cover
Contact Name
Karin B. Agustina
Contact Email
admin@risetakademik.com
Phone
-
Journal Mail Official
admin@risetakademik.com
Editorial Address
Jl. Raya Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisiplin
Published by Riset Akademik Press
ISSN : -     EISSN : 25412332     DOI : -
Jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian pada semua bidang multidisiplin, diantaranya ilmu pendidikan, ilmu manajemen, sosial humaniora, dan ilmu teknik secara keseluruhan.
Articles 70 Documents
Penerapan Akuntansi Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 105) Sistyamurti, Febintha; Asiyah, Binti Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.1

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai banyak suku, budaya dan agama yang ada didalamnya. Agama islam adalah salah satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat hingga saat ini, maka tidak heran apabila banyak perbankan syariah yang berdiri di Indonesia. Perbankan syariah pertama yang berdiri di Indonesia ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tahun 1992, yang kemudian diikuti oleh perbankan syariah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian ini merupakan kepustakaan atau library research yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Penelitian ini menyajikan secara teoritis mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada perbankan syariah.
Transformasi Pendidikan Abad 21: Filsafat Pendidikan dalam Wujud Kurikulum Merdeka Anugrahsari, Iin; Ismail, Ismail
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.2

Abstract

Pendidikan abad ke-21 menghadapi tuntutan yang semakin kompleks, dinamis, dan cepat berubah. Transformasi pendidikan menjadi suatu keharusan untuk menyiapkan generasi masa depan yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satu pendekatan yang muncul dalam transformasi pendidikan ini adalah penerapan filsafat pendidikan dalam bentuk Kurikulum Merdeka. Filsafat pendidikan menjadi landasan utama dalam mengembangkan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada pendidik dan peserta didik. Pendidikan tidak lagi terbatas pada pemberian pengetahuan faktual semata, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, kritis berpikir, dan komunikasi efektif. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya memahami dan mengakomodasi keberagaman individual peserta didik. Setiap siswa dianggap sebagai individu unik dengan potensi dan minat yang berbeda-beda. Dengan demikian, pendekatan diferensiasi dan personalisasi menjadi fokus utama dalam merancang pengalaman pembelajaran. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu elemen kunci dalam Kurikulum Merdeka. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses, meningkatkan interaktivitas, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Selain itu, pendekatan holistik diterapkan untuk mengintegrasikan aspek-aspek karakter dan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pembelajaran. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang seimbang dan bertanggung jawab. Transformasi pendidikan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk perubahan paradigma di kalangan pendidik, pembenahan sarana dan prasarana, serta dukungan penuh dari berbagai stakeholder. Namun, dengan adanya Kurikulum Merdeka berbasis filsafat pendidikan, diharapkan pendidikan abad ke-21 dapat melahirkan generasi yang adaptif, kreatif, dan memiliki integritas tinggi untuk menghadapi tantangan masa depan.
Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Mutu dan Standarisasi (Akreditasi) Pendidikan Islam Di Indonesia Salas, Mohamad Kamil; Murtadho, Muhammad Iqbal
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.3

Abstract

Peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama pada semua lembaga pendidikan. Demikian pula di forum pendidikan Islam yang ad interim berproses menjadi forum pendidikan yang memiliki kualitas setara dengan lembaga pendidikan lain bahkan menjadi forum pendidikan yang berkualitas tinggi. buat mencapai hal tadi, maka upaya terus dilakukan sang forum pendidikan Islam. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan berbagai teori dan konsep manajemen mutu supaya kualitas pendidikan bisa terjaga serta diakui sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan proses menggunakan baik serta membuat output yang baik. Kajian ini akan membahas wacana beberapa konsep mutu serta relevansinya pada forum pendidikan Islam dalam menjawab tantangan pendidikan dunia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat data pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian serta mengolahnya dengan menggunakan analisis SWOT. Kesimpulan pada penelirian ini adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, ditegaskan perlu adanya kerja sama yang lebih erat, kokoh, teratur dan merata antara Pemerintah masyarakat dan sekolah negeri/swasta) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan Islam, terutama terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Problematika Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Pakpahan, Lisa Caroline; Panggabean, Naulita; Perangin-angin, Reh Bungana Beru; Ibrahim, Maulana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.4

Abstract

Anak sebagai calon penerus generasi memerlukan perlindungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Artikel ini menyoroti permasalahan tindak pidana pelecehan terhadap anak dan kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Artikel ini menyajikan studi normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi tingkat efektivitas hukum yang diterapkan dalam melindungi anak dan merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Problematika tindak pidana pelecehan anak masih meruncing, mengindikasikan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik studi dokumen digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum terkait. Analisis kajian mengarah pada identifikasi kebijakan yang belum sepenuhnya melindungi korban dan menyoroti praktik penegakan hukum yang perlu perbaikan. Hasil penelitian memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif.
Pertanggung Jawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak Julianti, Lili; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.5

Abstract

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.
Pengembangan Potensi Wisata Pantai Sinam Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pemangkat Kota Sepriyadi, Ferry; Billa, Salsha; Aisy, Putri Qatrunnada Rahadatul; Nadim, Nadim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.6

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang pengembangan potensi wisata Pantai Sinam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan menggunakan konsep 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur atau pengumpulan data dari penelitian sebelumnya. Hasil analisis yang menggunakan konsep 3A menunjukkan bahwa bagaimana keberadaan Pantai Sinam memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah setempat. Hal ini didasarkan oleh bagaimana pengaruh perekonomian masyarakat setempat dengan kehadiran sebuah destinasi wisata. Dengan memanfaatkan dampak dari fasilitas seperti penginapan, rumah makan dan tempat ibadah, serta dampak dari Pantai Sinam yang mempunyai daya tarik yaitu keindahan alam yang eksotis dan juga didukung oleh adanya Pesisir Pemangkat Festival dan mudahnya akses menuju Pantai Sinam yang memberikan keuntungan bagi para penyedia layanan transportasi. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Pemangkat Kota sebagai acuan dalam melestarikan destinasi wisata Pantai Sinam.
Analisis Kepuasan Kerja dan Retensi Tenaga Pendidik di MTS Al-Jihad Darmansyah, T.; Lubis, Nurul Adinda; Ibnu, Muhammad
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.7

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana para pendidik di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Jihad Medan memilih untuk tetap bekerja di lembaga tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan mereka untuk bertahan. Hasilnya menunjukkan retensi tenaga pendidik di MTS Al-Jihad Medan cukup baik. Wawancara mendalam dan analisis isi mengungkap beberapa faktor kunci. Lingkungan kerja yang mendukung dengan nilai-nilai keagamaan memberikan kenyamanan bagi para pendidik. Peluang pengembangan karir yang terkait dengan pendidikan Islam juga menjadi pendorong positif untuk tetap di MTS Al-Jihad Medan. Komunikasi yang baik, terutama yang memahami nilai-nilai keagamaan, berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan retensi. Dukungan manajemen sekolah yang memahami dan mendukung nilai-nilai keagamaan menciptakan suasana kerja yang positif. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menekankan pada pengembangan strategi kebijakan internal yang lebih baik, termasuk penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan peluang pengembangan karir, dan peningkatan komunikasi antara manajemen dan pendidik. Implikasi teoritisnya mencakup kontribusi pada pemahaman tentang kepuasan kerja dan retensi tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks keagamaan dalam menganalisis retensi tenaga pendidik di MTS Al-Jihad Medan. Dengan demikian, memberikan pandangan yang lebih sederhana dan kontekstual terhadap faktor-faktor retensi di lembaga ini.
Manajemen Sarana dan Prasarana Di SMP Nurul Huda Terusan Nunyai Lampung Tengah Haidar, Muhammad Al; Patimah, Siti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.8

Abstract

Sekolah dikatakan berhasil apabila terdapat optimalisasi pengelolaan atau pemnfaatan sarana dan prasarana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan manajemen sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif,dengan subjek penelitian kepala sekolah, wakil ketua sarana dan prasarana dan kepala tata usaha (TU). Hasil penelitian tentang manajemen sarana dan prasarana di SMP Nurul Huda Terusan Nunyai, yaitu: (1).Perencanaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 – 15 tahun). (2).Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan menganalisis barang, menyeleksi barang, pembuatan proposal pengadaan, melakukan survey ke sekolah dan pengiriman barang ke sekolah. (3).Penyaluran sarana dan prasarana dilakukan dengan penyusunan alokasi barang dan penyaluran barang ke sekolah. (4).Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan dengan mencatat barang yang masuk dan keluar. (5).Pemeliharaan sarana dan prasarana diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas masing – masing ruangan dan adanya sanksi atau tata tertib. (6).Penyimpanan sarana dan prasarana di simpan di tempat khusus yang sudah disediakan oleh sekolah. (7).Penghapusan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan membuat surat keterangan tidak layak pakai yang diserahkan kepada yayasan.
Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Dalam Manajemen Peserta Didik Di SMK Negeri 4 Muaro Jambi Ekayani, Pusparatri; Ramayanti, Lisa; Hasanah, Huswatun; Karmila, Karmila; Nega, Salonike; Tersta, Friscilla Wulan; Wijaya, Hansein Arif
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.9

Abstract

Artikel ini membahas proses kelulusan di SMK Negeri 4 Muaro Jambi yang melibatkan sejumlah kriteria, termasuk kelengkapan menyelesaikan mata pelajaran, perilaku, nilai, kemampuan kerja keras, dan kewajiban lulus dalam uji praktek dan uji kompetensi. Kelulusan juga menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya memperhatikan aspek akademis, melainkan juga aspek perilaku dan kedisiplinan peserta didik. Manajemen peserta didik meliputi analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pembinaan, pencatatan, dan kelulusan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kasus, pendekatan triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memiliki dampak terhadap motivasi belajar, distribusi tenaga pendidik, dan manajemen sumber daya sekolah.
Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Shoofiya, Silmina Inna; Puspitosari, Hervina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.10

Abstract

Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.