Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Articles
47 Documents
<![CDATA[Company Forms in Digital Economy Era ]]>
<![CDATA[Arifiyanto, Joiverdia]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11512
<![CDATA[The acceleration of globalization driven by the massive development of information and communication technology in all sectors of human life has changed human attitudes and lifestyles. This change then creates an awareness that creative and innovative human resources are more reliable than just industrial strength. This awareness encourage the birth of a creative economy that focuses on industries based on creativity and talent. Indonesia’s creative economy has entered the digital economy era. Basically, Indonesia is a potential country in the Creative Economy, but has problems with global marketing. The creative economy focuses on goods and services based on talent and expertise with an orientation towards overcoming unemployment problems and encouraging the development of companies based on the economic potential of a region. The element of the creative industry is a combination of intellectuals with art, technology or business that work in a synergy. One of the driving forces of Indonesia’s creative economy is MSMEs. Marketing problems through new business forms such as startups open up special opportunities for MSME business entities that can take advantage of e-commerce models that provide direct buying and selling services on online website or act as shopping center service providers]]>
<![CDATA[Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa ]]>
<![CDATA[Putri, Samitha Andimas]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11518
<![CDATA[Sebuah pernikahan seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah cukup umur dan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan sama sekali, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pernikahan paksa baik dengan kedok adat maupun agama. Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi di luar persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan persetujuan pihak yang menikah karena tidak memiliki pilihan lain, terutama perempuan. Ada dua area yang menjadi konsentrasi pelanggaran dalam praktik kawin paksa, pertama, tidak adanya kebebasan bagi korban untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui perkawinan pada saat dipaksa (seringkali melalui penculikan). Kedua, sebagian besar persetujuan yang diperoleh dari korban dan keluarga korban karena adanya tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat jika menolak pinangan tersebut, sehingga tidak memenuhi aspek konsensual secara utuh. Indonesia akhirnya menetapkan kawin paksa sebagai tindakan kekerasan seksual dengan UU No. 12 Tahun 2022 yang diatur dalam pasal 16 yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.]]>
<![CDATA[Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim ]]>
<![CDATA[Shaqila, Faza]]>;
<![CDATA[Marlina]]>;
<![CDATA[Lubis, Rafiqoh]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11520
<![CDATA[Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, bagaimana implementasi penjatuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam beberapa putusan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian mengenai hak restitusi ditinjau dari pengaturan hukum terkait yaitu dari KUHAP, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2017 dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 dan/atau PP No. 43 Tahun 2017. Pemberian restitusi dapat berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan. Dalam perbandingan ketiga putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar restitusi. Perbandingan putusan tersebut adalah terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kerugian immateriil bagi korban]]>
<![CDATA[Realizing Justice for Conventional Media in Indonesia through Publisher Rights ]]>
<![CDATA[Syafruddin]]>;
<![CDATA[Syahriah, Rabiatul]]>;
<![CDATA[Andre]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11525
<![CDATA[Digital platforms are currently posing a threat to conventional media's ability to remain sustainable. According to remarks made by President of the Republic of Indonesia Ir. H. Joko Widodo on February 11, 2023, during his working visit to Medan City in celebration of National Press Day, digital platforms account for 60% of media advertising spending in Indonesia. Regulations are therefore required to safeguard Indonesia's conventional media sector. The Press Council has taken the lead in proposing a Draft Presidential Regulation on the publisher's rights, or the responsibilities of digital platform companies in supporting quality journalism. the current draft law regarding publisher rights law in Indonesia and comparing it to the Canadian and Australian experience in the introduction of similar regulation.]]>
<![CDATA[Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan ]]>
<![CDATA[Rimapradesi, Yulia]]>;
<![CDATA[Nasution, Siti Nurahmi]]>;
<![CDATA[Ahmad, S. Thoriq Musthofa]]>;
<![CDATA[Fadel Muhammad]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11610
<![CDATA[Meski tidak menjadi claimant state, stabilitas kawasan Laut China Selatan akan berdampak pada stabilitas Indonesia, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini membahas tentang sikap Indonesia terhadap krisis China dan Amerika di Laut China Selatan. Tulisan ini akan memperjelas dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi literatur. Krisis yang berkembang di wilayah tersebut sebagai akibat dari ketegangan antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Temuan studi tersebut menunjukkan objektivitas Indonesia terhadap konflik regional antara Amerika Serikat dan China. Sebagai negara pencetus Gerakan Non Blok (GNB), Indonesia berusaha untuk tidak memihak dan sedapat mungkin terlibat dalam menjaga perdamaian internasional.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia ]]>
<![CDATA[Fahrizal S.Siagian]]>;
<![CDATA[Putra, Najuasah]]>;
<![CDATA[Imam, Muhammad Khairul]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.13563
