Lentera Ilmu
accommodates scientific research articles by lecturers, academic practitioners, teachers and students to improve the quality of education. The scope of this journal is all research related to the study of Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal is published 3 (three) times a year, namely the edition March, July and November. The scope and focus are related to research in Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal also publishes articles related to studies of social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanity, ethics and morality, international relations. And also publishes studies on education policy. In accordance with its scope, the Journal of Lentera Ilmu accepts multidisciplinary articles related to educational research, social humanities and culture. Law in the study of criminal, civil, state administration, constitutional, agrarian law, and also discusses the customary laws existing in Indonesia and around the world. This journal focuses on educational sciences, social humanities and cultural studies such as learning and teaching theories, Curriculum Development, Educational Evaluation, Educational Psychology, Educational Management, Technology in Education, Cultural Studies, Cultural Identity, Cultural Change, Multiculturalism and research on community empowerment with quantitative and qualitative approaches. There are many other problems related to Education, Social Humanities and Cultural studies. Therefore, Lentera Ilmu publishes research results and literature reviews related to the original scope of education, social humanities and cultural studies such as microeconomics, social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanities. , Ethics and morality, International relations and research on education. in Indonesia and abroad. This journal aims to publish scientific articles from researchers from Indonesia and other countries.
Articles
52 Documents
<![CDATA[Hubungan Antara Civic Knowledge Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang ]]>
<![CDATA[Cici Arfianti]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Neo Adhi]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.17
<![CDATA[Tujuan pada kajian ini untuk mendeskripsikan seberapa tingkat civic knowledge dan kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan dan untuk menjelaskan hubungan antara civic knowledge dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasional. Populasi yang digunakan pada kajian ini adalah mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan angakatan 2020 sampai 2023 yang berjumlah 593 mahasiswa. Sampel yang digunakan pada kajian ini berjumlah 86 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket berbentuk skala likert yang telah di uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Data yang digunakan pada kajian berdistribusi normal dan homogeny sehingga dapat dilakukan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 25.0 for windows. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat civic knowledge yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan berada di kategori cukup tingg, sedangkan tingkat kesadaran hukum berada di kategori sangat tinggi dan diperolegh perhitungan ro = 0,559 > rt =0,1786 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara civic knowledge dengan kesadaran hukum berlalu lintas.]]>
<![CDATA[Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Serta Motivasi Belajar Anak di SD Negeri Sidomulyo 01, Kec. Selorejo, Kab. Blitar ]]>
<![CDATA[Trianingsih, Mei Lantika]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.19
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari perceraian orang tua yang mempengaruhi pola asuh dan motivasi belajar anak di SD Negeri Sidomulyo 01, Kec. Selorejo, Kab. Blitar, serta untuk mengetahui upaya penanganan dari peramasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap analisis data dengan menggunakan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan membuat simpulan hasil. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan anak di SD Negeri Sidomulyo 01, Kec. Selorejo, Kab. Blitar, yang mengalami permaslaahan terhadap perilaku dan motivasi belajarnya, peneliti mendapati uraian permaslahan yang dialami anak seperti tidak sopan terhadap lingkungan disekitarnya, sulitnya bersosialisasi dan sering kesulitan mengontrol emosinya, selain itu anak juga merasa bahwa hilangnya motivasi belajar, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan menurunnya nilai hasil akademik. Peneliti telah meriset bahwa sebagian besar faktor permaslahan yang dialami anak disebabkan oleh tekanan mental akibat dari perceraian kedua orang tua. Mengacu kepada klasifikasi permasalahan yang dialami oleh anak, peneliti mendapati upaya yang dilakukan guru dan orang tua guna mengatasi dan meminimalisir permsalahan tersebut. Adapun upaya yang diterapkan meliputi (1) Pendekatan dan membangun komunikasi terhdap siswa terdampak, (2) Memberi dukungan, (3) Memberi perhatian dan pengawasan, (4) Menjalin komunikasi antara guru dan orang tua (5) Membangun suasana belajar yang menarik, (6) Memberi pujian,nilai dan hadiah.]]>
<![CDATA[Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik ]]>
<![CDATA[Annisa Rahma Karunia]]>;
<![CDATA[Darmadi, Aulia Nabila]]>;
<![CDATA[Sunika, Haninda Listya]]>;
<![CDATA[Sutiyoh, Muhammad Abi Ramadhan]]>;
<![CDATA[Sellamita, Sefia]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.21
<![CDATA[Di Indonesia, kejahatan tindak pidana kesusilaan masih menjadi masalah yang kompleks. Kompleksitas ini berasal dari berbagai elemen, seperti regulasi hukum yang tumpang tindih dan belum sepenuhnya menyeluruh. Dengan meninjau tiga undang-undang utama Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tujuan artikel ini adalah untuk menguraikan kompleksitas hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan di Indonesia. Ketidakpastian hukum dalam menangani tindak pidana kesusilaan disebabkan oleh kerumitan hukum ini. Hal ini dapat menyebabkan hakim membuat keputusan yang berbeda dan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, ketiga undang-undang tersebut harus disinkronkan dan diharmonisasi agar kerangka hukum untuk menangani tindak pidana kesusilaan lebih kuat. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penegakan dengan menyelesaikan masalah terhadap kejahatan tindak pidana kesusilaan di Indonesia yang kompleks, sehingga dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia ]]>
<![CDATA[Wulandari, Choirunisa Tri]]>;
<![CDATA[Agustin, Nindi]]>;
<![CDATA[Cahyaning Rizky, Salsabilla]]>;
<![CDATA[Abdillah, Melani Fajri]]>;
<![CDATA[Astuti, Mia Septiananda]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.22
<![CDATA[Generally, this illegal activity is called human organ trafficking because the parts of human organs are exchanged and money is obtained after some time. Trafficking in human bodies is also a serious problem because it does not meet useful standards and has many negative effects. In 1987, the World Health Organization (WHO) first banned the trade in human organs, and about 5 percent of global organ transplants are part of the illegal operation, a concerted fight against WHO guidelines. Of all the organs in the body, the kidneys are in the most demand because 10 percent of the world's population has chronic kidney failure. The purpose of writing this article is to analyze and learn more about the buying and selling of organs, which almost leads to human trafficking. This article focuses on a statutory review of organ procurement and supply violations, legal challenges to the requirements of the Organ Procurement and Supply Act, and recommendations for government enforcement and government action to manage it. procurement and delivery of organs. The research strategy used in this article can be a subjective approach using a library research strategy. At the time of writing, it appeared that trading in human organs is strictly prohibited by law in Indonesia. This prohibition is based on the Criminal Code and the Social Code. Because this activity is abuse because it replaces human organs. Section 345 of Act No. 1 of 2023 contains one of the few measures that the government uses to address this challenge. Keywords: Buying/selling Human Organs;Criminal Offense; WHO]]>
<![CDATA[Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas ]]>
<![CDATA[Liana, Fiki Elma]]>;
<![CDATA[Inka Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Zayyan, Keke Aqila]]>;
<![CDATA[Ilma, Takfiki]]>;
<![CDATA[Astuti, Wiji]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.23
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana aborsi di Indonesia serta menelusuri pandangan budaya, agama, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyikapi praktik aborsi. Kajian ini berfokus pada analisis legalitas dan moralitas yang melekat pada kebijakan hukum tersebut. Dengan metode penelitian studi literatur dan analisis yuridis, artikel ini mengeksplorasi bagaimana UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tindakan aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, serta mengevaluasi respon masyarakat dari berbagai perspektif budaya, agama, dan HAM. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan penerapan sanksi yang sudah tertera dalam UU No.1 Tahun 2023 dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan pencegahan kasus serupa di kemudian hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ruang legal bagi aborsi dalam kasus-kasus tertentu. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan dan penolakan praktik tersebut di kalangan Masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma-norma agama, dan prinsip-prinsip HAM yang beragam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan aborsi dalam konteks tindak pidana di Indonesia tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, kultural, dan hak asasi manusia untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulidya, Davina Zahrani]]>;
<![CDATA[Devi, Kifafa Istiqomia]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Nunik Ika]]>;
<![CDATA[Fatin, Revina Azzahra]]>;
<![CDATA[Khilmiyah, Rizqiyatul]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.25
<![CDATA[Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang adalah salah satu ancaman fisik terhadap harkat dan martabat manusia yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana jenis ini dapat memengaruhi harkat, martabat, dan kemerdekaan seseorang. Maka, penting untuk mendalami bagaimana pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang terkait dengan pengalaman individu dan bagaimana penerapan hal tersebut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana terhadap kemerdekaan orang serta menilai efektivitas penerapan praktik pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan riset kualitatif, dengan jenis studi kasus fokus riset pada kajian yuridis tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang ditinjau dari hukum di indonesia. Teknik penelitian ini menggunakan studi literatur yang menghasilkan sebuah informasi berupa data deskriptif yang bersumber dari buku, e-jurnal, website dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa KUHP di indonesia dengan jelas telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang yang dijelaskan pada pasal 446 sampai pasal 454. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana masih belum sesuai dengan ketentuannya. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dan optimalisasi sanksi pidana untuk memberikan efek takut kepada pelaku kejahatan dan menjaga keamanan yang lebih memadai bagi korban.]]>
<![CDATA[Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di Indonesia Terhadap Keamanan Keuangan Nasional ]]>
<![CDATA[Sapulette, Chesya Melindyawaty]]>;
<![CDATA[Tsalsabella, Dian Nitha]]>;
<![CDATA[Hanifah, Inas]]>;
<![CDATA[Hidayati, Risliani Nur]]>;
<![CDATA[Sari, Zahra Kurnia]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.30
<![CDATA[Kejahatan pemalsuan di Indonesia mencakup dua kategori utama: produksi dan peredaran mata uang palsu. Artikel ini berupaya mengkaji penegakan hukum pidana terkait uang palsu di Indonesia, khususnya implikasinya terhadap keamanan keuangan nasional. Berdasarkan literatur yang relevan dan sumber data sekunder seperti laporan resmi dan dokumen hukum, analisis ini mengungkap banyak kasus pemalsuan dan distribusi mata uang palsu di Indonesia. Selain itu, hal ini menyoroti kesenjangan dalam putusan pengadilan mengenai penuntutan dan hukuman terhadap pelaku kejahatan, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan dan ekonomi negara.]]>
<![CDATA[Eksploitasi Anak Untuk Mengemis: Analisis Pelanggaran Tindak Pidana Serta Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Artika Marsela Trisnanda]]>;
<![CDATA[Bifranzila Barkah]]>;
<![CDATA[Vira Mellya Damayanti]]>;
<![CDATA[Rangga Wisnu Pradipta]]>;
<![CDATA[Nicky Damayanti]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.31
<![CDATA[Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi atau pihak lain tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Eksploitasi anak untuk mengemis bukan hanya masalah individu, tetapi juga salah satu bentuk perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kompleks dan berdampak luas serta dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis, penting untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia seorang anak dan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya menanggulangi kejahatan tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak sebagai korban. Melindungi Hak Asasi Manusia khususnya pada anak-anak dari eksploitasi memerlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Maka dari itu kemudian artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan konteks eksploitasi anak untuk mengemis serta menganalisis penegakan hukum yang ada. Sasaran dalam penelitian yang kami lakukan adalah warga negara yang dalam hal ini adalah orang tua dan anak yang berlaku sebagai pengemis. Hasilnya adalah penegakan HAM di Indonesia terutama dalam tindak pidana eksploitasi anak ini telah dan akan terus diupayakan demi kesejahteraan anak-anak. Indonesia telah berupaya membentuk badan-badan yang berwenang dan undang-undang perlindungan anak untuk menjaga HAM terutama pada anak. Kata kunci: eksploitasi anak; hukum; hak asasi manusia]]>
<![CDATA[Perbedaan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana terkait Perbuatan Cabul ]]>
<![CDATA[Susilo, Adji Bagus]]>;
<![CDATA[Ririn Sulistio Ningsih]]>;
<![CDATA[Nathania, Aurelia Ayu]]>;
<![CDATA[Mas Asih, Wardah Fatimah]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.33
<![CDATA[Di Indonesia, perbuatan cabul merupakan tindak pidana yang banyak terjadi. Tindak pidana ini diatur dalam “UU No.1 Tahun 1946”. Namun seiring perkembangan zaman dan melihat banyaknya tindak pidana tentang perbuatakn cabul semakin menjadi-jadi, memicu banyaknya kritik terhadap aturan hukum pidana perbuatan cabul sehingga diperlukan perubahan sebagaimana yang diatur pada “UU No.1 Tahun 2023”. Diperlukan perbandingan aturan hukum antara dua Undang-undang tersebut. Perbandingan ini menekankan pada persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan tantangan antara kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak positif maupun negative yang timbul siring perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Serta menganalisis persama dan perbedaan antara “UU No.1 Tahun 1946 dengan UU No.1 Tahun 2023”. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa artikel imliah, peraturan yang ada dan jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini “UU No.1 Tahun 1946 lebih sempit dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 2023”, namun pada dasarnya sama tergantung rumusan dan penafsiran. Perbedaan tersebut meliputi definisi perzinaan, unsur-unsur perzinaan, delik aduan, dan ancaman pidana. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa “UU Tahun 2023 lebih mengakomodasi nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat saat ini”.]]>
<![CDATA[Dampak Sistemik Tindak Pidana Kecurangan Terhadap Kepercayaan Publik di Sektor Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Rosidah, Alfiyatur]]>;
<![CDATA[Ghassani , Aliyani]]>;
<![CDATA[Arsita, Dinda]]>;
<![CDATA[Nisaa, Maelani Khoirun]]>;
<![CDATA[Artamevia, Novi]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1, No 1, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.35
<![CDATA[Negara Artikel ini menganalisis dampak sistemik penipuan kriminal terhadap kepercayaan publik terhadap departemen pemerintah.Kepercayaan masyarakat merupakan elemen kunci keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan.Tindakan kriminal seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan kinerja pemerintah. Artikel ini mengkaji mekanisme bagaimana penipuan mempengaruhi kepercayaan publik, dampak jangka panjangnya, dan strategi untuk memulihkan kepercayaan yang hilang.Di dalam hukum pidana, perbuatan ini diatur dan diancam dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat. Penanganan kasus tindak pidana curang memerlukan proses hukum yang cermat agar keadilan dapat ditegakkan dan pelaku bisa terkena hukuman yang lsesuai dengan adanya undang-undang yang sedang berlaku.]]>
