cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 26   27   28   29   30 
Pengaruh Paparan Berita di Media Sosial Terhadap Tingkat Kesadaran Isu Sosial Mahasiswa KPI FDK UIN Sumatera Utara: Penelitian Windari Syntia; Cahaya; Raisya Saghira Adrina; Rizky Adriansyah; Dinda Muliadani; Parulian Sibuea
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.351

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah cara mahasiswa memperoleh dan mengakses informasi, termasuk informasi mengenai berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sumber berita yang mudah diakses dan diperbarui secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan berita di media sosial terhadap tingkat kesadaran isu sosial mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 40 mahasiswa KPI yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria aktif menggunakan media sosial dan pernah mengakses berita melalui media sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert yang terdiri atas 10 butir pernyataan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan berita di media sosial berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 20,85, sedangkan tingkat kesadaran isu sosial mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 21,15. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,724. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,590 menunjukkan bahwa paparan berita di media sosial memberikan kontribusi sebesar 59% terhadap tingkat kesadaran isu sosial mahasiswa. Dengan demikian, paparan berita di media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran isu sosial mahasiswa KPI. Semakin tinggi intensitas mahasiswa dalam mengakses berita melalui media sosial, semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Analisis Integrasi Komunikasi Pemasaran dalam Event Culinary Playland Samarinda 2025 oleh Seven Promosindo: Penelitian Salwa Salsabila; Kezia Arum Sary; Kadek Dristiana Dwivayani
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi komunikasi pemasaran dalam event Culinary Playland Samarinda (CPS) 2025 yang diselenggarakan oleh Seven Promosindo berdasarkan lima konstruk IMC Audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui identifikasi elemen bauran komunikasi pemasaran yang digunakan, kemudian mengaudit integrasinya menggunakan lima konstruk IMC Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seven Promosindo memanfaatkan enam elemen bauran komunikasi pemasaran yang dikelola secara terintegrasi melalui struktur kerja berbasis kode warna, satu panduan komunikasi (guideline), dan pertemuan koordinasi rutin. Integrasi paling kuat ditemukan pada konstruk organizational infrastructure, mission marketing dan strategic consistency, sementara konstruk interactivity dan planning and evaluation baru berjalan sebagian karena belum adanya basis data pengunjung yang menyeluruh dan evaluasi pascaevent yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi komunikasi pemasaran dalam event CPS 2025 sudah berjalan baik, namun masih dapat diperkuat pada beberapa konstruk.
Memperkuat Keterwakilan Kelompok Marjinal dalam Parlemen melalui Pendekatan Asimetris Rayhan Naufaldi Hidayat; Nurul Etika; Syifa Conita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.360

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, dominasi partai politik dalam struktur parlemen sering kali melemahkan representasi substantif dan membatasi efektivitas fungsi pengawasan. Anggota DPR dalam banyak kasus lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan aspirasi konstituen, sehingga berbagai kelompok masyarakat tidak memperoleh representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dominasi partai politik dalam parlemen Indonesia serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan konsep representasi asimetris sebagai mekanisme alternatif untuk memperkuat representasi demokratis dan fungsi pengawasan DPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusional mengenai sistem representasi dan fungsi pengawasan DPR, serta praktik representasi kelompok minoritas di beberapa negara demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam proses parlementer telah berkontribusi terhadap terbatasnya representasi kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat adat, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Penerapan mekanisme representasi asimetris seperti reserved seats dan kuota minoritas berpotensi menjadi koreksi institusional untuk meningkatkan inklusivitas sistem perwakilan serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen agar lebih mencerminkan kepentingan publik secara luas.
Perdebatan Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mancur Sinaga; Maidin Gultom; Ica Carina; Sahata Manalu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.361

Abstract

This study examines the debate over the application of reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia. The issue is significant because reverse burden of proof lies at the intersection between the need for effective corruption eradication and the protection of fundamental principles of fair criminal justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The primary legal materials include the Corruption Eradication Law and its amendment, the National Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and relevant international legal instruments. The findings indicate that reverse burden of proof in corruption cases cannot be understood as an absolute reversal of the burden of proof. This mechanism applies mainly in a limited manner to gratification, the origin of the defendant’s assets, and property suspected of deriving from corruption. The main debate concerns the risk of shifting the burden of proof from the public prosecutor to the defendant when reverse burden of proof is applied broadly without clear limitations. Therefore, reverse burden of proof must be constructed as a special mechanism that is limited, balanced, proportional, and subject to judicial control during trial proceedings. This study concludes that reverse burden of proof may be maintained as an instrument for corruption eradication as long as it does not eliminate the prosecutor’s obligation to prove the indictment and does not disregard the rights of the defendant.
Haji Lansia dan Transformasi Makna Istitha‘Ah Kajian Maqaṣid Al-Syari‘Ah Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia: Penelitian M. Raudho; Ikhwanul Karim
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.363

Abstract

Artikel ini mengkaji transformasi makna istitha‘ah (kemampuan) dalam konteks penyelenggaraan haji Indonesia, khususnya terkait fenomena haji lansia dan kebijakan digitalisasi sistem antrean. Menggunakan pendekatan maqaṣid al-syari‘ah sebagai kerangka analisis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep istitha‘ah yang secara tradisional dipahami sebagai kemampuan finansial, fisik, dan keamanan perjalanan telah mengalami perluasan makna seiring dengan perkembangan sistem penyelenggaraan haji modern (Al-Zuhaili, 1985; Kementerian Agama RI, 2019). Fokus utama diarahkan pada tiga aspek, yaitu digitalisasi sistem antrean haji, konsep istitha‘ah kesehatan, dan implikasinya terhadap keadilan distributif bagi jemaah lansia (Kementerian Agama RI, 2024; Aziz & Mahfud, 2022). Melalui metode library research dengan pendekatan kualitatif-analitis, artikel ini menemukan bahwa transformasi makna istitha‘ah mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan jemaah melalui perlindungan terhadap lima prinsip dasar maqaṣid al-syari‘ah (ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-mal) sebagaimana dikembangkan dalam teori maqaṣid kontemporer (Auda, 2008; Anwar, 2013). Digitalisasi sistem antrean dan penerapan istitha‘ah kesehatan merupakan respons adaptif terhadap problematika masa tunggu panjang serta tingginya proporsi jemaah lansia yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan selama penyelenggaraan haji (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Aziz & Mahfud, 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia yang berlandaskan prinsip maqaṣid al-syari‘ah telah menghasilkan transformasi konseptual istitha‘ah yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap tantangan kontemporer (Fasa, 2021). Namun demikian, kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam menjamin keadilan akses, perlindungan kesehatan, dan pelayanan yang lebih ramah bagi jemaah lansia dalam sistem penyelenggaraan haji nasional (UU No. 8 Tahun 2019; Permenkes No. 15 Tahun 2016).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nostalgia Semuel Bako; Orpa J. Nubantonis; Rini Marselin Kaesmeta
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.366

Abstract

Perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) kian marak terjadi seiring globalisasi, namun membawa kompleksitas yuridis yang tinggi karena mempertemukan dua sistem hukum nasional yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pelaksanaan prosedur serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status keperdataan para pihak. Penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia secara absolut wajib memenuhi syarat materiil hukum nasional bagi WNI (usia minimal 19 tahun, persetujuan bebas, ketiadaan rintangan/halangan) dan asas Lex Patriae bagi WNA yang dibuktikan melalui dokumen Certificate of No Impediment (CNI) dari negara asal. Secara administratif, perkawinan wajib dicatatkan di KUA (Muslim) atau Dispendukcapil (Non-Muslim). Perkawinan yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan paling lambat 30 hari setelah kembali ke Indonesia demi kepastian hukum. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan campuran mendapatkan pelindungan progresif berupa status Kewarganegaraan Ganda Terbatas hingga usia 18 tahun atau sebelum menikah. Terjadi benturan norma antara hukum kekeluargaan (harta bersama) dan Asas Nasionalitas dalam UUPA yang melarang total WNA memiliki Hak Milik atas tanah. Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, terjadi "kontaminasi status" yang menyebabkan pihak WNI kehilangan hak atas tanah Hak Milik di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, pasangan dapat membuat Perjanjian Perkawinan (pisah harta) baik sebelum (prenuptial) maupun selama perkawinan berlangsung (postnuptial) melalui akta notaris untuk melindungi hak kepemilikan aset/properti WNI
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Law As A Tool Of Social Engineering): Relevansi Teori Roscoe Pound dalam Dinamika Pembentukan Regulasi Muhammad Noor Rifqy; Intan Putri Adelina; Muhammad Aini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.373

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep law as a tool of social engineering menurut Roscoe Pound serta relevansinya dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, berdasarkan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan masyarakat. Dalam pembentukan regulasi di Indonesia, teori ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang memperhatikan aspek yuridis, kondisi sosial, budaya hukum, dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas regulasi bergantung pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam tata kelola dana hibah dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Regulasi yang berorientasi pada rekayasa sosial mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perubahan perilaku aparatur melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penyeimbangan kepentingan. Dengan demikian, teori law as a tool of social engineering tetap relevan sebagai landasan pembentukan regulasi modern di Indonesia, sehingga analisis sosiologis perlu diperkuat agar hukum berfungsi efektif sebagai instrumen perubahan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengaruh Literasi Menulis Terhadap Kualitas Tulisan Murid Kelas II di SD Katolik Santa Clara Tomohon: Penelitian H. I. Untu; F. Supit; Y. Lasi; M. Madiles; F. Resa; D. Muaja
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.374

Abstract

Tujuan dari studi ini guna mengetahui hubungan antara literasi menulis dan kualitas tulisan murid kelas II di SD Katolik Santa Clara Tomohon. Literasi menulis merupakan kemampuan penting yang mendukung perkembangan kemampuan berbahasa, berpikir, dan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui metode korelasional. Pengumpulan data melalui kuesioner serta dilaksanakan analisis memanfaatkan uji normalitas, uji linearitas, serta pengujian korelasi Spearman Rank. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya ditemukan keterkaitan yang signifikan positif di antara literasi menulis beserta kualitas tulisan dengan skor koefisien korelasi (r) sejumlah 0,507 serta skor signifikansi 0,000 (< 0,05). Hubungan tersebut tergolong dalam kategori sedang serta memperlihatkan bahwasanya semakin tinggi kemampuan literasi menulis murid, semakin baik pula kualitas tulisan yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi sebesar 25,7% memperlihatkan bahwasanya kualitas tulisan dapat dijelaskan oleh literasi menulis sebesar 25,7%, sedangkan 74,3% dikenai pengaruh oleh sejumlah faktor lain di luar studi. Maka dari itu, literasi
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebiasaan Belajar Peserta Didik Kelas V dan VI di Sekolah Dasar Katolik 1 Bunda Hati Kudus Taratara: Penelitian H. I. Untu; M. T. E. S. R. Panda; M. E. Yosukule; G. I. Seakanan; P. A. Walukow; V. Tida
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.375

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas V dan VI di sekolah dasar katolik 1 bunda hati kudus taratara. Pendekatan yang dimanfaatkan pada studi ini ialah kuantitatif dengan desain korelasional melalui di sebarkanya kuesioner pada 52 murid responden dan kemudian diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Perolehan studi menampilkan bahwasanya pemakaian media sosial tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi kebiasaan belajar para murid, melalui nilai koefisien korelasi Pearson sejumlah -0,149 sekaligus nilai signifikansi 0,146 (p > 0,05). Koefisien determinasi (R Square) sejumlah 0,022 mengindikasikan bahwasanya penggunaan media sosial hanya menjelaskan 2,2% variasi kebiasaan belajar peserta didik, sedangkan 97,8% sisa lainnya dikenai pengaruh oleh faktor lainnya selayaknya pendampingan belajar orang tua, motivasi intrinsik, kepribadian siswa, dan kualitas pengajaran guru. Temuan ini menegaskan bahwasanya penggunaan media sosial bukan merupakan faktor dominan yang menentukan kebiasaan belajar peserta didik. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian lebih besar akan sejumlah faktor lain yang lebih berpengaruh, sekaligus pembimbingan peserta didik agar dapat memanfaatkan media sosial secara bijak sebagai sarana penunjang pembelajaran.
Pengaruh Penggunaan Platform Digital dalam Pembelajaran Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa di SD Katolik 1 St. Yohanes Tomohon: Penelitian H. I. Untu; V. Lapeling; A. Adaika; C. Ananti; A. I. Guranti; V. O. Rengkung
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan platform digital dalam pembelajaran terhadap konsentrasi belajar siswa di SD Katolik 1 St. Yohanes Tomohon. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan platform digital seperti Google Classroom, YouTube, dan Zoom dalam proses pembelajaran, serta munculnya kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kemampuan siswa dalam berkonsentrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan jumlah responden sebanyak 51 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta inferensial dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan platform digital dengan konsentrasi belajar siswa, ditunjukkan oleh nilai Pearson Correlation sebesar 0,449 dengan signifikansi 0,000. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,527, yang berarti setiap peningkatan penggunaan platform digital sebesar satu satuan akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa sebesar 0,527. Uji ANOVA juga menghasilkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, yang mengkonfirmasi bahwa model regresi signifikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan platform digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa.

Page 28 of 38 | Total Record : 380

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue