cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd. Rohman
Contact Email
jurnal.forind@gmail.com
Phone
+6281233992973
Journal Mail Official
jurnal.forind@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas Gg. V No.24, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
JADMENT: Journal of Administration and Development
Published by Penerbit Forind
ISSN : -     EISSN : 30643015     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
JADMENT: Journal of Administration and Development, platform publikasi ilmiah dengan desain open access sebagai media bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi temuan dan wawasan tentang praktik, teori, dan penelitian masalah-masalah administrasi publik, pelayanan publik, manajemen publik, kebijakan publik, otonomi daerah, gender, dan perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, Pembangunan Kelembagaan, Pembangunan Regional, Problema Pembangunan. JADMENT: Journal of Administration and Development diterbitkan empat bulan sekali (Maret, Juli, dan November) oleh Penerbit Forind bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi (FISIP UNITRI) sejak tahun 2024.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU: Implementation of Community Empowerment Policies in Improving the Creative Economy in Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City Delima, Maria Da Costa; Adiwidjaja, Ignatius; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kemampuan kreatif masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta dokumen terkait, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memastikan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, sikap aktif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan dan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN (STUDI PADA KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU): Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City) Jemalu, Salvinus Serafim; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Purwatiningsih, Annisa
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.24

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Fokus utama adalah menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden mencakup warga keluarahan, perangkat kelurahan, dan kepala seksi (Kasi) bidang pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan anggaran. Kebijakan ekonomi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi lokal, namun tantangan dalam akses modal dan jaringan pasar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal serta menciptakan peluang yang lebih inklusif bagi masyarakat..
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI DESA MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG: Implementation of Organic Waste Management Policy in Mulyoa gung Village Dau Sub-District Malang District Kalvira, Firda; Wulndry , Roro Merry Chornelia; Putra, Ronny Ersya Novianto
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program TPST 3R Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan menggunakan pendekatan teori Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, yang terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan belum optimalnya koordinasi antar pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pemerintah desa, pengelola TPST, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya manusia cukup tersedia, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek teknis dan finansial. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif dan dedikasi tinggi terhadap program, namun kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Struktur birokrasi telah terbentuk dengan baik, namun fragmentasi dan kendala koordinasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, serta perbaikan mekanisme koordinasi antar pihak agar pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONICAL GOVERMENT MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) (STUDI DI KANTOR KECAMATAN KARANGPLOSO KEBUPATEN MALANG): Implementation of Electronic Government-Based Public Service Policies Through The Digital Population Identity (IKD) Application (Study at The Karangploso Sub-District Office Malang Regency) Mau, Egidius Randy; Adiwidjaja, Ignatius; Suprojo, Agung
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.26

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis Electronical Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Menggunakan metode kualitatif, sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan purposive sampling yang melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi terkait implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Karangploso berjalan baik. Ini terlihat dari interaksi efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, hingga masyarakat, yang didukung oleh sosialisasi, rapat koordinasi, FGD, serta pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kecamatan Karangploso. Dari sisi sumber daya, Kecamatan Karangploso memiliki ketersediaan SDM yang kompeten, anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sikap pelaksana dari petugas kecamatan juga positif, tercermin dalam pelayanan yang ramah dan sigap kepada masyarakat. Implementasi ini turut didukung oleh struktur birokrasi yang terorganisir. Berdasarkan analisis prinsip-prinsip e-Government, implementasi IKD di Karangploso mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital. Efisiensi dan transparansi sudah mulai terwujud, meskipun aspek partisipasi dan responsivitas masih menghadapi tantangan teknis dan sosial yang perlu diatasi.
STRATEGI ADAPTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ERA VUCA: Strategies for Adapting Public Policies in The VUCA Era Ra’is, Dekki Umamur
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.27

Abstract

Lingkungan VUCA, dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang melekat, menuntut para pembuat kebijakan untuk mengadopsi strategi yang adaptif, inklusif, dan proaktif dalam menavigasi seluk-beluk pengambilan keputusan dan manajemen risiko dalam kebijakan publik. Perlu bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk memiliki kualitas kepemimpinan yang adaptif dan tangguh agar dapat secara efektif mengatasi berbagai tantangan di era VUCA. Para pembuat kebijakan harus kolaboratif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan kolektif. Inovasi dan adaptasi dalam desain kebijakan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi adaptasi kebijakan publik di era VUCA. Dengan pembangunan struktur yang adaptif dan sistem yang tangguh akan membuat kebijakan publik mampu menahan tekanan lanskap global yang berkembang pesat.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU: The Quality of Public Services in Improving Community Satisfaction at The Kelurahan Sisir Office Batu Sub-District Batu City Sara Goo, Elisabet; Adiwidjaya, Ignatius; Bagus, Nanang
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.28

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, serta menganalisis keterkaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan pengguna layanan dan observasi langsung untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai persepsi publik terhadap layanan yang diterima dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun secara umum pelayanan dinilai telah berjalan baik, beberapa aspek krusial masih menjadi kendala. Isu signifikan teridentifikasi pada dimensi keterbukaan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, dan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut, sikap aparat, termasuk aparat kepolisian dalam interaksi tertentu, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Secara keseluruhan, kendati pelayanan publik di Desa Sisir menunjukkan capaian positif dan berdampak baik, studi ini menggarisbawahi adanya ruang substansial untuk peningkatan berkelanjutan demi mencapai standar yang lebih tinggi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan standar pelayanan publik di tingkat desa, mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SUMBERGONDO KOTA BATU: Implementation Community Empowerment Policies Through the Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Program in Sumbergondo Village Batu City Yanto, Yohanes Filkianus; Firdausi, Firman; Ghunu, Agustinus
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sumbergondo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan postpositivisme untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kualitas pelayanan pembuatan surat keterangan usaha di Kantor Desa Sumbergondo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terkait topik, seperti Kepala Desa, Kasi Pemberdayaan, dan pelaku UMKM. Data dianalisis dengan mengorganisasi, menjabarkan, dan menyintesis informasi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Sumbergondo telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta sikap positif dari pelaksana dan struktur birokrasi yang mendukung, menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Meskipun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan dan keterlambatan regulasi dari Pemerintah Daerah. Program UMKM diharapkan dapat terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada tantangan yang harus diatasi.
AKUNTABILITAS PEGAWAI KELURAHAN SISIR KOTA BATU DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI: Accountability of Village Employees in Sisir Village Batu City in Administrative Services Uko, Maria Ariyanti; Adiwidjaya, Ignatius; Larasati, Dewi Citra
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.30

Abstract

Akuntabilitas pegawai merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, di mana aparat pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, sering terjadi kesenjangan antara standar pelayanan yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Fenomena ini menjadi fokus penelitian di Kelurahan Sisir, Kota Batu, di mana keluhan masyarakat mengenai keterlambatan proses administrasi masih kerap muncul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pegawai dalam pelayanan administrasi di Kelurahan Sisir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pegawai secara umum sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai tingkat maksimal. Berbagai prinsip akuntabilitas seperti transparansi melalui standar kinerja, prosedur yang jelas, biaya layanan gratis, produk layanan yang sesuai, sarana memadai, dan kompetensi pegawai telah terpenuhi. Meskipun demikian, kendala utama terletak pada aspek ketepatan waktu pelayanan yang sering terhambat oleh keterlambatan pegawai. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan prima, peningkatan disiplin waktu menjadi faktor krusial. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat teridentifikasi sebagai elemen penting yang dapat mendorong peningkatan kualitas layanan. Keterlibatan warga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan masukan yang efektif, membantu pemerintah memahami kebutuhan riil sehingga pelayanan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif.
ETIKA PEGAWAI PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN: Ethics of Village Government Employees In Providing Services Iba Mauk, Herlita Florida; Rohman, Abd.; Bagus, Nanang
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.31

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang beretika merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi etika aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis penerapan etika pegawai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Menggunakan pendekatan kualitatif, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model Miles & Huberman yang mencakup koleksi, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan di Desa Pendem telah berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelayanan yang non-diskriminatif, bertanggung jawab, dan loyal terhadap kepentingan publik. Inovasi menjadi kunci keberhasilan, terutama melalui peluncuran aplikasi layanan digital "Si Polo Pendem", yang secara signifikan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan fasilitas teknologi yang memadai. Sebaliknya, faktor penghambat yang paling signifikan adalah ketergantungan pada koneksi internet, di mana gangguan jaringan dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara etika aparatur dan inovasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
EFEKTIVITAS OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI KOTA PASURUAN: Effectiveness of Ombudsman RI Representative of East Java in preventing maladministration in Pasuruan City Rizki, Rizki; Khumaidi, Khumaidi
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam pencegahan maladministrasi di Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskrptif dengan pendekatan kualitatif dan dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan metode observasi serta melakukan wawancara. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur adalah lembaga pengawasan yang berada di tingkat provinsi dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Jawa Timur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam mencegah maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota pasuruan telah berjalan dengan baik, tetapi perlu di optimalkan kegiatan sosialisasi rutin secara langsung maupun melalui media sosial yang masih kurang dinamika interaksi antara Ombudsman dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Pasuruan adalah kurang nya sumber daya manusia serta anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan Ombudsman kurang maksimal dalam melakukan sosialisai secara langsung maupun pemanfaatan media sosial.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)