Journal Law and Government
Jurnal Law And Government (Hukum dan Pemerintahan) Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram adalah jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menawarkan studi hukum, kebijakan pemerintah, hukum dan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan isu-isu hukum yang telah berkembang di berbagai negara. Kajian ini tidak terbatas pada berbagai bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, perkembangan hukum Islam, hukum internasional, hukum humaniter, dan bidang lain mengenai isu-isu kontemporer di bidang hukum.
Articles
37 Documents
<![CDATA[Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Salsabila, Ananda Syifa]]>;
<![CDATA[Arsita, Lia Yuni]]>;
<![CDATA[Kirsanto, Talitha Nabila]]>;
<![CDATA[Ummah, Aniqotul]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v2i1.20635
<![CDATA[Dirumuskannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 yang kemudian diperbarui pada tahun 2016 ternyata menimbulkan polemik baru dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini dikarenakan pada perjalananya terdapat pasal-pasal di dalam UU ITE ini yang dinilai melanggar HAM dan mengekang masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya di ruang digital. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat di Indonesia sudah diatur di dalam UU sejak dahulu kala namun setelah kehadiran UU ITE menjadikan masyarakat menjadi sangat berhati-hati untuk mengutarakan opini atau pun kritiknya terutama di media digital. Tentunya fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut Rawls dikarenakan keberadaan UU ITE ini membuat kedudukan masyarakat dalam berpendapat menjadi tidak setara dalam mendapatkan kesempatan untuk berpendapat di ruang publik terutama di media digital. Hal tersebut sudah jelas sangat mengingkari prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa tentang pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dengan hadirnya UU ITE yang dinilai menggunakan sudut pandang keadilan Rawls. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan teknik studi literatur dan studi kepustakaan pada jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat bahwa kehadiran UU ITE dapat mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dan tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan menurut Rawls.]]>
<![CDATA[Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah Pada KONI Kabupaten Gianyar ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Dewani Anggarina]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v1i2.14096
<![CDATA[ABSTRAK, Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan dan memahami pengaturan tentang penyaluran bantuan dari pemerintah daerah pada KONI untuk menganalisa serta memahami pengaturan pada Kemenpora No.19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional. Penulisan Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem konsep hukum. Hasil Studi Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran bantuan dana dari pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Gianyar harus bertanggungjawab kepada prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga dalam pertanggungjawabannya penyaluran bantuan ini dapat berguna kepada para atlet Kabupaten Gianyar yang berjuang mewakili nama kabupaten dalam kancah olahraga.ABSTRACT, This article aims to show and understand the arrangements regarding the distribution of assistance from local governments to KONI in order to analyze and understand the arrangements in Kemenpora No.19 of 2020 concerning Technical Guidelines for Channeling Government Assistance for Organizing Regional, National, International Sports Activities, and Management of National Sports Training Centers . The writing of this article uses an empirical legal writing method with a statutory approach and a system of legal concepts. The results of the study show that the implementation of the distribution of financial assistance from the local government to the KONI of Gianyar Regency must be accountable to the procedures and regulations that apply so that in their accountability the distribution of this assistance can be useful for Gianyar Regency athletes who are struggling to represent the name of the district in the sports arena.]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Elektronik Government Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ]]>
<![CDATA[Muhajir, Rahmat]]>;
<![CDATA[Abdurrahman, Abdurrahman]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v2i2.24447
<![CDATA[In the current era of digitalization and modernization, the development of information technology (IT), especially computer technology and internet networks is increasingly rapid, one way that can be used by the government to realize good governance. Based on the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning National Policy and Strategy for the Development of E-Government and also the Regional Regulation of the Province of West Nusa Tenggara Number 3 of 2018 concerning Electronic System-Based Government Governance, government agencies should implement electronic-based government services and administration. The purpose of the study was to determine how the implementation of electronic government is as an effort to realize good governance in the Social Service of West Nusa Tenggara Province, and to determine what factors influence the implementation of electronic government as an effort to realize good governance in the Social Service of West Nusa Tenggara Province. The type of research used is a qualitative descriptive research type. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that: (1). Of the three forms of implementation of the theory of electronic government implementation forms according to Indirajit, namely publish, interact and transact, only 2 forms are applied, namely publish and interact, while the third form, namely the transact form, is not applied by the NTB social service.]]>
<![CDATA[Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Inka Nusamuda Pratama]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v1i2.19575
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dengan fokus pada tingkat pendapatan rumah tangga sebagai indikator utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti pendapatan, lapangan pekerjaan, dan akses pasar, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaan yang kurang efektif dan keterbatasan dalam akses pasar menghambat pemanfaatan sumber daya ini. Kurangnya peluang ekonomi yang layak juga menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Selain faktor ekonomi, pendidikan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi akses individu ke pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini juga mengungkapkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang berdampak pada kondisi kesehatan penduduk dan produktivitas ekonomi. Perbaikan dalam infrastruktur kesehatan dan pelayanan sosial juga menjadi penting dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor determinan kemiskinan ini, diharapkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang terarah dan efektif dapat dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tin Yuliani]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13083
<![CDATA[Dinamika ketatanegaraan yang dinamis menunjukkan hubungan antara hukum dan politik dalam proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan mauopun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menentukan, bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara itu Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bhawa usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pengaturan mengenai pemakzulan presiden dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktek sistem pemerintahan presidensial.]]>
<![CDATA[Analisis Etika Pegawai Kelurahan Maleer Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat ]]>
<![CDATA[Rafiyan, Rifki]]>;
<![CDATA[Oktaviani, Risma]]>;
<![CDATA[Ropitasari, Ropitasari]]>;
<![CDATA[Ginanjar, Sunandie Eko]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v2i1.21510
<![CDATA[Abstrak: Etika harus diimplementasikan dengan baik oleh pegawai pemerintahan dalam menjalankannya. Di berbagai tempat masih terdapat kurangnya penerapan etika pegawai yang baik dalam melayani masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika pegawai Kelurahan Maleer dalam melayani masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi melalui wawancara kepada warga sekitar. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan etika yang diterapkan oleh pegawai Kelurahan Maleer, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, salah satunya pegawai yang sopan, ramah dan cepat dalam menanggapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan tercapainya pelayanan prima di Kelurahan Maleer membuat citra Kelurahan Maleer dipandang baik oleh masyarakat.Abstrak: Etika harus diterapkan dengan baik oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di banyak tempat masih kurangnya penerapan etika pegawai yang baik dalam melayani masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika pegawai Desa Maleer dalam melayani masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi melalui wawancara kepada warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan etika yang diterapkan oleh pegawai Desa Maleer, masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, salah satunya adalah pegawai yang sopan, ramah dan cepat dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan tercapainya pelayanan prima di Desa Maleer, maka citra Desa Maleer dipandang baik oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hasil Laut Di Kawasan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Rio Eza Nur Muhammad]]>;
<![CDATA[Ilham Zitri]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v1i2.15858
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Good Governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Good governance merupakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui, observasi,wawancara,responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro masih menghadapi beberapa tantangan. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hasil laut pada kawasan Bintaro ini masih terbatas. Meskipun ada beberapa forum partisipasi yang ada, namun keterlibatan masyarakat pada kawasan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut sangat berperan penting terhadap proses pengumpulan data. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya hasil laut. Proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perlu lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto ]]>
<![CDATA[Muhaimin, Hikmah]]>;
<![CDATA[Puteri, Zelga Navy Amelia]]>;
<![CDATA[Amaliya, Nadiya]]>;
<![CDATA[Ferdyana, Niki Aneza]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v2i2.25038
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara (ASN), atau penyelenggara pemerintahan, bertindak dan berpikir sesuai dengan etika. Karena etika pemerintahan selalu menjadi masalah yang perlu diperhatikan, masyarakat biasanya akan merasa tidak puas dan menggugat nilai atau standar etika yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dewasa ini, etika pemerintahan menjadi topik diskusi terutama karena upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu, sebuah kelompok atau seseorang birokrasi melakukan upaya yang dikenal sebagai pelayanan publik. Administrasi kependudukan berada di suatu pemerintahan dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban yang digunakan untuk mengatur dokumen dan data kependudukan. Ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung. menegaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif berbasis postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Dalam etika birokrasi pelayanan publik, prosedur pelayanan tidak hanya bergantung pada kebiasaan. Selain itu, didasarkan pada prinsip dan etika yang berfungsi sebagai standar untuk memandu perilaku positif karyawan. Pelayanan publik akan berhasil jika menerapkan etika birokrasi. Ini berarti bahwa mereka dapat memberikan layanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keuntungan umum daripada keuntungan individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo ]]>
<![CDATA[Fadliyansyah, Ravi]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v2i1.15708
<![CDATA[This research aims to inform legal protection for victims of illegal investment crimes. So that victims of illegal investments can understand how the legal protection procedures apply and to urge the public to be more careful when conducting online transactions. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana investasi ilegal. Sehingga para korban investasi ilegal bisa mengerti bagaimana tata cara perlindungan hukum yang berlaku dan agar menghimbau masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi online. ]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD ]]>
<![CDATA[Ady Supryadi]]>
<![CDATA[ Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13132
<![CDATA[Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.]]>
