cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2025)" : 6 Documents clear
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENERTIBAN DAN PENINDAKAN AKSI PREMANISME DI KOTA PONTIANAK Gafur, Abdul; Syafei, Muhammad; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101474

Abstract

Abstract The police play a significant role in combating thuggery. This article examines the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, along with the influencing factors. The research was conducted through empirical, non-doctrinal legal research using primary and secondary data. The results concluded that the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, involved various measures, including enforcement operations, routine patrols, and repressive legal action against perpetrators. Several influencing factors include: regulations regarding thuggery, namely the current penalties for criminal acts in Indonesia; the absence of a Memorandum of Understanding between the West Kalimantan Police and the Pontianak City Government on street crime prevention; and a lack of legal awareness and public trust in law enforcement institutions. Keywords: Enforcement; Ordering; Police; Thuggery Abstrak Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Artikel ini membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan melalui Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia; belum adanya Nota Kesepahaman Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanggulangan kejahatan jalanan; serta kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kata Kunci: Kepolisian; Penindakan; Penertiban; Premanisme
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aliuddin, Nur; Kamarullah, Kamarullah; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101476

Abstract

Abstract Government procurement of goods and services is a crucial activity in realizing development. This research focuses on the implementation of the Domestic Product Use policy in government procurement of goods and services and the obstacles encountered, particularly in procurement conducted by the West Kalimantan Provincial Government. This research utilizes empirical or sociological legal research. The approach employed in this study is a socio-legal study. The results found that the implementation of the Domestic Product Use policy in the procurement of goods and services by the West Kalimantan Provincial Government remains ineffective due to a lack of understanding among procurement officials regarding the regulations and calculation of the Domestic Component Level. Potential legal risks resulting from the policy implementation include violations of the principles of fair competition, potential lawsuits from suppliers, and problems in the audit process and accountability of state finances. Keywords: Domestic Product; Policy; Procurement of goods and services Abstrak Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi sosio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum efektif karena masih kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Potensi resiko hukum akibat implementasi kebijakan antara lain: pelanggaran asas persaingan sehat, potensi gugatan dari penyedia barang dan jasa, hingga permasalahan dalam proses audit dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kata Kunci: Kebijakan; Pengadaan barang dan jasa; Produk Dalam Negeri
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK ghazali, Achmad Al; Rohani, Siti; Purwanti, Evi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101499

Abstract

Abstract Gambling, including online gambling, is a criminal offense that must be prevented, addressed, and eradicated. This study analyzes the role of the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit in combating online gambling in Pontianak City and the factors influencing this effort. This legal research utilizes both normative and empirical, or non-doctrinal, research methods. The research was conducted through both library research and field studies, specifically in Pontianak City. The study concludes that the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit's online gambling eradication efforts in Pontianak City were conducted in accordance with applicable laws and regulations. Factors influencing this eradication include legal regulations, law enforcement officers' limited knowledge and understanding of cybercrime, a lack of supporting facilities and infrastructure, and a culture that supports gambling practices. Keywords: Online gambling; Police; Role Abstrak Perjudian termasuk secara online merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini menganalisis peran Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam memberantas perjudian online di Kota Pontianak serta faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal secara sekaligus. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kota Pontianak. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut berasal dari peraturan hukum, rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan siber, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung serta adanya budaya masyarakat yang mengakomodir praktik perjudian. Kata Kunci: Kepolisian; Peran; Perjudian online
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sumardianto, Bambang; Sagio, Ibrahim; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101500

Abstract

Abstract The main focus of this research is how the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province, which has the authority to grant Land Use Rights, implements the provisions stipulated in Government Regulation Number 18 of 2021. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. The implementation of the granting of Land Use Rights by the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province complies with applicable regulations, namely Government Regulation Number 18 of 2021 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021. The Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province faces several obstacles, including incomplete supporting documents; overlapping land claims; complex technical and bureaucratic procedures and overlapping regulations; and limited human resources. Keywords: Government Regulation; Implementation; Land Use Rights Abstrak Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Implementasi pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung; tumpang tindih klaim tanah; prosedur teknis dan birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih; serta keterbatasan sumber daya manusia. Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Implementasi; Peraturan Pemerintah
PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM Suryadi, M Nur; Azizurrahman, Sy Hasyim; Aswandi, Aswandi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Attorney Office as a law enforcement agency plays a role in supporting the successful implementation of governance and national development at both the central and regional levels. This paper describes and analyzes the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office for the Sekadau Regency Government to prevent legal violations and the factors influencing the implementation of such legal assistance. Using a non-doctrinal legal research approach and collecting primary data through field studies, this study found that the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office was carried out to ensure that the Sekadau Regency Government complied with the legal substance of applicable legal regulations at every stage of strategic physical development implementation, from planning, implementation, and supervision. However, the implementation of this legal assistance was influenced by several internal and external factors. Keywords: Attorney office; Legal assistance; Prevention; Regional government Abstrak Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Tulisan ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat internal maupun eksternal. Kata Kunci: Kejaksaan; Pemerintah daerah; Pencegahan; Pendampingan hukum
PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEMI MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI Murdianto, Murdianto; Ismawati, Sri; Nuryanti, Aktris
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101504

Abstract

Abstract Guidance and training efforts for members of the Indonesian National Police are essential for achieving professionalism. This study aims to examine the role of the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police in enforcing the code of ethics to achieve professionalism, as well as the obstacles encountered. Using empirical legal research and primary and secondary data sources, this study concludes that, after receiving reports or complaints from the public regarding various code of ethics violations allegedly committed by police officers, the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police promptly processed them in accordance with established regulations. The obstacles encountered were external, such as a lack of public support; internal, such as negative solidarity among police officers; and technical, such as a lack of validity and legality of evidence. Keywords: Code of ethics; Police; Professionalism Abstrak Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme serta hambatan yang dihadapi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah bersifat eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat; bersifat internal seperti adanya solidaritas negatif sesama anggota kepolisian; serta bersifat teknis seperti kurangnya validitas dan legalitas alat bukti. Kata Kunci: Kepolisian; Kode etik; Profesionalisme

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)