cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 26   27   28   29   30 
KOLABORASI MULTI-AKTOR DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU Sahat Martua Sinaga; Wiro Oktavius Ginting
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2366

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu bencana lingkungan yang paling serius di Indonesia sehingga memerlukan kolaborasi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi multi aktor dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian berjumlah 17 orang yang dipilih secara purposive dan terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat keamanan, Polisi Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, sektor swasta, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat komunikasi, memperjelas pembagian peran, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat respons mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Kesimpulannya, keberhasilan mitigasi kebakaran hutan dan lahan memerlukan penguatan kolaborasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, serta tata kelola yang terintegrasi untuk mewujudkan ketangguhan bencana yang berkelanjutan.
POLA PEMBELAJARAN AL-QUR’AN MELALUI METODE TILAWATI DI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN MADINATU TAQWA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR Eka Damayanti; Ahyar Rasyidi; Muhammad Yusuf
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2368

Abstract

Pembelajaran Al-Qur’an di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) memerlukan metode yang sistematis agar santri mampu membaca Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid. Salah satu metode yang banyak diterapkan ialah Metode Tilawati. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pola pembelajaran Al-Qur’an menggunakan Metode Tilawati serta mengklasifikasikan faktor pendukung dan penghambat penerapannya di TPQ Madinatu Taqwa Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pembelajaran menerapkan teknik klasikal empat langkah, baca simak, dan murajaah, sedangkan evaluasi dilakukan secara harian dan melalui munaqasyah berkala. Faktor pendukung meliputi motivasi santri, dukungan orang tua, sarana dan prasarana, serta kompetensi pengajar. Adapun faktor penghambat meliputi benturan jadwal, rendahnya konsentrasi sebagian santri, dan belum seluruh pengajar memiliki syahadah Tilawati. Penerapan Metode Tilawati membentuk pola pembelajaran yang terstruktur dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Al-Qur’an di TPQ.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOLI-TOLI Saskiyah Fatimah Zabina; Awaliah; Titie Yustisia Lestari
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2371

Abstract

Remisi merupakan hak konstitusional narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pemberian remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, motivasi bagi narapidana untuk berperilaku baik, serta upaya untuk mewujudkan tujuan reintegrasi sosial narapidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, seperti pelanggaran disiplin oleh narapidana, keterlambatan administrasi khususnya bagi narapidana pindahan, keterbatasan sumber daya manusia khususnya operator Sistem Database Pemasyarakatan, keterbatasan sarana pendukung berupa koneksi internet yang kurang stabil, serta belum optimalnya penilaian pembinaan oleh wali pemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kendala-kendala tersebut berdampak pada keterlambatan proses pengusulan dan penetapan remisi.
A Singer’s Liability for the Unlicensed Use of Songs in Commercial Concerts: An Analysis of the Supreme Court’s Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Seroja Kusuma Dewi; Rina Arum Prastyanti; Muhamad Habib
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2380

Abstract

The Indonesian music industry keeps growing, yet compliance with royalty obligations among event organizers remains weak, shown by more than 400 events that failed to pay music royalties through the channel required by law. This problem reached its peak in the dispute between songwriter Ari Bias and singer Agnez Mo, which ended with Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. This study aims to analyze the form of a singer's legal liability for using a song at a commercial concert without the creator's permission, and to examine whether the judges' legal reasoning aligns with the principle of copyright legal protection. This normative juridical research uses a statute approach and a case approach, examined through Hans Kelsen's Theory of Legal Responsibility and Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection. The findings show that the Supreme Court corrected the singer's individual liability construction into a functional liability attached to the concert organizer. Even so, the decision only satisfies the preventive dimension of legal protection, while its repressive dimension has not yet provided real recovery for the songwriter.
REINTERPRETASI LOGICAL FALLACY DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERTENTANGAN ATAS TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN Rolly Muliazi; Aulia Muthiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2383

Abstract

Penelitian ini mereinterpretasi secara kritis legitimasi paradoksal terhadap penalaran sesat (logical fallacy) khususnya argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam, dan argumentum ad misericordiam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik, penelitian ini memosisikan kekeliruan berpikir tersebut sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Ketegangan teoretik utama yang dikaji adalah hubungan dan pertentangan antara ketentuan yang sarat nilai etis ini dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen yang mewajibkan pemurnian ilmu hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti etika, sosiologi, dan politik. Penelitian ini mengintegrasikan kritik akademik terkini, bahwa teori Kelsen telah disalahpahami secara sistematis di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan metodologis: Kelsen berbicara tentang teori ilmu hukum, sementara KUHAP berbicara tentang praktik peradilan. Dualisme metodologis diusulkan untuk merekonsiliasi kedua perspektif.
KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Hany Amelya; Mirza Satria Buana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1905

Abstract

Struktur oposisi dalam sistem perwakilan merupakan elemen penting dalam negara demokrasi modern karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Namun, sistem perwakilan di Indonesia tidak memiliki struktur oposisi yang terinstitusionalisasi secara formal. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas negara hukum (rule of law) dan demokrasi, khususnya dalam aspek checks and balances serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan oposisi parlementer yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah dan tidak terorganisir secara institusional. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas mekanisme checks and balances serta memengaruhi kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan parlemen agar fungsi oposisi dapat berjalan secara efektif dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT Agnes Chikita; Abdul Halim Barkatullah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1907

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada pemberian kredit bermasalah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta meminimalisasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan). Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank sering kali menghadapi permasalahan berupa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta bentuk akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam setiap proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan debitur hingga pengawasan pasca pencairan kredit. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut yang berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal bank serta peningkatan peran regulator dalam memastikan akuntabilitas perbankan berjalan secara efektif.
KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW Redwan Dwi Noranda; Rudy Indrawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1908

Abstract

Bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan prinsip due process of law. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan yang dapat mengurangi atau melanggar hak-haknya apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan serta mengkaji implementasinya dalam perspektif due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, akses terhadap penasihat hukum, maupun pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip due process of law. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi akses bantuan hukum guna menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif.
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2025/PN Mnd Allan Larenaung; Wahyu Prawesthi; Siti Marwiyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2283

Abstract

Penentuan kualifikasi luka berat dalam tindak pidana penganiayaan masih menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Populasi penelitian berupa seluruh norma hukum, doktrin, dan putusan yang berkaitan dengan penentuan luka berat, sedangkan sampel penelitian adalah Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd yang dipilih secara purposif sebagai objek utama kajian. Instrumen penelitian menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menentukan luka berat melalui penilaian terpadu terhadap visum et repertum, fakta persidangan, alat bukti yang sah, hubungan kausal, dan penerapan norma hukum, sehingga visum et repertum tidak menjadi dasar tunggal pembuktian. Kesimpulannya, kualitas ratio decidendi yang sistematis dan argumentatif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum, serta Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat konsistensi pertimbangan hakim.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PAYLATER DAN IMPLIKASINYA PADA KONSUMEN MUSLIM Eifen Diana Jetthakova; Muhammad Habib; Pitriyani; Raihana Meicicha Syhafira; Hendrikus Pain Geroda Lamamere; Dalfinda Dio Pratama
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Paylater dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap konsumen Muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Paylater konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan potensi ketidakadilan dalam akad, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan Paylater cenderung meningkatkan perilaku konsumtif dan risiko utang pada konsumen Muslim. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model Paylater berbasis syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan Paylater serta pemahaman terhadap akad dalam Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Page 29 of 30 | Total Record : 295

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023