Lentera Ilmu
accommodates scientific research articles by lecturers, academic practitioners, teachers and students to improve the quality of education. The scope of this journal is all research related to the study of Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal is published 3 (three) times a year, namely the edition March, July and November. The scope and focus are related to research in Educational Sciences, Social Humanities and Culture. This journal also publishes articles related to studies of social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanity, ethics and morality, international relations. And also publishes studies on education policy. In accordance with its scope, the Journal of Lentera Ilmu accepts multidisciplinary articles related to educational research, social humanities and culture. Law in the study of criminal, civil, state administration, constitutional, agrarian law, and also discusses the customary laws existing in Indonesia and around the world. This journal focuses on educational sciences, social humanities and cultural studies such as learning and teaching theories, Curriculum Development, Educational Evaluation, Educational Psychology, Educational Management, Technology in Education, Cultural Studies, Cultural Identity, Cultural Change, Multiculturalism and research on community empowerment with quantitative and qualitative approaches. There are many other problems related to Education, Social Humanities and Cultural studies. Therefore, Lentera Ilmu publishes research results and literature reviews related to the original scope of education, social humanities and cultural studies such as microeconomics, social and cultural anthropology, sociology, social psychology, history, linguistics, philosophy, literature, arts and humanities. , Ethics and morality, International relations and research on education. in Indonesia and abroad. This journal aims to publish scientific articles from researchers from Indonesia and other countries.
Articles
52 Documents
<![CDATA[PERAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Sa'diyah, Halimatus]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.75
<![CDATA[Penyimpangan Seksual merupakan sebuah aktifitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya. Dikatakan menyimpang apabila prilaku seksual tersebut tidak sesuai norma, serta dapat merugikan orang lain. Salah satu prilaku dari penyimpangan seksual ini adalah LGBT. LGBT merupakan orientasi seksual yang tidak sesuai norma norma sosisal maupun keagamaan alam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan pandangan pancasila terhadap LGBT pada zaman teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan deskriptif. Metode yang digunakan adalah kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran isu, informasi, serta komunitas seputar LGBT. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa menjunjung tinggi nilai moral dan etika yang tercermin dalam setiap sila dalam pancasila yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRISIS DAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH KONFLIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN ETIKA ]]>
<![CDATA[Kuncoroningrum, Rafannisa]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.76
<![CDATA[Krisis kemanusiaan di wilayah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah konflik merupakan isu global yang kompleks dan mendalam. Artikel ini akan mengeksplorasi fenomena tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif - analitis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti hukum humaniter internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia , serta konvensi jenewa yang bertujuan melindungi setiap hak individu di wilayah konflik. Di sisi lain, pendekatan etika ini mempertimbangkan nilai-nilai moral universal, termasuk kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif, dalam upaya mengatasi pelanggaran HAM. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya akuntabilitas, dan kepentingan politik yang sering mendominasi upaya resolusi konflik. Selain itu, dilema yang muncul dalam penanganan konflik memperumit proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan etika sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM secara berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan solusi HAM yang lebih efektif.]]>
<![CDATA[TRAGEDI KANJURUHAN : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Aulia, Shanaz Rahma]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.77
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dengan mengangkat kasus Tragedi Kanjuruhan (di kota Malang. Tragedi kanjuruhan menjadi tragedi kelam dalam dunia pesepakbola Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, 135 (seratus tiga puluh lima) korban meninggal dunia, 507 (lima ratus tujuh) orang luka ringan, 45 (empat puluh lima) orang luka sedang serta 23 (dua puluh tiga) orang mengalami luka berat. Sikap anarkis suporter Arema FC menyebabkan penggunaan gas air mata oleh aparat merupakan pelanggaran dalam peraturan FIFA mengenai keamanan stadium dan regulasi keamanan. Sesuai dengan putusan oleh pengadilan, Arema FC dilarang bermain sebagai tuan rumah di sisa musim permainan bola. Beberapa Aparat keamanan yang bertanggung jawab dalam keamanan stadion mendapatkan hukuman berupa 1 tahun 6 bulan. Hukum pidana yang di dapatkan oleh pelaku inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah hukum yang diberikan pada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BERLANDASKAN SILA KEDUA PANCASILA DALAM MENGHAPUS PENGELOMPOKAN MINORITAS DAN MAYORITAS DI LINGKUNGAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Sari, Putri Permata]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.78
<![CDATA[Pendidikan memiliki peran kritis dalam membentuk karakter dan mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam konteks mengatasi dinamika kelompok minoritas dan mayoritas di Indonesia. Artikel ini mengkaji pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dalam pendidikan karakter untuk menghapuskan sekat-sekat sosial di lingkungan sekolah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis strategi pengembangan karakter yang toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat efektif dilakukan melalui: (1) integrasi nilai-nilai kemanusiaan ke dalam kurikulum, (2) pengembangan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa, (3) penciptaan lingkungan sekolah inklusif, dan (4) pemberdayaan guru sebagai teladan. Pendekatan holistik ini bertujuan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran mendalam akan keberagaman, mampu berempati, dan menghormati perbedaan tanpa membedakan latar belakang. Artikel menekankan bahwa pendidikan merupakan instrumen transformatif untuk membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan semangat Pancasila, dengan fokus pada penghapusan dikotomi minoritas-mayoritas melalui praktik pendidikan yang inklusif dan berkarakter.]]>
<![CDATA[PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Andina Aulia]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.79
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan partisipasi pemilih dan transparansi pemilu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik uang memengaruhi proses demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan laporan terkait topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang berdampak negatif terhadap partisipasi pemilih, karena mengurangi motivasi untuk terlibat aktif dalam pemilu, terutama ketika pemilih merasa pilihan mereka telah "dibeli." Selain itu, politik uang merusak transparansi pemilu, menurunkan kredibilitas hasil pemilu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Meskipun terdapat regulasi yang melarang praktik ini, pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tegas masih memungkinkan praktik politik uang terus berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pendidikan politik, pengawasan pemilu yang lebih baik, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang.]]>
<![CDATA[PROBLEM KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT BAGI SILA KELIMA PANCASILA ]]>
<![CDATA[Maulana, Ghiffari Zakka]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.80
<![CDATA[Ketimpangan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti Ketimpangan terhadap pendidikan ketika akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak merata, terutama bagi keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Hambatan seperti biaya tinggi dan kurangnya sarana pendidikan menghalangi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang berdampak pada peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Ketimpangan sosial diperburuk oleh faktor-faktor lain, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan sumber daya. Masyarakat yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan. Selain itu, ketimpangan antara individu, masyarakat, dan negara juga memperburuk kondisi ini, di mana kebijakan yang tidak adil atau tidak merata dapat memperlebar kesenjangan yang ada. Penelitian mengenai ketimpangan sosial menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pemerataan ekonomi berfokus pada distribusi pendapatan yang adil, akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial. Untuk mengatasi ketimpangan sosial secara efektif, diperlukan kebijakan yang inklusif dan adil, yang memastikan pemerataan kesempatan dan sumber daya bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya pengurangan ketimpangan ini harus melibatkan perbaikan dalam sistem pendidikan, peningkatan kualitas dan aksesibilitasnya, penyediaan layanan kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok rentan. Dengan pendekatan yang tepat, ketimpangan sosial dapat diminimalisir, dan masyarakat yang lebih adil serta sejahtera dapat terwujud.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI KEADILAN SOSIAL SILA KELIMA PANCASILA DALAM KASUS SIANIDA JESSICA MIRNA ]]>
<![CDATA[Andin, Nurima]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.81
<![CDATA[Kasus pembunuhan Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Kumala Wongso kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Tidak hanya kejanggalan dalam kasusnya, tetapi juga karena kontroversi dalam persidangan yang menyangkut penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan sistem peradilan Indonesia. Film dokumenter yang mengangkat kasus ini memberikan pandangan tentang proses penyelidikan dan persidangan yang mempengaruhi persepsi publik terhadap penegakan hukum Indonesia. Kasus ini menimbulkan berbagai kontroversi terkait dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, terutama pada sila kelima pancasila yang menekankan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dalam proses hukum pada kasus Jessica Mirna serta bagaimana hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam konteks pancasila. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana sistem peradilan di Indonesia dalam kasus ini serta apakah keputusan yang diambil dapat dianggap adil berdasarkan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Widiawan, Muhammad Rafi]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.82
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Fokus penelitian adalah memahami keselarasan nilai, perbedaan interpretasi, serta relevansi hukum Islam dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui study literatur (library research). Sumber data utama meliputi teks-teks hukum Islam klasik dan modern, Undang-Undang Dasar 1945, regulasi terkait HAM di Indonesia, serta literatur akademik lainnya. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi titik temu dan tantangan integrasi hukum Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki banyak nilai yang selaras dengan prinsip HAM, seperti keadilan, persamaan hak, dan kebebasan. Namun, terdapat perbedaan interpretasi, terutama dalam isu-isu tertentu seperti hak perempuan dan kebebasan berekspresi, yang sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Meskipun demikian, hukum Islam berpotensi menjadi landasan yang kuat dalam menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia, terutama melalui pendekatan berbasis nilai lokal dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dapat berperan signifikan dalam penguatan HAM di Indonesia, dengan syarat adanya dialog lintas budaya dan pemahaman yang inklusif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM.]]>
<![CDATA[Menumbuhkan Nilai Kemanusiaan untuk Mencegah Bullying Melalui Penerapan Sila Kedua Pancasila ]]>
<![CDATA[Agustiani, Rida]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.83
<![CDATA[Bullying merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Upaya pencegahan bullying memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas penerapan sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sebagai landasan etis untuk menumbuhkan sikap menghormati dan menghargai sesama guna mencegah perilaku bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan analisis deskriptif kualitatif dari berbagai sumber terkait konsep kemanusiaan dalam Pancasila, pendidikan karakter, dan pencegahan bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila—seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan sikap beradab—dapat meningkatkan kesadaran moral siswa dan memperkuat budaya saling menghormati. Pendidikan nilai kemanusiaan perlu diintegrasikan secara intensif dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan sekolah melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Dengan demikian, penerapan sila kedua Pancasila berpotensi menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari bullying dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.]]>
<![CDATA[G30S/PKI: Menanamkan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan Bangsa di Kalangan Generasi Muda ]]>
<![CDATA[Noricha, Nadya Amalia Putri]]>
<![CDATA[ Lentera Ilmu Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2, No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Lentera Jagat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/li.v1i1.84
<![CDATA[Penulisan artikel ini merupakan salah satu tujuan pemahaman yang komprehensif pada generasi belia tentang insiden G30S/PKI menjadi sebuah pelajaran berharga, melalui analisis mendalam terhadap insiden tadi yang dapat menumbuhkan nilai nilai Pancasila. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka dengan menilik beberapa jurnal, & artikel untuk menemukan suatu bacaan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dari hasil yang sudah dibahas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya masih banyak anak muda yang tidak memahami nilai nlai dari pancasila serta peristiwa sejarah.]]>
