cover
Contact Name
Amalia Nurul Hutami
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.hublu@kemlu.go.id
Editorial Address
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hubungan Luar Negeri
ISSN : 26148560     EISSN : 30479770     DOI : -
Jurnal Hubungan Luar Negeri aims to be a leading credible reference for diplomacy and foreign policy analysis among the politics and international relations scholars, researchers, and professionals. The major purpose of the journal is to expose readers a wide range of perspectives, understandings, and analysis on the dynamics of diplomacy and foreign policy conducted by and, or impacting Indonesia. The focus and scope of the journal includes but not limited to Indonesias foreign policy and diplomacy. It may include politic, economic, and social aspects, Indonesias roles in ASEAN and beyond, Indonesia and the Global South, Indonesias migrant workers protection, Indonesias public diplomacy, Human security, Peace and conflict resolution, Environment and sustainable development, and other issues that may be relevant to Indonesias stance in the international relations milieu.
Articles 38 Documents
Navigating the Drivers, Challenges, and Required Institutional Reforms for Indonesia Accession to the CPTPP Pinonto'an, Nabila Dinda Shalsabilla
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/jh.v10i1.114

Abstract

This article examines Indonesia’s policy direction in pursuing accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). By reviewing relevant literature, policy documents, and official statements, the study addresses two main questions: (1) What strategic, economic, and political motivations drive Indonesia’s decision to seek accession to the CPTPP? and (2) What institutional reforms are necessary to align with the multidimensional commitments of the CPTPP? The analysis finds that Indonesia's motivations are driven by the need to increase exports, attract investment, strengthen competitiveness, and deepen integration into global supply chains. However, Indonesia faces challenges in labor, government procurement, state-owned enterprises, and environmental standards. Using a qualitative case study, this study finds that while Indonesia shows partial regulatory alignment with CPTPP commitments, key gaps persist due to protectionist policies and institutional limitations. While the Indonesian government demonstrates political interest and intent, a gap remains between international commitments and domestic preparedness. The article concludes that Indonesia’s CPTPP accession plan requires significant regulatory adjustments and cross-sectoral coordination. The findings provide theoretical insight on institutional adaptation and practical guidance for regulatory reform to align Indonesia with CPTPP standards.  
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk Pengembangan Kapasitas Negara Anggota Colombo Plan Syakir, Ahmad; Hidayatullah, Nur Luthfi
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/9kyqc141

Abstract

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan di balik kebijakan pemberian bantuan luar negeri oleh Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas negara-negara anggota Colombo Plan, khususnya dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Analysis/FPA) serta teknik pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan bantuan luar negeri Indonesia didasari oleh kerangka hukum nasional, perubahan status Indonesia menjadi Upper Middle Income Country, serta amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam pembangunan global di Kawasan Selatan. Di samping itu, pemberian bantuan ini juga merepresentasikan upaya untuk mendorong kepentingan nasional, seperti memperluas akses perdagangan dan investasi, memperkuat posisi diplomatik di kawasan Asia Pasifik, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui skema Kerja Sama Selatan–Selatan.
Mengonstruksi Otonomi Strategis: Identitas Non-Blok dalam Strategi Hedging Indonesia di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok Syifa Aprilia Putri; Nanda Yulfi Chairunnisa; Anggi Prastyono
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/b9c94e27

