cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 26   27   28   29   30 
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMATAN SELATAN Jumarianta
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2310

Abstract

Penelian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pada indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dari masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal. Pada indikator pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kerja dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana dan proses pengadaan yang memerlukan waktu.Pada indikator pemanfaatan, sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Namun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan. Pada indikator pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan telah dilakukan melalui pendataan, pengawasan, pengecekan, dan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. Pada indikator pemindahtanganan, barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan telah dilakukan proses pendataan dan pengusulan untuk dipindahtangankan melalui lelang maupun hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang cukup lama.
PERAN MASYARAKAT SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM Rihat Almakiyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2314

Abstract

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai moral dalam masyarakat. Namun, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat. Melalui tinjauan literatur dan penelitian empiris, jurnal ini menggali bagaimana masyarakat dapat menjadi landasan yang kuat dalam memberikan dukungan, pengembangan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pembahasan melibatkan konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, norma sosial, dan interaksi antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Temuan jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya kolaborasi erat antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memperkuat basis pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek formal di lembaga-lembaga pendidikan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan literatur dan studi kasus, jurnal ini mengeksplorasi kontribusi masyarakat dalam membentuk, mendukung, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Analisis mendalam terhadap hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan Islam menggambarkan bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pendidikan Islam secara keseluruhan.
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN BUNGKU TIMUR Anwar Yakub; Susi Susilawati; Ansar
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2322

Abstract

Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan hukum dan sosial karena berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik tersebut masih terjadi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya perkawinan usia anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya bukan merupakan penyebab utama. Faktor yang paling dominan adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses teknologi dan media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua. KUA Kecamatan Bungku Timur telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya dukungan orang tua, serta belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, pemerintah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, orang tua, dan masyarakat agar upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat berjalan lebih efektif.
PENGATURAN HUKUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Muh. Sesar Lataha; Amiruddin Hanafi; Musfiratul Ilmi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2345

Abstract

Penerapan hukum pidana di Indonesia secara historis sangat kental dengan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman badan (penjara). Hal ini memicu krisis akut berupa fenomena overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk pembaruan hukum, muncul gagasan kontemporer Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji syarat-syarat pemberiannya oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer yang ditelaah meliputi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru), UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Perma No. 1 Tahun 2024, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum restorative justice di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi dari yang semula bersifat parsial dan sektoral (tersebar di tingkat Perpol dan Perja) menuju unifikasi formal. Payung hukum materiil diakomodasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menggeser tujuan pemidanaan ke arah korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sedangkan hukum acaranya telah diatur secara komprehensif dan integratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) serta diperkuat oleh Perma No. 1 Tahun 2024 di tingkat persidangan.
PENGAKSESAN AKUN CLOUD COMPUTING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM: ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK Asaad Ahmad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2346

Abstract

Perkembangan teknologi cloud computing memicu transformasi radikal dalam modus operandi kejahatan siber (cybercrime), yang menuntut kesiapan aparat penegak hukum dalam pengumpulan alat bukti digital. Namun, karakteristik data cloud yang bersifat virtual dan lintas batas yurisdiksi sering kali melahirkan benturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pengaksesan akun cloud computing oleh aparat penegak hukum berdasarkan regulasi di Indonesia (UU ITE dan UU PDP) dibandingkan dengan sistem common law (ECPA dan CLOUD Act), serta menguji validitas dokumen elektronik yang diperoleh di luar prosedur hukum acara formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaksesan akun cloud computing oleh penyidik di Indonesia tunduk pada pembatasan ketat Pasal 30 jo. Pasal 43 UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) serta rezim perlindungan privasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) yang mewajibkan adanya izin atau penetapan pengadilan (due process of law). Sementara dalam sistem common law di Amerika Serikat, kakunya aturan Electronic Communications Privacy Act (ECPA) kini telah dijembatani oleh CLOUD Act melalui skema perjanjian bilateral internasional. Konsekuensi yuridis terhadap dokumen elektronik hasil pengaksesan akun cloud yang dilakukan tidak sesuai prosedur (unlawful search and seizure) adalah cacat hukum. Berdasarkan doktrin fruit of the poisonous tree (the exclusionary rule), alat bukti tersebut kehilangan kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima (inadmissible evidence) demi hukum di persidangan.
SANKSI WAJA BAGI ORANG TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ADAT BAJAWA DI DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA Fordianus Suri Meka; Juliana Susantje Ndolu; Petornius Damat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2348

Abstract

Sanksi waja merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dalam masyarakat Bajawa yang tidak hanya berfungsi memulihkan hubungan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi waja yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta menganalisis pemenuhan hak anak menurut hukum adat Bajawa di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian terdiri atas tiga ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh tujuh responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, tabulasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi waja memengaruhi kedudukan hak anak dengan berkurangnya hak atas nafkah, kehadiran dan peran ayah, hubungan dengan keluarga ayah, serta tidak diperolehnya hak waris dari garis ayah, sedangkan hak atas identitas, pengasuhan oleh keluarga ibu, dan kehadiran ayah dalam peristiwa adat tertentu tetap diakui. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi waja tidak menghilangkan status anak dalam masyarakat adat Bajawa, tetapi membatasi pemenuhan beberapa hak anak akibat kuatnya sistem kekerabatan matrilineal sehingga pelaksanaan sanksi adat perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEXTORTION MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE Sultan Mangku Negoro; Syahrul Borman; Hartoyo; Moh. Taufik
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2354

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya sextortion, yang menimbulkan kerugian materiil, psikologis, sosial, serta mengancam hak atas privasi dan martabat korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana sextortion melalui media sosial, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan hak bagi korbannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sextortion melalui media sosial memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B UU ITE. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui upaya preventif dan represif, meliputi penegakan hukum, pelindungan data pribadi, pemulihan hak korban, serta pendampingan selama proses peradilan. Optimalisasi perlindungan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat guna menciptakan ruang digital yang aman serta menjamin kepastian hukum bagi korban.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK: (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt) Abdulloh Satria Huda; Dudik Djaja Sidarta; Vallencia Nandya Paramitha
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2355

Abstract

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, masih ditemukan kasus penelantaran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan, salah satunya dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya penelantaran anak serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi. Pertimbangan hakim dinilai telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Meskipun demikian, faktor ekonomi dan kondisi sosial terdakwa seharusnya dipertimbangkan secara lebih komprehensif agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM Faradilla Iha; Noenik Soekorini; Renda Aranggraeni; Fathul Hamdani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2359

Abstract

Perkembangan teknologi informasi danjuga media digital telah memberi kemudahan didalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kriminalitas siber, satu diantaranya penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini bertujuan guna melaksanakan analisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam, mengkaji penegakan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, danjuga kasus. Data didapat melewati studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, danjuga tersier yang dilakukan analisis dengan kualitatif. Dari Hasil penelitian membuktikan bahwasanyaa pengaturan mengenai penyebarluasan konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi danjuga Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penyebaran konten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keengganan korban untuk melapor akibat rasa malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, danjuga edukasi masyarakat mengenai etika bermedia digital dan perlindungan privasi guna menciptakan penegakan hukum yang efektif danjuga perlindungan hukum bagi korban.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Suwardi Sudirman; Sitti Fatimah Maddusila; Mohammad Saleh
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2360

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial yang diiringi bertambahnya kasus pencemaran nama baik di ruang digital yang menimbulkan kerugian keperdataan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Pasal 1372 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan melalui tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku meliputi ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, pencabutan atau klarifikasi informasi yang tidak benar, serta penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban dan pemberian ganti kerugian secara adil sesuai ketentuan KUHPerdata.

Page 28 of 30 | Total Record : 295

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023