cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 11   12   13   14   15 
Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat Susan Rampengan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.904

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping) antara hak atas tanah dengan hak milik adat. Kerangka konseptual penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu 1)Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. 2)Tumpang tindih (overlapping) sertipikat hak atas tanah adalah sertipikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau sebagiannya. 3)Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah keputusan yang membatalkan Produk Hukum (dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ditemukan bahwa bahwa kekuatan sertifikat hak milik pada dasarnya merupakan alat bukti terkuat. Namun demikian dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian formal yang artinya jika ada pihak yang mengajukan suatu dalil maka ia wajib membuktikan. Jika bukti yang diajukan walaupun bukan berbentuk sertifikat tetapi berbentuk akta otentik juga yang misalnya lebih dahulu dibuat, maka berdasarkan keyakinan hakim , sertifikat hak hak milik dapat dikalahkan.
TANGGUNGJAWAB PIDANA SEORANG IBU YANG MELAKUKAN ABORSI TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH Yolanda Yoshe; Noenik Soekorini
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.905

Abstract

Kasus pembunuhan merupakan peristiwa kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 48/Pid.Sus/2014/PN.TLI memutuskan bahwa Terdakwa Irmawati secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana "Dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2)," yang termasuk dalam pasal dakwaan pertama pasal 194 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam konteks ini, Irmawati disebut telah melakukan aborsi sengaja terhadap kehamilannya yang hasil dari hubungan dengan pacarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sanksi yang dapat diberlakukan pada perempuan yang melakukan aborsi tanpa ikatan perkawinan yang sah, serta untuk memahami tanggung jawab laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan terlibat dalam proses aborsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis prinsip-prinsip hukum baik dalam hukum yang ada maupun dalam naskah rancangan undang-undang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Tindakan aborsi, juga dikenal sebagai pengguguran kandungan, umumnya dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, ahli obat, dan bidan. Kasus-kasus aborsi jarang masuk ke pengadilan karena pihak-pihak yang terlibat sering merahasiakannya. (2) Seseorang yang dengan sengaja mendorong atau memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan imbalan tertentu, dapat terjerat Pasal 55 (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 349, yang bisa berujung pada hukuman penjara dengan batas waktu maksimal lima tahun enam bulan. Dalam konteks ini, laki-laki yang meminta aborsi karena enggan bertanggung jawab atas kehamilan perempuan yang telah ia kaitkan, juga berisiko mendapatkan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak hanya dikenakan kepada perempuan yang melakukan aborsi, melainkan juga kepada laki-laki yang terlibat dalam proses aborsi.
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU YANG BELUM MELAKUKAN PELUNASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Grecy Laurantia Lintang Satriavi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.908

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis jalannya pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama ini sehingga kedepannya penulis berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan program PTSL secara lebih baik lagi dan kepastian hukum terhadap sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum melunasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analistis (Analytical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat. Selain hal tersebut, Terdapat perbedaan pada pelaksanaan PTSL di beberapa ketentuan dalam PP No 24/1997, khususnya yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran pajak peralihan (BPHTB dan/atau PPh) dan jangka waktu pengumuman. Walaupun demikian, kegiatan ini tetap memberikan kepastian hukum pada masyarakat dalam penguasaan tanah yang berasal dari kegiatan PTSL.
PENERAPAN KONSEP KECERDASAN MAJEMUK DALAM PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN SISWA (Studi Quasi Eksperimen di SMA Mutiara Bunda, Bandung) Winda Febrina
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i3.909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan konsep kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PPKn dengan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMA Mutiara Bunda, Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode quasi eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kondisi awal pengetahuan kewarganegaraan siswa masih terbatas pada kemampuan pengetahuan kewarganegaraan yang umum. Mereka belum memahami secara konkret mengenai konsep geopolitik secara umum maupun konsep geopolitik Indonesia. 2. Kondisi akhir pengetahuan kewarganegaraan siswa lebih baik daripada kondisi awal. Siswa telah memahami konsep geopolitik dalam sebuah negara dan mampu mengidentifikasi konsep geopolitik Indonesia. 3. Adanya perbandingan pengetahuan kewarganegaraan siswa pada kondisi awal (pretest) dan kondisi akhir (posttest). Adanya perbandingan hasil pengetahuan kewarganegaraan tersebut setelah dilakukannya penerapan konsep kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PPKn. 4. Pembelajaran PPKn berbasis kecerdasan majemuk mampu meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa. Pada proses pembelajaran PPKn berbasis kecerdasan majemuk ini, siswa menjadi lebih aktif dan partisipatif untuk mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENANGANAN PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG) Michael Golden Kurniawan; Subekti
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.921

Abstract

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menyebutkan bahwa, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, mereka dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, karena setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tanggung jawab rumah sakit secara yuridis dalam melakukan penanganan pasien gawat darurat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approaach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian rumah sakit yang menolak memberikan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan darurat dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68/G/TF/2019/PTUN-SRG dinyatakan telah tepat sesuai dengan perundangan terkait dikarenakan gugatan penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak mampu menguraikan secara rinci masyarakat dan/atau pasien yang mana yang dimaksud, kapan terjadinya penolakan tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut kepada masyarakat/pasien sehingga tidak dapat dilakukan analisis yang sah akan dugaan penolakan pelayanan pasien dalam keadaan darurat.
AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN ORANG TUA BAGI HAK ALIMENTASI ANAK YANG HARUS DIPENUHI Surya Hidayat; Nur Handayati
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.924

Abstract

Perceraian memiliki dampak yang merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Penelitian ini akan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai Perceraian. Adanya kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby akan dianalisis mengenai akibat hukum terhadap hak Alimentasi Anak yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan perceraian dapat menimbulkan hak buruk bagi anak apabila tidak terpenuhinya hak-hak hidup anak. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa cara pemenuhan kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan; conceptual approach atau pendekatan konseptual; dan conceptual approach menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan Analisis Deduktif. Hasil dapat disimpulkan bahwa (1) Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak adalah akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta dapat dilakukan pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan sehingga anak akan berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain apabila pengajuan berhasil. (2) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian dilakukan melalui implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian. Apabila orang tua menolak akan diajukan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dari pengalihan hak asuh kepada orang lain.
ASPEK-ASPEK HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DITINJAU DARI KLAUSAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM Agung Maulana Hidayat; Edison Hatoguan Manurung; Alip Prajoko
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam kontrak kerja konstruksi dengan fokus pada klausul perbuatan melawan hukum menggunakan pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis literatur hukum yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi memiliki peranan signifikan dalam menentukan tanggung jawab dan konsekuensi hukum dalam situasi pelanggaran kontrak. Klausul ini dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, pemutusan kontrak, serta potensi klaim ganti rugi yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERUTAMA PADA KASUS BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH Warist Al Wasi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.1131

Abstract

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diperoleh dari tuhan dan diberikan kepada manusia sejak lahir. Di Indonesia hak asasi manusia sendiri tidak dapat di ganggu gugat karena hak asasi manusia tersebut sangat dijunjung tinggi. Hak asasi manusia sendiri bermacam-macam diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Agar hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dari situlah muncul suatu perlindungan hak asasi manusia khususnya dibidang pendidikan. Adanya perlindungan hak asasi manusia dibidang pendidikan ini bertujuan supaya tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dibidang pendidikan, seperti munculnya peristiwa bullying yang ada di sekolah, dimana peristiwa bullying tersebut membawa dampak yang sangat negatif. Diantara dampak negatif dari adanya peristiwa bullying tersebut yaitu dapat memunculkan adanya kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik.
PERLINDUNGAN KORBAN PENCABULAN : TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HAM Farid Rizqi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.1141

Abstract

Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan ini diatur pada pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana dan dianacam hukuman penjara paling lama sembilan, banyak korban enggan melakukan pengaduan dikarenakan beberapa faktor antara lain :korban malu dikucilkan, takut jika dianggap mengada-ada, menganggap aib hal tersebut, korban takut jika ada hal-hal yang terjadi dikemudian hari, dan korban juga menggangap bahwa dengan lapor pihak berwajib akan semakin menambah masalah, maka dari itu banyak korban pencabulan yang memilih bungkam. Hal ini yang membuat penyidik kebingungan dalam melakukan proses penegakan hukum, dalam proses pembuktian penyidik sulit mendapat keterangan langsung dari korban dan biasanya hanya mendapat keterangan dari warga sekitar, sehingga penyidik sulit dalam melakukan penyelidikan. Viktimologi pada kasus ini biasanya ada beberapa modus, dengan mengikuti korban dengan motor dan melancarkan aksinya, dengan bujuk rayu kepada korban dengan iming-iming memberi imbalan agar korban mau menuruti kemauannya, beberapa juga dengan sengaja menunjukkan alat vital dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan. Dampak yang ditimbilkan terhadap korban anatara lain malu, stress berlebih, hilangnya rasa percaya diri, trauma mendalam,trauma fisik dan minder terhadap teman-teman, ini juga harus didukung dengan pengajaran tentang pentingnya pencegahan terhadap pencabulan dan bagi para korban agar berani untuk bicara karena ada hak asasi manusia yang melindunginya.
TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN Putri Inka Lestari
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.1170

Abstract

Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan konten seksual pribadi seseorang tanpa izin mereka, yang sering kali menjadi ancaman serius terhadap privasi, martabat, dan kehidupan sosial korban. Melalui tinjauan Hak Asasi Manusia, artikel ini menggali dampak revenge porn terhadap hak-hak fundamental perempuan, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan berbasis gender. Artikel ini juga menganalisis respons hukum yang telah diambil oleh berbagai negara untuk melindungi perempuan yang menjadi korban revenge porn. Ini termasuk pembahasan mengenai undang-undang yang ada, hukuman bagi pelaku, serta upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang revenge porn. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan dan kendala dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia perempuan dalam konteks revenge porn. Melalui pembahasan ini, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia perempuan yang menjadi korban revenge porn, serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan hak asasi manusia perempuan dalam konteks revenge porn adalah sebuah tantangan penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara luas.

Page 13 of 41 | Total Record : 409

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue