cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Research Report - Social Science
Published by Universitas Katolik Parahyangan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Research Report - Humanities and Social Science merupakan kumpulan laporan penelitian yang dilakukan oleh para dosen Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dalam bidang sosial. Penelitian tersebut didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan. Bidang sosial mencakup berbagai disiplin ilmu, diantaranya Managemen, Akuntansi, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Hukum, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Hubungan Internasional dan Filsafat. Research Abstract diterbitkan dua (2) kali setiap tahunnya.
Arjuna Subject : -
Articles 149 Documents
 4   5   6   7   8 
PERBANDINGAN KONTRIBUSI INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG DAN JEMBER Elizabeth Tiur Manurung; Siti Komariah; Arthur Purboyo
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2750.576 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami lebih mendalam bagaimana Sektor Pariwisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember.Melalui penggunaan metode penelitian Deskriptif Analitis, dan dengan menggunakan data PAD Kabupaten Bandung dan Jember periode 2003 – 2013 serta hasil wawncara dengan para wisatawan, wawancara dengan Dirjen Pariwisata, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Provinsi JABAR, Kantor Kabupaten, Dispenda, serta para pihak yang terkait maka hasil pembahasan dan pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut.Kesimpulan menunjukkan PAD Kabupaten Bandung dan Jember masing-masing selama kurun waktu Tahun 2000 – 2013 telah terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu 10 kali lipat di Kabupaten Bandung serta 15 kali lipat di Kabupaten Jember. Sedangkan pengaruh pendapatan dari Industri Pariwisata terhadap PAD yaitu sebesar 16,34% (ρ = 0,002) dan 17,64% (ρ = 0,000) masing-masing untuk Kabupaten Bandung dan Jember. Dengan korelasi (Pearson) sebesar 77% dan 95,9%.Pengaruh pendapatan Industri Pariwisata terhadap PAD baik di Kabupaten Bandung dan Jember yang sangat signifikan di atas, menjadi pemicu untuk lebih fokus dalam mengembangkan sektor wisata. Dan berdasarkan pengolahan SWOT tentang pariwisata, Faktor-faktor yang menjadi strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata diantaranya untuk Kabupaten Bandung: wisata berbasis keuanggulan lokal misalnya berbasis alam, kuliner, seni & budaya, belanja dan menjadi perpanjangan tangan pariwisata Kota Bandung. sedangkan untuk Kabupaten Jember, diantaranya memperbanyak program kepariwisataan yang menarik seperti Jember Fashion Carnaval yang kreatif dan inovatif karena dianggap telah menyaingi carnival Rio de Jeneiro.Kata Kunci : Sektor Pariwisata, Pendapatan asli Daerah, SWOT analysis, Kebijakan tentangpariwisata  
Profil Pengidentifikasian Diri Suku Tionghoa Indonesia (Yinhua = yinni huaren ) Sebagai Bangsa Indonesia dalam era Globalisasi Arie I. Chandra; Atom Ginting Munthe
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2078.223 KB)

Abstract

Penelitian ini berusaha   menemukan bahwa ada hubungan antara globalisasi dengan kecenderungan pengidentifikasian diri sebagai bangsa Indonesia untuk suku Tionghoa Indonesia (Yinhua = yinni huaren ). Dalam peneltian ini akan digunakan teori psikologi sosial yang mengungkapkan perasaan kebangsaan Indonesia  yang merupakan bagian dari persepsi manusia. Penelitian akan memakai metoda eksploratif dan metoda survai di Jawa Barat dengan sampling Kota Bandung, Sukabumi dan Cianjur .
THE ROLE OF INTEREST RATES AND PROVINCIAL MONETARY AGGREGATE IN MAINTAINING REGIONAL INFLATION IN INDONESIA Chandra Utama; Miryam Lilian Wijaya; Charvin Kusuma
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.858 KB)

Abstract

In most countries, monetary policies are implemented in order to maintain economic stability. The policy may employ interest rate or money supply to derive the assigned national inflation target. Most studies investigate the relationship between monetary policy and inflation use national data. Based on the idea that inflation is a regional phenomenon, the application of provincial data might be more appropriate explaining the relationship between monetary policy and inflation. The study elaborate the impact of changes in provincial money supply, BI Rate (interest rates of central bank), and PUAB (money market interest rates) to regional inflation in the framework Hybrid New Keynesian Phillips Curve (HNKPC). The study employs Generalized Method of Moments (GMM) techniques on panel data of 32 provinces from 2005-III to 2014-IV. The data is classified into 4 groups, which are Jawa-Bali (W1), Sumatera (W2), Kalimantan-Sulawesi (W3), and Papua-Maluku-Nusa Tenggara (W4). The estimation result shows that provincial monetary aggregate influence inflation significantly only in Sumatera. Furthermore, inflation is also effect by BI Rate in Sumatera and Kalimantan-Sulawesi. The study also found that PUAB is significantly affecting inflation in almost all Indonesian regions, except Kalimantan-Sulawesi. This study concludes that interest rates, BI rate and PUAB, is more appropriate than change in provincial money supply to control provincial inflation.Keywords: monetary policy, regional inflation, hybrid NKPCJEL Classification Numbers: E31, E52, R19
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEBIASAAN (HABITUS), MODAL (CAPITAL), DAN PERUBAHAN (CHANGES) SEBAGAI MODEL PERILAKU KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA KEUANGAN PEREMPUAN PELAKU UMKM (SUATU STUDI di UMKM Binaan FE UNPAR –BANDUNG DAN JAKARTA) Arthur Purboyo; Inge Barlian; Elizabeth Tiur Manurung
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.338 KB)

Abstract

Berbagai produk asing tidak dapat dibendung telah menyerbu pasar domestik sekarang. Serbuan tersebut terutama dari barang-barang Cina (Kompas: 2011: 13 Mei h. 38). Fenomena ini telah mengakibatkan munculnya ribuan pengangguran baru. Padahal 90% dunia bisnis Indonesia terdiri dari sektor UMKM (BPS: 2000), dan dari jumlah sektor UMKM tersebut, usaha UMKM yang dikelola oleh perempuan jumlahnya meningkat sangat pesat, hal ini mengindikasikan semakin meningkat pula pemberdayaan perempuan di Indonesia (Kontan: April 2011: h. 11).Berdasarkan analisis kualitatif maka aplikasi teori Bourdieu (1999) dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat perilaku pengelolaan keuangan oleh perempuan pengelola UMKM, yaitu dari 3 variabel Bourdieu: Habitus, Capital dan Changes, variabel perilaku manakah yang signifikan mempengaruhi performa keuangan UMKM. Variabel dominan akan disosialisasikan kepada perempuan pengelola UMKM lain untuk dianalisis apakah terdapat peningkatan performa keuangannya pada tahun berikutnya, bila perilaku pengelola bertambah baik. Alat analisis statistik akan digunakan sebagai pembanding atas analisis tersebut. UMKM yang diteliti adalah UMKM binaan Unpar.Bila perilaku keuangan perempuan pengelola UMKM bertambah baik, maka performa keuangan usahanya akan meningkat lebih baik, pada gilirannya diharapkan sektor UMKM akan meningkat kesejahteraannya, serta dapat bertahan menghadapi serbuan produk asing.Kata-kata Kunci: Perempuan pengelola usaha, Teori Bourdieu, Perilaku Keuangan, Performa Keuangan.
PERUSAHAAN BERTANGGUNGJAWAB: MOTIVASI KEPATUHAN UKM TERHADAP PERATURAN Budiana Gomulia; Catharina Ria Budiningsih; Vera Intanie
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1277.371 KB)

Abstract

Usaha Kecil dan Menengah memiliki kedudukan yang penting dalamperekonomian Indonesia . Demikian juga bagi perekonomian di Jawa Barat selama tahun 2012 UKM memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 45,5%. Sejalan meningkatnya aktivitas dan peran UKM dalam perekonomian lokal, nasional maupun regional mempersoalkan “Corporate Citizenship” dari kelompok usaha kecildan menengah menjadi semakin menarik.Semua perusahaan besar atau kecil seyogyanya 1) bertanggungjawab untuk menghasilkan keuntungan (bagi pemilik) 2) bertanggungjawab melayani kebutuhan para pemangku kepentingan (konsumen, pekerja, tetangga, dsb) 3) bertanggungjawab menjaga kelestarian alam . Sejalan dengan konsep tanggungjawab yang mendukung keberlanjutan ekonomi-sosial-alam “ Triple Bottom line” . Hukum/Peraturan Perusahaan memiliki fungsi mengatur yang dapat memaksa setiap perusahaan untuk mematuhinya. Kewajiban yang diatur oleh hukum merupakan tanggungjawab minimal perusahaan . Menurut filosofi moral motivasi perusahaan mematuhi hukum mungkin bersifat deskriptiv , instrumental atau normativ.Diawali studi pustaka terhadap Hukum Perusahaan (ada 5 yang dipilih) ,dilanjutkan diskusi dengan para praktisi hukum dan bisnis untuk memperoleh pandangan tentang permasalahan perusahaan menjalankan kewajibannya . Survey yang disusun merupakan survey pendapat umum (psikososial), diisi oleh 27 perusahaan kecil dan menengah bidang makanan di Bandung. Dengan menggunakan program Excel dilakukan perhitungan statistik deskriptiv . Analisisnya bersifat kualitatif untukmemaparkan wujud tanggungjawab dari ke 27 UKM di Bandung. Hukum Perusahaan di Indonesia yang meliputi Perijinan dan Daftar Perusahaan , UU.Perlindungan Konsumen, UU. Ketenagakerjaan , UU. Pangan , UU.Limbah Berbahaya memiliki “spirit hukum” kepastian hukum dan tertib administrasi , pro penyelenggaran usaha yang baik , dan pro keberlanjutan sosial-alam-profit.UKM industri makanan memahami perlunya mematuhi hukum untuk menjaga reputasi perusahaan dan menciptakan rasa tenang dalam menjalankan usahanya. Bahwa perusahaan menyadari mereka akan memperoleh keuntungan yang baik kalau berhasil memuaskan para pemangku kepentingan seperti konsumen, masyarakat lokal maupun pekerjanya. Bahkan perusahaan menjalankan kegiatan berderma sebagaisebagai dorongan hatinya.Kata kunci :Tanggungjawab Perusahaan , Keberlanjutan “Triple Bottom Line” , Hukum/PeraturanPerusahaan   
PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP SIFAT-SIFAT PRIBADI PARA CAPRES PADA PILPRES 2014 DALAM KONTEKS PEMASARAN POLITIK James Rianto Situmorang; M.E. Retno Kadarukmi
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.236 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden (Pilpres) RI masa jabatan tahun 2014-2019 akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2014 Meskipun pada akhirnya Capres yang bertarung pada Pilpres 2014 hanya maksimal empat orang calon saja namun sudah banyak nama yang disebutkan oleh media nasional dan beberapa lembaga survei kemungkinan akan ikut atau menjadi kandidat dalam Pilpres 2014, baik nama yang sudah dikenal luas maupun nama-nama yang belum populer. Setiap Capres sebagai seorang manusia memiliki sifat-sifat pribadi yang melekat pada dirinya sebagai seorang pemimpin dan salah seorang di antara mereka akan menjadi Presiden RI. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata dari  sifat-sifat  pribadi para Capres yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yang kemungkinan akan maju  dalam Pilpres 2014 berdasarkan penilaian mahasiswa di pulau Jawa dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jokowi menduduki peringkat pertama, Jusuf Kalla berada pada peringkat kedua, Dahlan Iskan pada peringkat ketiga berdasarkan nilai rata-rata dari semua sifat pribadi yang dinilai oleh responden.
ANALISA TIPE KESALAHAN DALAM MEMPREDIKSI KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z SCORE (STUDI PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ) Vera Intanie Dewi; Felisca O
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2011)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1310.537 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kepailitan pada perusahaan Food and Beverages yang laporan keuangannya tersaji di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode Z-Score Altman dan untuk mengetahui tingkat kesalahan klasifikasi model prediksi kebangkrutan pada perusahaan food and Beverages di BEI. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 13 perusahaan. Sampel diambil dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverages sejumlah 15 perusahaan yang tercatat di BEI. Sampel yang dipilih adalah perusahaan Food and Beverage yang laporan keuangannya tersaji di BEI maupun yang dipublikasikan di media, untuk periode 2006 -2010. Sampel yang digunakan akan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan yang pada periode 2 tahun setelah diprediksi mengalami pailit dan tidak pailit serta perusahaan yang dengan metode Altman Z Score,diprediksi pailit serta tidak pailit. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dari 13 sampel perusahaan Food and Beverage di BEI, hasil analisa prediksi kepailitan dengan metode Altman Z Score menunjukkan bahwa ditahun 2006 dan 2007, tiga perusahaan masuk kategori pailit, 6 perusahaan masuk kategori tidak pailit dan 4 perusahaan masuk dalam grey area. Sedangkan untuk tahun 2008, lima perusahaan masuk kategori pailit, 5 perusahaan masuk kategori tidak pailit dan 3 perusahaan masuk grey area. Dan hasil analisa keuangan untuk 2 tahun setelah prediksi menunjukkan hasil bahwa tahun 2008, dua sampel perusahaan mengalami pailit dan 11 sampel perusahaan tidak pailit. Sedangkan untuk tahun 2009 dan 2010, satu perusahaan dalam kondisi pailit dan 12 perusahaan dalam kondisi tidak pailit. Dari hasil prediksi kepailitan perusahaan food and beverage di BEJ dapat diketahui tingkat kesalahan klasifikasi model untuk kesalahan tipe 1 adalah sebesar 0% untuk kesalahan tipe 2 adalah sebesar 15.38% ( prediksi ditahun 2006 untuk tahun 2008), 23.08% (prediksi di tahun 2007 untuk tahun 2009) dan 38.46% (prediksi ditahun 2008 untuk tahun 2010).
PENDAMPINGAN BEBERAPA KOPERASI SIMPAN PINJAM P.C. Suroso; Miryam B.L Wijaya; Anna Farina Poerbonegoro; Januarita Hendrani; Ivantia S. Mokoginta; Noknik Karliya; Ishak Somantri; Hilda Leilani Masniaritta Pohan; Chandra Utama; Siwi Nugraheni
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5243.622 KB)

