journal of Administration
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 30253586     EISSN : 3025549X     DOI : https://doi.org/10.35965/pja.v1i2
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other
Paradigma Journal of Administration menerbitkan artikel yang pada bidang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, kepemimpinan, dan kebijakan pembangunan. Bagi penulis yang memiliki artikel pada bidang tersebut dapat disesuaikan dengan panduan penulisan dan template kemudian disubmit secara online di website jurnal dengan melakukan registrasi terlebih dahulu.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Penerapan Kebijakan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kabupaten Enrekang Dita, Dita; Bahri, Syamsul; Nurkaidah, Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sektor hortikultura di Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Hortikultura, serta mengevaluasi tingkat efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintah daerah, petugas UPT, serta perwakilan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dijalankan sesuai kerangka regulasi, namun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi benih, serta mekanisme distribusi benih hortikultura—khususnya bawang merah—yang belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah sasaran. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan benih hortikultura lokal dan meningkatkan akses petani terhadap sumber benih yang lebih baik. Namun, upaya untuk menyediakan benih unggul secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih membutuhkan penyesuaian agar tujuan pembangunan sektor hortikultura dapat tercapai secara optimal. This study aims to identify the implementation of the horticulture sector policy in Enrekang Regency, based on Enrekang Regent Regulation Number 19 of 2018 concerning the Establishment of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Horticultural Seed Center, and to evaluate its effectiveness. The research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The respondents included local government officers, UPT personnel, and farmer group representatives, all of whom were policy beneficiaries. The findings reveal that the policy has been implemented in accordance with regulatory mandates; however, it has not yet reached an optimal level. Several challenges were identified, including limited budget allocation, insufficient supporting facilities and infrastructure for seed production, and uneven distribution mechanisms for horticultural seeds—particularly shallots—which have not fully covered the designated target areas. Despite these constraints, the policy has contributed positively to improving the availability of local horticultural seeds and enhancing farmers' access to higher-quality planting materials. Nonetheless, efforts to sustainably provide superior seeds still require strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing monitoring and evaluation systems. Therefore, implementing this policy requires further refinement to ensure the successful development of the horticulture sector in Enrekang Regency.
Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Pranatalia, Syiltia; Muhibuddin, Andi; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7328

Abstract

Permasalahan pelayanan publik pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat masih menunjukkan adanya tuntutan masyarakat yang menilai bahwa kinerja pegawai belum berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan standar profesionalisme institusi hukum. Kondisi ini menjadi indikator bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kerja keseharian. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan mengeksplorasi penerapan prinsip Good Governance secara kualitatif dan mendalam, khususnya terkait akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk mengungkap permasalahan yang terjadi secara faktual dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta masyarakat sebagai pengguna layanan, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara cukup optimal, tercermin melalui mekanisme pelaporan kinerja dan pengawasan internal. Namun, prinsip transparansi dan efektivitas belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan terbatasnya akses informasi publik bagi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung implementasi Good Governance, yaitu keberadaan kode etik dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sebaliknya, faktor penghambatnya mencakup tekanan internal maupun eksternal serta maraknya informasi keliru yang beredar di masyarakat. Rekomendasi studi ini menekankan perlunya penguatan budaya kerja profesional, digitalisasi layanan informasi publik, serta sistem pengawasan berbasis meritokrasi. Public concerns regarding service delivery at the West Sulawesi High Prosecutor's Office indicate ongoing dissatisfaction and legal complaints, suggesting that employee performance has not yet achieved expected levels of effectiveness, efficiency, and professional accountability. These concerns reflect gaps in the institution's implementation of Good Governance principles. This study makes a novel contribution by qualitatively and comprehensively examining the practical application of Good Governance, with a particular focus on accountability, transparency, and staff performance effectiveness. This research employs a qualitative, descriptive–exploratory design to uncover institutional issues in context. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and document analysis. Participants consisted of employees of the High Prosecutor's Office and members of the public as service users, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman analytical framework, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that accountability mechanisms have been implemented effectively, as evidenced by structured reporting systems and internal control measures. However, transparency and effectiveness remain suboptimal, demonstrated by limited public access to information and inconsistent employee discipline. The study identifies supporting factors such as the existence of a professional code of ethics and collaboration with other law enforcement institutions. Conversely, inhibiting factors include internal and external pressure, as well as misinformation widely circulating among the public. The study recommends strengthening the professional work culture, enhancing digital transparency systems, and developing performance monitoring based on meritocracy to improve the implementation of Good Governance.
Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Hafid, Andi Muh. Ahsan A.; Maldun, Syamsuddin; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar. Studi ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam sistem pencatatan, rendahnya validitas laporan aset, serta temuan indikasi kerugian negara yang berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan regulasi yang berlaku, efektivitas upaya perbaikan yang dilakukan, serta integrasi antara proses pengelolaan dan pelaporan aset tetap di Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya akurasi data, kurangnya pembaruan informasi, serta masih dominannya penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain digitalisasi sistem administrasi aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyusunan kebijakan internal, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola aset pemerintah daerah. This research aims to analyze strategies for strengthening fixed asset management at the Regional Planning, Development, Research, and Innovation Agency (Bappelitbangda) of Takalar Regency. The study is motivated by findings from the Supreme Audit Agency (BPK), which identified critical issues such as inconsistencies in asset data, weaknesses in record-keeping, low validity of asset reports, and indications of state financial losses that may undermine accountability in regional financial management. Using a qualitative approach and a case study design, this research evaluates the alignment of current asset management practices with regulatory standards, the effectiveness of improvement efforts, and the integration between asset management and reporting processes. The findings reveal that asset management implementation remains weak, characterized by low data accuracy, insufficient systematic updates, and the continued use of manual administrative systems vulnerable to human error. To enhance asset governance quality, this study proposes several strategic recommendations, including digitalizing systems, building human resource capacity through technical training, formulating internal policies, and developing standard operating procedures (SOPs) for fixed asset management. The implementation of these strategies is expected to improve accountability, transparency, and efficiency in regional government asset management.
Implementasi Pelayanan Administrasi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar: Studi Pada Permohonan Paspor Dan Izin Tinggal Warga Negara Asing Damayanti, Irma; Bahri, Syamsul; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi serta implementasi asas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, khususnya pada proses penerbitan paspor dan pengelolaan izin tinggal bagi warga negara asing sebagai bagian dari fungsi pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yang terdiri atas pejabat struktural, pegawai pelaksana, dan masyarakat pengguna layanan, baik WNI maupun WNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi di kantor tersebut telah berjalan cukup baik dan telah memenuhi sebagian besar indikator pelayanan publik yang ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan analisis dimensi kualitas pelayanan, diketahui bahwa aspek bukti fisik, kepastian layanan, dan empati pegawai telah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian, aspek daya tanggap dan kecepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi lonjakan permohonan layanan serta penanganan keluhan masyarakat. Dari sisi implementasi asas pelayanan publik, aspek akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif telah diterapkan dengan baik, tetapi aspek transparansi dan efektivitas pelayanan masih mengalami kendala akibat keterbatasan infrastruktur teknologi, sistem antrean digital yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital masyarakat pengguna layanan. Dengan demikian, meskipun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi, tetap diperlukan peningkatan sosialisasi prosedur layanan, pelatihan pegawai, dan pengembangan inovasi berbasis teknologi agar pelayanan publik semakin responsif, transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. This study aims to analyze the quality of administrative services and the implementation of public service principles at the Class I Special Immigration Office TPI Makassar, with a specific focus on passport issuance and residence permit processing for foreign nationals as core immigration service functions. The research employs a qualitative descriptive method, with data collection comprising direct observations, in-depth interviews, and document analysis. Informants were selected purposively and included structural officials, service officers, and service users, both Indonesian citizens and foreign nationals. The findings indicate that the overall quality of administrative services has been carried out fairly well and has met several public service standards mandated by relevant regulations. Analysis of the service quality dimensions revealed that physical evidence, service assurance, and employee empathy have been adequately implemented. However, responsiveness and service speed still require improvement, particularly in handling service peaks and responding to user complaints efficiently. Regarding the implementation of public service principles, accountability, fairness, and participatory involvement have been properly enforced, while transparency and service effectiveness remain constrained by limited technological infrastructure, suboptimal digital queue systems, and low digital literacy among service users. Therefore, although the Class I Special Immigration Office TPI Makassar has made progress in strengthening administrative services, further efforts are needed to expand public communication, improve staff capacity, and develop technology-driven service innovations to ensure that public service delivery is more transparent, effective, responsive, and user-centered.
Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Kehek, Marice; Ismal, Imran; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama, yaitu: (1) upaya pemerintah Distrik Teminabuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penelusuran data online, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta informasi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Teminabuan telah berjalan cukup baik, terutama melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang masih perlu diperbaiki, seperti pelaksanaan sosialisasi PKH yang belum menyentuh masyarakat secara merata sehingga menyebabkan sebagian warga yang berhak tidak terdata sebagai penerima manfaat. Selain itu, kurangnya pengetahuan calon penerima PKH mengenai persyaratan dan prosedur menyebabkan terjadinya kesalahan data dan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hambatan lainnya meliputi keterlambatan pencairan dana akibat kendala jaringan serta saldo nol pada rekening peserta, minimnya pendampingan dalam proses pencairan, dan lemahnya tata kelola administrasi. Faktor struktural seperti kurangnya fasilitas kantor, rekrutmen pendamping yang ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi daerah, serta tidak adanya insentif operasional bagi pendamping juga menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, keberadaan SOP, tenaga pendamping, dan operator PKH merupakan faktor pendukung yang membantu keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem koordinasi, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan dukungan fasilitas dan insentif bagi pelaksana untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. This study aims to analyze two primary objectives: (1) identifying the efforts undertaken by the Teminabuan District government to improve community welfare, and (2) examining the factors that hinder the effectiveness of these efforts. A qualitative research method was applied, using data collection techniques such as observation, interviews, online data tracing, and document review. The data were drawn from both primary sources collected in the field and secondary sources from official reports, government records, and supporting references. The research findings indicate that government efforts to enhance public welfare—particularly through the implementation of the Family Hope Program (PKH)—have shown progress but remain suboptimal. Key challenges identified include the limited scope of dissemination activities, which resulted in eligible households not being registered as beneficiaries. Additionally, inadequate public understanding of PKH procedures has led to mismatches in eligibility during validation and has triggered social jealousy among community members. Other constraints include delays in fund disbursement caused by poor network access and zero account balances, insufficient assistance from field facilitators during cash withdrawal processes, and weak administrative management. Structural issues such as the absence of a dedicated PKH office at the district level, staff recruitment controlled by the Ministry of Social Affairs without local government involvement, and the lack of operational incentives for field facilitators further limit program effectiveness. However, the availability of facilitators, operators, standardized guidelines, and structured SOPs has been an encouraging and supportive factor. Therefore, stronger coordination mechanisms, improved public outreach, and enhanced operational support are required to optimize welfare improvement initiatives in Teminabuan District.
Optimalisasi Pendidikan Lanjutan Bagi Karir Personil Polri Polres Gowa Muhajir, Muhajir S.; Bahri, Syamsul; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme seleksi peserta, relevansi kurikulum, serta efektivitas evaluasi pasca-diklat dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi pegawai. Fokus penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proses diklat benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta pengembangan karier pegawai secara berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi administratif, dan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan diklat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi peserta diklat masih dipengaruhi oleh subjektivitas atasan sehingga belum mencerminkan prinsip meritokrasi yang ideal. Selain itu, kurikulum yang digunakan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional dan tantangan aktual pekerjaan di lapangan. Evaluasi pasca-diklat juga belum berjalan secara optimal karena kurangnya instrumen pemantauan, tindak lanjut sistematis, serta integrasi hasil evaluasi dalam pengembangan kompetensi pegawai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan perlu dioptimalkan melalui penerapan seleksi berbasis kompetensi, penyusunan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, serta penguatan sistem evaluasi berkelanjutan untuk mendukung peningkatan performa kerja dan pengembangan karier pegawai secara lebih efektif. This study aims to comprehensively analyze the participant selection mechanism, curriculum relevance, and the effectiveness of post-training evaluation within the implementation of advanced education and training programs for employees. The formulation of this research problem is based on the need to ensure that training programs genuinely contribute to improving employee competencies, professionalism, and long-term career development. A qualitative research approach was employed using a case study design, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of training implementation. Data analysis followed the interactive Miles and Huberman model, which includes systematic stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the current participant selection process is still influenced by supervisor subjectivity, indicating a lack of alignment with ideal meritocratic principles. Furthermore, the training curriculum has not yet fully reflected operational needs or emerging work challenges, resulting in a gap between training content and workplace expectations. Post-training evaluation is also not optimally implemented due to the absence of structured monitoring mechanisms, inadequate follow-up procedures, and the limited integration of evaluation outcomes into competency development frameworks. Based on these findings, the study concludes that advanced training programs should be strengthened through competency-based selection, the development of needs-based and adaptive curricula, and the implementation of a continuous and systematic evaluation system to effectively support employee performance improvement and career progression.
Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN Kabupaten Morowali Utara Sandang, Vonny; Bahri, Syamsul; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam optimalisasi pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan SIASN sebagai instrumen digital dalam transformasi administrasi kepegawaian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan kunci seperti Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Kepegawaian, serta ASN pengguna aktif aplikasi SIASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali Utara. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah memberikan perubahan signifikan dalam mekanisme pelayanan administrasi kepegawaian, di mana proses yang sebelumnya dilaksanakan secara manual berbasis dokumen fisik kini beralih menjadi layanan berbasis digital yang lebih efisien, cepat, akurat, dan transparan. Meskipun demikian, pemanfaatan SIASN masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai, serta minimnya pelatihan teknis terkait sistem, sehingga berdampak pada keterlambatan proses input data dan adaptasi sistem. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran teknologi yang memadai, serta penguatan kebijakan dukungan internal diperlukan agar implementasi SIASN dapat berjalan optimal sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis digital. This study aims to evaluate the implementation of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) to optimize civil service administration within the Government of North Morowali Regency and to identify the challenges encountered during its use. A qualitative research approach with an analytical descriptive design was employed to obtain an in-depth understanding of the effectiveness of SIASN implementation as a digital transformation instrument in public personnel administration. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and document review with key informants, including the Head of the Personnel Division, the Subdivision Head, and active users of the SIASN application within the Agency for Personnel and Human Resource Development (BKPSDM) of North Morowali Regency. Data were analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SIASN has significantly transformed administrative processes from previously manual, paper-based mechanisms into digital-based procedures that are more efficient, accurate, transparent, and time-effective. However, several challenges remain, including limited technological infrastructure, low digital literacy among employees, and insufficient technical training, which affect data entry timeliness and system adaptation. Therefore, improving human resource competencies, strengthening policy support, and ensuring adequate technological budgeting are essential to fully optimize SIASN implementation as part of a broader digital-based bureaucratic reform strategy.
Responsivitas Layanan Pengaduan Gangguan Keamanan Di Polres Pasangkayu: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepolisian Syaenuddin, Syaenuddin; Juharni, Juharni; Saenab, Saenab
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7649

Abstract

Responsivitas layanan pengaduan terhadap gangguan keamanan merupakan variabel krusial dalam menilai kualitas pelayanan publik pada institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tingkat responsivitas layanan pengaduan gangguan keamanan di Polres Pasangkayu dengan meninjau aspek struktur organisasi, prosedur pelayanan, sumber daya, serta budaya organisasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari pejabat struktural Polres, petugas layanan pengaduan, masyarakat pengguna layanan, serta tokoh masyarakat. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan model analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa responsivitas layanan kategori sedang dengan variasi kinerja pada empat dimensi utama. Pada dimensi struktur organisasi, koordinasi internal dinilai berjalan efektif, namun mekanisme transparansi terhadap masyarakat masih terbatas. Dimensi prosedur menunjukkan adanya kesenjangan persepsi dan pengalaman antara petugas dan pelapor, terutama akibat proses persetujuan berlapis. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan sarana teknologi dan fasilitas pendukung dinilai memadai, tetapi distribusi sumber daya manusia masih tidak merata. Sementara itu, dimensi budaya organisasi menggambarkan adanya komitmen pelayanan publik, meskipun implementasinya belum konsisten antarunit. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi terpadu melalui penyederhanaan prosedur, optimalisasi distribusi sumber daya, penerapan sistem manajemen kasus terpadu, serta penguatan budaya responsif untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan publik. Responsiveness in security complaint services is a key indicator of the quality of public service delivery within law enforcement institutions. This study aims to comprehensively analyze the level of responsiveness in handling security complaints at the Pasangkayu Police Department by examining organizational structure, service procedures, resources, and organizational culture. A qualitative descriptive research design was employed, utilizing participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. Research participants were selected through purposive sampling and consisted of structural officials, complaint service officers, service users, and community leaders. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing using an interactive analytical model. The findings reveal that responsiveness falls within the moderate category, with varied performance across the four analytical dimensions. Organizational structure supports effective internal coordination; however, transparency toward the public remains limited. The procedural dimension indicates perceptual gaps between officers and citizens, largely influenced by multi-layered approval processes. The resource dimension demonstrates sufficient technological support and facilities, although human resource allocation remains uneven. Meanwhile, the organizational culture dimension reflects an institutional commitment to service values, though implementation consistency varies across units. Based on these findings, the study recommends implementing an integrated improvement strategy encompassing streamlined service procedures, optimized resource allocation, adoption of an integrated case management system, and strengthening a responsive service culture to enhance the overall quality of public security complaint handling.
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Studi Kasus Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Runtu, Veronica A.; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja pengawasan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, serta lemahnya sinergi dan koordinasi antara APIP dan auditi dalam proses pemeriksaan maupun tindak lanjut temuan audit. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi terhadap kebijakan, pedoman teknis, dan laporan pengawasan. Teknik analisis data mengikuti alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelaksanaan program pengawasan berbasis risiko. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh rendahnya kompetensi SDM, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan monitoring, serta keterbatasan anggaran operasional. Selain itu, masih ditemukan resistensi dari pihak auditi terkait transparansi dan penerimaan rekomendasi audit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran APIP memerlukan reformasi internal yang mencakup peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kolaborasi dengan auditi, digitalisasi sistem pengawasan, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menciptakan fungsi pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. This study aims to examine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the monitoring process at the Regional Inspectorate of Bolaang Mongondow Regency, and to identify key factors influencing APIP performance. The study is motivated by persistent challenges, including limited human resource capacity, suboptimal implementation of the Government Internal Control System (SPIP), and insufficient collaboration and coordination between APIP and auditees during audit procedures and follow-up actions. A qualitative research approach with a descriptive design was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving policies, audit guidelines, and monitoring reports. Data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, using a systematic interpretive approach. The findings indicate that APIP plays a strategic role in enhancing accountability of regional financial management, strengthening governance practices, and promoting risk-based internal oversight. However, APIP's effectiveness remains constrained by limited staff competence, inadequate utilization of information technology, and insufficient operational budgeting. Moreover, auditees' resistance to transparency and audit recommendations continues to hinder oversight outcomes. The study concludes that strengthening APIP performance requires internal reforms, including competency-based human resource development, improved collaboration with auditees, digital integration into supervisory systems, and adequate funding. These efforts are essential to ensure a more effective, efficient, and accountable internal oversight mechanism within regional government institutions.
Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi Terhadap Kinerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Hamka, Hamka; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7652

Abstract

Kinerja institusi merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam konteks lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kinerja institusi melalui peran digitalisasi sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT. Sampel penelitian terdiri dari 191 responden yang meliputi pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar serta pengguna jasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS serta pengujian inner model sebagai bagian dari analisis data struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja institusi. Selain itu, digitalisasi juga terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja serta berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan publik dan kinerja institusi pada Kantor KSOP Utama Makassar. Dengan demikian, penguatan implementasi digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperkuat profesionalisme institusi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Institutional performance plays a crucial role in achieving organizational vision and mission, particularly for government institutions responsible for delivering public services. This study aims to analyze the influence of public service quality on institutional performance with digitalization serving as a mediating variable. The research employed a quantitative, descriptive design with a SWOT analysis. The sample consisted of 191 respondents, including employees of the Makassar Main Harbor Master and the Port Authority Office (KSOP) and service users. Data analysis was conducted using multiple linear regression in SPSS, along with structural model testing (inner model) to validate the relationships among variables. The results of the study demonstrate that public service quality significantly and positively affects institutional performance. Moreover, digitalization has a significant positive influence and acts as a mediating variable, strengthening the relationship between public service quality and institutional performance at the KSOP Makassar Office. These findings emphasize that enhancing digital-based service systems is essential for improving service effectiveness, increasing operational efficiency, and supporting a more transparent, accurate, and responsive institution capable of meeting public expectations in the digital era.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Paradigma Journal of Administration, Juni 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Paradigma Journal of Administration, Desember 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023