cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rudi Syahputra
Contact Email
mohrudisyahputra@gmail.com
Phone
+6285359424008
Journal Mail Official
lppmstihalbanna@gmail.com
Editorial Address
Jalan Bulom Blang Ara, KM. 3, Desa Paya Punteuet, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
ISSN : -     EISSN : 30630118     DOI : https://doi.org/10.70193/jurisprudensi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum (JJIH) adalah jurnal peer-review double-blind yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna, Lhokseumawe, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, dan penelitian terkait hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum Islam. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun; Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Muksalmina; Nabhani Yustisi; Tasyukur
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.09

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam sistem demokrasi sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan perekat persatuan bangsa, dengan kewajiban untuk menjunjung asas netralitas, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Netralitas ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terselubung, yang merusak citra mereka dan mencederai proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dalam Pilkada. Pertama, faktor sistematis, yaitu lemahnya penegakan aturan hukum dan kenyataan bahwa promosi jabatan serta penilaian kinerja ASN dikelola oleh pejabat politik. Kedua, faktor budaya, yaitu anggapan bahwa berafiliasi dengan partai politik tertentu dapat memberikan manfaat bagi karier mereka. Ketiga, faktor politik, yaitu tekanan dari pejabat politik atau penguasa daerah yang meminta ASN untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada. 
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen Soraya, Ade Soraya; Dian Eriani; Munawir; Faratul Rahmy
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2.31

Abstract

Kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan, tetapi untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) kepada masyarakat, sehingga mengandung bahan berbahaya dan merugikan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan ( BPOM) dan tanggung jawab terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. hasil penelitian ini dan analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan badan (BPOM) berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan bisa dilakukan dengan cara pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dapat mengadukan permasalahan yang di inginkan terkait kosmetik yang berbahaya secara langsung maupun membuat laporan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau yayasan perlindungan konsumen Aceh untuk memberi perlindungan, serta dapat ditindaklanjuti secara langsung memberi peringatan dan sanksi hukum apa yang diperbuat oleh pelaku usaha yang harus bertanggung jawab.
Peningkatan Kompetensi Digital Pengawas Pemilu melalui Pelatihan Berbasis Simulasi: Studi Evaluatif Atas Efektivitas Program Bawaslu Hayat, Norul
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.02

Abstract

Pelatihan digital bagi pengawas pemilu merupakan strategi krusial untuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi Siwaslu dan Sirekap. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelatihan digital bagi pengawas pemilu dalam pemanfaatan aplikasi Siwaslu dan Sirekap. Dengan pendekatan normatif-deskriptif, ditemukan bahwa pelatihan belum seragam dari segi kualitas, durasi, dan metode, serta minim praktik langsung. Hambatan utama mencakup infrastruktur terbatas dan rendahnya literasi digital, terutama di daerah terpencil. Pelatihan berbasis simulasi terbukti lebih efektif. Diperlukan reformulasi kebijakan pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal guna mewujudkan kompetensi pengawas yang merata di era digital.
Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh Syāfi‘īyah Khairul Amri Ismail; Ibnor Azli Ibrahim; Hanan Abd Aziz
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.01

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kasus remaja hamil di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah, dengan fokus pada sistem pembuktian dan kadar hukuman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara Qanun dan fikih Syafi‘iyah, khususnya dalam penggunaan sumpah dan tes DNA sebagai alat bukti, penyamarataan hukuman zina, serta batas usia taklif hudud. Disarankan agar Qanun Jinayat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih Syafi‘iyah, terutama dalam konteks perlindungan remaja perempuan.
Kritik Hukum Islam Terhadap Warisan Anak Zina: Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Muhammad; Muhammad Rudi Syahputra; Tasrizal
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.03

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina), dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketegangan normatif antara ketentuan fikih yang menafikan hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya sehingga menggugurkan hak waris dengan putusan Mahkamah Konstitusiah yang mengakui hak-hak keperdataan anak luar nikah berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber fikih klasik seperti Bidayatul Mujtahid, Mausu’atul Fiqhiyyah, dan Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, serta literatur hukum nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab bersepakat anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab syar’i yang sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perlindungan hak anak dan asas keadilan substantif yang melampaui bentuk formal pernikahan. Putusan tersebut dinilai sebagai upaya progresif dalam menjamin non-diskriminasi terhadap anak, namun juga memunculkan kritik karena dianggap menyentuh ranah tasyri’ ilahi dan berpotensi mengaburkan batas antara pernikahan sah dan hubungan zina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi hukum yang menyangkut nilai-nilai dasar syariat harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ilahiah dan maqashid al-syari’ah.
Pendampingan Hukum Korban Pemerkosaan: Perlindungan terhadap Pendidikan Perempuan T. Rasyidin; Munawir; Bella Dalila
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i01.04

Abstract

Kasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Selain itu, perlindungan hukum yang ada belum cukup memastikan bahwa hak pendidikan mereka tetap terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan perempuan terlindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap korban, pendamping hukum, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan, seperti kurangnya kerja sama antara layanan hukum dan bantuan psikososial, rendahnya kesadaran lembaga pendidikan tentang kebutuhan korban, serta masih kuatnya stigma sosial yang dihadapi korban. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pendekatan pendampingan hukum yang menyeluruh, yang mencakup pemberian bantuan hukum yang terpadu dengan layanan psikologis, pembuatan kebijakan perlindungan di lingkungan sekolah, serta peningkatan peran masyarakat dalam membantu pemulihan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem pendampingan hukum yang lebih inklusif, memastikan perlindungan pendidikan bagi korban, serta mendukung pemenuhan hak asasi perempuan.
Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dalam Perspektif Negara Kesatuan Sanjaya, Aditya; Bintan R. Saragih; Hotma P. Sibuea; Gunawan Widjaja
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.01

Abstract

This study was motivated by the disharmony between central government regulations and local regulations (perda) in Indonesia. The study aims to analyze the forms and causes of disharmony, as well as to formulate ways to strengthen the harmonization mechanism within the framework of a unitary state. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, based on the study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the disharmony of local regulations is influenced by the ambiguity of the harmonization norms in the draft local regulations, the weak capacity of regional legislation, the dominance of local political interests, and the lack of vertical coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to affirm the norms and procedures for harmonizing draft local regulations, strengthen harmonization mechanisms (ex ante and ex post), conduct periodic evaluations, and optimize the role of relevant ministries/institutions and the Supreme Court to ensure the harmony of norms, certainty, justice, and the benefits of law.
Pergeseran Isu Gender dalam Persepktif Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Bali I Kadek Agus Aditya Firmantara; I Gede Pasek Pramana
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.02

Abstract

This study aims to analyze the shifting gender issues from the perspective of the living law in Balinese society, particularly within the context of transforming customary norms and the evolving role of women in the social structure of the desa adat (customary village). Balinese customary law, as a form of living law rooted in local values and Balinese Hindu spirituality, essentially regulates social relations in a hierarchical and communal manner. However, modern social dynamics, educational development, and the penetration of global equality values have led to a fundamental change in society’s perception of gender roles. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Legal materials are obtained through a literature review of customary law sources, awig-awig (village customary regulations), and relevant statutory instruments, and are analyzed qualitatively. The findings indicate that the shift in gender issues within Balinese society is not merely triggered by external pressures of modernity but also represents a process of reinterpretation of traditional values by the customary community itself. The principle of balance (Rwa Bhineda), which forms the philosophical foundation of Balinese customary law, has begun to be actualized to create more equitable social relations between men and women. The living law within Balinese society demonstrates adaptive flexibility toward the value of gender equality without abandoning its cultural and spiritual roots.
Analisis terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi atas Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana Mariska Regina Martha; Syamsuri
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.03

Abstract

Judicial power is a key pillar of the rule of law in Indonesia. In criminal proceedings, acquittal (vrijspraak) decisions raise debate because Article 244 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) normatively prohibits prosecutors from filing cassation against acquittals. However, Supreme Court jurisprudence and Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 have opened limited space for such cassation. This study analyzes the prosecutor’s authority, its legal basis and limits, and its implications for legal certainty and justice, using authority theory within normative legal research (conceptual and legislative approaches) based on KUHAP, jurisprudence, and Constitutional Court decisions. The findings show that the prosecutor’s cassation authority gains legitimacy through these legal developments but is restricted to non-pure acquittals, namely where the acquittal results from misapplication of law, excess of judicial authority, or non-legal considerations. Therefore, cassation against acquittals functions as a judicial correction mechanism to safeguard law enforcement and substantive justice.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di bawah Umur sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana Cindy Aura Cahyani
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.04

Abstract

Premeditated murder is a serious crime that raises specific issues when committed by a child, particularly in relation to criminal responsibility and sentencing restrictions in the juvenile justice system. This study analyzes the criminal responsibility of children as perpetrators of premeditated murder based on the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The method used is normative legal research with a regulatory, conceptual, and case approach through the examination of norms and relevant court decisions. The results of the study show that children can be held criminally responsible as long as they meet the age requirements and the elements of guilt and premeditated murder can be legally proven. However, the process and punishment of children are subject to a special regime that emphasizes child protection, rehabilitation, and punishment as a last resort (ultimum remedium), with restrictions on the type of sanctions and the length of punishment in accordance with the provisions of the UU SPPA. Thus, the application of the norms of the Criminal Code and the UU SPPA in court decisions needs to ensure a balance between legal certainty, a sense of justice, and the goal of child development.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat