cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Karin B. Agustina
Contact Email
admin@risetakademik.com
Phone
-
Journal Mail Official
admin@risetakademik.com
Editorial Address
Jl. Raya Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisiplin
Published by Riset Akademik Press
ISSN : -     EISSN : 25412332     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian pada semua bidang multidisiplin, diantaranya ilmu pendidikan, ilmu manajemen, sosial humaniora, dan ilmu teknik secara keseluruhan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Hukum perikatan: Macam-macam perikatan Nengsih, Eka Yulia; Fithroh, Muidatul; Anfal, Sofiatul; Hakiki, Rizkiy; Saputra, Bayu Aditya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.42

Abstract

Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana ada pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut hukum perdata perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang agak rumit. Sumber huum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata di jelaskan dari sumber hukum perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada artikel ini akan lebih di jelaskan tentang macam-macam dan sumber hukum perikatan dalam hukum perdata. Sumber hukum perikatan di Indonesia berasal dari hukum perjanjian dan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Artikel ini akan membahas berbagai macam-macam perikatan, sumber hukum perikatannya serta system hukum perikatannya.
Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia WN, Santy fitnawati; Mulyani, Intan Tri; Lestari, Siska Dewi; Suyatna, Riki Gana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.43

Abstract

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama Perjanjian, Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artikel ini bertujuan untuk membahas akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, baik terhadap pihak yang terlibat, maupun terhadap pihak ketiga yang dapat terpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, serta memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.
Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi Hidayat, Syahril; Refaldi, Reza; Hidayani, Delis; Angriani, Fani Shyla
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.44

Abstract

Hukum perikatan adalah cabang hukum privat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, baik individu maupun badan hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi ekonomi, sosial, dan hubungan perdata lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep, prinsip dasar, serta implementasi hukum perikatan dalam praktik di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis doktrin hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman, interpretasi, serta penerapan hukum perikatan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, penerapan hukum perikatan sering menghadapi kendala. Tantangan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, serta perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ini agar tetap relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum perikatan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan hubungan hukum yang harmonis di Indonesia.
Hutang pajak WN, Santy Fitnawati; Sunarya, Asep; Riyanto, Surya; Rivaldi, Wahyu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.45

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 adalah dasar hukum mengenai hutang pajak. Hutang pajak yang terjadi di KPP disebabkan karena kurangnya kesadaran pemahaman akan kewajibannya dalam melaksanakan peran perpajakan mengakibatkan fiskus (Pejabat Pajak) harus menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, besarnya ketetapan pajak yang ditentukan oleh fiskus menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hutang pajak yaitu akibat kelalaian pembayaran pajak maka timbulnya hutang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan normatif (Statutory Approach), metode penelitian ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan pajak secara umum maupun ketentuan khusus mengenai hutang pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.
Peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak di Indonesia WN, Santy Fitnawati; Winarso, Cepi; Juniyato, Dwi; Paradises, Sofia Billa; Nathasya, Nathasya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.46

Abstract

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap peradilan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengatasi suatu sengketa. Disini penulis lebih memfokuskan kepada sengketa dalam bidang administrasi terutama perpajakan, yang dimana tempat penyelesaiannya itu dapat dilakukan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari paparan singkat tersebut, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan diantaranya apakah penyebab timbulnya sengketa pajak dan bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.
Penguasaan hak atas tanah hukum agraria WN, Shanty Fitnawati; Luthvansyach, Achmad; Hidayatulloh, Syarif
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.48

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem hukum agraria yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dengan tanah. Hak-hak atas tanah mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penguasaan ini melibatkan tidak hanya kendali fisik atas tanah, tetapi juga penguasaan hukum yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan undang-undang. Artikel ini mengulas dasar-dasar konsep penguasaan hak atas tanah, berbagai jenis hak yang ada, mekanisme untuk memperoleh, memindahkan, dan menghapus hak, serta tantangan hukum yang muncul, seperti konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan, dan kebijakan redistribusi tanah. Dengan pemahaman yang baik mengenai penguasaan hak atas tanah, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam memanfaatkan sumber daya tanah secara berkelanjutan.
Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan Maulana, Anas; Hutagalung, Henni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum agraria dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), penelitian ini mengeksplorasi aspek keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum agraria dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam konflik agraria dan perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan untuk mewujudkan sistem hukum agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara Septiyani, Septiyani; Kurnia, Siti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.50

Abstract

Utang pajak menimbulkan resiko bagi stabilitas keuangan negara, termasuk berpotensi mengganggu anggaran pemerintah dan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak utang pajak, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka berupa buku atau referensi yang relevan sesuai tema. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa utang negara akan memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan negara bila pengelolaan pajak dilakukan dengan baik namun sebaliknya akan berdampak negative terhadap stabilitas keuangan keuangan negara bila pengelolaan pajak tidak akan merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara.
Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal Martaviona, Jiza; Nurhalimah, Siti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.51

Abstract

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan kontribusi orang ke kas negara terhadap hukum (bisa dipaksakan) dengan tidak bisa menyeimbangkan pendapatan. Yang memiliki tujuan dan digunakan untuk pemukiman umum. Seperti kita ketahui bahwa pajak memiliki bagian dari peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat percapita untuk program jangka panjang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu pendanaan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan stabilitas ekonomi. (2) Tingkat urbanisasi suatu daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.
Peradilan administrasi di bidang pajak Nurlita, Lita; Widowati, Retno Sari
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.52

Abstract

Peradilan administrasi di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan penegakan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peradilan pajak sendiri merupakan mekanisme yang dirancang untuk menangani perdamaian antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, disetujui dalam bidang pajak menjadi salah satu langkah awal yang diambil oleh wajib pajak sebagai upaya untuk menyelesaikan pengujian sebelum melanjutkan ke tahap peradilan lebih lanjut. Jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang peradilan administrasi yang berlaku dalam konteks perpajakan, dengan menitikberatkan pada proses dan mekanisme yang terlibat, mulai dari pengajuan persetujuan hingga penyelesaian. Penulis juga akan membahas bagaimana perpajakan berfungsi dalam mengatur konflik hukum yang melibatkan kewajiban perpajakan, termasuk evaluasi atas efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh sistem administrasi pajak di Indonesia. Dengan memahami bagaimana administrasi perpajakan di bidang perpajakan berjalan, diharapkan dapat diidentifikasi solusi untuk meningkatkan kualitas keadilan dan penegakan hukum di sektor perpajakan. Kajian ini penting untuk memahami peran administrasi perpajakan dalam memastikan bahwa proses perpajakan dilaksanakan secara transparan dan adil, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak wajib pajak. Penulis juga akan membahas implikasi hukum dan dampaknya terhadap pengembangan

Page 5 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press) Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin