Lentera Ilmu
accommodates scientific research articles by lecturers, academic practitioners, teachers and students to improve the quality of education. The scope of this journal is all research related to the study of Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal is published 3 (three) times a year, namely the edition March, July and November. The scope and focus are related to research in Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal also publishes articles related to studies of social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanity, ethics and morality, international relations. And also publishes studies on education policy. In accordance with its scope, the Journal of Lentera Ilmu accepts multidisciplinary articles related to educational research, social humanities and culture. Law in the study of criminal, civil, state administration, constitutional, agrarian law, and also discusses the customary laws existing in Indonesia and around the world. This journal focuses on educational sciences, social humanities and cultural studies such as learning and teaching theories, Curriculum Development, Educational Evaluation, Educational Psychology, Educational Management, Technology in Education, Cultural Studies, Cultural Identity, Cultural Change, Multiculturalism and research on community empowerment with quantitative and qualitative approaches. There are many other problems related to Education, Social Humanities and Cultural studies. Therefore, Lentera Ilmu publishes research results and literature reviews related to the original scope of education, social humanities and cultural studies such as microeconomics, social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanities. , Ethics and morality, International relations and research on education. in Indonesia and abroad. This journal aims to publish scientific articles from researchers from Indonesia and other countries.
Articles
52 Documents
<![CDATA[Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fernaldi, Kevin]]>;
<![CDATA[Agustin, Khusnul Putri]]>;
<![CDATA[Sari, Mila Claudia Artika]]>;
<![CDATA[Maf'ula, Shofia Dwi]]>;
<![CDATA[Nizan, Stefani Bunga Rizka]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1, No 2, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i2.59
<![CDATA[Hak kekayaan Intelektual berperan penting dalam hukum dagang terutama bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), seperti yang terlihat dalam kasus antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Bensu milik Benny Sujono. Kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola merek dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa ini berujung pada keputusan pengadilan yang membatalkan pendaftaran merek Ruben Onsu karena kesamaan yang signifikan, menyoroti pentingnya pemahaman HKI di kalangan pelaku usaha. HKI sering digunakan sebagai perlindungan atas hasil kreativitas dan inovasi, seperti hak cipta, paten dan merek dagang. Tujuan artikel ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum dagang dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual UMKM di Indonesia. Pada artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan metode hukum normatif. Dengan memanfaatkan HKI secara efektif, UMKM dapat melindungi aset intelektual mereka dari gangguan dan pelanggaran, dan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan penerapannya dalam konteks hukum dagang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan UMKM di Indonesia.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila ]]>
<![CDATA[Hertriani, Anisa Nur]]>;
<![CDATA[Aulia, Gema]]>;
<![CDATA[Purwi, Salsa Nabilla]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Yuliana]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1, No 2, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i2.60
<![CDATA[Hak Asas|i Manus|ia (HAM) dalam perspekt|if Pancas|ila merupakan pengakuan terhadap martabat dan hak dasar set|iap |ind|iv|idu yang d|il|indung|i oleh negara. Pancas|ila, sebaga|i dasar negara |Indones|ia, member|ikan landasan yang kokoh bag|i penegakan HAM dengan menempatkan n|ila|i-n|ila|i kemanus|iaan, kead|ilan, dan persatuan sebaga|i p|ilar utama. Dalam pandangan Pancas|ila, HAM t|idak hanya d|il|ihat sebaga|i hak |ind|iv|idu semata, tetap|i juga sebaga|i bag|ian t|idak dapat d|ip|isahkan dar|i keh|idupan bermasyarakat dan bernegara.Pancas|ila mengajarkan bahwa set|iap warga negara berhak untuk h|idup bebas, memperoleh kead|ilan, serta mendapatkan perl|indungan atas hak-haknya, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pend|id|ikan, dan hak untuk h|idup sejahtera. N|ila|i kemanus|iaan yang terkandung dalam s|ila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", member|ikan dasar sp|ir|itual bag|i pengakuan terhadap n|ila|i kemanus|iaan yang un|iversal, sementara s|ila kedua h|ingga kel|ima mengarahkan pada penerapan kead|ilan sos|ial, kesetaraan, dan persatuan dalam keh|idupan berbangsa. Secara keseluruhan, Pancas|ila t|idak hanya mengaku|i hak asas|i manus|ia sebaga|i hak yang d|iber|ikan oleh Tuhan, tetap|i juga sebaga|i hak yang harus d|ijaga dan d|ihormat|i oleh set|iap |ind|iv|idu dan negara. Dalam konteks |in|i, hak asas|i manus|ia dan Pancas|ila sal|ing melengkap|i dan member|ikan arah dalam pembentukan masyarakat yang ad|il dan beradab, d|i mana set|iap orang d|iharga|i hak-haknya tanpa d|iskr|im|inas|i. Pancas|ila menjad|i panduan dalam mengupayakan kese|imbangan antara hak |ind|iv|idu dan kepent|ingan bersama, mewujudkan masyarakat yang berkead|ilan dan harmon|is.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PEMBEGALAN DI PEMALANG ]]>
<![CDATA[Putri, Agustina Aulia]]>;
<![CDATA[Amanah, Aulia Hymiatul]]>;
<![CDATA[Putri, Tatia Amelia]]>;
<![CDATA[Artanto, Riyan Cahyo]]>;
<![CDATA[Larasati, Karina Dian]]>;
<![CDATA[Arisanti, Farriza Zharfa]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1, No 2, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i2.61
<![CDATA[Penulisan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mengenai kejahatan tindak pidana pembegalan, sanksi bagi para pelaku, serta saran dari permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus dengan menganalisis peraturan atau aturan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang telah dikumpulkan sebagai sumber untuk dianalisis. Kejahatan adalah kejadian atau tindakan yang selalu terjadi disekitar manusia. Kejahatan yang dilakukan dengan merampas harta benda yang disertai kekerasan sering terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kesulitan ekonomi yang dialami pelaku kejahatan. Pencurian dikerjakan dengan beberapa manusia yang berupaya menganggu jalanan, merampas harta benda atau bahkan melakukan kekerasan disebut Pembegalan. Istilah Begal muncul di kalangan masyarakat yang diberi sebutan oleh masyarakat tradisional yang menggambarkan perilaku kriminal yang menyasar korban di jalanan hingga terjadi perampasan terhadap harta benda yang dimiliki korban. Dalam hukum pidana indonesia, hal ini telah diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).]]>
<![CDATA[Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital ]]>
<![CDATA[Aristianto, Balqis Zahira Nibras]]>;
<![CDATA[Abdillah, Rangga]]>;
<![CDATA[Anastuti, Ruthpita]]>;
<![CDATA[Fabian, Syahrul]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1, No 2, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i2.62
<![CDATA[Bullying, terutama dalam bentuk cyberbullying, telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat modern. Cyberbullying menggunakan teknologi untuk melakukan perundungan secara verbal maupun nonverbal, yang berdampak negatif terhadap korban, terutama remaja yang rentan secara emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cyberbullying di Indonesia, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah penanggulangannya. Berdasarkan survei dan data dari UNICEF serta BPS, ditemukan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya etika dalam bermedia sosial menjadi faktor utama terjadinya cyberbullying. Pendekatan hukum melalui penerapan UU ITE serta edukasi masyarakat mengenai etika digital menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah ini. Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis web dengan menganalisis kasus-kasus yang tercatat di sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki dampak psikologis yang signifikan, seperti tekanan mental hingga tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Ojek Disabilitas dalam Mendapatkan Hak di Bidang Ekonomi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Kajian pada Difabike Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Khoirul Albar, Danang]]>;
<![CDATA[Adhi Kurniawan, Neo]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.68
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak ekonomi pengemudi ojek disabilitas di Yogyakarta, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, dengan studi kasus pada Difabike. Difabike merupakan sebuah inisiatif lokal yang menyediakan layanan transportasi bagi dan oleh penyandang disabilitas, memberikan peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Difabike berperan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi bagi penyandang disabilitas. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan Triyono, pendiri Difabike, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Difabike berhasil menyediakan akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas, meskipun terdapat berbagai tantangan seperti stigma sosial, kurangnya dukungan pemerintah, dan regulasi yang belum memadai. Temuan ini menyoroti pentingnya payung hukum dan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung hak-hak ekonomi penyandang disabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model seperti Difabike memiliki potensi untuk diadopsi secara lebih luas guna meningkatkan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan meminimalisir hambatan yang ada. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya upaya sistematis dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di sektor ekonomi.]]>
<![CDATA[Peran Negara dalam Kasus Lumpur Lapindo dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Agustina, Bulan Nursheila]]>;
<![CDATA[Al Faiq, Muhammad Habieb Fath]]>;
<![CDATA[Ariesandra, Putri]]>;
<![CDATA[Salsabila, Syifa Azka]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.70
<![CDATA[Tragedi luapan lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006 menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius terhadap wilayah sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran negara dalam penanggulangan bencana dan dampaknya terhadap hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup (HAM). Negara diharapkan melindungi hak-hak warga negaranya. Namun, audit yang dilakukan Komnas HAM menemukan bahwa pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi para korban dan lingkungan yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji dokumen publik dan laporan resmi terkait penanggulangan bencana. Analisis menunjukkan bahwa negara tidak hanya absen, namun turut berkontribusi dalam proses bencana melalui tindakan yang tidak efektif dan mengabaikan prinsip tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan dan perlunya memperkuat upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan akuntabilitas perusahaan yang terlibat dalam pengembangan sumber daya alam. Laporan singkat ini berfokus pada peran negara mengenai dampak aliran sampah Lapindo terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta menyerukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[MENCIPTAKAN GENERASI EMAS MELALUI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PANCASILA YANG EFEKTIF ]]>
<![CDATA[Febrianti, Ainur]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.71
<![CDATA[Pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk karakter generasi muda yang kompeten dan berwawasan kebangsaan. Generasi muda, sebagai harapan bangsa, harus dilengkapi dengan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang kokoh agar mampu menghadapi tantangan global dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Guru berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui desain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila dapat membentuk individu yang tangguh dan bertanggung jawab, serta mendorong perkembangan moral dan sosial yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, implementasi pendidikan Pancasila yang efektif sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang tidak hanya produktif tetapi juga berkarakter.]]>
<![CDATA[PENYIMPANGAN KEPERCAYAAN ANTAR UMAT BERAGAMA YANG BERBEDA ALIRAN ]]>
<![CDATA[Ramadani, Aenun Rahma]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.72
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan antar agama serta mengusulkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang berguna untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk menyelidiki dan memahami permasalahan tersebut dengan lebih mendalam. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dengan menumbuhkan toleransi dan pemahaman yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila, konflik bisa dikurangi, dan kehidupan harmonis antar komunitas agama dapat terwujud. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan tingkat kerukunan dan saling menghargai di Indonesia dapat bertambah, memperkuat persatuan dalam perbedaan.]]>
<![CDATA[PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayah, Ayunda Nur]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.73
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keberlajutan hukum tata negara dalam suatu negara. Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini berfokus kepada pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya kepada keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan menjamin supremasi konstitusi terjaga dalam sistem hukum tata negara itu sangat penting.]]>
<![CDATA[Krisis Nilai Kemanusiaan di Era Digital: Analisis Berdasarkan Ideologi Pancasila ]]>
<![CDATA[Auliasari, Anindhita Sabrina]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.74
<![CDATA[Krisis nilai kemanusiaan di era digital merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks ideologi Pancasila. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, nilai-nilai kemanusiaan sering kali tergerus oleh budaya digital yang mengedepankan sikap individualisme. Fenomena ini menyebabkan penurunan moralitas di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam era digital untuk mengatasi tantangan moral dan etika yang muncul akibat perkembangan teknologi.]]>
