cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Karin B. Agustina
Contact Email
admin@risetakademik.com
Phone
-
Journal Mail Official
admin@risetakademik.com
Editorial Address
Jl. Raya Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisiplin
Published by Riset Akademik Press
ISSN : -     EISSN : 25412332     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian pada semua bidang multidisiplin, diantaranya ilmu pendidikan, ilmu manajemen, sosial humaniora, dan ilmu teknik secara keseluruhan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya Hidayat, Syahril; Azizah, Afwa Nur; Angriani, Fani Shyla; Bahtiar, M. Azis Irfan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.67

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Korupsi mencakup tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi di berbagai sektor, disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian negara, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri Rahmawati, Ima; Fasha, Muhammad Farhan Aishwar; Fauzan, Ahmad; Lestari, Siska Dewi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.68

Abstract

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional Yusar, Muhamad; Dharmawan, Asep; Juliani, Arin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.69

Abstract

Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007 Nadia, Tryola; Fa’iq, Fa’iq; Hidayah, Anisa Nurul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.70

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti lemahnya sinergi antarinstansi, terbatasnya sumber daya, serta perlindungan korban yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi Maulana, Anas; Sepriyanti, Rizka; Guntur, Asep
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.71

Abstract

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi masih bersifat simbolis dan juga belum memiliki efek jera yang cukup. Meskipun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum, ada beberapa hambatan untuk menerapkannya dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan solusi yang praktis dan yuridis. Metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan penelitian pustaka dan juga analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tantangan utama meliputi kesulitan dalam membuktikan niat jahat korporasi, budaya hukum yang masih fokus pada individu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta belum optimalnya penerapannya. Perma No. 13 Tahun 2016. Dan akibatnya, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, penguatan penerapan Perma tersebut sebagai pedoman teknis yang mengikat seluruh pengakuan. Pertanggungjawaban pidana korporasi akan bersifat formalistik dan tidak akan membantu pemberantasan korupsi secara sistemik jika tidak ada reformasi struktural dan kontekstual.
Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi Sopiyati, Sopiyati; Hidayatulloh, Syarif; Arifin, Ogi Charist M
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.72

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian individu yang bersedia menjadi pelapor (whistleblower). Sayangnya, pelapor kerap menghadapi risiko serius, mulai dari ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap pelapor menjadi suatu keharusan dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan regulasi serta pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2018, dan regulasi LPSK, namun implementasi di lapangan masih lemah dan belum memberikan perlindungan maksimal. Diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang pelapor serta reformasi kelembagaan agar perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif, responsif, dan menjamin rasa aman bagi pelapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem anti-korupsi nasional.
Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha; Nathasya, Nathasya; Afriansyah, Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.73

Abstract

Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.
Penyelesaian sengketa asuransi Fauzan, Ahmad; Kasjana, Kasjana; Wibowo, Wahyu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.74

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis asuransi. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa. Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015.
Kontrak polis dan praktek asuransi di Indonesia Sunarya, Asep; Rianto, Surya; Rivaldi, Wahyu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.75

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika kontrak polis dalam praktik asuransi di Indonesia yang sering kali menimbulkan persoalan hukum, kususnya bagi pemegang polis. Meskipun kontrak polis secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, implementasinya di lapangan masih menghadirkan tantangan, seperti dominasi kontrak baku, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, serta lemahnya perlindungan hukum saat terjadi sengketa klaim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak polis, mengidentifikasi permasalahan hukum dalam proses klaim, dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif terhadap regulasi dan praktik aktual di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan dengan realitas yang dihadapi pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih tegas dari otoritas keuangan guna mewujudkan praktik asuransi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Asuransi jiwa Winarso, Cepi; Juniyanto, Dwi; Paradis, Sope Bela
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.76

Abstract

Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Pada dasarnya, asuransi jiwa bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian ekonomi akibat musibah yang tidak terduga dan memberikan rasa aman bagi keluarga tertanggung. Premi yang dibayarkan oleh nasabah merupakan syarat utama untuk menerima manfaat perlindungan yang disepakati dalam polis asuransi. Dalam praktiknya, asuransi jiwa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti asuransi jiwa konvensional (berjangka, seumur hidup, dan dwiguna) dan asuransi unit-linked, yang menggabungkan unsur perlindungan dan investasi. Premi ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia tertanggung, suku bunga investasi, dan biaya operasional perusahaan asuransi. Riset terkait asuransi jiwa umumnya membahas mekanisme perjanjian dalam polis, metode perhitungan premi, dan proses penyelesaian klaim. Riset menunjukkan bahwa penyelesaian klaim asuransi jiwa, jika didukung oleh proses administrasi yang jelas, dapat ditangani dengan mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press) Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin