cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
sinergilegalpublisher@gmail.com
Phone
+6285358750566
Journal Mail Official
sinergilegalpublisher@gmail.com
Editorial Address
Jalan Beringin VI No. 25 Kota Medan, Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal Juris Sinergi
Published by PT. Sinergi Legal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30484308     DOI : https://doi.org/10.70321/jsj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Juris Sinergi Journal (JSJ) merupakan jurnal hukum yang berfokus pada penelitian interdisipliner dalam bidang hukum. Jurnal ini menyediakan platform bagi para peneliti untuk menerbitkan karya-karya yang menyinergikan berbagai aspek hukum dengan disiplin ilmu lain, mencakup studi kasus, teori hukum, serta analisis kebijakan hukum yang terapan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Analisis Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antar negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada dua masalah utama: yurisdiksi ICJ dan kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yurisdiksi sering menjadi hambatan utama karena negara-negara di kawasan ini enggan mengakui yurisdiksi ICJ secara sukarela. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan ICJ sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan tekanan domestik. Studi kasus seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memperlihatkan bahwa kesediaan politik dan hubungan bilateral yang baik dapat mendukung kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas dalam implementasi keputusan internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, deklarasi opsional yang lebih luas, dan pengembangan mekanisme regional untuk meningkatkan efektivitas ICJ di Asia Tenggara. Kata kunci: Mahkamah Internasional, yurisdiksi, kepatuhan
Hukum Dan Kebijakan Transnasional : Menjelajahi Kompleksitas Regulasi Di Era Global Manihuruk, Fiona Chintia; Nur Adila Siregar; Zoubel W Kesia P; Desy Natasya Br Sembiring; Raka Andika Putra; Dandi Noprizal Taufik
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.7

Abstract

Jurnal ini mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan transnasional dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi telah memicu pergerakan lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang memerlukan solusi hukum dan kebijakan yang bersifat transnasional.  Jurnal ini membahas berbagai isu krusial dalam ranah hukum dan kebijakan transnasional, seperti:Perdagangan dan Investasi Internasional: Menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perdagangan dan investasi antar negara, termasuk perjanjian perdagangan bebas, aturan investasi, dan hak kekayaan intelektual. Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan: Membahas penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan dalam konteks transnasional, termasuk perlindungan migran, pengungsi, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Hukum Lingkungan Internasional: Mengkaji berbagai instrumen hukum dan kebijakan internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Hukum Pidana Internasional: Menganalisis perkembangan hukum pidana internasional, termasuk prinsip universalitas, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Penyelesaian Sengketa Transnasional:Membahas berbagai mekanisme penyelesaian sengketa transnasional,seperti arbitrase internasional, mahkamah internasional, dan negosiasi diplomatik. Jurnal ini juga mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam merumuskan dan menerapkan hukum dan kebijakan transnasional, seperti negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi masyarakat sipil. Di era globalisasi yang semakin kompleks, hukum dan kebijakan transnasional memainkan peran yang krusial dalam mengatur pergerakan lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal. Globalisasi telah memicu berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum dan kebijakan domestik semata, sehingga diperlukan solusi yang bersifat transnasional.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Tiara Yasin; Indra utama tanjung; Chantika Salsabillah; Cintya Maharani; Tiara Edlis; Zidan Alfalah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.8

Abstract

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur semua kegiatan pada skala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat oleh masyarakat internasional umumnya dimaksudkan untuk tujuan utama, yaitu menyediakan cara bagaimana sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan cara menyelesaikan sengketa di ranah internasional yang dihadapi oleh negara-negara. Ada banyak solusi di sebuah negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dan semua itu tergantung pada masing-masing negara dalam penulisan ini ada penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan hukum normatif karena mengkaji prinsip-prinsip, konsep hukum, dan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif yang mengkaji apa yang ada dalam tulisan, dilihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku.
Evolusi Pelayanan Kesehatan: Keabsahan dan Regulasi Telemedicine dalam Hukum Indonesia Irsyam Risdawati
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan layanan telemedicine dalam konteks hukum positif Indonesia. Di era digital, penggunaan telemedicine telah meningkat, didorong oleh kebutuhan untuk akses kesehatan yang lebih luas serta kepraktisan dalam pengobatan jarak jauh. Namun, pergeseran ini menimbulkan pertanyaan hukum penting terkait keabsahan perjanjian terapeutik yang dilakukan secara online dan perlindungan data pengguna. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengkaji regulasi terkait serta implementasi layanan telemedicine berdasarkan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine di Indonesia, sementara secara teoritis memenuhi syarat perjanjian sah, masih memerlukan peraturan lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu seperti informed consent dan keamanan data. Dari analisis tersebut, disarankan bahwa diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk memastikan praktik telemedicine yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Indonesia menanggapi perkembangan layanan kesehatan digital dan menyoroti pentingnya adaptasi hukum yang berkelanjutan untuk mendukung inovasi dalam pelayanan kesehatan. Kata kunci: Telemedicine, Hukum Positif Indonesia, Perjanjian Terapeutik
HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Lubis, Andi Hakim
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.10

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan reformasi legislatif signifikan dalam sektor kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur terkait untuk mengidentifikasi perubahan dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU ini menyediakan arah baru dalam peningkatan standar pelayanan kesehatan, memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam proses medis. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 membuka jalan cerah bagi masa depan tenaga kesehatan di Indonesia dengan mengarahkan pada praktik kesehatan yang lebih etis, adil, dan profesional. UU ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan keadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di seluruh negeri. Kata kunci: Undang-Undang Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Hak dan Kewajiban
Kritik Terhadap Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dari Perspektif Hukum Tata Negara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini menganalisis kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada dua masalah utama: prosedur legislasi dan partisipasi publik serta dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan masalah legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan tanpa proses legislasi yang ketat, serta mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi, perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan undang-undang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.
PEMIDANAAN KORPORASI sinergilp, T Riza Zarzani; Ismaidar; Br. Barus, Juita Novalia
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.12

Abstract

Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas naturalijk person (subyek hukum orang) dan recht person (subjek hukum buatan manusia). Subjek hukum (badan hukum ) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum. Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemidanaan korporasi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidaan korporasi di Indonesia. Korporasi selalu diidentifikasi sebagai suatu entitas hukum yang dianggap memiliki kepribadian di depan hukum. Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya. Tindak pidana yang dijatuhkan pada korporasi tidak hanya pidana denda, akan tetapi juga mencakup pidana penjara jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama in sanksi denda menjadi “primadona” sanksi pidana bagi korporasi. Pemberlakuan double track system menjadi tanda beda dari pengaturan pemidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada. Kata Kunci : Pidana, Korporasi, Sanksi
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Muhammad Hirzi Aldivie; Asmadi Prima Sembiring; Sembiring, Nicolas; Sihotang, Jonatan Natanael; Tanjung, Indra Utama
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.22

Abstract

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarikuntuk dibahas Menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliptuti semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasionalsaling berkaitan satu sama lainnya.
Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan Siber dalam Transaksi Financial Technology Ayumi Kartika Sari
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.27

Abstract

Kejahatan siber dalam transaksi Financial Technology (Fintech) adalah salah satu tantangan hukum yang signifikan di era digital. Dengan berkembangnya teknologi, transaksi keuangan semakin beralih ke platform digital, dan ini menciptakan peluang baru bagi para pelaku kejahatan siber. Kejahatan dunia maya mengacu pada tindakan ilegal yang menggunakan komputer atau internet . Beberapa contoh kejahatan dunia maya antara lain: Mencuri dan menjual data perusahaan. Menuntut pembayaran untuk mencegah serangan. Menginstal virus pada komputer target. Hukum financial technology (fintech) adalah seperangkat peraturan dan undang-undang yang mengatur operasional dan aktivitas dari perusahaan fintech. Ini mencakup segala aspek hukum yang relevan dengan layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan asuransi berbasis teknologi. Di Indonesia, hukum fintech diatur oleh beberapa lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang mengeluarkan peraturan terkait pendaftaran, perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk perusahaan fintech.
IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN DAN KEADILAN Edi Sahputra Siregar
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i2.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Maqasid Syariah dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Prinsip Maqasid Syariah menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kontrak bisnis syariah di Indonesia telah dirancang untuk memenuhi prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam hal larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku bisnis terhadap prinsip syariah, ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, serta kurang optimalnya pengawasan oleh otoritas terkait. Praktik seperti penetapan margin keuntungan yang terlalu tinggi atau denda keterlambatan yang tidak transparan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi syariah, pengawasan yang lebih ketat, digitalisasi kontrak berbasis teknologi blockchain, serta pemberdayaan pelaku UMKM untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam kontrak bisnis syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontrak bisnis syariah di Indonesia tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei