cover
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
Etika Komunikasi Antarpribadi Perspektif Islam: Implementasi “Qaulan Karima” dalam Interaksi Dosen-Mahasiswa di Perguruan Tinggi Manita Rahma Hasibuan; Najwa El-Khoir Hasibuan; Ahmad Tamrin Sikumbang; Junaidi Junaidi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai etika komunikasi antarpribadi dalam perspektif Islam, khususnya konsep Qaulan Karima (perkataan yang mulia), pada interaksi antara dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana prinsip Qaulan Karima yang menekankan pada tutur kata yang santun, penuh hormat, empati, dan kemaslahatan, diaplikasikan dalam komunikasi kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qaulan Karima terwujud dalam penggunaan diksi yang sopan, intonasi yang lembut, serta upaya menghindari perkataan yang menyakitkan, menghakimi, atau merendahkan, yang pada gilirannya menciptakan suasana belajar yang kondusif, saling menghargai, dan memperkuat hubungan pendagogis. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan etika komunikasi Islami bukan hanya sekadar norma kesopanan, tetapi merupakan fondasi penting bagi terciptanya interaksi edukatif yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia di kalangan akademisi.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Konsumen Tanpa Persetujuan Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia: Penelitian Eka Syafrina Monica; Nirwansyah Sukartara; Sayyida Faradiba Vahlevi; Herlina Hanum Harahap
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.438

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan elektronik, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen. Masih sering ditemukan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, seperti pengiriman barang yang tidak pernah dipesan maupun penyebaran data kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, penerapan sistem keamanan data, dan transparansi pemrosesan data, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, penggunaan klausula baku yang belum mencerminkan persetujuan yang sah, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi konsumen yang lebih efektif dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan Coretax, dan Kemauan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Implementasi Coretax Administration System di Kabupaten Bantul Kamilia Octa Murni; Baldrick Siregar; Miswanto Miswanto; Frasto Biyanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.442

Abstract

Implementasi Coretax Administration System merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kemauan wajib pajak sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem digital, tetapi juga oleh literasi perpajakan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur mengenai kepatuhan wajib pajak pada konteks implementasi Coretax serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas reformasi administrasi perpajakan.
Praktik Komunikasi Content Creator Pemula melalui Facebook Professional Mode : Penelitian Ulfa Erfendy; Dwianita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.443

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik komunikasi content creator pemula dalam memanfaatkan Facebook Professional Mode sebagai media membangun audiens dan mengembangkan aktivitas kreatif di era ekonomi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi melalui observasi terhadap aktivitas akun content creator pemula yang secara konsisten mempublikasikan konten di Facebook Professional Mode. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola produksi pesan, pembentukan identitas digital, serta interaksi antara kreator dan audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi kreator dipengaruhi oleh karakteristik platform, mekanisme algoritma, dan budaya komunikasi yang berkembang dalam komunitas digital. Kreator pemula cenderung memanfaatkan identitas lokal melalui penggunaan bahasa daerah, tema-tema lokal, dan hashtag sebagai strategi membangun kedekatan dengan audiens serta meningkatkan jangkauan konten. Di sisi lain, sebagian besar kreator masih berorientasi pada kuantitas unggahan dibandingkan kualitas konten demi memperoleh peluang monetisasi. Penelitian juga menemukan terbentuknya budaya komunikasi khas, seperti penggunaan ungkapan "Salam Interaksi" dan "Salam SKSD" sebagai strategi meningkatkan engagement antarkreator. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi content creator pemula tidak hanya berorientasi pada produksi konten, tetapi juga pada pembentukan identitas digital, interaksi komunitas, dan adaptasi terhadap ekosistem algoritmik media sosial.
Konstruksi Keadilan dalam Penerapan Denda Air Minum Desa: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif : Penelitian Bambang; Haeran; Reza Okva Marwendi; Kurniawan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.406

Abstract

Penerapan sanksi denda dalam pengelolaan air bersih tingkat desa sering kali memicu benturan antara tujuan menjaga ketahanan finansial operasional dan pemenuhan rasa keadilan sosiokultural bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan denda keterlambatan pembayaran pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, ditinjau dari perspektif Hukum Positif (UU Perlindungan Konsumen) dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan pengelola SPAM dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal (SOP) dan praktik lapangan, di mana pengelola secara sepihak menaikkan denda hingga 20% demi efek jera. Selain itu, minimnya sosialisasi klausul denda memicu unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad, dan seluruh alokasi dana denda langsung diserap sebagai pendapatan komersial operasional BUMDes. Hal ini secara formal melanggar hak konsumen atas informasi sanksi yang jelas serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 yang mewajibkan dana denda disalurkan untuk dana sosial (charity). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi tata kelola melalui model "Denda Berbasis Kemaslahatan Terintegrasi", yaitu perumusan klausul dispensasi tarif bagi keluarga pra-sejahtera dan pengalihan alokasi dana sanksi untuk subsidi silang tunggakan warga miskin.
Konstruksi Hukum Islam terhadap Tradisi Menanam Barang: Studi Akulturasi Islam dan Budaya : Penelitian Dinda Mayang Sari; Nilfatri; Zeni Sunarti; Alisyah Pitri; Sri Kadarsih
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.407

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano yang masih dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan fisik, tawar-menawar, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Permasalahan utama dalam transaksi ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai kondisi ban, seperti tingkat keausan, bekas tambalan, retakan, vulkanisir, tahun produksi, dan riwayat pemakaian ban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano serta menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pedagang ban bekas, pembeli, tokoh agama, serta pihak terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano pada umumnya telah memenuhi unsur dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan kesepakatan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut masih memiliki potensi gharar dan tadlis apabila kondisi ban tidak dijelaskan secara jujur dan rinci kepada pembeli. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli ban bekas dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara suka sama suka, objek barang jelas, harga disepakati, serta penjual menyampaikan kondisi dan kekurangan barang secara transparan.
Komodifikasi Barang Cacat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ban Rekondisi : Penelitian Feby Rizki Pratiwi; M. Arif Musthofa; Zeni Sunarti; Achmad Hidayat; Sarwono
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.408

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano yang masih dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan fisik, tawar-menawar, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Permasalahan utama dalam transaksi ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai kondisi ban, seperti tingkat keausan, bekas tambalan, retakan, vulkanisir, tahun produksi, dan riwayat pemakaian ban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano serta menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pedagang ban bekas, pembeli, tokoh agama, serta pihak terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano pada umumnya telah memenuhi unsur dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan kesepakatan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut masih memiliki potensi gharar dan tadlis apabila kondisi ban tidak dijelaskan secara jujur dan rinci kepada pembeli. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli ban bekas dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara suka sama suka, objek barang jelas, harga disepakati, serta penjual menyampaikan kondisi dan kekurangan barang secara transparan.
Tinjauan Hukum Islam Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil: Penelitian Paris Akbar; Zaenal Abidin; Zeni Sunarti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.410

Abstract

Praktik sewa-menyewa (ijarah) kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan esensial masyarakat modern untuk menunjang mobilitas. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul klausul-klausul kerja sama atau kondisi lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) atau kerugian (darar) bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam bagaimana praktik sewa-menyewa kendaraan di Azr Rent Car jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pengelola dan penyewa, serta dokumentasi akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum rukun dan syarat ijarah di Azr Rent Car telah terpenuhi, seperti adanya pihak yang berakad, objek sewa (kendaraan), dan nilai sewa (ujrah). Namun, terdapat beberapa poin krusial terkait denda keterlambatan (ta'widh/gharamah) dan tanggung jawab kerusakan akibat kelalaian tersembunyi yang memerlukan kejelasan di awal akad agar sepenuhnya terhindar dari unsur gharar dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
Kajian Yuridis Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dan Sejahtera: Penelitian Daris Aprinaldi Elman; Bukhari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.418

Abstract

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara pria dan wanita guna membangun rumahtangga kekal berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, hambatan fungsional dan fenomena sosial seperti pernikahan usia dini seringkali muncul sehingga menghambat pencapaian tujuan utama pernikahan dalam melindungi jiwa serta akal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai ruang lingkup hukum keluarga Islam dalam mewujudkan pembentukan keluarga sakinah dan sejahtera berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi literatur dari berbagai jurnal relevan. Data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, hasil kajian terdahulu, serta buku teks kredibel dikumpulkan melalui teknik dokumentasi untuk kemudian diurai secara deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan sudut pandang yuridis normatif dengan pola pikir deduktif yang berangkat dari fakta khusus menuju simpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dan regulasi nasional memberikan kepastian hukum yang kuat melalui pengakuan hak perempuan dalam memilih pasangan serta legalitas perjanjian perkawinan tertulis. Implementasi konsep kafaah dan pengaturan harta bersama menjadi elemen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi rumahtangga dan meminimalisir potensi perselisihan aset. Reinterpretasi otoritas kepemimpinan suami menjadi bentuk tanggung jawab melalui musyawarah mendukung peran aktif istri di ruang publik demi kemaslahatan keluarga. Transformasi hukum keluarga yang bersifat humanis dan penguatan komunikasi antar anggota keluarga terbukti mampu meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi dinamika sosial masyarakat kontemporer yang terus berkembang secara dinamis.
Persepsi Masyarakat Mengenai Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024: Penelitian Agus Sofyan; Irfan Afendi; Batin Galang Putera
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.419

Abstract

This study aims to analyze public perception of the phenomenon of empty boxes in the 2024 Bangka Regency Regional Head Election (Pilkada), which was carried out with only one pair of candidates. The phenomenon of empty boxes is a concern because it reflects the condition of local democracy that lacks competition and causes various perceptions and political attitudes of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with election organizers (KPU and Bawaslu) as well as several voters from four different sub-districts. The results of the study show that public perception is influenced by three main indicators: political attention, political understanding, and political evaluation. The level of political attention tends to decrease in rural areas due to a lack of information and a sense of interest in the electoral process. The public's political understanding of the meaning of empty boxes is still low, especially related to the constitutional rights of voters in facing a single candidate. Political evaluations of the Pilkada system and existing candidates vary, ranging from critical to apathetic. This study recommends the need to improve political literacy, wider and more equitable socialization, and evaluation of candidacy regulations so that local democracy can run more representative and participatory.