cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M YAHYA WAHYUDIN
Contact Email
mochyahyawahyudin@gmail.com
Phone
+6281221759136
Journal Mail Official
htn@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl AH Nasution No 105 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
SIYASI: Jurnal Trias Politica
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 3025664X     EISSN : 29883865     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIYASI: Jurnal Trias Politica adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam dua periode pertahun. Jurnal ini membahas perkembangan hukum tatanegara yang dilihat dalam berbagai khazanah keilmuan dengan berbagai pendekatannya. Ruang lingkup Jurnal SIYASI:Trias Politica memfokuskan pada kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam. SIYASI: Jurnal Trias Politica terbit dua kali dalam setahun (Mei dan November). Proses review journal double-blind peer-review, antara reviewer dan penulis tidak saling mengetahui.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 72 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Syarat Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah Faozan, Fizay Muhamad
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.25608

Abstract

Abstract: The Presidential Decree Number 120/P of 2021 regarding the formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with Article 22 Paragraph 3 of Law Number 7 of 2017. Article 22 Paragraph 3 stipulates that the composition of the selection team for candidates of KPU/Bawaslu consists of 3 government officials, 4 academics, and 4 members of the public. The findings of this study state that: 1) The formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with one of the requirements in Law Number 7 of 2017 concerning elections, namely Article 22 Paragraph 3; 2) The impact of all decisions made by the selection team can be considered illegal because they are not in accordance with the applicable law, and the selection results can be declared null and void. Furthermore, the composition of the selection team can cause conflicts of interest; 3) The review of Siyasah Dusturiyah, in accordance with Surah An-Nisa Verse 58 and the principle that "the policy of a leader depends on the benefit", indicates that the composition of the selection team should be based on the benefit, acting fairly and responsibly in accordance with the constitution so that no citizen's rights are violated. Keyword: Selection Team, KPU and Bawaslu, Siyasah Dusturiyah Abstrak: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akedemisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidak sesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan. Kata Kunci: Tim Seleksi, KPU dan Bawaslu, Siyasah Dusturiyah
Retensi Data Pemilih Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pilih Pemula Rizal, Lutfi Fahrul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26446

Abstract

Accurate voter registration in general elections in Indonesia is a major concern prior to every election. First-time voters, especially young voters, have great potential in exercising their right to vote and influencing the legitimacy and quality of the elections. However, there are several challenges in facilitating the participation of first-time voters, including a lack of understanding of the registration process, difficulties in obtaining identification documents, residential mobility, limited access to Permanent Voter List (DPT) information, and low political awareness. To overcome these obstacles, solutions need to be implemented to maintain the integrity of first-time voters' data to prevent recurring issues in the future.Daftar pemilih yang akurat dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian utama sebelum setiap pemilu. Pemilih pemula, terutama pemilih muda, memiliki potensi besar dalam menggunakan hak pilih mereka dan mempengaruhi keabsahan dan kualitas pemilu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memfasilitasi partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat tinggal, akses terbatas ke informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kurangnya kesadaran politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang mempertahankan integritas data pemilih pemula agar masalah ini tidak terus muncul di masa depan. 
Membangun Literasi Politik melalui Pendidikan untuk Pemilu yang Bermartabat Rasyid, Fauzan Ali
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26522

Abstract

The weakness and strength of political literacy greatly influence the process and outcomes of elections. Therefore, enhancing political literacy is an obligation that needs to be improved through political education. Higher education institutions have a responsibility in enhancing political literacy to achieve dignified elections. The findings of this research indicate that higher education institutions play a central role in improving political literacy and building reputable elections, despite facing several challenges such as limited curriculum, limited resources, gender imbalances, technological challenges, and challenges related to politics and freedom of expression.  Lemah dan kuatnya literasi politik sangat mempengaruhi proses dan produk pemilu. Maka, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan politik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang bertanggungjawab dalam meningkatkan literasi politik untuk mencapai derajat pemilu yang bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam kurikulum, sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan gender, tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat.
Hak Politik Warga Negara dan Pemilu Shaleh, Chaerul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26529

Abstract

The purpose of this research is to find out: 1) political rights of citizens in elections, 2) legal responsibility in a democracy, 3) Legal guarantee of constitutional rights, This research method is a form of normative juridical research, with a qualitative approach, while legal information is obtained from statutory regulations concerning the political rights of citizens, in this study it was found that political rights are constitutive rights established by law, but related to legal responsibility based on morals and ethics for the sustainability of democracy, and constitutionally every citizen has legal guarantees in fulfilling his political rightsTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1)  hak politik warga negara  dalam pemilu,  2) tanggung jawab   hukum  dalam demokrasi, 3) Jaminan hukum terhadap hak konstitusional, metode penelitian ini  merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan informasi hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan tentang  hak-hak politik warga negara,   dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya hak politik adalah hak konstitutif yang ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi  berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang berdasarkan pada moral dan etik terhadap keberlangsungan demokrasi, dan secara konstitusional setiap warga negara mendapat jamianan hukum dalam memenuhi hak politiknya.
Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu Wahyudin, M Yahya
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26535

Abstract

Elections as one of the procedures in a democratic country have gone through a long journey, especially when talking about elections in Indonesia. Indonesia as a democratic country and also a rule of law state also regulates election matters in statutory regulations, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, but Law Number 7 of 2017 concerning Elections does not always work in an ideal system, in the Law No. The law regulates ex-convicts to be able to run in legislative elections, ex-convicts are explicitly allowed to run in legislative elections with several conditions. If you look at one form of an ideal system, elections should be a forum for selecting candidates for leaders or representatives of the people who are clean and have integrity without any criminal records. However, Article 240 Paragraph 1 Letter g allows ex-convicts to run for election to the legislature, this article creates uproar and is often tested for constitutionality in the Constitutional Court through the Judicial Review review  Pemilu sebagai salah satu prosedur dalam negara demokrasi telah melalui perjalanan panjang terutama jika berbicara pemilu di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga negara hukum juga mengatur soal pemilu dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak selalu berjalan pada sistem ideal, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang mantan narapidana untuk bisa maju dalam pemilu legislatif, secara eksplisit mantan narapidana diperbolehkan untuk maju dalam pemilu legislatif dengan beberapa syarat. Jika melihat pada satu bentuk sistem ideal seharusnya pemilu menjadi wadah untuk memilih calon pemimpin atau waki rakyat yang bersih dan berintegritas tanpa ada catatan kriminal. Namun pada pasal 240 Ayat 1 Huruf g memperbolehkan mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, tenunya pasal tersebut melahirkan kegaduhan dan seringkali di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi melalui jalur Judicial Review.
Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas Prasetyo, Ridwan Eko
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26559

Abstract

In the election context, participatory supervision should be a necessary thing in the implementation of democracy to ensure that the political contestation agenda is not faced with various obstacles such as administrative violations, violations of political morality, and legal crimes. Therefore efforts to reconstruct the electoral agenda based on high participatory oversight need to be pursued ahead of the upcoming 2024 elections. The research results show that participatory supervision needs to be carried out using two approaches. The first is a formal approach by optimizing the role and function of the Bawaslu as an election regime institution that does not only act as a supervisor, but also as a breaker for administrative violations and violations of political morality. Second, extra-formal participatory supervision is held by the community as citizens who actually have political rights. Participatory oversight is very important to produce elections that are clean and not full of conflict and of course produce leaders with integrityDalam konteks pemilu, pengawasan partisipatif seharusnya menjadi hal yang niscaya dalam penyelenggaraan demokrasi untuk memastikan agenda kontestasi politik tidak dihadapkan dengan berbagai kendala seperti pelanggaran administratif, pelanggaran atas moralitas politik, hingga kejahatan hukum. Oleh karena itu upaya untuk kembali merekonstruksi agenda pemilu berbasis tingginya pengawasan partisipatif perlu diupayakan menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan partisipatif perlu diusung dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan formal lewat pengoptimalan peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga rezim pemilihan umum yang tidak hanya berperan sebagai pengawas, namun juga sebagai pemutus pelanggaran admistrasi dan pelanggaran moralitas politik. Kedua, pengawasan partisipatif secara ekstra formal dipegang oleh masyarakat sebagai warga negara yang sejatinya memiliki hak politik. Pengawasan partisipatif sangat penting untuk menghasilkan pemilu yang bersih, dan tidak sarat konflik serta tentunya menghasilkan pemimpin yang berintegritas 
Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi KPU dan BAWASLU Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah Faozan, Fizay Muhamad
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26672

Abstract

The Presidential Decree Number 120/P of 2021 regarding theformation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the periodof 2022-2027 is not in accordance with Article 22 Paragraph 3 of Law Number 7of 2017. Article 22 Paragraph 3 stipulates that the composition of the selectionteam for candidates of KPU/Bawaslu consists of 3 government officials, 4academics, and 4 members of the public. The findings of this study state that: 1)The formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for theperiod of 2022-2027 is not in accordance with one of the requirements in LawNumber 7 of 2017 concerning elections, namely Article 22 Paragraph 3; 2) Theimpact of all decisions made by the selection team can be considered illegalbecause they are not in accordance with the applicable law, and the selectionresults can be declared null and void. Furthermore, the composition of theselection team can cause conflicts of interest; 3) The review of Siyasah Dusturiyah,in accordance with Surah An-Nisa Verse 58 and the principle that "the policy of aleader depends on the benefit", indicates that the composition of the selectionteam should be based on the benefit, acting fairly and responsibly in accordancewith the constitution so that no citizen's rights are violated.  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akademisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidak sesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan.
Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi dan Dinasti Perspektif Islam Jamaludin, Jujun
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26680

Abstract

Indonesia is a large country and is crowned as the largest archipelagic country inthe world. Indonesia consists of various ethnic groups, languages and religions.However, when the local elections take place, different perceptions from thecommunity often arise, issues that often occur include: legal issues, historicalissues, and "Syara" religious issues. Political dynasties are not the right system toapply to the State of Indonesia, because the State of Indonesia is not a countrywith a monarchical system of government that elects leaders based on lineage butdemocracy or elections. Muslims in Indonesia more easily accept democracy,because democracy is not related to and does not conflict with the rules of Fiqhand Sufism. The purpose of organizing elections is to achieve an orderly andpeaceful transition of government leadership, replacement of officials who willrepresent the interests of the people, implement the principle of people'ssovereignty, and implement the principle of citizens' human rights. The process ofchange in the Regional Head Election will certainly bring positive and negativeimpacts. The positive impact is that people will be more mature and independentin choosing their future leaders. While the negative impact requires a sizableelection fund, prone to commotion and disruption of the bureaucracy ingovernment. Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauanterbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, danagama. Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yangberbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: Isu hukum,Isu sejarah, dan Isu agama “Syara”. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepatuntuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlahnegara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpinberdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan. umat Islamdi Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidakberkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.Tujuan penyelenggaraan pemilu Mewujudkan peralihan kepemimpinanpemerintahan secara tertib dan damai, Pergantian pejabat yang akan mewakilikepentingan rakyat, Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, danMelaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Proses perubahan dalamPemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dannegative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa dan mandiri dalammemilih calon pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif membutuhkan danapemilu yang cukup besar, rawan keributan dan terganggunya birokrasi dalampemerintahan. 
Etika dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu Di Indonesia Anisa, Resi; Darmawan, Rio Surya; Rahmawati, Sarah Silpia; Nisa, Syifa Atqiyatun; Maulana, Wendi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26814

Abstract

Abstract            Ethics and the Effects of Political Communication on Elections in Indonesia is a very comprehensive and very broad discussion and does not only discuss how to understand the basics but we will try to understand and implement it internally to gain power and political goals. In making this journal, library research became the research method chosen by the author, namely by utilizing existing sources in the library to obtain research data. Besides that, to make writing easier for this journal, the method of content analysis is the choice used by the author, who focuses on reading and examining the contents of the source to be studied, which is also used as a reference for making this journal. In communication, you really need something called ethics for the purposes and objectives to be conveyed in communicating. In the context of parliamentary elections, political communication plays a very important role. The role of political communication in elections, for example: First, Increase the number of people who are interested in and follow the message conveyed by the people's representatives. Second Increasing the followers of political communicators increases the vote in elections. Third Adding followers and the number of people that can be formed through the opinions formed by political communicators. Fourth Expanding sympathy for the performance in the vision and mission of the candidates participating in the election. And finally, fifth, as a medium for socializing candidacy as a people's representative. Communication is the main key to general elections, people's representatives who want to run for office must communicate well and be sure that this communication is called political communication. AbstrakEtika dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu di Indonesia merupakan bahasan yang sangat komprehensif dan sangat luas dan tidak hanya membahas bagaimanapada pemahaman dasar akan tetapi kita akan mencoba untuk memahami dan mengimplementasikan secara internal untuk meraih kekuasaan serta tujuan politik. Dalam pembuatan jurnal ini studi kepustakaan (library research) yang menjadi Metode penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni dengan memanfaatkan sumber yang ada diperpustakaan guna memperoleh data penelitian. Disamping itu untuk mempermudah penulisan jurnal ini metode analisis isi (content analysis) menjadi pilihan yang digunakan oleh penulis, yang berfokus pada membaca dan mencermati isi dari sumber yang akan diteliti juga dijadikan referensi pembuatan jurnal ini. Dalam komunikasi, sangat memerlukan yang namanya etika guna maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi tersampaikan. Dalam konteks pemilihan parlemen, komunikasi politik memegang peranan yang sangat penting. Peran komunikasi politik dalam pemilu misalnya: Pertama, Meningkatkan jumlah orang yang tertarik dan mengikuti pesan yang telah disampaikan oleh wakil rakyat. Kedua Meningkatkan pengikut dari komunikator politik meningkatkan suara dalam pemilihan umum. Ketiga Menambah pengikut dan jumlah orang yang dapat dibentuk melalui opini yang dibentuk oleh komunikator politik. Keempat Memperluas simpati akan kinerja dalam visi misi calon peserta pemilu. Dan terakhir yang kelima Sebagai media untuk sosialisasi pencalonan sebagai wakil rakyat. Komunikasi adalah kunci utama pemilihan umum, wakil rakyat yang ingin mencalonkan diri harus berkomunikasi dengan baik juga meyakinkan yang mana komunikasi ini disebut komunikasi politik.
Transformasi Digital dalam Fungsi Pengawasan Ombudsman: Implementasi E-government untuk Pelayanan Publik: Digital Transformation in the Ombudsman's Oversight Function: E-government Implementation for Public Services Melinda Dina Gussela; Dewi Sulastri
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 3 No. 2 (2025): Siyasi
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v3i2.51673

Abstract

Digital transformation has changed the paradigm of public services in Indonesia, however the implementation of e-government presents new challenges in the form of digital maladministration that requires adaptive supervision. This research aims to analyze digital transformation in the supervisory function of the Ombudsman regarding the implementation of e-government for public services. The research method uses a qualitative descriptive approach with case studies, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies analyzed using thematic analysis techniques. The research results show that the Ombudsman faces significant institutional challenges including limited human resources competent in information technology, inadequate digital infrastructure, limited budget, and non-legally binding recommendation legal force. Digital maladministration develops in the form of unresponsive systems, personal data leaks, and algorithmic discrimination. Technology-based supervision strengthening strategies include developing integrated monitoring dashboards, utilizing big data analytics and artificial intelligence, strengthening collaborative governance, increasing digital literacy, and regulatory reform. This research concludes that effective e-government supervision requires a holistic approach integrating technology, human resources, regulations, and public participation dimensions to realize digital service accountability.

Page 7 of 8 | Total Record : 72

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Siyasi Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica