cover
Contact Name
Abd. Rohman
Contact Email
jurnal.forind@gmail.com
Phone
+6281233992973
Journal Mail Official
jurnal.forind@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas Gg. V No.24, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
JADMENT: Journal of Administration and Development
Published by Penerbit Forind
ISSN : -     EISSN : 30643015     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
JADMENT: Journal of Administration and Development, platform publikasi ilmiah dengan desain open access sebagai media bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi temuan dan wawasan tentang praktik, teori, dan penelitian masalah-masalah administrasi publik, pelayanan publik, manajemen publik, kebijakan publik, otonomi daerah, gender, dan perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, Pembangunan Kelembagaan, Pembangunan Regional, Problema Pembangunan. JADMENT: Journal of Administration and Development diterbitkan empat bulan sekali (Maret, Juli, dan November) oleh Penerbit Forind bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi (FISIP UNITRI) sejak tahun 2024.
Articles 54 Documents
PENGARUH BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, DAN RAJIN) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DESA PULOPANCIKAN KABUPATEN GRESIK: The Influence of the 5R Work Culture (Neat, Tidy, Clean, Maintain, and Diligent) on Employee Performance in Pulopancikan Village Gresik Regency Sucahyo, Imam; Budi, Setyo
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya kerja lima R terhadap kinerja pegawai di desa Pulopancikan, Kabupaten Gresik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarkan kepada pegawai di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja lima R secara konsisten berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai, dengan indikator seperti kedisiplinan, efektivitas, dan efisiensi kerja yang lebih baik. Temuan ini menegaskan bahwa budaya kerja lima R dapat menjadi strategi efektif dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan berkualitas di tingkat desa. Selain itu, internalisasi nilai-nilai budaya kerja lima R secara berkelanjutan sangat penting agar prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari kebiasaan pegawai, sehingga mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan budaya kerja lima R sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pegawai desa dan merupakan langkah strategis dalam pengembangan budaya kerja organisasi di tingkat desa.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG: Government Strategy in Improving the Quality of Public Services at the Department of Population and Civil Registration of Malang City Lende, Ostaria; Wulandary, Roro Merry Chonelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.45

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispendukcapil Kota Malang telah mengimplementasikan berbagai strategi, meliputi digitalisasi layanan, pelayanan jemput bola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan penyederhanaan prosedur. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan SDM, isu literasi digital masyarakat, dan kurangnya integrasi sistem antarinstansi masih menjadi kendala. Komitmen pimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi aktif masyarakat diidentifikasi sebagai faktor pendukung utama keberhasilan strategi. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA MOKEL KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR: Quality of Public Services in Providing Clean Water in Mokel Village Kota Komba Utara District East Manggarai Regency Sarong, Vinsensius Eka; Ghunu, Agustinus
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyediaan air bersih di Desa Mokel, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Masalah utama yang menjadi fokus adalah belum meratanya distribusi air bersih dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan dasar ini, meskipun air bersih merupakan kebutuhan esensial yang dijamin oleh undang-undang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan air bersih di Desa Mokel tergolong cukup baik secara niat dan prosedur, namun masih menghadapi kendala signifikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran desa, infrastruktur jalan yang buruk menghambat akses petugas, serta minimnya infrastruktur komunikasi seperti akses internet dan jaringan telepon. Kendala-kendala ini secara langsung berdampak pada efektivitas pelayanan, kecepatan respons, dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih yang layak. Kesimpulannya, untuk mencapai kualitas pelayanan air bersih yang optimal dan merata, diperlukan upaya terintegrasi yang melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sarana komunikasi, serta penguatan partisipasi masyarakat.
EVALUASI KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANJARBARU: Performance Evaluation of The Personnel and Human Resource Development Agency of Banjarbaru City Hermawan, Ade; Bakhtiar, Bakhtiar; Jamili, Muhammad
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Studi ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber data diperoleh dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki pengalaman dalam menerima layanan dari BKPSDM. Teknik pengumpulan data utama meliputi penyebaran kuesioner kepada 40 responden ASN dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja BKPSDM Kota Banjarbaru berada dalam kategori Baik. Secara spesifik, indikator produktivitas pelayanan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dinilai produktif oleh 75% responden. Kualitas pelayanan BKPSDM juga dianggap berkualitas oleh 85% responden, menandakan kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Sementara itu, aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan dinilai akuntabel oleh 72,5% responden, mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban yang baik. Temuan ini menggarisbawahi efektivitas BKPSDM dalam menjalankan fungsi inti mereka dan berkontribusi positif terhadap pengembangan ASN di Banjarbaru.
INOVASI ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI DI KANTOR KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG: Innovation of Automated Civil Registration Machine (ADM) at Singosari Sub-District Office Malang Regency Ifo, Marselinus; Sasmito, Cahyo; Bagus, Nanang
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.48

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Singosari, dengan 180.744 jiwa, masih menghadapi tantangan birokrasi kompleks dan antrian panjang. Merespons ini, implementasi Program Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Penelitian kualitatif studi kasus ini, melibatkan kepala bidang, staf, dan masyarakat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, menganalisis kontribusi ADM dan faktor pendukung/penghambatnya menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan ADM berhasil secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, dan kepraktisan layanan administrasi kependudukan, terutama bagi kelompok usia produktif. Dukungan kuat dari SDM kompeten, infrastruktur memadai, dan kebijakan solid menjadi faktor pendorong utama. Meskipun demikian, ADM masih terkendala oleh ketidakstabilan jaringan internet dan variasi literasi digital masyarakat, yang menghambat optimalisasi pelayanan mandiri sepenuhnya. Inovasi ini telah mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, meskipun tantangan adaptasi digital masih perlu diatasi.
PERAN BAPPELITBANGDA DALAM TRANSFORMASI BENTENG ORANJE SEBAGAI RUANG PUBLIK (STUDI PERENCANAAN, TATA RUANG, DAN KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TERNATE): The Role of Bappelitbangda in the Transformation of Benteng Oranje as a Public Space (A Study of Planning, Spatial Arrangement, and Regional Policy in Ternate City) Haruna, Supriyadin; Hirto, Sahrony A.; Abd Radjak, Darwin
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.49

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran BAPPELITBANGDA dalam transformasi Benteng Oranje, Ternate, dari situs bersejarah yang disfungsi menjadi ruang publik yang dinamis. Permasalahan utamanya adalah peluberan fungsi oleh aktivitas militer dan pedagang kaki lima yang mengaburkan nilai historis benteng. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep perencanaan, tata ruang, dan kebijakan daerah yang diterapkan BAPPELITBANGDA untuk merevitalisasi benteng. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pejabat BAPPELITBANGDA, BPCB, komunitas, dan analisis dokumen seperti RTRW Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPELITBANGDA berhasil mengoordinasikan konsep perencanaan berbasis kebermanfaatan dan keberlanjutan. Implementasi strategi "3P" (Perlindungan, Pelestarian, Pemanfaatan) sejalan dengan dimensi perencanaan Friedmann, menciptakan peluang ekonomi bagi UMKM dan menguatkan identitas budaya. Peraturan Daerah RTRW menjadi fondasi legal yang krusial. Transformasi ini menegaskan peran vital administrasi daerah dalam pengelolaan cagar budaya dan pengembangan ruang publik berkelanjutan.
RELOKASI DARI DESA LAMA KE ECOVILLAGE DEMI KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN MASYARAKAT KAWASI: Relocation From the Old Village to Ecovillage for the Sustainable Welfare of Kawasi Community Opi, Sarina La; Hirto, Sahrony A.; Jani, Muhamad
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.50

Abstract

Ekspansi industri pertambangan nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, memicu perencanaan relokasi masyarakat ke kawasan "Ecovillage". Proses ini tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, namun juga implikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini menganalisis efektivitas perencanaan relokasi dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi dan menjamin kesejahteraan masa depan masyarakat, menggunakan kerangka perencanaan transformatif Friedman yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan, studi ini mengidentifikasi beberapa isu krusial: minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta implementasi program yang tidak optimal, misalnya pasar dan sentra pertanian belum berfungsi, serta akses jalan tani yang belum terealisasi. Rekomendasi utama meliputi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, peningkatan transparansi, sosialisasi komprehensif, dan adaptasi terhadap pola kebiasaan lokal. Tujuannya adalah memastikan relokasi tidak hanya menjadi solusi spasial, tetapi juga katalisator kesejahteraan berkelanjutan.
ALIH FUNGSI PEMERINTAH DAERAH MENJADI FUNGSI BISNIS MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH (ANALISIS PAUL KRUGMAN: NEGARA BUKAN PERUSAHAAN): Transferring Regional Government Functions to Business Functions through Regional Original Revenue (Paul Krugman's Analysis: The State Not a Company) Firdausi, Firman; Soesanto, Abimanyu Iqbal; Difinubun, Rizki Abubakar
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.51

Abstract

Era otonomi daerah sudah mencapai fase puncak dari tatanan pemerintahan di Republik Indonesia. Pada siklus tertentu fase puncak yang tidak dijaga keseimbangannya akan menjadi fase penurunan. Baik penurunan dari tujuan, maupun penerapan dari otonomi itu sendiri. Daerah yang sebelumnya tidak dapat mengelola keuangan menjadi dapat mengelola keuangannya sendiri dengan melalui Pendapat Asli Daerah (PAD). Sayangnya, semakin lama orientasi mendapatkan PAD ini tidak lagi sejalan dengan tujuan negara yaitu Welfare State menuju kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan umum namun berorientasi pada pendapatan lembaga saja. Akibatnya penarikan pajak cenderung masif, namun animo masyarakat tidak demikian. Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penulis menggunakan teori Paul Krugman negara bukan perusahaan dan Konsep Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan). Hasilnya ditemukan terdapat perilaku dan kebijakan yang memiliki kesengajaan meningkatkan PAD tidak berorientasi pada kemaslahatan kembali namun lebih kepada menutup operasional dan peningkatan APBD yang sifatnya mirip seperti perusahaan. Hal ini akan mendorong dampak domino lainnya seperti konflik antara pemerintah dan masyarakat serta rendahnya tingkat kepercayaan investor baik skala lokal maupun internasional.
EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BUKEK KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN: Effectiveness of the Implementation Program of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Bukek Village Tlanakan District Pamekasan Regency Zahroh, St; Nur Azizah, Rina
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.52

Abstract

Permasalahan penelitian ini kurangnya ketepatan sasaran program bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap masyarakat desa bukek kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan yang masih menjadi keluhan masyarakat dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat miskin hal ini juga dapat membantu kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi sedikit beban masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap program BPNT dapat dikatakan baik, untuk ketepatan sasaran terhadap penerima bantuan program BPNT pembaharuan data dan verifikasi masyarakat miskin belum efisien, ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM sudah cukup baik sesuai dengan tahap penyaluran yang telah ditentukan, tujuan dari program BPNT adanya masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan namun belum menerima BPNT, perubahan nyata yang dialami oleh penerima BPNT telah dirasakan cukup baik penerima bantuan telah merasakan manfaat dari adanya program ini.
PERENCANAAN PROGRAM VAKSINASI RABIES DALAM UPAYA PENCEGAHAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR) DI PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA BATU: Vaccination Program Planning in Efforts to Prevent Rabies Transmitting Animals (Rabies Transmitting Animals) at the Batu City Animal Health Center Naibaho, Hosea Allo; Firdausi, Firman; Wulandary, Roro Merry Chonelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i1.54

Abstract

Rabies merupakan penyakit zoonosis fatal yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan perencanaan program vaksinasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan program vaksinasi rabies dalam upaya pencegahan Hewan Penular Rabies (HPR) di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Batu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program telah didukung oleh sistem digital iSIKHNAS dan infrastruktur logistik yang memadai, namun implementasinya masih bersifat reaktif akibat status wilayah yang bebas rabies. Keterbatasan lain meliputi belum adanya standar operasional prosedur (SOP) proaktif, minimnya simulasi tanggap darurat, serta belum optimalnya surveilans aktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem surveilans, formalisasi prosedur, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna menjamin kesiapsiagaan jangka panjang dalam mempertahankan status bebas rabies.