cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 34   35   36   37   38 
Telaah Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Asas Ketatanegaraan Indonesia, dan Prinsip Good Governance Daulat Nathanael Banjarnahor; Firinta Togatorop; David Banjarnahor
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.430

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan prioritas nasional pemerintah periode 2024–2029 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, regulasi melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Gizi Nasional dan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan ketatanegaraan. Artikel ini bertujuan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, asas ketatanegaraan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), prinsip good governance, serta dampaknya terhadap otonomi desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG memiliki dasar konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28H dan 34 UUD NRI 1945, tetapi desain kelembagaannya belum mencerminkan asas desentralisasi dan subsidiaritas. Sementara itu, KDMP yang dibentuk secara top-down bertentangan dengan prinsip koperasi berbasis keanggotaan sukarela menurut Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perkoperasian, serta berpotensi melemahkan otonomi desa. Dari aspek administrasi, kedua program juga belum sepenuhnya memenuhi AAUPB, terutama asas kepastian hukum, partisipasi, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan desain kebijakan agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang desentralistis dan partisipatif.
Sejarah Legislasi Hukum Islam: Transformasi Pembentukan Syariat dari Wahyu hingga Kodifikasi Modern Zulfan Efendi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah legislasi hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era kodifikasi modern serta mengkaji relevansinya terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelusuri perkembangan legislasi hukum Islam pada setiap periode sejarah serta menghubungkannya dengan dinamika pembentukan hukum di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam mengalami transformasi yang dinamis, dimulai dari proses pewahyuan pada masa Rasulullah SAW, berkembang melalui ijtihad para sahabat, pembentukan mazhab fikih, hingga kodifikasi hukum dalam sistem hukum modern di berbagai negara Muslim. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa syariat memiliki prinsip-prinsip yang bersifat tetap, sedangkan fikih dan legislasi berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah legislasi hukum Islam menjadi landasan konseptual yang penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, serta mampu merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi.
Kebijakan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025: Tantangan dan Rekomendasi Tatakelola Sumur Migas Tradisional di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan: Penelitian Firdaus Firdaus; Widya Handini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.432

Abstract

Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 14 of 2025 concerning Cooperation in the Management of Working Areas for Increasing Oil and Gas Production provides a new legal framework for regulating and increasing production from old oil and gas wells, which have traditionally been managed by local communities. This study examines the implementation of Regulation 14/2025 in Musi Banyuasin, Muba, South Sumatra, which has more than 22,000 smallholder wells out of a total of 45,000 national wells. A descriptive qualitative method was used, using in-depth interviews with the SKK Migas Sumbagsel, PT Petro Muba, and well owners, as well as a study of regulatory documents. The results revealed four main challenges: 1) Data validation: inconsistencies in the number of old wells versus new wells drilled by local communities post-1999. 2) Capital structure: drilling costs of Rp300 million per well encourage the dominance of hidden investors behind community cooperatives/MSMEs. 3) Technical & health, safety, security & environment (HSSE): traditional production patterns still pollute the soil and do not meet KKKS standards. 4) Institutional transition: Not a single well in Muba has transitioned to a KKKS (Contract Contract) scheme as of March 2026, unlike Batanghari, Jambi, which is already operational. It is concluded that the spirit of Ministerial Regulation 14/2025 for energy self-sufficiency has not yet been realized in Muba due to gaps in data, capital, and institutional readiness. Recommendations: Factual verification based on a Geographic Information System (GIS), a computer-based information system used to process and store geographically-based data. Furthermore, a revolving financing scheme for the Muba Regional-Owned Enterprise (BUMD) Petro, phased HSSE technical assistance, and incentives for partnering KKKS.
Akses Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Persetubuhan Anak Di Kota Kupang Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Kupang Eneng Nita Juwita; Jonsilas Tanaos
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT bagi terdakwa persetubuhan anak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kupang serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara cuma-cuma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RUTAN Kelas II B Kupang dan LBH Surya NTT, mencakup tahap pra-pelayanan, penyidikan, hingga pendampingan di persidangan sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, pendampingan ini terhambat oleh faktor internal berupa rendahnya tingkat pendidikan terdakwa yang memicu kekhawatiran keliru mengenai biaya sewa advokat, serta faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum NTT kepada masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum secara berkala, peningkatan program edukasi, serta penguatan sinergi yang proaktif antarinstansi demi tegaknya keadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia (Study Pada PT. Ratu Magenta Kedoya Jakarta Barat) : Penelitian Septari Pratiwi; Rahmad Sujud Hidayat; Fikry Latukau
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.437

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia (studi pada PT. Ratu Magenta Kedoya Jakarta Barat). Teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan digunakan di berbagai bidang. Pada sektor perdagangan, persaingan yang ketat antar pelaku usaha toko online mengakibatkan para pelaku usaha toko online membutuhkan pihak lain untuk bersaing. Dalam penyusunan karya ini digunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan hukum, pendekatan faktual dan pendekatan konseptual, serta teknik analisis kualitatif dan analisis deskriptif untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 dan 7 UUPK tentang hak dan kewajiban pelaku ekonomi.
Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Administrasi di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka: Penelitian Diah Vitaloka; Nurcahyaningsih
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.439

