cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gito Alan Ali
Contact Email
gitoalanali@unugo.ac.id
Phone
+628123229600
Journal Mail Official
unugohukum@gmail.com
Editorial Address
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135
Location
Kab. bone bolango,
Gorontalo
INDONESIA
Journal of Factum Law Review (JFLR)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo
ISSN : 3031299X     EISSN : 303229IX     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Factum Law Review accepts articles resulting from research in the field of legal science. This journal is a forum for expressing new ideas and a forum for scientific presentations to understand better the problems and concerns regarding legal science in Indonesia. This journal contains studies in legal science, both theoretically and empirically. The focus of this journal is the study of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law, customary law, and others. First published in December 2023 with a frequency of twice a year in June and December, published in print and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Issue 1, Juni 2024" : 5 Documents clear
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE BOLANGO Djali, Paris; Ali, Gito Alan; Ilato, Fadel
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DRPD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. .Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik ABSTRACT In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DRPD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture. Keywords: Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA DWIPA KARYA KECAMATAN SIMPANG RAYA-BANGGAI) Novianti, Riska; Tahir, Muhammad Rachmad; Gani, Irfan
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka di bentuklah Badan Pemusyawaratan Desa sebagai lembaga yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua kelompok masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya serta faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri no. 110 tahun 2016, pasal 63. Salah satunya dapat dilihat dari selalu dilibatkan nya BPD dalam proses perencanaan pembangungan, proses pengevaluasian pembangungan serta menghimbau masyarakat agar dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Adapun faktor pendukung BPD dalam pelaksanaannya yaitu, tingkat pendidikan, rasa tanggung jawab dan kepedulian anggota BPD, adanya kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Kata kunci: Implementasi, Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa ABSTRACT A village is an area that is given the authority to regulate its own area. Village governance is carried out on the basis of democracy which stems from consensus in deliberations led by wisdom. As an embodiment of democracy in the village, The Relation Between Village Council was formed as an institution that assists the village head in carrying out village government tasks. Members of The Relation Between Village Council are heads of community groups, traditional leaders, professional groups, religious leaders and other community figures. This article aims to find out how the BPD's authority is implemented in Dwipakarya Village and what factors can support and hinder the BPD in managing village government. The type of research used is descriptive qualitative. Then the types and sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. The research results show that the implementation of BPD authority in Dwipakarya Village is quite good and in accordance with what is stated in Permendagri no. 110 of 2016, article 63. One of them can be seen from the BPD's constant involvement in the development planning process, development evaluation process and encouraging the community to maintain the facilities that have been provided. The supporting factors for BPD in its implementation are the level of education, sense of responsibility and concern of BPD members, good cooperation between BPD and the Village Government. Keywords: Implementation, Authority, The Relation Between Village Council
TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wewengo, Sri Novita; Radjak, Karmila Damariani; Ali, Gito Alan; Gani, Irfan
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di berbagai negara sering kali secara umum istilah aborsi di atrikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu di keluarkanya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masi berusia muda sebelum bulan ke empat masa kehamilan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dilakukan adalah upaya yang menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang di perkirakan oleh dokter yang membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus di nilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersikap melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Aborsi, Sanksi Hukum, Undang-Undang Kesehatan ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law
STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO Sahabat, Andi Inar; Nihali, Imran; Utalinggi, Nur Alya; Suleman, Syahputra Adisanjaya
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, Tidak adanya Balai Pemasyarakatan di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Gorontalo, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif. Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Penelitian, Anak ABSTRACT Community Guidance is part of a Correctional System which is organized in order to form correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, and can live in a healthy manner. natural as a good and responsible citizen. The function of community counselors is to carry out community research, guide, supervise and accompany children inside and outside the criminal criminal process. Obstacles encountered by community counselors in conducting community research are setting a time period for conducting research that is too short, the absence of a correctional center in each cities or districts in Gorontalo Province, the availability of funds is not relevant to the existing workload, external coordination and communication between investigators and community guidance officers is less effective. Keywords: Community Counselor, Research Report, Children
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BUL: (Sebuah Perspektif Yuridis) Ansiska, Sri; Tahir, Muhammad Rachmad; Radjak, Karmila Damariani; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Issue 1, June 2025 Volume 2 Issue 2, Desember 2024 Volume 2 Issue 1, Juni 2024 Volume 1 Issue 1, Desember 2023