Abstract

Di tengah eskalasi persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kajian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia cenderung didominasi oleh pendekatan realisme pragmatis yang memandang strategi hedging semata sebagai kalkulasi manfaat materiil. Perspektif ini masih mengabaikan peran fundamental identitas dalam membentuk perilaku negara. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan teoritis tersebut dengan menganalisis prinsip Non-Blok sebagai identitas yang dikonstruksi secara intersubjektif dalam strategi hedging Indonesia saat ini. Dengan menggunakan kerangka Konstruktivisme, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang mencakup pernyataan resmi, berita, buku dan artikel ilmiah. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif untuk melacak pola narasi serta makna di balik keputusan strategis. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi hedging Indonesia bukan sekadar taktik pragmatis sesaat, melainkan sebuah mekanisme aktif untuk mengkonstruksi otonomi strategis yang berakar pada identitas Non-Blok. Identitas ini beroperasi melalui mekanisme ganda; mempertahankan keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok serta menjaga kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat guna mengubah persepsi ambiguitas menjadi daya tawar nyata. Studi ini merekomendasikan agar Indonesia mengapitalisasi identitas tersebut untuk bergerak melampaui fleksibilitas diplomatik menuju kepemimpinan aktif dalam pembentukan norma di Indo-Pasifik.
Pangan Biru sebagai Pilar Ketahanan Pangan Global: Implikasi dan Peran Diplomasi Indonesia Kawidastra, Raden Adhi; Darmawan, Arief Bakhtiar; Prabandari, Atin
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/tjp4t302

Abstract

Artikel ini membahas urgensi pangan biru sebagai pilar ketahanan pangan global dan implementasinya dalam diplomasi Indonesia dengan menyintesis tiga rumpun literatur—pangan biru, ekonomi biru dan tata kelola laut, serta kebijakan dan diplomasi pangan Indonesia—untuk mengembangkan kerangka “diplomasi pangan biru Indonesia”. Pangan biru, yang mencakup sumber daya akuatik seperti ikan dan rumput laut, dipandang menawarkan solusi terhadap krisis iklim dan kelaparan karena memiliki jejak lingkungan yang relatif lebih rendah sekaligus berkontribusi besar pada pemenuhan gizi dan penghidupan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut melimpah, Indonesia memiliki potensi signifikan untuk menjadi pelopor transformasi pangan biru melalui penguatan kebijakan ekonomi biru, integrasi pangan biru dalam perencanaan pembangunan nasional, dan diplomasi pangan yang inklusif. Artikel ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi, antara lain dinamika geopolitik Indo‑Pasifik, regulasi perdagangan dan standar keberlanjutan yang berpotensi proteksionis, praktik IUUF, serta keterbatasan tata kelola dan kapasitas nelayan kecil, dan menawarkan strategi diplomasi pangan biru yang berlandaskan penguatan kebijakan nasional, pembentukan koalisi internasional berbasis kepentingan bersama, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan langkah yang terarah, Indonesia berpeluang tampil sebagai pelopor transformasi pangan biru di kawasan sekaligus aktor normatif dalam tata kelola pangan laut global yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Mengukur Dampak Indonesianis Dunia terhadap Ekosistem Risetdan Diplomasi Pengetahuan Indonesia Prakoso, Septyanto Galan; Syakira, Hasna Dherin; Novitasari, Jihan
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/e9nmrm12

Abstract

Indonesianis merupakan peneliti asing yang mengkaji Indonesia menjadi aktor penting dalam pembentukan ekosistem riset global dan diplomasi pengetahuan Indonesia, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan negara untuk memperkuat visibilitas akademik internasional. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana kolaborasi internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan GDP per kapita mempengaruhi jumlah publikasi ilmiah tentang Indonesia. Menggunakan metode campuran, penelitian ini menggabungkan analisis regresi linier sederhana terhadap data publikasi dan indikator makro dengan analisis kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah publikasi, dengan IPM menjadi faktor paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas pembangunan manusia dan kekuatan jejaring global sangat menentukan produktivitas pengetahuan tentang Indonesia. Kesimpulannya, penguatan jejaring Indonesianis dan peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan strategi dalam memperkokoh ekosistem riset dan memperluas diplomasi pengetahuan Indonesia di tingkat global.
Dakwah Sosial sebagai Instrumen Soft Diplomacy: Studi Kasus Transformasi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Asmar, Afidatul; Suharto; Yuanita, Lira; Fachrul Saladin, Muhammad
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/9wqbff48

Abstract

The phenomenon of Indonesian migrant workers’ children (APM) in Malaysia affects not only their education and well-being but also the formation of cultural identity and national character. This study aims to analyze the role of social da’wah as an instrument of Indonesia’s soft diplomacy in Malaysia, focusing on moral–spiritual development, cultural preservation, and the strengthening of national identity among APM. A qualitative case study approach was employed to explore social da’wah activities within Indonesian diaspora communities, involving in-depth interviews, observations, and document analysis of programs conducted by religious instructors, da’wah institutions, and community groups. The findings indicate that social da’wah effectively shapes positive character, preserves Indonesian cultural values, and fosters a positive image of Indonesia in Malaysian society. Integrated social da’wah strategies aligned with soft diplomacy efforts have proven to strengthen bilateral relations between Indonesia and Malaysia while also enhancing Indonesia’s position through cultural diplomacy. The study recommends strengthening collaboration between the government, Indonesian embassies/consulates (KBRI/KJRI), da’wah institutions, and community organizations to expand program outreach, improve the quality of da’wah content, and maximize the use of digital media as an effective tool for cultural diplomacy.
The Post-Bandung Order and the Multiplex Trap: Reconsidering Indonesian Agency and the Imagination of the Global South Utama, Virdika Rizky; Mukhtar Abdullah
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/c8zb2s39

Abstract

The 1955 Bandung Asian-African Conference is often regarded as a historic moment that paved the way for envisioning a more equitable global order. However, after seven decades, the spirit of Bandung has been preserved more as a ceremonial symbol than actualised into a substantive agenda. Utilising Amitav Acharya's framework of the multiplex world, this article proposes the concept of the "multiplex trap" to explain the paradox of multipolarity: the presence of more great powers does not necessarily bring about the democratisation of the global order, but rather multiplies the old layers of hierarchy. In this context, Indonesia faces complex agency challenges. Its presence in various international forums—the Non-Aligned Movement, G77, BRICS, and G20—demonstrates consistent multi-layered diplomacy, but this is not enough to change the global power structure. Through a historical-structural approach and critical examination of epistemic hierarchies, this article highlights how the Global South still largely uses vocabulary formulated by old and new hegemonies, making it difficult to produce alternative norms rooted in its own experiences. Case studies, such as Indonesia's reduction of export tariffs to the United States, followed by strategic import contracts, as well as the adoption of Chinese-style digital surveillance technology by the domestic elite, demonstrate how pragmatic choices can sometimes narrow the space for autonomy. The fragmentation of interests among Southern countries, the erosion of solidarity in trade transactions, and the limited normative innovation also explain why the spirit of Bandung has not evolved into Bandung 2.0. This article offers a forward-looking reflection: Indonesia can leverage its strategic position not only as a connector between blocs, but also as a formulator of a more inclusive alternative discourse. By shifting the focus of solidarity from blocs of countries to cross-border networks—such as climate justice, migrant dignity, and digital sovereignty—and building a more contextual diplomatic vocabulary, the Bandung spirit has the potential to be revived not as nostalgia, but as epistemic empowerment for the Global South.
Pergeseran Aliansi Atas Kalkulasi Kekuatan Negara-Negara Besar Pasca Kejatuhan Rezim Assad di Suriah Suwarno, Windratmo Suwarno
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/8pqkh647

Abstract

Perubahan yang mendasar akibat jatuhnya rezim Bashar al Assad di Suriah menandakan terjadinya pergeseran aliansi  geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Rezim ini jatuh akibat terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri yang sudah jenuh dengan pemerintahan diktator Assad yang berkuasa sejak tahun 2000. Hancurnya kekuasaan ini memberikan dampak atas pergeseran kekuasaan yang dinamis secara regional maupun internasional. Dalam arti lain terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di wilayah negeri Syam. [1]Dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang mendapatkan sumber sekunder dari berbagai tulisan atau penelitian ilmiah yang terdapat pada jurnal ilmiah dan berbagai berita yang tersedia di media cetak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengamati mengapa kekuatan Assad dapat hancur di Suriah pasca melemahnya kekuatan Iran dan Rusia di Suriah.

Page 4 of 4 | Total Record : 38