cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rudi Syahputra
Contact Email
mohrudisyahputra@gmail.com
Phone
+6285359424008
Journal Mail Official
lppmstihalbanna@gmail.com
Editorial Address
Jalan Bulom Blang Ara, KM. 3, Desa Paya Punteuet, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
ISSN : -     EISSN : 30630118     DOI : https://doi.org/10.70193/jurisprudensi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum (JJIH) adalah jurnal peer-review double-blind yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna, Lhokseumawe, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, dan penelitian terkait hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum Islam. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun; Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia Seri Mughni Sulubara
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.01

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM dalam konteks penegakan hukum dan keamanan menjadi sorotan yang serius mulai dari kasus kejahatan pelanggaran HAM ringan maupun berat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah ingin mengetahui penyelesaian pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hukum acara pidana. Metode penelian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif yuridis normatif. Bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hukum positif dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sipadan dan Ligitan Serta Penyelesaiannya Dalam Hukum Internasional T. Saiful Basri; Seri Mughni Sulubara
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.02

Abstract

Kasus Sipadan dan Ligitan berawal dari klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap wilayah yang dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Permasalahannya adalah kedua negara ini mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam berbagai macam aspek baik dalam bidang sejarah, budaya, dan pemanfaatan tradisional wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus Sipadan dan Ligitan secara hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Pada Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia.
Fenomena Money Politic Pada Pemilihan Geusyik Desa Ujong Baroh Tahun 2019 Muksalmina
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.03

Abstract

Pemilihan Geusyik menjadi salah satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat perkampungan. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah hal baru dalam agenda tersebut. Karena pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa ini hanya skala Geusyik, banyak individu yang menganggap hal ini kurang penting. Hak pilih yang tidak digunakan menjadi sasaran calon Geusyik untuk mendapatkan suara. Calon Geusyik memberikan uang kepada mereka agar mendapatkan suara dari masyarakat, terutama individu yang tidak ingin mencoblos. Penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai politik uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat alasan masyarakat mengambil uang yang berasal dari calon Geusyik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian adalah masyarakat Gampong Ujong Baroh yang menerima suap serta tidak ingin ikut serta dalam pemilihan pada awalnya. Penelitian ini menggunakan kacamata teori Alfred Schutz tentang fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon Geusyik sehingga mereka memilih untuk golput; jika tidak ada uang atau insentif untuk pergi, maka mereka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menggunakan hak suara yang mereka miliki, dengan demikian mereka secara tidak sadar telah melanggar peraturan perundang-undangan. 
Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP Muhammad Chairullah
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.04

Abstract

Pemerkosaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua sumber hukum materil ini berbeda dalam mendefinisikan dan menetapkan hukuman. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian mengenai Hukuman Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Tindak pidana pemerkosaan terhadap mahram telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP juga mengatur perihal pemerkosaan. Dalam konteks pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh, maka berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.
Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Tersangkut Persoalan Hukum di Kota Lhokseumawe Herlin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.05

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini hadir untuk meneliti pengaturan pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang tersangkut permasalahan hukum di Kota Lhokseumawe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa antuan hukum yang diberikan oleh Pemko Lhokseumawe hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sementara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms.Lsm)  Nabhani Yustisi
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.06

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Aturan yang ada di Indonesia untuk melindungi anak-anak sudah banyak, baik aturan yang dari tingkat tinggi tingkat rendah walaupun di daerah Aceh juga masih beberapa yang tunfuk terhadap aturan pemerintah pusat. Akan tetapi dalam sehari-hari masih ada saja kejahatan yang mengakibatlan anak sebagai korban. Seperti yang terjadi di Kecamtan Banda Sakti Kota lhokseumawe, pelecehan seksual terjadi menjadikan seorang anak sebagai korban. Hal ini mendapat perhatian tersendiri bukan hanya kepada si pelaku tetapi juga bagi si korban akan perlindungan yang didapatkan selama kasus di adili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus pelecehan ini dan juga untuk mengetahui bagaimana saja bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan yang didapat oleh anak yang menjadi korban yakni pendampingan dari pihak keluarga selama dalam proses hukum untuk mengurangi rasa trauma dan takut korban terhadap pelaku, adapun perlindungan lainnya tidak tertulis dalam putusan yang menjadi dasar peneliti. Dalam memutuskan perkara dari kejahatan pelecehan seksual hakim mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Analisis Putusan Hakim terhadap Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/Pn.Bna dan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/Pn Lsk Evarina, Evarina; Jamaluddin; Budi Bahresy
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.07

Abstract

Pecandu narkotika dianggap sebagai ‘’Self Victimizing Victims’’ yang menderita sindrom ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dekriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika, yang diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta menganalisis putusan hakim terkait rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 281/Pid.sus/2017/PN-Bna dan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN-Lsk). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan analitis untuk menggambarkan mekanisme pemberian rehabilitasi, yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu Narkotika.
Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik Filzah Nabilah Harisah Daulay
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.11

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penegakan hukum humaniter internasional (HHI) di zona konflik. Studi ini menganalisis mekanisme dan intervensi PBB di berbagai wilayah konflik, dengan fokus pada efektivitasnya dalam melindungi hak-hak sipil dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HHI. Melalui analisis kualitatif terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan program bantuan kemanusiaan, penelitian ini mengungkapkan pencapaian sekaligus tantangan dalam penegakan HHI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB telah membangun kerangka kerja komprehensif untuk implementasi HHI, termasuk melalui Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan misi penjaga perdamaian, masih terdapat hambatan signifikan dalam memastikan kepatuhan penuh dari pihak-pihak yang berkonflik. Studi ini juga mencatat bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, misi penjaga perdamaian PBB berhasil mengurangi korban sipil sebesar 47% di zona konflik aktif, meskipun pelanggaran HHI masih tetap terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas penegakan hukum PBB, peningkatan koordinasi dengan organisasi regional, serta perbaikan mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memperkuat implementasi HHI yang lebih efektif di zona konflik.
Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer Muhammad Rudi Syahputra
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.08

Abstract

Penelitian hukum di era globalisasi dan kemajuan teknologi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Masalah-masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan multidisipliner dalam penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum yang tepat, baik normatif, empiris, kualitatif, kuantitatif, filsafat hukum, perbandingan hukum, atau interdisipliner, menjadi kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang melibatkan banyak disiplin ilmu. Artikel ini mengulas berbagai metodologi yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum kontemporer dan bagaimana metodologi tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman.
Tinjauan Perkembangan Hukum Perkoperasian di Indonesia Imam Buchari
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.10

Abstract

Koperasi memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan ekonomi nasional dengan menanamkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama anggota dan masyarakat. Upaya perbaikan regulasi perkoperasian terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan konstitusi, sehingga regulasi yang mengusung semangat kapitalisme, bukan asas kekeluargaan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pemulihan ekonomi koperasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan regulasi cipta kerja dan turunannya untuk mempermudah syarat pembentukan koperasi, memperluas lapangan usaha koperasi, memperkuat perlindungan koperasi, serta memberikan kebijakan khusus untuk pengembangan koperasi di sektor-sektor tertentu. Rekomendasi yang kami ajukan adalah kebijakan omnibus law pada koperasi harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan inovasi bisnis. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi jangan sampai membuat koperasi terjebak dalam stagnasi dan gagal meningkatkan kapabilitas usahanya. Koperasi harus didorong untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan daya saing bisnis yang kuat. Diperlukan regulasi teknis lanjutan agar koperasi diwajibkan untuk terus berinovasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat