cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 7   8   9   10   11 
HAK WARIS & KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI KEPUTUSAN MA. NO. 179K/SIP/1961 Claudia Yosal; Cindy Alisia Sinaga; Jeane
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.506

Abstract

Hukum adat dikembangkan dan diadopsi melalui hukum yang ada di masyarakat yang berlaku di Indonesia yang beragam, karena adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya pluralitas dalam hukum waris di Indonesia karena kondisi Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Secara teoritis sistem kekerabatan itu dapat dibedakan dalam tiga sistem, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental-Bilateral. Salah satu masyarakat yang tinggal di Indonesia adalah masyarakat Batak. Batak merupakan salah satu budaya yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris telah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat Batak sedangkan bagi anak wanita bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya. Hukum waris di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yaitu dengan adanya adanya persamaan hak mewarisi antara anak laki - laki dan anak perempuan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/196. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah atau sebelum keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961 pada hak waris perempuan menurut hukum Adat Batak. Namun, dengan berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018, praktik patrilineal ini terancam berubah. Hal ini dikarenakan yurisprudensi tersebut mengangkat isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, keduanya dipandang setara di mata hukum. Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan KHUPerdata menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengklaim dan mendapatkan warisan dan setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961, anak perempuan juga dapat menuntut supaya dia juga dinyatakan berhak atas peninggalan dari orang tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris perempuan dalam adat Batak setelah berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach. Penulis berusaha mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai hak waris perempuan dalam adat Batak pasca berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018 dengan meneliti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat pada masyarakat Batak telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam kaitannya sebagai ahli waris atau penerus keluarga.
PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN AKIBAT HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP Tiyas Asri Putri; Devina Melosia Mangiwa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.512

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai menimbulkan adanya permasalahan internasional seperti halnya pencemaran udara. Pencemaran yang terjadi pada lingkungan udara akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Riau tidak sejalan dengan prinsip- prinsip hukum lingkungan internasional. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dan mengetahui mengenai tindakan pencegahan pencemaran lingkungan udara dan akibat hukum pengelolaan sumber daya alam yang mencemari lingkungan udara berdasarkan hukum lingkungan internasional. Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LAPAS WARUNG KIARA KELAS II B SUKABUMI Aldi Anggara; Haidan Angga Kusumah; R Eriska Ginalita Dwi Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.517

Abstract

Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Dalam penelitian ini, penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan, yang dimana bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi dan serta untuk mengetahui dampak dari program tersebut terhadap penerima manfaat. Program yang dijalankan seperti assement & screening, sesi psikoedukasi napza, konseling group, seminar, dan sesi edukasi. Hasil temuan dari penelitian juga menunjukkan dampak positif yang dirasakan oleh klien (penerima manfaat) setelah menjalani program rehabilitasi sosial dengan menjadi pribadi yang lebih baik, rajin beribadah, tata nilai dan norma sosial yang lebih baik, dan serta memiliki usaha dalam pengembangan dirinya sendiri yang dikembangkan di sekitar lingkungan Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi.
URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT Muhammad Satriyo Mandiri; Farell David Trawocoadji; Muhammad Gehan fadhilla; Farel Arif Al Jibran; Ariel
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.529

Abstract

Konsep Masyarakat Hukum Adat (MHA), atau Masyarakat Adat, telah mengalami berbagai interpretasi dari berbagai sudut pandang sejak awal kemunculannya. Di bidang hukum, para ahli hukum Indonesia sering menyebutnya sebagai Hukum antara Masyarakat dan Adat. Di sisi lain, para ilmuwan sosial cenderung lebih menyukai istilah Masyarakat Adat karena mereka percaya bahwa istilah "hukum" memberikan batasan yang berlebihan pada satu aspek. Selain itu, ada banyak pendapat lain yang mengadvokasi istilah-istilah alternatif dan menyajikan argumen untuk mendukung penggunaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur Masyarakat Adat.Tulisan ini menekankan pentingnya Metode Yuridis Normatif, yang menggunakan sumber-sumber hukum primer, dalam memulihkan hubungan antara negara dan Masyarakat Adat. Tujuannya adalah untuk memposisikan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara di Indonesia, memastikan perlindungan, keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan mereka sebagai kelompok yang berbeda, dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan menjaga mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Jaminan hukum harus diberikan agar MHA dapat menikmati kehidupannya dan memulihkan serta melindungi Hak Asasi Manusia MHA, sebagaimana diatur dalam Pasal 18b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.Mengingat tantangan global yang semakin meningkat, hukum adat harus berfungsi sebagai "Alat Penyaring" untuk mengatur masuknya pengaruh asing ke Indonesia. Saat ini, mekanisme penyaringan ini masih kurang di negara kita, dan sangat penting bagi kita untuk membangunnya sebagai langkah maju yang signifikan
IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM RUANG LINGKUP KEHIDUPAN SANTRI MA’HAD AL-ZAYTUN Nurul Najmi Laila; Fauziah Syania Asri; Sofie Nur Haqiqi Baetilah; Dede Indra Setiabudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.531

Abstract

Pendidikan akan demokrasi sangatlah penting diajarkan kepada santri karena dengan pemahaman akan demokrasi secara luas dapat membentuk sikap yang mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akan implementasi demokrasi dalam ruang lingkup kehidupan santri Ma’had Al-Zaytun. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif yang dimana dalam penelitian ini memerlukan observasi, dan google form dalam mengumpulkan data. Maka tersusunlah dalam penelitian ini yang membahas tentang makna dari implementasi demokrasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi demokrasi serta soolusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga dengan begitu kita memiliki gambaran yang luas dalam mempersiapkan pengajaran terbaik untuk generasi yang akan datang.
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF OLEH OJK DALAM MENCEGAH KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 06/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN Sidik Sunaryo; Jatmiko Wahyu Utomo
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.538

Abstract

Perlindungan preventif menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam penggunaan layanan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan preventif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan preventif yang diberikan oleh OJK dalam rangka melindungi konsumen jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif oleh OJK sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan, termasuk dalam hal penyediaan layanan pinjaman online. OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai persyaratan dan kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen dan melindungi kepentingan konsumen dalam penggunaan layanan jasa keuangan.
ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA DI HAURGEULIS Dea Nur Fatimah; Luthfia Nur Afifah; Maulida Putri Ariza; Dede Indra Setiabudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.544

Abstract

Warga negara merupakan anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai warga negara. Kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan dengan hak warga negara. Setiap warga negara mempunyai kewajibannya. Terdapat UUD 1945 yang membahas kewajiban warga negara. Dan terdapat beberapa contoh kewajiban warga negara yang wajib dilaksanakan, serta terdapat pelanggaran kewajiban warga negara di dalamnya
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERKARAKTER MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM AL ZAYTUN INDONESIA Sapto Cahyono; Adilla Nur Jihan; Anggi Fitri Hasanah; Dede Indra Setiabudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.545

Abstract

Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini mengandung arti bahwa tata kehidupan manusia Indonesia baik selaku individu maupun pribadi, selaku anggota masyarakat dan sebagai rakyat yang bermukim di negara Indonesia, harus mengacu kepada nilai yang terkandung didalam Pancasila. Bangsa yang besar adalah yang dapat menerapkan nilai-nilai dasar negaranya yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai mahasiswa harus dapat menerapkan, mengamalkan, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan khususnya dalam kampus Institut Agama Islam Al Zaytun. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan dapat menumbuhkan karakter seseorang sebagai mahasiswa sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.
HUBUNGAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL TERHADAP MORALITAS ANAK BANGSA INDONESIA Nabilla Al-Zahira Najibullah; Fajar Al-Kautsar; Auliya Nabaul Insani; Dede Indra Setiabudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.546

Abstract

Perkembangan anak tergantung kepada bagaimana orangtuanya serta suatu yang dapat dijadikan dasar munculnya pengaruh buruk dalam penerapan gadget pada perkembangan fisik serta perilaku anak sekolah dasar yakni frekuensi, perintah orang tua, penampilan dan kecanduan yang digunakan untuk istirahat, gangguan sistem saraf serebral pada anak, kantuk pada mata. Hal ini tidak baik bagi perkembangan karakter, sosial, moril anak, karena generasi penerus bangsa harus ditanamkan nilainilai positif yang terdapat dalam Pancasila yang akan diwujudkan dalam kehidupan mereka seharihari. Peranan orang tua saat mengasuh anaknya sangat penting dikarenakan peranan ini dapat digunakan untuk menjaga anaknya dari dampak buruk tapi juga mempunyai peranan dalam pembentukan karakter serta kepribadian yang baik pada diri anak. Maka dari itu orang tua perlu menjadi pedoman atau contoh yang baik bagi anaknya supaya anak mempunyai kepribadian yang baik dan dapat belajar sesuai dengan apa yang diinginkannya (Rosdiana, 2021). Namun, menentukan bagaimana pengaruhnya pada anak tergantung pada upaya orang tua dalam membantu perkembangan anak saat menggunakan smartphone serta juga dijadikan sebagai konselor intervensi pada pasokan. Hal ini yang membuat moral anak bangsa cenderung buruk karena mereka dapat meniru informasi negatif yang tidak seharusnya mereka dapatkan dengan bebas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING DI WILAYAH KOTA PONTIANAK Fauziah Aristawati
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.553

Abstract

Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain yang dianggap lemah secara fisik, verbal, psikologis. Tentu ada bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban bullying. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban bullying di Polres Pontianak Kota, serta hambatan penyelesaian tindak pidana korban bullying. Kesimpulan dari penulis dengan menganalisis kasus dan hasil wawancara bahwa beberapa perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan identitas baru, hak untuk mendapatkan tempat tinggal baru, hak untuk mendapatkan penggantian transportasi Biaya Belum Tercapai, Terkait Hukum Perlindungan Dan Penyelesaian Kendala Masih ada kendala yang dilakukan , Sehingga anak yang menjadi korban belum mendapatkan perlindungan maksimal . _ Saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, begitu pula proses dan bentuk perlindungannya tidak maksimal. Dalam penulisan ini penulis memberikan saran kepada masyarakat, orang tua, sekolah, untuk memberikan contoh yang baik dan sosialisasi langsung untuk mengurangi bullying.

Page 9 of 41 | Total Record : 409

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue