cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,650 Documents
 127   128   129   130   131 
Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Maryam Kamati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks hukum dalam menangani fenomena perjudian online di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peran dalam aktivitas perjudian online, termasuk pembuat situs judi, pemain, dan pihak yang menyebarluaskan konten perjudian, berpotensi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan hukum yang berlaku, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami batasan hukum terkait dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum dalam penanganan perjudian online, mengingat tingginya variasi peran dan keterlibatan pelaku dalam aktivitas tersebut.
Strategi Optimalisasi Rantai Pasok Padi dalam Penyimpanan RMU Mekar Jaya di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu Shakkira Bintang Maharani; Bilqis Bilqis; Davina Naswa Nur Amallina; Muthi’a Zahira Fathimah; Liisa Firhani Rahmasari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6499

Abstract

Padi merupakan tanaman yang biasanya tumbuh di iklim tropis dan termasuk tanaman semusim, sehingga iklim di Indramayu cocok untuk ditanam tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Optimalisasi Rantai Pasok padi dalam Penyimpanan RMU Mekar Jaya di Kecamatan Bangodua, Indramayu. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian di RMU Mekar Jaya, diketahui bahwa Pak Taryono memiliki ruang penyimpanan gabah kering dengan kapasitas 100 ton. Selain itu, Pak Taryono juga memperhatikan kualitas gabah dan beras yang mana saat penyimpanan gabah kering tidak hanya diletakkan saja, melainkan alasnya ditatakin sekam yang dikemas menggunakan karung. Serta penyimpanan beras menggunakan plastik yang besar dan disekam. Dengan demikian, adanya strategi rantai pasok dalam penyimpanan di RMU Mekar Jaya yang tepat dapat meningkatkan kualitas padi yang dihasilkan.
Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Aprilia Vitaloka Buloto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring serta implikasi hukumnya berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus prostitusi daring yang difasilitasi oleh MiChat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi daring yang melibatkan aplikasi MiChat melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar norma sosial dan hukum. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten pornografi atau mentransmisikan transaksi seksual melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini menyarankan peningkatan regulasi dan tindakan preventif dalam pengawasan aplikasi digital guna melindungi hak privasi serta mencegah eksploitasi seksual melalui platform online.
Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Nur Rizka I. Hamsah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis predisposisi hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis teks undang-undang serta peraturan yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Perubahan ini memperlihatkan komitmen negara untuk tidak hanya mengakui hak-hak anak secara normatif, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata melalui sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum. UU No. 35 Tahun 2014 juga memperluas cakupan perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta menambah perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi rawan, termasuk korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan prinsip sistem peradilan yang ramah anak (child-friendly justice) untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam proses hukum. Penyesuaian dengan standar internasional melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) juga menjadi bagian penting dari perubahan ini
Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Priska Triska Nangka; Sisca B. Kairupan; Itje Pangkey
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6502

Abstract

Penelitian ini menganalisis standar pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di Dinas Dukcapil Kota Tomohon menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian dari 7 informan menunjukkan bahwa pelayanan SKPWNI telah memenuhi standar pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa kendala. Masalah utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, sistem informasi yang kurang memadai, komunikasi internal yang tidak terstruktur, serta koordinasi antarinstansi yang lemah. Kendala lain termasuk keterlambatan akibat sistem antrean yang tidak efisien, masalah keabsahan dokumen, pemalsuan data identitas, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Diperlukan perbaikan pada prosedur, koordinasi, sistem informasi, dan pelatihan petugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Salma Idris
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran netralitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dan data laporan pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur netralitas ASN, praktik pelanggaran tetap terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, serta budaya patronase politik. Selain itu, pelanggaran sering kali terjadi melalui teknologi dan media sosial, yang membuatnya lebih sulit terdeteksi. Temuan ini mengungkapkan bahwa netralitas ASN merupakan faktor yang rawan mempengaruhi kualitas demokrasi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta revisi regulasi yang lebih tegas dalam mengatur sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas.
Analisis Layout Produksi Pada Umkm Pempek Ameer@ Yang Terletak Di Kota Bogor, Jawa Barat Nur Hikmah Fathira; Mu’taz Fathin Abdullah; Triana Mega Oktarina; Nayla Siti Nadira; Muhammad Al Kautsar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6504

