Jurnal Hubungan Luar Negeri
Jurnal Hubungan Luar Negeri aims to be a leading credible reference for diplomacy and foreign policy analysis among the politics and international relations scholars, researchers, and professionals. The major purpose of the journal is to expose readers a wide range of perspectives, understandings, and analysis on the dynamics of diplomacy and foreign policy conducted by and, or impacting Indonesia. The focus and scope of the journal includes but not limited to Indonesias foreign policy and diplomacy. It may include politic, economic, and social aspects, Indonesias roles in ASEAN and beyond, Indonesia and the Global South, Indonesias migrant workers protection, Indonesias public diplomacy, Human security, Peace and conflict resolution, Environment and sustainable development, and other issues that may be relevant to Indonesias stance in the international relations milieu.
Articles
31 Documents
<![CDATA[Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship as A Middle Power Foreign Policy: Advancing Multilateralism From A Like- Minded Partnership Standpoint ]]>
<![CDATA[Ifdal, Abdurrahman Al-Fatih]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.3
<![CDATA[A sphere of multilateralism is often construed as a prerequisite for a like-minded middle power partnership. It reflects the very nature of middle power partnerships. This paper seeks to explore Indonesia’s middle power foreign policy in advancing multilateralism through its MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) chairmanship in 2023. This paper thus collects relevant data from MIKTA’s resources and documents to further scrutinize its middle power agenda. It should be noted that MIKTA’s flexibility in organizing its agenda is an indispensable part of itself. Thus, this paper provides in-depth research on geopolitical trends of a middle powers partnership that is like-minded in nature. It then concludes how such trends influence Indonesia’s chairmanship in MIKTA. This paper is structured to understand and interpret Indonesia’s 2023 MIKTA chairmanship from the perspective of like-mindedness in foreign policy analysis. For such, the paper will use a foreign policy action analysis with a primary focus on actions conducted by and/or in relation to MIKTA. This paper shows that Indonesia’s 2023 chairmanship in MIKTA is a quest to demonstrate Indonesia’s middle power foreign policy. This paper recommends for Indonesia’s 2023 MIKTA chairmanship to critically transform MIKTA’s minilateralism approach in order to produce concrete deliverables by starting to utilize multilateralism as a means to fulfill Indonesia’s interests as a middle power and MIKTA’s institutional purposes as a norm- builder in addressing major global issues.]]>
<![CDATA[Apakah OKI Masih Relevan bagi Polugri Indonesia ]]>
<![CDATA[Sidqi, Adkhilni Mudkhola]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.4
<![CDATA[Indonesia merupakan pendiri dan anggota awal Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sejak 1969. Selama ini peran dan kiprah Indonesia di OKI dipandang kurang optimal bahkan cenderung setengah hati (reluctant). Padahal di sisi lain, OKI merupakan organisasi terbesar kedua di dunia dengan 57 negara anggota tersebar di 4 kawasan (Asia, Arab, Afrika, dan Amerika) dan berperan penting dalam mewujudkan solidaritas umat muslim dan memperjuangkan isu-isu strategis, seperti Palestina, Rohingya, Islamophobia, dan muslim minoritas. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan apakah OKI masih relevan bagi politik luar negeri (polugri) Indonesia? Artikel ini membahas kepemimpinan dan kiprah Indonesia pada OKI dari masa Presiden Suharto hingga Presiden Jokowi. Artikel ini berkesimpulan bahwa OKI telah menjadi bagian integral dalam polugri Indonesia, meskipun terdapat faktor yang menyebabkan keengganan bagi Indonesia untuk lebih aktif di OKI. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat berperan dan berpengaruh signifikan dalam dunia Islam melalui organisasi ini, serta OKI dapat menjadi platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Artikel ini juga merekomendasikan beberapa hal terkait persiapan menuju Keketuaan Indonesia pada OKI pada tahun 2025.]]>
<![CDATA[Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan Five Point Consensus (5PC) pada Konflik Myanmar ]]>
<![CDATA[Aji, Cahya Pamengku]]>;
<![CDATA[Ningsih, Novri Surya]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.5
<![CDATA[Pada 4 April 2021, pemimpin negara–negara ASEAN dan pemimpin militer Myanmar menyepakati Five Point Consensus (5PC) sebagai respon kolektif ASEAN terhadap situasi di Myanmar. 5PC merupakan produk deliberasi ASEAN yang berlandaskan musyawarah dan kesepakatan. Hasil musyawarah diharapkan menjadi acuan yang sah bagi ASEAN dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, hingga Januari 2023, implementasi 5PC belum mengalami kemajuan signifikan. Hal ini menegaskan perlunya strategi bagi keketuaan Indonesia di ASEAN untuk mengupayakan pelaksanaan 5PC di Myanmar. Untuk itu, penulis menggunakan theory of peace dari Johan Galtung dalam merumuskan strategi tersebut. Menurut teori Galtung, konflik terjadi karena adanya kekerasan struktural dan kekerasan fisik. Upaya perdamaian terhadap kekerasan struktural dan kekerasan fisik adalah terciptanya positive peace dan negative peace. Dalam mendorong pelaksanaan 5PC, maka hal yang perlu diupayakan adalah terciptanya negative peace di Myanmar. Guna menciptakan negative peace, penulis merekomendasikan beberapa strategi yaitu melakukan multistakeholder and second track engagement, menggandeng Tiongkok, Rusia, India, dan Special Envoy PBB, serta memperkuat upaya special envoy ASEAN.]]>
<![CDATA[ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan ]]>
<![CDATA[Ikawati, Erina]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.6
<![CDATA[Tulisan ini mencoba menelaah berbagai permasalahan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di Asia Tenggara khususnya perempuan yang mayoritas menempati sektor pekerjaan berketerampilan rendah. Identifikasi akar ketidakamanan melalui konsep keamanan manusia (human security) menjadi penting untuk membantu memahami permasalahan yang terjadi dengan menekankan aspek people-centered dan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman yang bersifat multi-sektoral. Untuk memutus siklus permasalahan tersebut perlu dipastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini akan dilihat efektivitas perlindungan migran di tingkat regional melalui ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Konsensus ASEAN) pada 2017 berdasarkan indikator terpenuhinya integrasi kerangka keamanan manusia pada tahap perencanaan dan implementasinya.]]>
<![CDATA[Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura ]]>
<![CDATA[Adiba, Humaira Hasna]]>;
<![CDATA[Sari, Viani Puspita]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.7
<![CDATA[Dalam menanggapi kurangnya komitmen Pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik, maka upaya diplomasi Indonesia menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di Singapura. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja domestik di Singapura. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo, diplomasi perlindungan menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam membahas diplomasi perlindungan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi konsuler untuk memberikan gambaran luas dari diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawacara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau dokumen. Hasil tulisan ini menunjukan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura tidak hanya berfokus pada diplomasi bilateral, namun juga mengandalkan akses kekonsuleran dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor domestik yang secara spesifik tidak diatur oleh Pemerintah Singapura. Selain itu, ditemukan bahwa diplomasi perlindungan mulai mendorong pekerja domestik Indonesia untuk terlibat dalam perlindungan terhadap dirinya sendiri melalui pemberian informasi dan peningkatan kesadaran publik.]]>
<![CDATA[Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam Pengembangan Electric Vehicle ]]>
<![CDATA[Zein , Fatimah Yasmin]]>;
<![CDATA[Susanto, Siti R.]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.8
<![CDATA[Indonesia termasuk negara yang mulai berfokus pada pengembangan transportasi rendah karbon. Namun, Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan produksi Electric vehicle (EV) – baik dalam konteks pendanaan maupun akselerasi teknologi. Indonesia kemudian menjalin kemitraan strategis dan menarik investasi asing dalam rangka pengembangan EV. Terkait hal ini, Korea Selatan (Korsel) kemudian dipilih menjadi mitra strategis Indonesia. Kerja sama EV kedua negara didukung dengan adanya kerangka kerja sama sebelumnya, yaitu Special Partnership (SP) pada tahun 2006 yang kemudian ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership (SSP) pada tahun 2017. Artikel ini berusaha menjelaskan mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan EV. Dalam penelitian yang bersifat uraian ini, penulis menggunakan teori pemimpin pasar (market leader), aliansi strategis dan karakteristik mitra strategis dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.]]>
<![CDATA[Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mencapai Target Minimum Essential Force ]]>
<![CDATA[Ar-Rasyid, Teddy Putra]]>;
<![CDATA[Wiswayana, Wishnu Mahendra]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70836/jh.v8i1.9
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan upaya memperkuat postur pertahanan serta pembangunan terhadap unsur-unsur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), antara lain; sumber daya manusia; materiil/alutsista, institusi dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interelasi yang terbentuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat berkontribusi bagi upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Kerangka kerja sama pertahanan kedua negara menekankan agenda membangun kapabilitas (capacity building) dan agenda membangun kepercayaan (trust building). Indonesia mengedepankan diplomasi pertahanan guna menyelaraskan kepentingan dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan. Esensi diplomasi pertahanan yang terdapat pada agenda kerja sama berupa forum dialog, program pendidikan dan pelatihan bersama mendorong tindak lanjut pengadaan dan pembelian sejumlah alutsista dari Amerika Serikat yang diperuntukkan bagi penguatan postur pertahanan Indonesia.]]>
<![CDATA[The Rights to Health for All: Is Indonesia Fully Committed to Protected Refugees and Asylum Seekers? ]]>
<![CDATA[R. Yahdi Ramadani]]>;
<![CDATA[Aktieva Tri Tjitrawati]]>;
<![CDATA[Mochamad Kevin Romadhona]]>;
<![CDATA[Enny Narwati]]>;
<![CDATA[Sri Endah Kinasih]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia has a comparable obligation to safeguard the right to health for refugees and asylum seekers who enter its jurisdiction, notwithstanding its non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. The primary objective of this study is to examine the implementation of state policies on the safeguarding of the right to health for Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. This study employs normative juridical research, which is a kind of research that examines doctrines or principles. Normative juridical research is sometimes referred to as theoretical research. The findings of this study indicate that not standing Indonesia's non-ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the regulation pertaining to the safeguarding of refugees and asylum seekers has been included under Presidential Regulation (PERPRES) No. 125 of 2016. In conclusion, it can be inferred that the information presented supports the notion that the aforementioned points The challenge of providing adequate healthcare for refugees and asylum seekers in Indonesia is impeded by the lack of alignment between legal regulations and government policy.]]>
<![CDATA[Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific: Towards AOIP – FOIP Synergy ]]>
<![CDATA[Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper studies how a strategic bilateral relations between middle powers could advance the realization of a larger regional geostrategy. This paper took Indonesia - Japan relations to study how the two countries’ strategic partnership could accelerate the realization of an inclusive, safe and well-connected Indo – Pacific area. Using middle power framework in international relations, this qualitative research paper sees that Indonesia and Japan are “assembler” type of middle powers in Indo-Pacific. This paper argues that two or more middle powers with solid regional leadership and shared geostrategic vision could get more partners to be on board to support the shared geostrategic agenda. This paper found that intensified engagement between Indonesia and Japan, as assembler middle powers, could advance the implementation of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) and accelerate the synchronization of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Contributing to the study of middle power in international relations, this finding implies that middle powers have a significant role in realizing a geopolitical vision, despite not as influential and powerful as great powers.]]>
<![CDATA[Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20 ]]>
<![CDATA[Naldo Helmys]]>;
<![CDATA[Yurisa Irawan]]>
<![CDATA[ JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dikotomi negara maju-berkembang, utara-selatan, atau donor-penerima mulai kabur manakala berbicara mengenai kerja sama pembangunan internasional. Indonesia menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji karena meski pun belum tergolong negara maju, Indonesia sudah menjadi donatur untuk negara-negara berkembang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian diskursus analisis dari data primer seperti G20 Bali Leader’s Declaration dan rilisan pers Kementerian Luar Negeri serta data sekunder dari media massa, studi ini menemukan bahwa identitas Indonesia sebagai negara donor yang saat ini diemban pada Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) tidak secara langsung dihadrikan pada forum multilateral yang melibatkan negara maju seperti G20. Namun, dengan menjadi “pembangun jembatan” pada forum tersebut, Indonesia tetap berupaya mendorong kepentingan negara berkembang. Dengan menggali identitas negara donor melalui pendekatan konstruktivisme, disimpulkan bahwa penguatan untuk membangun profil Indonesia sebagai donor masih diperlukan. Sementara itu, jenama KSS masih perlu diperkuat terutama kepada publik domestik. Namun, dapat dipahami bahwa apa pun identitas yang digunakan, politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan negara-negara berkembang.]]>
