cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firzhal Arzhi jiwantara
Contact Email
firzhal@yahoo.com
Phone
+6281917249929
Journal Mail Official
firzhal@yahoo.com
Editorial Address
Editor in Chief Firzhal Arzhi jiwantara Universitas Muhammadiyah Mataram Scopus ID: 57203021521 Sinta ID: 6726713 Google Scholar Managing Editor Yulias Erwin Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6715721 Google Scholar Editorial Boards Ilham Zitri Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6725616 Google Scholar Rifaid Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6701313 Google Scholar Inka Nusamuda Pratama Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar M. Taufik Rachman Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar Team IT Muhammad Fahmy Robbaani Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Muhammad Hendriyono Susanto Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal Law and Government
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : -     EISSN : 29858003     DOI : https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12948
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Law And Government (Hukum dan Pemerintahan) Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram adalah jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menawarkan studi hukum, kebijakan pemerintah, hukum dan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan isu-isu hukum yang telah berkembang di berbagai negara. Kajian ini tidak terbatas pada berbagai bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, perkembangan hukum Islam, hukum internasional, hukum humaniter, dan bidang lain mengenai isu-isu kontemporer di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2023): Februari" : 7 Documents clear
Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Tin Yuliani
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13083

Abstract

Dinamika ketatanegaraan yang dinamis menunjukkan hubungan antara hukum dan politik dalam proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan mauopun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menentukan, bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara itu Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bhawa usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pengaturan mengenai pemakzulan presiden dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktek sistem  pemerintahan presidensial.
Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Ady Supryadi
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13132

Abstract

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa Cahyadi Kurniawan; Rossi Mounofa Widayat; Yudhi Lestanata
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12948

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menguji variabel pengaruh kepemimpinan, orientasi kerja, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten sumbawa untuk memprediksi sejauh mana tingkat kinerja Aparatur Sipil Negara dikabupaten sumbawa. Untuk mendapatkan 100 tanggapan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data survei dan teknik simple random sampling. Skala Likert digunakan untuk merancang pertanyaan. Validitas dan reliabilitas dinilai, serta hipotesis dan pengujian regresi, dengan SEM-PLS. Berdasarkan temuan pada penelitian ini bahwa Dari hasi analsisi terlihat bahwa Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebesar 63,6%, artinya tingkat pengaruhnya sedang. Jumlah responden yang sedikit mungin tidak dapat mencerminkan  status asli kinerja Aparatur Sipil Negara, dan durasi studi yang singkat, merupakan kekurangan dari studi ini. Jumlah wilayah penelitian yang terbatas (hanya satu kabupaten) tidak dapat digeneralisasikan  ke seluruh wilayah indonesia
Penerapan Sistem Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Kemakmuran Rakyat I Gusti Ayu Widiadnyani
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13192

Abstract

Hukum dalam dunia investasi (bisnis) harus mampu menjamin certainty (kepastian), predictability (bahwa setiap kasus yang sama harus diputus sama), calculability (bahwa setiap ketentuan yang menyangkut finansial harus dapat diperhitungkan lebih dahulu). Beberapa sengketa tanah bermunculan di perkataan bukan saja dipicu arus urbanisasi, tapi juga dengan adanya proyek-proyek infrastruktur berskala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin di perkotaan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Ketidakpastian hukum dapat terjadi bila jangka waktu HGU, HGB atau HP berakhir, tetapi  permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak dapat diterima (ditolak) maka demi hukum hak atas tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara, sehingga  perusahaan yang sedang berjalan dan produktif harus direlokasi atau bahkan harus ditutup sehingga tidak sesuai dengan prinsip investasi yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat. Kegiatan investasi (ekonomi/bisnis) ditempatkan pada suatu zona wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan dan diawasi pertumbuh kembangnnya. Disamping itu tetap mewajibkan kepada perusahaan penanaman modal agar melakukan bina lingkungan melalui Program CSR agar lingkungan menjadi lestari dan masyarakat sekitar menjadi lebih makmur dan sejahtera yang sudah tentu melalui pengalokasian dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan. 
Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Nasaruddin Nasaruddin; Yulias Erwin
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12989

Abstract

Perjanjian Baku sudah lama di gunakan dalam berbagai kontrak yang isinya di tentukan secara sepihak dengan tujuan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian Baku tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian baku untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahu bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku dan Bagaimana upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Doktrinal, dengan menggunakan data sekunder dan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan tidak akan terwujud karena ketidakseimbangan dalam Perjanjian Baku. Ketidak seimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kedudukan yang berbeda baik ekonomi maupun posisi dominan.
Kebijakan Antikorupsi dan Dinamika Perlawanannya: Suatu Banalitas di Indonesia Iwan Tanjung Sutarna; Dwi Ari Santo; Khuriyatul Husna
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13511

Abstract

Artikel ini berjudul kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. Berupaya menjelaskan dinamika kebijakan antikorupsi di Indonesia. Sejak era orde lama sampai orde reformasi. Berbagai inisiatif dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan, sepanjang itu pula perlawanan dalam berbagai bentuk dijalankan mereduksi kebijakan. Untuk memahami berbagai realitas itu, digunakan pendekatan kajian pustaka, menggali berbagai sumber literatur yang relevan dan terfokus pada upaya menjawab pertanyaan kajian. Melalui kajian ini dapat disimpulkan. Pertama, Inisiasi dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan dalam berbagai era pemerintahan. Dalam berbagai bentuk kelembagaan. Kedua, inisiasi atas kebijakan antikorupsi sebagai panduan mendorong tata kelola dalam semua era pemerintahan dirintangi oleh kelompok kepentingan, disharmoni kelembagaan dan memiliki sedikit dukungan politik yang mengakibatkan kerentanan terjadap kerja-kerja antikorupsi. 
Rechtsfigur Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Firzhal Arzhi Jiwantara
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12994

Abstract

Pasal  87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara rumusan normanya  bersifat memaksa (dwingen recht), tidak ada  pilihan lain (diskresi)  bagi Pejabat Pembina Kepegawaian  yang berwenang untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS yang  telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,  dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum antar waktu  dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil Penelitian adalah  Penjatuhan PTDH oleh PPK dan PyB sesungguhnya tidak perlu menunggu keluarnya Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dan Surat  Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi  Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Agustus Vol 3, No 1 (2025): Februari Vol 2, No 2 (2024): Agustus Vol 2, No 1 (2024): Februari Vol 1, No 2 (2023): Agustus Vol 1, No 1 (2023): Februari