Abstract

Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, dengan tujuan utama ikut terlibat dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi. Inti dari pengurangan angka kemiskinanadalah menciptakan lapangan kerja. Objek pengabdian tetap pada pengembangan sektor keuangan (koperasi) dan sektor riil (pertanian oragnik-usaha, baik perdagangan maupunpengolahan). Intinya adalah membangun jaringan antar sektor keuangan, sektor keuangan dengan sektor riil, dan antar sektor riil. Dengan terbangunnya jaringan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ikut serta menciptakan lapangan kerja, baik secara tidak langsung, menambah lapangan kerja yang tersedia, maupun langsung, atau mempertahankan lapangan kerja yang tersedia. Dengan tetap dan bertambahnya lapangan kerja, angka kemiskinan dapat berkurang. Kegiatan yang sifatnya intensifikasi dimaksudkan sebagai kegiatan yang tujuan utamanya adalah penguatan kelembagaan, baik itu kelembagaan lembaga keuangan (koperasi simpan pinjam), maupun kelembagaan usaha yang dilakukan oleh anggota lembaga keuangan. Sementara itu, kegiatan ekstensifikasi dimaksudkan untuk memperbanyak mitra agar tujuan memperluas lapangan kerja dapat lebih banyak. Dengan semakin banyaknya mitra kerja maka jejaring ekonomi akan semakin luas dan dengan demikian memungkinkan semakin banyaknya lapangan kerja yang diciptakan. Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan dalam tahun ajaran 2014 adalah menindaklanjuti kerjasama antara Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Bandung. Dengan kerjasama ini, ada 6 (enam) lembaga keuangan berbentuk koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota sekitar 9.000 (sembilan ribu) dengan pekerjaan yang sangat bervariasi. Pengabdian yang dilakukan berfokus pada penguatan organisasi lembaga keuangan yang semula bersifat sukarela harus berubah menjadi profesional, mengingat jumlah uang yang dikelola oleh setiap lembagasudah cukup besar. Perubahan organisasi yang semula bersifat sukarela ke professional dilakukan melalui beberapa kali lokakarya yang diikuti oleh semua mitra dengan tujuan agar transformasi dari sukarela ke profesional itu dipahami sepenuhnya oleh para pengurus dan para manajernya. Perlu disadari transformasi dari sukarela ke profesional tidak hanya menyangkut pengembangan organisasinya, tetapi juga lebih menyangkut perubahan sistem nilai dalam pengelolaan.  
TATA KELOLA LEMBAGA PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA W.M Herry Susilowati
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4470.379 KB)

Abstract

Fenomena konflik kewenangan antar lembaga negara belakangan ini sering muncul terutama setelah lahirnya berbagai lembaga baru, baik berdasarkan UUD 1945 seperti Komisi Yudisial,  UU seperti KPK maupun Perpres dan Keppres yang bahkan lebih banyak lagi, diantaranya  UKP4 dan DNPI. Kelahiran lembaga-lembaga baru tersebut lebih banyak dipicu oleh ketidakefektifan lembaga-lembaga yang telah ada terlebih dahulu. Namun nyatanya sebelum hasil kerja lembaga-lembaga baru tersebut optimal, yang timbul justru konflik kewenangan antar lembaga, misalnya konflik yang paling hangat adalah antara KPK dan POLRI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Berbagai komentar bahkan kajian singkat yang selama ini muncul ke permukaan mengenai kasus tersebut, baik dari akademisi, praktisi maupun berbagai pihak terkait, lebih banyak menyorot siapa sesungguhnya yang memiliki kewenangan berdasarkan interpretasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan KPK dan POLRI atau kembali lagi mempertanyakan urgensi dari keberadaan KPK atau bahkan lembaga-lembaga baru secara keseluruhan, sampai batas tertentu. Komentar atau bahkan kajian singkat tersebut belum mencapai akar permasalahan dari konflik antar lembaga yang selama ini terjadi.  Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menemukan akar permasalahan melalui pendekatan uji tata kelola/governance lembaga negara terutama dikhususkan bagi lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi. Konflik kewenangan semestinya tidak akan terjadi apabila semua regulasi, keputusan maupun aktifitas didasarkan pada tata kelola lembaga yang baik, bukan hanya berdasarkan kepentingan ‘sesaat’. Dari penelitian tersebut akan tampak potret tata kelola lembaga negara penegak hukum saat ini, selanjutnya apakah telah memenuhi standar tata kelola yang baik (good governance) dan dimana akar kemunculan konflik yang selama ini terjadi. Penyebab konflik kewenangan akan tampak dari penilaian terhadap kualitas elemen-elemen tata kelola lembaga di Indonesia. Untuk itu tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menjadi salah satu bahan bagi pembaruan kebijakan lembaga negara di Indonesia. Sedangkan target khusus dari penelitian ini adalah menemukan konsep ideal dalam tata kelola kelembagaan negara yang sinergis dan efektif khususnya lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi yakni KPK dan POLRI ke masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif  yang dibantu dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif”  yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur. Kajian difokuskan pada lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK dan POLRI untuk mempersempit wilayah kajian dari lembaga penegak hukum secara umum atau lembaga negara secara keseluruhan. Penemuan potret tata kelola lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi beserta penilaian kualitasnya berdasarkan pada 1) studi pustaka baik dari buku, jurnal ataupun artikel terkait dengan teori kelembagaan negara dan tata kelola/governance. Selain itu, dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi 2) studi perbandingan dengan tata kelola lembaga di negara-negara lain, 3) wawancara dengan beberapa pejabat dari KPK, Kepolisian dan MK 4) beberapa diskusi yang bertujuan untuk mendapat masukan baik dari para ahli maupun pihak lain yang terkait. Berdasar pada temuan di lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dikemukakan konsep membangun tata kelola lembaga penegak hukum yang sinergis dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni dengan menata secara tegas kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dengan memperhatikan system checks and balances melalui peraturan perundang-undangan yang berjenis Undang-Undang.  Saat ini sebagaimana ketentuan UU No.30 Tahun 2002, maka peran KPK harus dikedepankan, sampai pada saat lembaga permanen yakni POLRI dan Kejaksaan telah dapat melaksanakan tugas, wewenangnya secara maksimal dan professional. Kata kunci :    tata kelola, lembaga penegak hokum, POLRI, KPK, tindak pidana korupsi.
PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (OKP) DI WILAYAH BANDUNG DALAM MEMELIHARA RASA NASIONALISME Andreas Doweng Bolo; Masmuni Mahatma
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1260.111 KB)

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia pada umumnya juga Kota dan Kabupaten Bandung pada khususnya. Penelitian ini ingin mengkaji peran OKP di Bandung (Kota, Kabupaten dan KNPI kota dan Provinsi) untuk menelusuri berbagai kegiatan yang dilakukan OKP. Penelitian ini mendasarkan diri pada metode dokumentasi tertulis (written document) dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dari berbagai media online yang berkaitan dengan OKP sepanjang tahun 2015. Pengumpulan data ini dilakukan terutama di website Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah bersama OKP juga dari berbagai berita di website Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Bandung. Selain itu peneliti juga mendasarkan diri pada website dalam Koran online yang ada di Bandung. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kegiatan OKP dari bulan Januari-November 2015.Dari berbagai informasi yang diuraikan secara naratif tersebut penulis mengkaji dua hal utama dalam kegiatan OKP di Bandung. Kedua, analisis itu mendasarkan diri pada teori sentripetal dan sentrifugal. Berdasarkan teori ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan dan kerja OKP di Bandung masih kuat terkait ketarikan sentripetal.Dengan demikian di bagian akhir penelitian, ada beberapa rekomendasi konkret. Inti rekomendasi ini adalah bahwa OKP perlu kembali pada politik kesejahteraan bersama sebagai bangsa dalam keberagaman sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pemuda pejuang kemerdekaan.

Page 6 of 15 | Total Record : 149

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2009 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 (2015) Vol. 1 (2015) Vol. 2 (2014) Vol. 1 (2014) Vol 1 (2014) Vol. 2 (2013) Vol. 1 (2013) Vol. 2 (2012) Vol. 1 (2012) Vol. 2 (2011) Vol. 1 (2011) Vol. 2 (2010) Vol. 1 (2010) Vol. 2 (2009) Vol. 1 (2009) More Issue