Abstract

This study aims to analyze the influence of motivation, discipline and organizational culture on the performance of administrative services in Kuto Panji Village, Belinyu District, Bangka Regency. The urgency of this study is due to the fact that there are still various problems in administrative services, such as delays in service completion, low discipline of some apparatus, lack of optimal work motivation, and organizational culture that does not fully support responsive and quality services. So that it has an impact on the low level of public satisfaction with the administrative services provided. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected through the distribution of questionnaires to predetermined respondents and analyzed using multiple linear regression techniques to determine the influence of variables of work motivation, work discipline and organizational culture on the performance of administrative services, both partially and simultaneously. The results of the study show that work motivation, work discipline of the apparatus, and organizational culture have a positive and significant effect on the performance of administrative services. Partially, each variable contributes to improving the quality of administrative services, while simultaneously the three variables have a stronger influence on improving service performance. These findings indicate that the higher the work motivation of the apparatus, the better the level of discipline, and the stronger the service-oriented organizational culture, the better the performance of administrative services provided to the community.
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Kosmetik terhadap Praktik Pengemasan Kembali (Share In Jar) dalam Perspektif UU Merek dan UU Perlindungan Konsumen: Penelitian Yemima Wijaya; Anne Gunawati; Sariyah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.447

Abstract

Praktik share in jar pengemasan ulang kosmetik ke wadah lebih kecil semakin marak di Indonesia, terutama pada produk premium, didorong keinginan konsumen akan harga terjangkau dan kesempatan mencoba produk sebelum membeli ukuran penuh. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena produk dipindahkan dari kemasan asli bersertifikat tanpa jaminan higienitas, informasi kedaluwarsa akurat, maupun label PAO. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek kosmetik terhadap praktik share in jar serta tanggung jawab hukum pelaku usahanya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif (kualitatif) dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier, diperkuat wawancara dengan pemilik merek LT Pro, konsumen terdampak, BPOM, dan DJKI. Hasil menunjukkan praktik ini berpotensi melanggar hak merek, standar keamanan kosmetik, dan hak informasi konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pidana berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata, UU Merek, dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian menyimpulkan bahwa kombinasi upaya preventif (seperti kemasan resmi kecil) dan penegakan hukum represif menjadi kunci melindungi pemilik merek sekaligus konsumen.
Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Deepfake (Studi Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Dimas Arvian Muzzaki; Lanna Fadilla Citra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.454

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deepfake, menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia karena memungkinkan manipulasi konten visual dan audio secara realistis yang kerap disalahgunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, dan disinformasi. Salah satu contohnya adalah penipuan giveaway menggunakan deepfake artis Baim Wong yang merugikan korban hingga Rp149 juta, sebagaimana diputus dalam Putusan PN Medan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Putusan ini mencerminkan kekaburan hukum, karena penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan UU ITE melalui metode penafsiran, sementara UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini mengkaji penerapan dan efektivitas UU PDP terhadap kejahatan deepfake dalam putusan tersebut, menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil menunjukkan UU PDP belum diterapkan secara optimal karena pelaku hanya dijerat UU ITE, sementara unsur pemalsuan data biometrik wajah dan suara belum dipertimbangkan memadai. Diperlukan penguatan penerapan UU PDP secara konsisten.
Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel) Redito Triana Ari Yulianto; Juanda Juanda
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, prinsip equality before the law, konsep selective law enforcement, dan teori keadilan Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Namun, majelis hakim menerapkan alasan pembenar berdasarkan Pasal 49 KUHP sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga menimbulkan indikasi selective law enforcement dalam penerapan alasan pembenar. Putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena keseimbangan antara perlindungan terhadap terdakwa, hak korban, dan kepentingan masyarakat belum dipertimbangkan secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan alasan pembenar harus dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan berorientasi pada prinsip equality before the law.
Pengaruh Digital Service Quality dan Promotional Strategy terhadap Keputusan Pembelian Food Delivery di D. I. Yogayakarta Marganing Mukti; Frasto Biyanto; Miswanto Miswanto; Baldric Siregar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.456

Abstract

Perkembangan platform economy telah mendorong perubahan perilaku konsumen dalam memanfaatkan layanan berbasis digital, termasuk layanan food delivery yang semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Persaingan yang semakin ketat antar penyedia layanan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan digital serta menyusun strategi promosi yang efektif guna memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital service quality dan promotional strategy terhadap keputusan pembelian pada platform food delivery dari perspektif mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 110 responden yang merupakan pengguna aktif layanan food delivery. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Demikian pula promotional strategy terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan digital yang didukung strategi promosi yang tepat mampu mendorong keputusan pembelian konsumen pada platform food delivery. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pemasaran digital serta menjadi masukan bagi perusahaan dalam merancang strategi peningkatan kualitas layanan dan efektivitas promosi pada era platform economy.

Page 36 of 38 | Total Record : 380

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue