cover
Contact Name
MUHAMMAD NURUL FAHMI
Contact Email
fahmi.emnufa@gmail.com
Phone
+6282313345353
Journal Mail Official
al.usariyah.ejournal@gmail.com
Editorial Address
JL. M.H. Thamrin, Gang Kepodang, Kranjingan, Sumbersari, Jember, JAWA TIMUR
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 29868157     DOI : https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i1/
Al-Usariyah adalah jurnal hukum keluarga islam yang diterbitkan tiga kali dalam setahun pada Maret, Juli dan November oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember sejak tahun 2023 dan langsung menggunakan terbitan online (OJS). Artikel yang diterbitkan berfokus pada empat topik utama: Perkawinan, Kewarisan, Perwasiatan, dan Hukum-hukum Keluarga. Artikel yang dikirimkan ke redaksi Al-Usariyah diharapkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa PBB yang ditulis mengikuti format tulisan ilmiah murni. Penulis disarankan untuk menggunakan reference manager (seperti; Mendeley atau Zotero) dalam penulisan referensi. Semua artikel yang dikirimkan ke redaksi melalui proses koreksi. Artikel yang diterbitkan oleh Al-Usariyah memiliki nomor Digital Object Identifier (DOI). Al-Usariyah telah terindeks oleh Google Scholar, Moraref dan pengindeks yang lainnya.
Articles 118 Documents
Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Empat Mazhab : Studi Analisis Putusan PA Indramayu Nomor 551/PDT.G/2024/PA.IM Alva Rijalul Bayan; Arif Husnul Khuluq; Rifki Abdillah
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i1.1116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM. Penetapan penggugat (cucu perempuan) sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah wafat sebelum pewaris, menjadi sorotan dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan dua permasalahan utama: pertama, penetapan ayah penggugat sebagai ahli waris tidak memenuhi syarat syar’i karena ia telah wafat sebelum pewaris, yang dalam fikih diwarisi hanya oleh yang hidup saat pewaris wafat; kedua, penggugat terhalangi hak warisnya oleh ahli waris lain yang lebih dekat (anak-anak kandung pewaris) berdasarkan prinsip hajib. Meskipun Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mendasari konsep ahli waris pengganti, majelis hakim justru tidak menggunakan pasal tersebut dalam dalil hukumnya, melainkan berargumen atas dasar asas pemerataan kesejahteraan dan nilai rahmatan lil alamin. Hasil penelitian menegaskan bahwa secara fikih, penggugat tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris.. Kata Kunci: ahli waris pengganti, cucu, hajib, hukum waris Islam, empat mazhab.
Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah pada Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl Nur Azizah; Muhammad Nurul Fahmi; Umniyah Al Birtha
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i1.1291

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam pernikahan. Fenomena istri korban KDRT yang memilih bertahan demi kepentingan anak menimbulkan konflik antara perlindungan diri korban dan keutuhan keluarga. Kondisi ini memerlukan analisis kesesuaiannya dengan maqashid syari'ah, khususnya dalam penimbangan maslahah dan mafsadah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman resiliensi istri korban KDRT yang bertahan demi anak, serta mengevaluasi pertimbangan maslahah dan mafsadah yang melatarbelakangi keputusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang diintegrasikan dengan analisis normatif maqashid syari'ah, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan istri korban KDRT dan satu informan anak korban yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan resiliensi dibangun melalui strategi koping defensif yang dibentuk oleh realitas sosial dan religius. Keputusan bertahan menimbulkan konflik antara maslahah hajiyyah zhanniyyah dengan mafsadah dharuriyyah qath'iyyah berupa kerusakan fisik-psikologis ibu dan anak termasuk gangguan attachment dan siklus kekerasan lintas generasi. Berdasarkan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih, maqashid syariah memprioritaskan hifz al-nafs sehingga resiliensi dalam konteks KDRT tidak dianjurkan secara normatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-wangi Rusnadia M; Ilham Dani
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i1.1384

Abstract

Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai pihak yang melapor. Dalam Praktik peradilan agama yang diajukan oleh istri sebagai pihak yang melapor. Dalam praktik peradilan agama, istri yang mengajukan gugatan perceraian sering berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diajukan oleh istri di pengadilan agama Wangi-wangi ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Agama Wangi-wangi, Panitera serta studi dokumentasi terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Wangi-wangi memberikan perlindungan hukum penetapan Nafkah mut’ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah, serta dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses mediasi dan pemeriksaan perkara. penelitian menyimpulkan bahwa meskipun perceraian diajukan oleh istri, pengadilan tetap berperan aktif menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sesuai prinsip keadilan dalam Hukum Keluarga Islam.
Reconceptualizing the Sakinah Family as a Preventive Framework Against Violence in Pesantren: A Hadith and Maqāṣid al-Sharīʿah Analysis Marwan Mas'ud; Catur Maulana Ihcsan; Muhammad Fadhil; Teguh Dwi Prayoga
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i2.1347

Abstract

The phenomenon of violence in educational environments, including pesantren, has become a serious concern, as practices of verbal, psychological, and physical violence can undermine personality development, mental health, and the values of ukhuwwah among students. This issue can be objectively examined from the perspectives of the Prophet’s ḥadīths and Maqāṣid al-Sharīʿah. This study employs a qualitative approach using a library research method. The data utilized are secondary sources and are analyzed through descriptive analysis. The theoretical framework applied consists of Critical Discourse Analysis (CDA) and Maqāṣid al-Sharīʿah theory, while the conclusions are drawn through a deductive approach. The findings indicate that, from the perspectives of Maqāṣid al-Sharīʿah and the Prophet’s ḥadīths, the sakinah family holds strategic urgency in preventing violence within pesantren environments, as it constitutes the primary foundation for shaping children’s values, attitudes, and patterns of social relations. Through tranquility, affection, and mercy, the sakinah family instills non-violence, empathy, and respect for human dignity before students enter the pesantren structure. From a maqāṣidī standpoint, the sakinah family safeguards life (ḥifẓ al-nafs) by preventing the normalization of violence, intellect (ḥifẓ al-ʿaql) by fostering self-control and rational conflict resolution, honor (ḥifẓ al-ʿirḍ) by cultivating awareness of personal and others’ dignity, and religion (ḥifẓ al-dīn) by preserving Islam’s image as a religion of mercy. In line with the Prophet’s ḥadīths concerning responsibility, compassion, safety, and the prohibition of humiliating others, the sakinah family serves as a pre-discursive space that shields students from physical, verbal, and symbolic violence. With this foundation, pesantren can implement Islamic education in a more humane, civilized, and ethically grounded manner, consistent with Islam’s prophetic vision.
Integrasi Teknologi AI dalam Mediasi dan Advokasi Syariah untuk Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Ahmad Alimuddin; Sudirman L; Saidah Saidah
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i2.1385

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah untuk penyelesaian sengketa hukum keluarga sebagai respon atas tingginya angka perceraian dan ketidakefisienan metode penyelesaian sengketa konvensional di Indonesia. Berdasarkan prinsip sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) dalam kerangka maqashid syariah, studi ini mengidentifikasi berbagai keterbatasan sistem yang ada, seperti kurangnya mediator terlatih, akses terbatas di daerah terpencil, serta belum optimalnya pendampingan hukum syariah. Artikel ini menawarkan pendekatan berbasis AI melalui analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data yurisprudensi syariah, serta chatbot hukum berbasis fatwa. Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi proses, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, penerapan AI harus divalidasi secara etis dan syar’i oleh para ulama guna mencegah bias dan menjaga keselarasan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang berbasis teknologi dan berorientasi pada nilai.
الطلاق بدون شهود في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الإندونيسي: دراسة تحليلية معيارية وآثارها الاجتماعية Syadza Fildzah Shalati; Siti Nazla Raihana; Saniyya Az-zahroh
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i2.1386

Abstract

Talak merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang diperbolehkan, namun sangat dibenci Allah karena membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi keluarga. Dalam praktik sosial, masih sering ditemukan talak yang dijatuhkan tanpa saksi dan di luar mekanisme peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, kerentanan perempuan, serta terabaikannya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan talak tanpa saksi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menguraikan implikasi sosial yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fikih Islam mayoritas ulama, talak tetap sah meskipun tanpa saksi, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, talak hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pencatatan resmi. Perbedaan ini menegaskan adanya kebutuhan sinkronisasi antara norma fikih dan sistem hukum nasional. Kesimpulannya, regulasi formal melalui peradilan agama dan kehadiran saksi tidak bertentangan dengan syariat, melainkan sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga keadilan, perlindungan hak, serta kemaslahatan keluarga dalam konteks masyarakat modern.
Ambivalensi Generasi Z Terhadap Pernikahan: Dampak Paparan Fenomena KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Audiatus Sofa; Ahyat Habibi; Ahmad Marwazi
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i2.1397

Abstract

Jumlah KDRT yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan KDRT sebagai fenomena serius yang banyak mendapat perhatian sosial di kalangan masyarakat, terutama Generasi Z yang cenderung memberikan pandangannya terhadap berbagai fenomena yang sering dibahas. Oleh karena itu, KDRT menjadi salah satu faktor yang mengubah cara Generasi Z memandang pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi Generasi Z terhadap KDRT, menganalisis dampak fenomena KDRT terhadap persepsi Generasi Z mengenai pernikahan, serta mengkaji perspektif hukum Islam terhadap fenomena KDRT dalam konteks pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan studi lapangan (field research) melalui wawancara yang melibatkan Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Generasi Z terhadap KDRT membentuk emosi negatif, namun di sisi lain juga membentuk pola pikir yang kritis terhadap pernikahan. Dampak fenomena KDRT terhadap persepsi Generasi Z mengenai pernikahan menimbulkankekhawatiran, menurunkan minat menikah, dan sikap skeptis, namun juga membuat mereka lebih selektif, memahami hubungan yang sehat, serta pentingnya kesiapan dari segi mental dan emosional sebelum menikah. Adapun perspektif hukum Islam terhadap KDRT dalam konteks pernikahan meliputi kewajiban memperlakukan istri dengan baik, serta memahamai hak dan kewajiban.
Konflik Rumah Tangga Akibat Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Nusyuz dan Syiqaq: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Annida Nabila Al Arsy; Irsan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2026): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v4i2.1466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nusyuz dan syiqaq. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 18 responden yang telah menikah, aktif menggunakan media sosial, dan pernah mengalami konflik akibat penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memunculkan berbagai bentuk konflik, seperti teguran pasangan, rasa cemburu dan curiga, pengabaian kewajiban rumah tangga, pelanggaran privasi, pertengkaran berulang, serta renggangnya komunikasi. Namun demikian, sebagian besar konflik masih berada pada tingkat yang dapat diselesaikan dan belum berkembang menjadi konflik serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak semua konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz maupun syiqaq. Beberapa perilaku seperti pengabaian kewajiban dan perselingkuhan menunjukkan kedekatan dengan unsur nusyuz, sedangkan konflik berulang berpotensi mengarah pada syiqaq apabila tidak diselesaikan. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai faktor pemicu konflik, namun tingkat keparahannya sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pengelolaan hubungan dalam rumah tangga.

Page 12 of 12 | Total Record : 118