<![CDATA[Penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah permasalahan kronis yang melanda Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap melakukan penanaman pohon ganja diluar keperluan medis yang dilarang keras oleh undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi penelitian pada peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Hasil penelitian bahwa Indonesia memiliki aturan ketat yang tidak melegalkan narkotika secara sembarangan, sesuai Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang ketat untuk menjaga generasi muda bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Setiap orang yang memiliki, menamam dan menyebarkan narkotika secara melawan hak maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya]]>
<![CDATA[Catfishing, Is it Unregulated Crime in Indonesia? ]]>
<![CDATA[Shaqilla, Nikita]]>;
<![CDATA[Reda, Yahia]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.13733
<![CDATA[Catfishing is a type of an international cybercrime. Unfortunately, it lacks clarity in Indonesia's national framework. Catfishing, which utilizes a fake identities on the internet, can be classified as fraud. This study examines the legal consequences in personal relationships stemming from the practice of online fraud. This study used a normative juridical approach with empirical data, this study raises the questions of why teenagers engage in catfishing on social media and explains the legal complexities it entails. As a result, this research shows that 99 percent of respondents - teenagers inside and outside North Sumatra Province - lack self-awareness about catfishing issues in building online relationships. This type of fraud is often committed when registered on social media, even though this can be an entry point for catfishing and subsequent legal offenses, especially fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code]]>
<![CDATA[Sexual Violence in Virtual World: The Unaddressed Legal Protection Issue for Victims ]]>
<![CDATA[Syahda, Alda Widya]]>;
<![CDATA[Ramaiah, Angayar Kanni]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.14057
<![CDATA[Technology, the internet and social media are essential parts of our daily life. Society has become an important actor and witness to the surge in digital interactions, creating new platforms for communicating, playing games and social networking. Cyberspace's offer of creativity, connection, and entertainment turns out to have a risky side—the spread of sexual violence in digital spaces. This research argues the complex interactions between social media, adolescence, and sextortion. The study of the risks posed by online platforms and their impact on teenagers found in this research seeks to address the need for intervention in education and legal protection of the youth and vulnerable generation in the digital era. Furthermore, this paper would contribute to a safer online environment for teens and responsibility in using social media while fostering a culture of respect, consent, and awareness regarding sexual violence.]]>
<![CDATA[Disparitas Hukuman Hakim Terhadap Para Terpidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No. 85K/PID/2017 dan No. 28PK/Pid/2019) ]]>
<![CDATA[Ginting, Nabila Marsiadetama]]>;
<![CDATA[Yunara, Edi]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15518
<![CDATA[Disparitas putusan dapat membuat masyarakat tidak mempercayai keadilan pada sistem hukum Indonesia karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang diinginkan sesuai dengan tujuan hukum. Adapun permasalahan penelitian ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah? Bagaimana analisis hukum terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor 85 K/PID/2017 dan 28 PK/Pid/2019)? Penelitian hukum ini bersifat normatif yang memakai data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah bersifat internal seperti aliran filsafat yang dianut serta faktor eksternal seperti peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan serta ketiadaan pedoman khusus untuk majelis hakim untuk memutuskan besar kecilnya perbuatan para Terpidana. Disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dihapuskan pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 karena terbukti tindak pidana terjadi pada perkara a quo adalah karena kehendak dan kerjasama erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menghilangkan disparitas pidana terhadap kasus penyerobotan tanah dengan cara menyamaratakan hukuman Terpidana I dan Terpidana II.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial ]]>
<![CDATA[Zulfah, Indana]]>;
<![CDATA[Siregar, Mahmul]]>;
<![CDATA[Sembiring, Idha Aprilyana]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15530
<![CDATA[Artikel ini menggunakan teori solidaritas sosial untuk mengetahui semua jenis peraturan adat yang ada di masyarakat Mandailing, serta bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Masyarakat Mandailing sangat terbiasa dengan peraturan adat ini, karena mereka tidak terlepas dari hukum dan norma adat. Perlu adanya mengkaji ketaatan terhadap hukum adat untuk kelestarian hukum yang original berasal dari Indonesia. Pertama, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat yang berkenaan dengan nilai adat istiadat berdasarkan teori solidaritas sosial? Kedua, bagaimana proses pembentukan peraturan adat mandailing dilihat dari teori solidartias sosial?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam sudut pandang teori solidaritas sosial diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan hukum adat atau peraturan adat yang telah berlaku diantara masyarakat adatnya, melalui suatu proses peradilan adat yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adat. Dalam konteks hukum adat Mandailing, hukum adatnya dibentuk dan diterapkan oleh seorang Raja berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku di masyarakatnya atas nasihat dari Mora, Kahanggi dan Anak Boru nya serta pendapat para pemuka agama (Malim) yang ada diantara masyarakatnya. Upaya pemberian pembentukan kebiasaan di masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adatnya, dilaksanakan melalui peradilan terbuka (Sopo Gadang) yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat adatnya]]>