Abstract

Perancangan tata letak produksi merupakan hal yang penting dalam menentukan efisiensi proses produksi. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Pempek Ameer@ adalah rumah produksi masih menyatu dengan rumah pribadi pemilik Pempek Ameer@. Hal ini mengakibatkan tata letak produksi Pempek Ameer@ menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata letak rumah produksi Pempek Ameer@. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Activity Relationship Chart (ARC) untuk menganalisis hubungan antar fasilitas dan Total Closeness Rating (TCR) untuk menghasilkan manfaat seperti tata letak yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh produk dengan jarak fasilitas yang dapat dicapai. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik dari Pempek Ameer@.
Analisis Dampak Penerapan Sistem Presidential Threshold Terhadap Partai Politik di Indonesia Nurhanifah S. Gintulangi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sistem Presidential Threshold terhadap partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan analitis. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap regulasi yang mengatur ketentuan sistem Presidential Threshold, termasuk peraturan yang mengatur persyaratan pencalonan presiden serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan sistem Presidential Threshold, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menilai dampak aturan ini terhadap dinamika politik di Indonesia, khususnya terhadap partai-partai besar dan kecil. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah terkait. Teknik analisis konten digunakan untuk mengkaji dampak penerapan Presidential Threshold terhadap koalisi politik dan keberagaman partai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold memiliki dampak signifikan terhadap sistem politik Indonesia, termasuk pada stabilitas politik, polarisasi antar partai, serta terbatasnya peluang bagi partai kecil untuk bersaing. Meskipun kebijakan ini dapat memperkuat stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, ia juga mengurangi inklusivitas politik dan representasi yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan ini penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojol (Maxim) Sebagai Korban Tindakan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen dalam Layanan Food & Shop Leliana A.TS Nggoli
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6506

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi sering terjadinya pesanan atau orderan fiktif yang dialami oleh Pengemudi ojek online yang berperan sebagai pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Namun faktanya masih terdapat mitra Ojol Maxim yang ketika terkena orderan fiktif. Adapun tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi mitra ojol Maxim terhadap orderan fiktif di kota Gorontalo dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban PT Maxim gorontalo terhadap mitra Maxim sebagai korban dari orderan fiktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Pendekatan penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini juga memanfaatkan penalaran deduktif dan induktif untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berlaku memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya, mitra Maxim sering kali tidak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkret dari PT Maxim dalam memberikan perlindungan hukum bagi mitra Ojol.
Strategi Pelayanan Berbasis Teknologi Dalam Manajemen Rumah Sakit : Solusi Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Kepuasan Pasien Kevin Aldio Putra; Ardelia Maharani; Yani Restiani Widjaja; Purwadhi Purwadhi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6507

Abstract

Penelitian literatur review bertujuan untuk mengetahui Strategi pelayanan berbasis teknologi dalam manajemen rumah sakit untuk peningkatan efisiensi dan kepuasan pasien. Desain penelitian ini termasuk literature review yaitu penelitian yang menemukan teori dan menganalisanya. Hasil penelitian literature review ini yaitu adanya solusi dalam strategi pelayanan berbasis teknologi untuk peningkatan efisiensi dan kepuasan pasien, tidak ada kesenjangan dalam penelitian ini. Penelitian literature review diperkuat dengan 10 jurnal nasional. Teknologi berbasis digital dalam manajemen rumah sakit memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pasien. Strategi seperti SIMRS, RME, pemasaran digital, telemedicine, dan AR telah membuktikan efektivitasnya dalam berbagai penelitian. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan dukungan regulasi yang memadai, pelatihan intensif untuk tenaga kerja, dan investasi yang tepat dalam infrastruktur teknologi.

Page 129 of 365 | Total Record : 3650

 127   128   129   130   131 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue