Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
409 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA SANTRI MAHAD AL-ZAYTUN DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Nada Daris Salam]]>;
<![CDATA[Khansa Valia Amandla]]>;
<![CDATA[Siti Hamidah]]>;
<![CDATA[Dede Indra Setiabudi]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.580
<![CDATA[Pancasila pada hakekatnya ialah dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan bisa saja diakui oleh negara-negara lain. Dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang saat ini hanyalah keyakinan nasional atas dasar negara pancasila yang menjadi benteng terakhir. Banyaknya pengaruh dari perkembangan globalisasi pada pelajar seperti kecanduan dalam bermain game, pornografi, narkoba dan sebagainya. Maka dengan terjadi hal tesebut perlu diperhatikan lebih lanjut karena jika tidak diperhatikan maka akan berdampak besar pada kemajuan dan perkembangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka atau library research. Dengan menggunakan penelitian kajian pustaka peneliti banyak menggunakan jurnal, majalah buku-buku yang berhubungan dengan kajian penelitian sehingga dapat di ambil sebagai data primer yang digunakan sebagai bahan penelitian dan sumber referensi. Pemahaman nilai-nilai pancasila belum benar-benar dipahami atau dihayati, telah terbukti dari banyaknya implementasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu ditanamkan kembali khususnya bagi santri selaku generasi muda, generasi muda perlu mengembangkan dirinya yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[KORELASI INTENSITAS MENONTON TIKTOK PRESIDEN GEN-Z TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN KEBANGSAAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Achmad Avian Aprilianto]]>;
<![CDATA[Warsono]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.598
<![CDATA[TikTok sebagai platform media sosial yang populer, memiliki pengaruh terhadap pandangan dan pemahaman seseorang terhadap kebangsaan dan identitas nasional. Dalam hal ini, TikTok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan kebangsaan, terutama bagi generasi muda yang merupakan pengguna utama TikTok di Indonesia. Rian Fahardhi, atau lebih dikenal sebagai Presiden Gen Z, merupakan seorang public figure atau content creator yang banyak membahas mengenai kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara intensitas menonton TikTok Presiden Gen-Z dengan tingkat pengetahuan kebangsaan remaja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan jumlah populasi 550.780 dan melibatkan 119 remaja sebagai sampel yang ditentukan dengan teknik puposive random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur tingkat intensitas menonton TikTok Presiden Gen-Z dan tingkat pengetahuan kebangsaan remaja. Analisis statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara intensitas menonton TikTok Presiden Gen-Z dengan tingkat pengetahuan kebangsaan remaja (r = 0,536) yaitu semakin tinggi intensitas menonton tiktok presdien Gen-Z, semakin tinggi juga tingkat pengetahuan kebangsaan remaja. Hasil tersebut juga mengindikasikan adanya hubungan yang sedang antara intensitas menonton TikTok Presiden Gen-Z dan tingkat pengetahuan kebangsaan remaja. Meskipun nilainya tidak sangat tinggi, tetapi tetap menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI KEPADA KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA KEJELASAN (STUDI KASUS AIR ASIA QZ698) ]]>
<![CDATA[Alifah Putri Nuryasin]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v1i3.606
<![CDATA[Terlepas dengan fungsi dari transportasi sebagai salah satu fasilitas yang membantu mobilitas masyarakat, terdapat juga kegunaan lainnya dari transportasi, yaitu sebagai salah satu faktor pendukung dari kegiatan perekonomian yang berjalan di Indonesia. Dalam pengangkutan penumpang pesawat, hubungan hukum ini bisa digolongkan sebagai hubungan pelaku usaha dan konsumen (contractual), oleh karena itu perjanjian antara konsumen dengan maskapai penerbangan yang dalam hal ini AirAsia dimulai pada saat konsumen membeli tiket pesawat. Atas dasar penelitian yang diamati dan diteliti, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah. Dengan demikian penulisan ini menghasilkan kesimpulan berupa, maskapai penerbangan di dalam menjalankan tanggung jawabnya harus dapat bersandarkan dan memperhatikan UUPK. Tidak hanya itu, apabila terjadi pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh pihak maskapai, maka sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya maskapai harus dapat memberikan itikad baik.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK DAN BALAI LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN NO.4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS : Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN) ]]>
<![CDATA[Mohamad Ariza Al Ghani]]>;
<![CDATA[Hanafi Tanawijaya]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.624
<![CDATA[Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari dunia bisnis, pergerakan ekonomi ini tentu berkaitan dengan bank dimana salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. karya ilmiah berjudul penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank dan balai lelang yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penulis menggunakan Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN untuk mendukung penelitian yang membahas mengenai penyelesaian kredit macet, dimana pada putusan tersebut debitur melakukan penunggakan pelunasan utang kepada kreditur. Bahwa ketika terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur maka bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan dapat mengimplementasikanya terhadap eksekusi jaminan hak tanggungan pada kredit macet tersebut. Dalam kaitannya untuk pemenuhan isu hukum tersebut penulis menggunakan teori hak tanggungan, teori perbankan, teori lelang, teori hukum perjanjian dan teori wanprestasi. Penulis ingin mengaitkan permasalahan dalam penelitian ini dengan mempelajari prosedur hukum berdasarkan teori-teori tersebut dengan metode normatif dan analisis hukum dengan Undang-Undang dan literatur terkait.]]>
<![CDATA[UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[M Edi Saputra]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.630
<![CDATA[Pada tahun 2024, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di Indonesia. Mengingat banyaknya PNS, diharapkan para peserta pemilu akan bersaing untuk mendapatkan dukungan dari aparatur sipil negara, meskipun berbagai regulasi mengatur tentang netralitas aparatur sipil negara. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya menjaga netralitas lembaga sipil negara pada pemilu legislatif dan pilkada 2024 mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara menafsirkan, menilai dan memberikan Data dianalisis dengan cara menafsirkan, memberikan penilaian dan pendapat kemudian menarik kesimpulan. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa upaya menjaga netralitas Aparatur sipil Negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan dilakukan melalui sinergi antar beberapa badan, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, KPU, Bawaslu agar bisa berjalan lancar serta optimal. Koordinasi antara lembaga-lembaga ini harus dilakukan sejak awal tahap penyelenggaraan pemilihan umum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara dan mengembangkan metode baru yang mengutamakan tindakan preventif sehingga pelanggaran ketentuan tentang netralitas aparatur sipil negara tidak terjadi.]]>
<![CDATA[PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN AL-ZAYTUN ]]>
<![CDATA[Syalwa Syalsabiluna]]>;
<![CDATA[Amalia Hasanah]]>;
<![CDATA[Suryadi]]>;
<![CDATA[Dede Indra Setiabudi]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.645
<![CDATA[Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan toleransi beragama merupakan suatu upaya penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan harmonis. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai pancasila dalam konteks toleransi beragama. Metode yang digunakan adalah library research mengacu pada jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik ini.]]>
<![CDATA[EVOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA KONSTITUSI HUKUM: TANTANGAN DAN PELUANG ]]>
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>;
<![CDATA[Rizky Mahendra]]>;
<![CDATA[Aditya Prayoga]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.697
<![CDATA[Kehidupan konstitusi hukum telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa lalu hingga era modern saat ini. Era konstitusi hukum menandai pergeseran paradigma dari otoritas absolut ke pemerintahan yang berdasarkan pada supremasi hukum dan pengakuan hak asasi manusia. Perubahan ini telah mempengaruhi pembentukan dan interpretasi perundang-undangan yang mengatur tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Artikel ini membahas evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan utama berasal dari kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat modern, termasuk globalisasi, teknologi, lingkungan, dan dinamika sosial. Perubahan sosial yang cepat sering kali memerlukan respons legislatif yang sebanding untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain tantangan, era konstitusi hukum juga membawa peluang bagi inovasi hukum yang lebih inklusif dan progresif. Dengan memberikan kekuatan kepada lembaga-lembaga konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi, perundang-undangan dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan beragam masyarakat. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perundang-undangan juga menjadi salah satu potensi besar untuk menciptakan hukum yang lebih representatif dan responsif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengkaji literatur terkini tentang perubahan konstitusi hukum dan dampaknya pada perundang-undangan. Temuan utama menunjukkan bahwa evolusi perundang-undangan di era konstitusi hukum memberikan konsekuensi dan tantangan yang kompleks, namun sekaligus menyajikan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KARAKTER KREATIF MELALUI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA PADA TEMA KEWIRAUSAHAAN DI KELAS XI SMAN 1 KRIAN ]]>
<![CDATA[Sela Oktavia]]>;
<![CDATA[Harmanto]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.701
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian terkait Penguatan Karakter Kreatif Pada Tema Kewirausahaan Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kelas XI di SMAN 1 Krian disimpulkan bahwa Perencanaan, pembentukan koordinator dan tim pelaksana P5 SMAN 1 Krian sebagaimana bagan koordinator dan tim P5 sesuai dengan buku panduan P5 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Pada modul P5 telah dikembangkan isu dan topik yang menarik yakni literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan, kegiatan P5 SMAN 1 Krian dengan tema kewirausahaan terlaksana sesuai dengan perencanaan alur kegiatan yang telah dibuat. Terdapat pengoptimalan karakter kreatif melalui aktivitas setiap pertemuan dan bazar kewirausahaan. Elemen kreatif yang dikembangkan yakni mengidentifikasi potensi yang ada disekitar lingkungan, menghasilkan gagasan yang orisinal, mencari alternatif solusi dalam permasalahan, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Evaluasi dan tindak lanjut, terdapat kegiatan evaluasi progam dan kegiatan siswa oleh koordinator. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dalam rubrik asesmen yang digunakan masih terdapat keterangan capaian penilaian yang belum jelas dan tidak terdapat kriteria pada masing-masing poin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Penguatan Karakter Kreatif Pada Tema Kewirausahaan Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kelas XI di SMAN 1 Krian disarankan agar rubrik penilaian dilakukan pengembangan kriteria. Sebagaimana pada poin 1-5 perlu dijelaskan uraian pencapaian masing-masing poin sehingga dalam penilaiannya lebih objektif dan ada kejelasan dialur kompetensi dalam P5]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KECAKAPAN ABAD 21 MELALUI BERITA POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA ]]>
<![CDATA[Syifa Fauziah]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.775
<![CDATA[Kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan abad 21 yang sangat penting untukdiperhatikan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi, seringkali kemampuan berpikir kritis menjadi kurang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Kurangnya kemampuan berpikir kritis tersebut tergambat dari sedikitnya kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat, bertanya, maupun menjawab pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran. Hal tersebut disebabkan karena guru lebih sering menggunakan metode yang monton seperti ceramah pada saat mengajar dan juga guru jarang menggunakan pemanfaatan isu-isu nyata seperti berita politik dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, catatan lapagan, dan studi dokumentasi. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan berita politk dalam kegiatan pembelajaran PPKn sebagai media pembelajaran secara efektif dapat meningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BULU KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Herlina Agustin]]>;
<![CDATA[Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i3.793
<![CDATA[Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggara negara kepada masyarakat. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atas pengelolaan sumberdaya publik kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Akuntabilitas dianalisis menggunakan teori akuntabilitas menurut Elwood yang menekankan akuntabilitas proses. Transparansi dianalisis menggunakan teori transparansi dari Kristianten. Hasil penelitian menunjukkan belum akuntabilitas dan transparansi. Pendataan, verifikasi, penyaluran BLT-DD dan monitoring belumsesuai dengan prosedur. Transparansi juga hanya diketahui oleh Sebagian masyarakat saja.]]>
