cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosmalinda
Contact Email
rosmalinda@usu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
nlr@usu.ac.id
Editorial Address
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 29644011     DOI : 10.32734
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hak Keperdataan Anak dalam Pluralisme Hukum: Perspektif Tanggung Jawab Negara dalam Pengurangan Kesenjangan: Protection of Children’s Civil Rights in a Legal Pluralism Context: State Responsibility Perspective in Reducing Inequality Mutia Jawaz Muslim; Dwi Aryanti Ramadhani; Putri Nurmalasari Siahaan
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.25258

Abstract

Pluralisme hukum keperdataan di Indonesia menciptakan kompleksitas dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak, terutama ketika hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang dijalankan secara paralel tanpa mekanisme harmonisasi yang efektif. Penelitian ini menganalisis dinamika pluralisme hukum keperdataan anak dan implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 10 tentang pengurangan kesenjangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, dan konseptual dengan cara menelusuri sejarah hukum perlindungan anak pasca-reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum keperdataan telah menciptakan disparitas terhadap akses keadilan bagi anak-anak dari kelompok marjinal, terutama dalam kasus perkawinan anak, perkawinan beda agama, hak waris, dan status anak di luar perkawinan. Ketidakkonsistenan antara norma hukum dengan prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak menciptakan kesenjangan struktural yang menghambat pencapaian target 10.3 SDGs. Penelitian ini memperkuat argumentasi pentingnya harmonisasi hukum melalui pendekatan legal pluralism management yang mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan hak fundamental anak untuk pencapaian SDGs 10. Untuk itu diperlukan peran dan tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme dialog antara sistem hukum dan penguatan kapasitas lembaga adat untuk menegakkan standar hak-hak anak yang berlaku secara internasional.
Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Pencucian Uang melalui Pengaturan Kerjasama Internasional: The Role of International Law in Combating Money Laundering through the Regulation of International Cooperation Najwa Safita; Sutiarnoto; Mahmul Siregar; Affila
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.25569

Abstract

Pencucian uang saat ini di era ekonomi digital menjadi ancaman besar karena memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan aset kripto untuk menghindari aturan hukum negara. Kecepatan aliran dana digital tidak seimbang dengan sistem hukum yang masih berlandaskan wilayah, sehingga membentuk celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana uang hasil kejahatan dicuci antarnegera dalam ranah hukum internasional, menganalisis cara kerja sama yang digunakan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), serta mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan hukum dan konsep, dengan merujuk pada data sekunder seperti UNTOC 2000, UNCAC 2003, serta peraturan-peraturan nasional yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional, penerapannya tertunda karena perbedaan sistem hukum dan adanya prinsip kedaulatan negara yang digunakan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeriksaan digital, kerja sama hukum yang lebih intensif, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempercepat pemulihan aset yang dimiliki oleh beberapa negara.
Rekonstruksi Tata Kelola Perusahaan Berbasis Pekerja dalam Hukum Perseroan di Indonesia: Reconstructing Worker-Centered Corporate Governance in Indonesian Company Law Darmawan Yusuf; Agusmidah Agusmidah; Ervina Sari Sipahutar
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.26302

Abstract

Artikel ini menganalisis kelemahan struktural tata kelola perusahaan Indonesia dalam melindungi kesejahteraan pekerja dan menawarkan model worker-centered corporate governance. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengenal tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memperbarui sebagian kerangka hukum usaha dan ketenagakerjaan, pekerja masih berada di luar arsitektur inti pengambilan keputusan perusahaan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada lemahnya implementasi CSR, tetapi pada konstruksi hukum yang berorientasi pada pemegang saham dan memisahkan perlindungan pekerja dari tata kelola perusahaan. CSR masih rentan diposisikan sebagai kewajiban formal, program reputasi, atau kegiatan eksternal, bukan sebagai mekanisme kesejahteraan internal. Artikel ini berargumen bahwa pekerja harus diakui sebagai primary stakeholder karena pekerja menciptakan nilai perusahaan, menanggung risiko langsung dari keputusan strategis, dan menopang legitimasi perusahaan. Model yang ditawarkan bertumpu pada empat pilar: pengakuan normatif pekerja sebagai primary stakeholder, partisipasi bermakna pekerja dalam keputusan strategis, reorientasi CSR menjadi tata kelola kesejahteraan internal dan hak asasi manusia, serta distribusi manfaat melalui ESOP, profit sharing, dan keterbukaan informasi kesejahteraan pekerja.
The Relevance of the Una Via Principle in the Enforcement of Election Criminal Law in Indonesia in Case Number 233/Pid.Sus/2024/PT Mam at the West Sulawesi High Court Slamet Suwaryo; Soediro; Indriati Amarini; Selamat Widodo
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.26408

Abstract

This research aims to determine the relevance of handling violations of the Election Law through the application of the Una Via Principle in the decision of the West Sulawesi High Court in case number 233/Pid.Sus/2024/PT.Mam, as well as to examine the relevance of the Una Via Principle in the enforcement of election criminal law in Indonesia. This research is normative legal research; therefore, the materials examined are library materials or secondary data obtained through literature study. The data that have been obtained are then analyzed qualitatively, so that the data are presented in a descriptive-prescriptive manner, and the method of drawing conclusions is carried out deductively. This research reaches two conclusions. First, in Decision Number 233/Pid.Sus/2024/PT Mam, the Una Via Principle is highly relevant to be applied because, although administrative sanctions are formally not criminal in nature, substantively they produce a second punitive effect (quasi punitive effect). This inconsistency directly undermines the principles of proportionality and legal certainty (Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution). Through this reconstruction, election law enforcement is no longer sectoral in nature, but becomes an integrated system based on the Una Via Principle in order to guarantee legal certainty, justice, and the effectiveness of handling campaign violations. Second, the Una Via Principle is relevant because it is able to overcome the problem of fragmented authority, which has long been a major obstacle in election law enforcement. Through this principle, every campaign violation is processed within one coordinated handling pathway, thereby avoiding overlapping authority and accelerating case resolution, as well as preventing excessive punishment.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues