cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 35   36   37   38   39 
FALSAFAH PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL: PENGELOLAAN SUMBER DAYA STRATEGIS SEBAGAI ANTITESIS TERHADAP HEGEMONI GLOBAL Saktiawan, Eko Bintara; Wasito , Wasito; Susilo , Tarsisius; Sinaga , Thomas HK; Suryawan, Wahyu Ramadhanus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengupas falsafah Pancasila sebagai landasan etis dan strategis bagi kepemimpinan nasional Indonesia dalam mengelola sumber daya strategis—sumber daya alam, manusia, dan teknologi. Di tengah arus kepemimpinan global yang cenderung hegemonik dan eksploitatif, sebagaimana dianalisis melalui pemikiran Noam Chomsky dan Jeffrey Sachs, Pancasila ditawarkan sebagai sebuah antitesis. Pendekatan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah model operasional yang berakar pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, seperti yang digagas Driyarkara dan Karim Suryadi. Dengan mengintegrasikan teori kepemimpinan klasik (Sun Tzu, Plato) hingga kontemporer (Prabowo Subianto), serta kearifan lokal seperti teori kejuangan dan sapalibatisme, artikel ini merumuskan model kepemimpinan yang memaknai kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai arena bagi libido dominandi. Analisis diperkaya dengan studi kasus praktis dari etos kepemimpinan humanis Eko Bintara Saktiawan di Puncak Jaya. Hasilnya adalah sebuah sintesis pemikiran yang mengarah pada Visi Indonesia Emas 2045 melalui program Asta Cita, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.
ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN TERKAIT MASALAH AMDAL Lengkong , Mario Randy; Vandarling, Dave Harvest; Tampatty, Jarsen Ebenhaezer Alberto; Rantung, Ranly Royke; Potabuga, Geral
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kasus pencemaran kerap menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Jalur pengadilan (litigasi) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, jenis gugatan yang dapat diajukan, serta implementasinya dalam kasus-kasus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Putusan pengadilan berperan penting tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi korban pencemaran, tetapi juga dalam mewujudkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN DALAM PENGAMANAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) Pongulu, Fera Kadma; Palempung , Leidy Wendy; Simandjuntak , Reynold
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak memiliki dasar hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak prinsip negara hukum serta kepercayaan masyarakat. Kasus penembakan di Ratatotok yang menewaskan warga sipil menunjukkan pelanggaran serius yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik, serta mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian.
KEJAHATAN PHISHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER Tabrani, Sabrina; Safitri, Vivi; Nayla P, Putu Audy; Hosnah, Asmak Ul
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1609

Abstract

Phishing adalah upaya memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik menipu. Data yang menjadi sasaran penipuan adalah data pribadi (nama, umur, alamat), data rekening (username dan password) dan data keuangan (kartu kredit, informasi rekening). Istilah resmi untuk penipuan adalah phishing, yang berasal dari kata bahasa Inggris "fishing". Phishing berupaya mengelabui orang agar secara sukarela memberikan informasi pribadi tanpa menyadarinya, informasi yang dibagikan akan digunakan untuk tujuan kriminal. Dengan menggunakan website atau email palsu yang meyakinkan, banyak orang yang tertipu. Informasi data yang diperoleh secara curang dapat langsung digunakan untuk menipu korban atau bisa juga dijual kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun, dengan sektor keuangan yang menjadi sasaran utama
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK STUNTING DI INDONESIA Daffa Abiyoga Putra Ramadhan; Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M.,M.H.,
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1650

Abstract

Stunting merupakan permasalahan tumbuh kembang yang terjadi pada balita yang ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan yang menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi ini mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi Stunting mulai dari faktor langsung dan faktor tidak langsung seperti Gizi yang tidak terpenuhi dengan baik selama kehamilan maupun saat sudah lahir, faktor tidak langsung seperti keadaan Ekonomi,Pendidikan orangtua dan Layanan kesehatan yang kurang memadai
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) YANG BERKESAN DI SEKOLAH DASAR DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TERKINI DAN TANTANGANNYA Ni Ketut Marina; I Nyoman Sudirman
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode-metode pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKN. Penelitian ini membahas tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang efektif di tingkat Sekolah Dasar dengan menerapkan pendekatan terkini agar pembelajaran PKN menjadi berkesan dan menarik bagi siswa. Pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar memiliki peran penting dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul selama implementasi pendekatan terkini dalam pembelajaran PKN, termasuk hambatan kurikulum, sumber daya terbatas, dan keterlibatan siswa. Dengan memahami tantangan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan bagi para pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PKN di Sekolah Dasar melalui penerapan pendekatan terkini yang relevan.
ANALISA KEPADA PARA OKNUM YANG TIDAK BIJAK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL ATAU CYBERSPACE Alifya Putri Azahra; Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak; Edy Sahputra Tarigan; Asmak Ul Hosnah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1664

Abstract

Analisa pemberitaan Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace .Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial, serta untuk memahami strategi yang diterapkan oleh platform media sosial dalam mengurangi penyebaran pemberitaan hoax dengan pendekatan yang baik dan benar. Tumbuh suburnya penyebaran hoax melalui media sosial saat ini memang tidak dapat dipungkiri, dan penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengguna media sosial dalam melakukan seleksi informasi yang mereka terima. Fenomena ini muncul karena sifat media sosial yang bersifat privat dengan penggunaan password, memudahkan penyebaran informasi tanpa proses validasi yang memadai. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter oleh masyarakat, proses validasi informasi semakin terabaikan. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena tersebut.
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Perkasa, Fregy Andhika; M. Adaninggar; Wijaya , Mustika Mega
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1669

Abstract

Hukum ketenagakerjaan dimulai dengan gagasan untuk melindungi banyak orang, terutama mereka yang bekerja atau buruh, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan sosial dalam hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki keadaan yang sejenis dengan martabat kemanusiaan. Meskipun mereka sama dalam martabat, pekerja dan pengusaha berbeda dalam kedudukan sosial-ekonomi, di mana mereka mendapatkan uang melalui kerja sama dengan pengusaha atau majikan. Dengan menggunakan alat-alat hukum yang ada, keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dapat dicapai dengan melindungi pekerja atau buruh dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan atau pengusaha. Pengawasan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Pengawasan dalam konteks ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan dan merupakan komponen penting dalam melindungi tenaga kerja. Karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada berbagai hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini dan potensi hambatan yang mungkin menghalangi upaya memberikan perlindungan hukum kepada hak pekerja dalam sistem tersebut. Berdasarkan penjabaran ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penilaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma, dan prinsip moral yang ada. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mengacu pada dokumen tertulis. Analisis data digunakan secara kualitatif dengan mengutamakan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN KONSEKUENSI BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL M. Adaninggar; Perkasa , Fregy Andhika; Hosnah, Asmak Ul
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1670

Abstract

Pada era modern saat ini, internet telah memberikan berbagai kemudahan, termasuk di dalamnya yaitu arisan online. Definisi atas arisan online yakni suatu praktik pengumpulan dana pada sebuah kelompok dengan memakai sistem undian, yang dilakukan secara daring atau tanpa kehadiran fisik. Selain itu, UU ITE yang diterbitkan pada tahun 2008 memberikan aturan perihal aksi penipuan yang dapat diaplikasikan dalam konteks daring. Penelitian ini mengeksplorasi suatu artikel ilmiah yang mempunyai judul "Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial" dengan merujuk pada UU No 19 Tahun 2016. Setiap anggota yang telah menandatangani perjanjian memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan membayar iuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.Hal tersebut mencerminkan relevansi hukum siber beserta sebuah Undang-undang yang mengenai Informasi beserta suatu Transaksi Elektronik yang dikenal juga dengan UU ITE dalam konteks penipuan yang melalui sebuah modus arisan lewat berbagai platform media sosial. Penipuan tersebut melibatkan penggunaan media elektronik dan platform media sosial, sehingga menjadi relevan dengan regulasi hukum siber. Penelitian ini memiliki fokus pada penerapan metode hukum normatif dan penelitian deskriptif analitis. Penggunaan sumber data memakai beberapa data sekunder. Metode untuk mengumpulkan datanya yakni dengan memakai metode yang berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini. Harapannya adalah dapat memberikan pemahaman berkelanjutan tentang penanganan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan melalui platform media sosial.
SISI GELAP PERMAINAN ROLE PLAYING DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER Yerisha Afriani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Asmak Ul Hosnah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1671

Abstract

Berkembangnya zaman menjadikan teknologi begitu berkembang begitu juga dengan kejahatan serta hukum yang berlaku di media sosial, kejahatan tadi merupakan kejahatan yang sulit untuk dipecahkan sebab jangkauannya yang terlalu luas serta penyebarannya yang sangat cepat, maka akan sangat cepat bagi anak-anak yang tidak mengetahui wacana internet akan terjerumus kedalam penyalahgunaan internet dan media umum seperti role playing, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pendidikan serta penalaran anak semenjak dini dalam menggunakan media umum sangat diperlukan oleh anak-anak, dengan adanya bimbingan dari orang tua serta guru maka akan memperkecil kemungkinan anak untuk melakukan hal-hal yangg tidak diinginkan. Walaupun telah diatur dalam undang-undang, kiprah orang tua serta pengajar masih sangat diperlukan untuk mengawasi aktivitas anak dalam mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan media sosial dan internet, oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan yang ekstra terhadap anak pada saat bermain menggunakan media sosial serta internet.

Page 37 of 41 | Total Record : 409

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue