cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 34   35   36   37   38 
EKSISTENSI SOSIOLOGI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA Suryadi, Muhamad; Mustakim , Merang; Aziz, M. Hilmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengambilan keputusan untuk memiliki anak merupakan salah satu pilihan besar yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, tidak semua orang tua diberikan amanah untuk memiliki anak, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk memiliki anak angkat atau mengadopsi anak agar tetap bisa merasakan pengalaman menjadi orang tua. Pengaturan hak waris bagi anak angkat sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi. Di Indonesia, pengaturan hukum waris bagi anak angkat sudah diatur dalam hukum perdata, di mana menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris terbagi menjadi empat golongan, tapi anak angkat tidak termasuk karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya ⅓ dari harta warisan jika tidak mendapatkan wasiat eksplisit. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga terdapat pengaturan tersendiri berdasarkan perspektif hukum Islam. Menurut KHI, anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris seperti anak kandung, tapi tetap dapat menerima wasiat demi menjaga harmoni sosial dan ekonomi masyarakat. Proses pengadilan agama dalam menentukan status anak angkat sebagai ahli waris sangat penting untuk menentukan hak-hak yang dimiliki apabila orang tua angkat meninggal dunia. Oleh karena itu, pemahaman regulasi hukum waris Islam dan perdata Indonesia sangat diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada anak-anak yang diadopsi
PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERNASIONALISME DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI DAN DI MASYARAKAT INDONESIA Samuel, Samuel; Kayza , Salwa; Nurhalimah , Siti; Antoni, Herli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus globalisasi kini sedang meningkat di seluruh dunia, fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia saat ini. Arus globalisasi ini membawa beragam produk mulai dari teknologi yang semakin canggih, perubahan budaya dalam satu negara, bahkan hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan pendekatan mengajar yang semakin inovatif dan modern. Jadi, globalisasi ini memiliki banyak sekali dampak positif dan negatif yang tentu saja harus kita perhatikan adalah dampak positifnya. Namun, masih ada saja manusia-manusia yang terjebak dalam arus globalisasi ini dan menuju ke jalan yang salah. Sebagian besar yang terdampar dalam aliran globalisasi ini merupakan anak-anak dan remaja di era ini. Peran pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan menjaga diri manusia dari dampak makin kejamnya arus globalisasi. Salah satu hal penting yang bisa ditanamkan, terutama kepada anak-anak di Sekolah Dasar, adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Di mana peran Pancasila ini berupaya untuk memberitahukan nilai-nilai terbaik yang harus dipatuhi dan melindungi diri dari dampak negatif globalisasi yang semakin tidak terbendung. Disebabkan peran Pancasila sebagai benteng melawan pengaruh arus globalisasi, pembangunan semangat kebangsaan di kalangan siswa sekolah dasar adalah sangat penting untuk memastikan anak-anak memahami pentingnya mencintai tanah air. Oleh karena itu, peran Pancasila serta pembangunan rasa nasionalisme pada era globalisasi ini sangatlah krusial bagi siswa sekolah dasar. Hal ini perlu ditanamkan sedini mungkin agar generasi berikutnya dapat menjaga pergaulan di tengah arus globalisasi.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI NAGARI KOTO RANAH M. Doris Akbar; Hasrul; Al Rafni; Cici Nur Azizah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi Masyarakat Terhadap Money Politic dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Koto Ranah. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan metode penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta terkait masalah yang dikaji seperti perilaku, persepsi, dan tindakan yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode yang diterapkan adalah analisis data, dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Money Politics memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi dan pilihan politik masyarakat yang menerimanya. Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat Money Politics menjadi tidak efektif yaitu strategi Money Politic yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat Money Politic tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarblakangi masyrakat dalam menerima Money Politic yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidak percayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.
HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ane, Ade Putra; Burhan , Soebagio
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai hak politik mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif dalam perspektif hak asasi manusia. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR. Namun, regulasi nasional melalui Undang-Undang Pemilu dan praktik peradilan membuka ruang pembatasan berupa pencabutan hak politik, khususnya bagi mantan narapidana kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai pidana tambahan, bukan melalui peraturan administratif lembaga penyelenggara pemilu. Di sisi lain, perlindungan hak politik mantan narapidana tetap penting sebagai wujud pengakuan atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan menjaga integritas demokrasi.
STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DILUAR PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MK NO. 46-PUU-VIII-2010) Prasetyo, Nurhadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status anak di luar perkawinan adalah situasi di mana seorang anak lahir dari hubungan orang tua yang tidak sah secara hukum atau tidak menikah pada saat kelahiran anak tersebut. Anak di luar perkawinan menghadapi berbagai konsekuensi hukum mengenai status hukum keperdataan anak, hak warisan, tanggung jawab finansial ayah biologis dan konsekuensi sosial seperti hubungan keluarga. Data yang digunakan dalam paper ini didasarkan pada jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum dan sosial dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan status anak di luar perkawinan dengan menggunakan metode penelitian hukum komparatif untuk membandingkan berbagai pendekatan hukum. Hasil dari paper ini memberi gambaran yang komprehensif tentang bagaimana status hukum anak di luar perkawinan terhadap hak-hak dan perlindungan mereka.
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT POLAHI Suji, Kirei Nadine Mashita; Sidayang, Stince; Rawung, Hendrasari
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik perkawinan sedarah yang masih terjadi di kalangan masyarakat adat Polahi, Gorontalo, menimbulkan polemik antara pelestarian budaya lokal dan penerapan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Ditemukan bahwa praktik tersebut, meskipun mengakar secara kultural, berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan risiko medis terhadap keturunan. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan dialogis dalam upaya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai adat, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak individu dan kesehatan masyarakat.
PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BATAK Togatorop, Heri Br; Melo, Isye J.; Pijoh, Feibe E.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbandingan sistem pewarisan antara hukum perdata dan hukum adat Batak, dengan fokus pada perbedaan prinsip dan praktik dalam pembagian warisan. Hukum perdata, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menganut asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, dan bersifat individualistis dengan penekanan pada harta benda yang dapat diwariskan secara formal. Sebaliknya, hukum adat Batak mengikuti sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki, terutama anak sulung, sebagai ahli waris utama. Proses pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa waris yang lebih mengedepankan metode non-litigasi, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam konteks masyarakat yang semakin modern.
IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN TANTANGAN DISKRIMINASI AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ikhsan, Nasriel; Daulay , Salsabilah Putri Maesa; Rahmadani , Dea Nanda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan beragama merupakan hak asasi fundamental yang dijamin konstitusi melalui UUD 1945 serta instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, realitas di Indonesia masih menunjukkan kontradiksi, di mana praktik intoleransi, diskriminasi, dan pembatasan regulatif kerap menghambat pemenuhan hak tersebut, terutama bagi kelompok minoritas. Tulisan ini membahas implementasi hak kebebasan beragama sekaligus menelaah faktor penghambat dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, serta instrumen hukum HAM internasional. Hasil kajian memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan penerapan praktis. Regulasi yang diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, dominasi mayoritas, serta inkonsistensi aparat menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Di sisi lain, berbagai langkah strategis seperti kebijakan moderasi beragama, penguatan peran lembaga negara, dan keterlibatan masyarakat mulai diarahkan untuk menekan praktik diskriminasi. Meskipun demikian, perlindungan kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya substantif sehingga dibutuhkan konsistensi regulasi, penegakan hukum yang netral, dan partisipasi publik yang lebih luas agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terwujud.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER Nanay, Pamela Y P; Melo , Isye Junita; Kumajas , Merry
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan karena faktor gender merupakan isu yang semakin mencuat, seiring meningkatnya kasus tiap tahun yang menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dan belum maksimalnya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta sejauh mana jaminan hukum bagi korban ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum relevan. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum nasional maupun yang diratifikasi dari hukum internasional, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan efektif. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki yang masih kuat, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender, serta kurangnya akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh baik dalam hal regulasi, kapasitas aparatur hukum, maupun kesadaran masyarakat luas, guna menjamin keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi perempuan sebagai korban kekerasan gender.
INTERNALISASI NILAI KEJUANGAN BERLANDASKAN PANCASILA: TINJAUAN FILOSOFIS DAN PANDUAN ETOS PRAKTIS Saktiawan, Eko Bintara
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji urgensi internalisasi nilai-nilai kejuangan sebagai fondasi karakter dan nasionalisme bangsa Indonesia di era globalisasi. Di tengah tantangan disrupsi digital dan pelemahan identitas, semangat kejuangan yang berakar pada falsafah Pancasila menjadi relevan untuk direvitalisasi. Dengan menggunakan metode kajian pustaka konseptual, tulisan ini menganalisis secara mendalam dimensi filosofis kejuangan melalui pemikiran para filsuf dunia—mulai dari etika kewargaan Plautus dan Seneca, kebajikan (virtue) Socrates dan Aristoteles, hingga filsafat kemanusiaan Driyarkara. Analisis tersebut disintesiskan dalam kerangka Pancasila, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejuangan bukanlah sekadar memori historis, melainkan sebuah etos aktif yang mencakup integritas, resiliensi, dan pengabdian. Sebagai penutup, artikel ini merumuskan panduan praktis berdasarkan etos kepemimpinan kontemporer Eko Bintara Saktiawan sebagai model implementasi nilai kejuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Page 36 of 41 | Total Record : 409

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue