cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
sinergilegalpublisher@gmail.com
Phone
+6285358750566
Journal Mail Official
sinergilegalpublisher@gmail.com
Editorial Address
Jalan Beringin VI No. 25 Kota Medan, Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal Juris Sinergi
Published by PT. Sinergi Legal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30484308     DOI : https://doi.org/10.70321/jsj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Juris Sinergi Journal (JSJ) merupakan jurnal hukum yang berfokus pada penelitian interdisipliner dalam bidang hukum. Jurnal ini menyediakan platform bagi para peneliti untuk menerbitkan karya-karya yang menyinergikan berbagai aspek hukum dengan disiplin ilmu lain, mencakup studi kasus, teori hukum, serta analisis kebijakan hukum yang terapan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September" : 6 Documents clear
Analisis Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antar negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada dua masalah utama: yurisdiksi ICJ dan kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yurisdiksi sering menjadi hambatan utama karena negara-negara di kawasan ini enggan mengakui yurisdiksi ICJ secara sukarela. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan ICJ sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan tekanan domestik. Studi kasus seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memperlihatkan bahwa kesediaan politik dan hubungan bilateral yang baik dapat mendukung kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas dalam implementasi keputusan internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, deklarasi opsional yang lebih luas, dan pengembangan mekanisme regional untuk meningkatkan efektivitas ICJ di Asia Tenggara. Kata kunci: Mahkamah Internasional, yurisdiksi, kepatuhan
IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN DAN KEADILAN Edi Sahputra Siregar
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i2.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Maqasid Syariah dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Prinsip Maqasid Syariah menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kontrak bisnis syariah di Indonesia telah dirancang untuk memenuhi prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam hal larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku bisnis terhadap prinsip syariah, ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, serta kurang optimalnya pengawasan oleh otoritas terkait. Praktik seperti penetapan margin keuntungan yang terlalu tinggi atau denda keterlambatan yang tidak transparan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi syariah, pengawasan yang lebih ketat, digitalisasi kontrak berbasis teknologi blockchain, serta pemberdayaan pelaku UMKM untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam kontrak bisnis syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontrak bisnis syariah di Indonesia tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah.
KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH MENURUT PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYEKH ABDULLAH AL HARARI Alpi Syahri Siregar; Tuti Alawiyah; Indra Suardi
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i2.53

Abstract

Pendidikan aqidah merupakan elemen fundamental dalam membangun karakter dan identitas keislaman individu Muslim. Penelitian ini mengkaji konsep pendidikan aqidah menurut pemikiran Syekh Abdullah Al-Harari, seorang ulama yang menekankan pentingnya akidah yang benar sebagai landasan hidup seorang Muslim. Melalui metode penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis kontribusi pemikiran beliau dalam membentuk individu dan masyarakat yang beriman, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pemikiran Syekh Al-Harari mencakup penguatan dasar keimanan, internalisasi nilai-nilai Islam, relevansi pendidikan akidah dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta integrasi dimensi tasawuf untuk pembinaan jiwa. Pendidikan aqidah dalam pandangan beliau tidak hanya sebagai transfer pengetahuan teologis, tetapi juga sebagai proses pembentukan moral dan spiritual yang relevan di tengah masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan aqidah menurut Syekh Abdullah Al-Harari dapat menjadi benteng ideologis dan spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi, sekaligus menciptakan generasi Muslim yang berakhlak mulia dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam.
Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan Vinna ApriskaPutri Siregar; Andry Syafrizal Tanjung
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i2.69

Abstract

Persepsi Hakim mengenai keadilan memiliki dampak besar terhadap keputusan yang diambil. Proses yang dilalui hakim dalam pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga membutuhkan keterampilan untuk menyeimbangkan berbagai unsur, seperti kepastian hukum, keadilan untuk pihak-pihak terkait, dan dampak sosial dari keputusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti tekanan publik, pengaruh politik, serta kemungkinan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan yang adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mencakup wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Medan mengenai pandangan mereka tentang keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pandangan hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan hakim tentang keadilan. Tanggung jawab dan kode etik hakim sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTI-KORUPSI INDONESIA Moses Elias Perangin-angin; Junaidi
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i2.80

Abstract

Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (uang). Sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Karena merupakan suatu estimasi, anggaran dapat dimaknai pula sebagai sebuah jenis rencana, yaitu rencana yang menggambarkan perkiraan jumlah uang penerimaan dan pengeluaran. Korupsi yang menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, berdampak serius bagi pembangunan ekonomi, dan demokrasi. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, merugikan masyarakat, dan mengkikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, pengumuman data dilakukan berdasarkan metode analisis hukum normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data diperoleh dari jurnal, kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi, khususnya masalah keuangan anggaran. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat, maka kinerja keuangan anggaran pemerintahan daerah dapat diawasi oleh publik. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara mempublikasikan informasi keuangan anggaran secara terbuka dan transparan.
TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM ISLAM Vito Dasrianto
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menjelaskan dan berbicara tentang maqashid al-syari'ah dan implementasinya dalam hukum Islam yang merupakan hal penting dalam suatu pembahasan serta dalam penerapan hukum Islam dan tidak luput dari pandangan para ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkan maqashid syari’ah dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain menjelaskan lebih terperinci sebagai materi tersendiri dan diperluas dalam filsafat hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan (Library Reseach) yang mengandalkan data- data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam literatur sumber hukum Islam dan yang tertera dalam aturan dalam hukum Islam tersebut sampai saat ini. Apabila dianalisis semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan nabi Muhammad saw dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan nampak bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam dan lebih jelas terlihat, bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan sekaligus penerapan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat dan teori maqasid al-syari’ah sebagai tempat kemaslahatan dalam segala hal dengan memakai daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei