cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 27   28   29   30   31 
Etnomatematika pada Motif Ayam Kain Kaliuda Sumba Timur dalam Konsep Geometri: Penelitian Jessica Jeni Ie; Sipriani May Nggiri; Anarambu P. Kamunggul; Yuliana Tamu Ina Nuhamara
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep geometri yang terkandung dalam motif ayam pada kain tenun ikat Kaliuda di Sumba Timur melalui pendekatan etnomatematika. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi visual. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang penenun tradisional di Desa Kaliuda. Para penenun memperoleh keterampilan menenun melalui proses observasi dan imitasi tanpa pendidikan matematika formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif ayam Kaliuda mengandung berbagai konsep geometri seperti: (1) pola bilangan dan pengulangan (repetisi) yang teratur, (2) transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, dan simetri lipat, serta (3) stilisasi bentuk organik ayam menjadi bangun datar seperti segitiga sama kaki, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, setengah lingkaran, dan garis lurus. Temuan ini mengonfirmasi bahwa para penenun secara intuitif menerapkan prinsip-prinsip geometri dalam proses pembuatan motif meskipun tanpa pengetahuan matematika formal. Eksplorasi etnomatematika pada motif ayam Kaliuda tidak hanya memberikan legitimasi akademik terhadap pengetahuan tradisional, tetapi juga berpotensi diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika berbasis budaya sebagai upaya pelestarian warisan intelektual Nusantara.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Desa Bungi Kabupaten Morowali Reswin Mustapa; Abdullah Alatas; Nur Hikmah; Mawaddah Mawaddah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.382

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan persoalan hukum serius yang terjadi di Kabupaten Morowali, khususnya di Desa Bungi, yang tengah mengalami transformasi sosial akibat industrialisasi nikel. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Morowali belum berjalan optimal. Data DP3AP2KB mencatat peningkatan kasus dari 7 kasus (2020) menjadi 40 kasus (2024). Hambatan utama meliputi dominasi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian secara adat yang tidak berpihak kepada korban, serta ketiadaan rumah aman (shelter). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan UU PKDRT di Kabupaten Morowali disebabkan oleh kelemahan pada empat dari lima faktor efektivitas hukum Soekanto, dengan faktor budaya sebagai hambatan paling fundamental. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan transformasi budaya hukum masyarakat secara simultan.
Studi Normatif terhadap Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Digugat di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Akibat Lelang Eksekusi Register Perkara Nomor 27/PDT.G/2023/PN.PSP Alwi Akbar Ginting; Amin M Ghamal Siregar; Ibrahim Siregar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda berbasis data deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB harga konstan, sedangkan variabel independennya meliputi rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9977 menunjukkan bahwa 99,77% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan struktur demografi dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
Politik Hukum Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di Indonesia Sohif Maftahal Luthfi; Muhammad Aji Nugroho; Zakiyuddin Baidhawy
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.386

Abstract

Kebijakan moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 bertujuan menginternalisasikan nilai wasathiyah dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah. Namun, berbagai laporan empiris menunjukkan meningkatnya kasus intoleransi di lingkungan pendidikan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi nilai wasathiyah dalam kebijakan tersebut serta mengkaji dinamika politik dan koherensi hukum dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosio-legal dan kerangka interdisipliner. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap regulasi, literatur akademik, serta laporan lembaga pemantau kebebasan beragama dalam rentang waktu 2019–2025. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif untuk menilai keselarasan antara kerangka normatif, proses politik, dan realitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara politik, perumusan kebijakan moderasi beragama merupakan hasil kompromi minimal antar aktor, yang memunculkan resistensi ideologis pada tingkat implementasi. Secara hukum, kebijakan ini masih mengandung ambiguitas dalam definisi operasional wasathiyah serta lemahnya daya ikat normatif, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Selain itu, terdapat potensi ketegangan antara kebijakan tersebut dengan jaminan kebebasan beragama, khususnya dalam konteks ekspresi keyakinan di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan implementasi berakar pada lemahnya operasionalisasi nilai wasathiyahserta belum sinkronnya dimensi politik dan hukum dalam kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan proses perumusan kebijakan yang partisipatoris, kejelasan definisi operasional, serta integrasi pendekatan interdisipliner yang melibatkan ulama dan pakar hukum guna memastikan kebijakan moderasi beragama berjalan secara inklusif dan non-diskriminatif
Analisis Korelasional Work Family Conflict dan Psychological Wellbeing pada Wanita yang Bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat: Penelitian Frihapma Semita Ade; Ria Okfrima; Olifia Putri; Krisnova Nastasia
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara work family conflict dengan psychological wellbeing pada wanita yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional. Partisipan penelitian berjumlah 91 pegawai wanita yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala work family conflict berdasarkan aspek Greenhaus dan Beutell serta skala psychological wellbeing berdasarkan dimensi Ryff. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa aitem pada kedua skala memiliki validitas yang memadai. Koefisien reliabilitas skala work family conflict sebesar α = 0,970 dan skala psychological wellbeing sebesar α = 0,963, yang menunjukkan tingkat reliabilitas sangat baik. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara work family conflict dan psychological wellbeing, yang berarti semakin tinggi work family conflict yang dialami, maka semakin rendah psychological wellbeing pada wanita yang bekerja.
Personal Branding Andre Taulany sebagai Konten Kreator Multitalenta di Instagram Affifa Auliya Khotrunada; Kadek Dristiana Dwivayani; Kezia Arum Sary; Ziya Ibrizah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.390

Abstract

Studi penelitian ini adalah personal branding Andre Taulany sebagai konten kreator multitalenta di Instagram. Masalah penelitian berfokus pada bagaimana personal branding tersebut dibangun melalui konten. Tujuannya untuk menganalisis penerapan The 8 Laws of Personal Branding, dengan sasaran penelitian berupa konten Instagram yang diunggah sebagai objek observasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan netnografi sebagai metode untuk mengkaji perilaku dan konten di media digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan dokumentasi terhadap konten Instagram Andre Taulany, dengan analisis menggunakan kerangka The 8 Laws of Personal Branding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal branding Andre Taulany sebagai konten kreator multitalenta di Instagram dibangun secara konsisten melalui penerapan The 8 Laws of Personal Branding, meliputi humor sebagai spesialis, keunikan konten, keaslian karakter, visabilitas, hingga reputasi positif, sehingga membentuk citra yang kuat, autentik, dan relevan di era digital. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa personal branding Andre Taulany terbentuk kuat, konsisten, dan autentik melalui penerapan The 8 Laws of Personal Branding. Disarankan peneliti selanjutnya menggunakan metode lebih mendalam seperti wawancara, serta bagi praktisi untuk menekankan spesialisasi, konsistensi, keunikan, dan reputasi positif dalam membangun personal branding di media digital.
Perlindungan Konsumen dalam Industri Pariwisata di Pantai Lasiana Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur: Penelitian Yostivani Thon; Simson Lasi; Agustin L.M. Rohi Riwu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.395

Abstract

Artikel ini menganalisis perlindungan konsumen dalam industri pariwisata di Pantai Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Bahan hukum primer meliputi regulasi perlindungan konsumen, kepariwisataan, perizinan berusaha, dan standar usaha pariwisata, sedangkan bahan sekunder diperoleh dari literatur ilmiah serta informasi resmi mengenai Pantai Lasiana. Hasil analisis menunjukkan bahwa wisatawan merupakan konsumen jasa pariwisata yang memiliki hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, perlakuan yang adil, ganti rugi, serta penyelesaian pengaduan. Isu perlindungan konsumen di destinasi berkaitan dengan informasi layanan, transparansi harga, kelayakan fasilitas, sanitasi, keamanan parkir, keselamatan pantai, aksesibilitas, dan mekanisme pengaduan. Model penguatan yang direkomendasikan meliputi standar layanan destinasi, papan informasi, pengawasan berkala, kanal pengaduan lokal, dan edukasi hukum berbasis masyarakat.
Analisis Rencana Tata Ruang Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kota Mbay) Anskarius Sue Nono; Frans W. Muskanan; Ambrosius Dedi A. Sinu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perencanaan tata ruang terhadap Pembangunan keberlanjutan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan berjumlah 8 orang . Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Teori yang digunakan adalah Teori Merilee S. Grindle (1980:10) yang menjelaskan tentang implementasi dalam kebijakan, dalam hal ini adalah RTRW pembangunan Kota Mbay yang sifatnya keberlanjutan. Model implementasi Merilee S. Grindle yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dilihat dari isi kebijakan yakni Kepentingan dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dalam peraturan daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017 – 2037 yang berfokus pada program perencanaan tata kota di lingkup kota Mbay. Tipe manfaat yang dapat dihasilkan dari Pembangunan ruang Kota Mbay adalah manfaat untuk masyarakat Kota Mbay itu sendiri. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai dan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai kea rah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tata ruang di Kota Mbay dilakukan oleh Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, khususnya melalui Bidang Tata Ruang. Namun, proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak lain. Pemerintah Kabupaten Nagekeo, melalui Dinas PUPR, adalah pemegang otoritas utama dalam pelaksanaan tata ruang. Dilihat dasi lingkungan kebijakan bahwa implementasi rencana tata ruang di Kota Mbay merupakan upaya kolaboratif yang dipimpin oleh Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mbay, implementasinya menghadapi kendala signifikan berupa kelemahan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan.
Kedudukan dan Wewenang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Mikro Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Muhammad Arif Hidayah; Muhammad Fadli Bahtiar; Ardika Rahmawati; Siti Kholifaturrahmah; Desta Atikasri; Zaskia Azkazikra Azzahra; Nova Layla Rahmadani; Ahmad Tajun Nafi'; Abdullah Tri Wahyudi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.293

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa keuangan mikro syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu mengkaji aturan hukum tertulis, asas hukum, doktrin, dan sistematika hukum untuk menjawab isu hukum tanpa melakukan penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan historis – komparatif dengan membandingkan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan undang-undang, kewenangan Peradilan Agama terbatas pada perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta belum berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah maupun mengeksekusi putusan secara mandiri. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 yang diperkuat dengan UU No. 50 Tahun 2009, kewenangan Peradilan Agama diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perubahan tersebut memperkuat peran Peradilan Agama dari lembaga yang berfokus pada hukum keluarga Islam menjadi lembaga yang juga menangani sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah.
Analisis Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Anak (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK) Zaidi Yahya; Tami Rusli; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.342

Abstract

Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Masa anak merupakan periode transisi menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis, sehingga pada fase ini anak cenderung rentan terhadap pengaruh lingkungan, penyalahgunaan teknologi informasi, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak merupakan akumulasi faktor internal dan eksternal, antara lain dorongan hasrat seksual pelaku, penyalahgunaan teknologi informasi, kerentanan psikologis anak, lemahnya pengawasan orang tua, dan ketidakseimbangan relasi kuasa. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut telah selaras dengan teori Soedarto karena unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa terpenuhi. Majelis hakim juga mengedepankan keadilan substantif dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga, yaitu mengikuti kegiatan di pondok pesantren dan pelatihan kerja di Bapas Kelas I Bandar Lampung.

Page 29 of 38 | Total Record : 380

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue