Articles
42 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ula, Ummi Laila]]>;
<![CDATA[Murjani, Murjani]]>;
<![CDATA[Maryah, Dewi]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i1.6109
<![CDATA[Pada sistem perkawinan di Indonesia mengenal adanya asas harta bersama yang mengikat harta suami istri hingga mereka memperjanjikan hal lain. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini semua harta yang diperoleh suami ataupun istri akan menjadi kepemilikan bersama dan keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Sedangkan pada perkawinan campuran ini tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini justru menimbulkan perbedaan hak yang dimiliki oleh Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran dengan Warganegara Indonesia lain yang melakukan perkawinan pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Perkara No.900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br dan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam perkawinan campuran ini berlaku juga asas harta bersama yang berlaku dalam setiap perkawinan diIndonesia yang mana hal ini didasarkan pada asas penundukkan hukum, maka ketentuan harta bersama ini juga berlaku bagi perkawinan campuran dan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia. Terkait problematika harta bersama dalam perkawinan campuran dapat kembali dimiliki oleh pelaku perkawinan campuran ini dengan membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Selain itu ditinjau dari maqashid syar'iyah perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini adalah salah satu bentuk dari haafidzul maal (penjagaan terhadap harta) karena dalam hal ini dapat memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan campuran itu sendiri Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Harta Tidak Bergerak]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR URUSAN AGAMA SAMARINDA SEBERANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG ]]>
<![CDATA[Rizki, Muhammad Zainuddin]]>;
<![CDATA[Rachman, Aulia]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v1i2.6135
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan Ijab Qabul maka keduanya akan memegang peranan sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keluarga yang rukun dapat mendorong munculnya masyarakat yang baik. Agar terciptanya tujuan tersebut, angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan keluarga yang harmonis dapat terwujud. Penelitian ini berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang sedangkan objek penelitiannya adalah peran kantor urusan agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun Teknik pengolahan data penelitian ini adalah Mendapatkan data dan informasi, menelaah buku-buku atau literatur yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang mencegah perceraian, mengadakan pemilihan terhadap isi buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menganalisa data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa data perceraian Kecamatan Samarinda Seberang pada Tahun 2019 yaitu berjumlah 194 kasus perceraian dan pada Tahun 2020 berjumlah 191 kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang adalah pernikahan dini, pemabuk, pecandu narkoba dan faktor orang ketiga. Adapun peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang dengan melakukan kursus pra nikah, program bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan undang-undang nomor 16 tahun 2019.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS STATUS HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Rachman, Aulia]]>;
<![CDATA[Sy, Najmi Fahriah]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v1i2.6237
<![CDATA[ABSTRACT There is an application for annulment of marriage filed by the first wife against the husband's marriage with the second wife, where it is legal to apply according to the applicable laws and regulations and of course has legal consequences for him, one of which is property. This refers to the Marriage Law No. 1 1974 article 22 paragraph (2) point b, this becomes a problem later considering that marriages have been going on which of course have produced a lot of joint assets but are considered non-existent when the annulment is made, and also the large number of cases of marriage annulment which the researcher is interested in studying. Whereas with the intention to describe the juridical analysis of the status of joint property as a result of marriage annulment. Using a qualitative research method with an empirical-normative approach, based on observational data and interviews as well as observations of the decisions of the Tenggarong Religious Court. The following research results obtained are that first, the judge's considerations in deciding the decision case Number: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr are based on the Marriage Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, as well as fiqh principles, assemblies the judge decided the case in the annulment of the marriage in which the Petitioner (as the first wife) who filed a case for the annulment of the marriage against her husband, has the right to regain her husband's rights and responsibilities. Second, the status of shared assets in the decision Number: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr which is considered nothing which in this case becomes the right of the first wife in accordance with the contents of Article 22 paragraph (2) point b, which applies retroactively to assets together as a result of the law of marriage annulment caused by a previous marriage. And based on MA circular letter Number 2 of 2019 point f where there are no legal consequences in the form of zaujiyah maintenance, joint assets and inheritance in second, third and fourth marriages if the marriage is carried out without court permission and not in good faith.]]>
<![CDATA[PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ashary, Sayyidil Haqqy]]>;
<![CDATA[Sofyan, Akhmad]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i2.6534
<![CDATA[Pernikahan siri tentunya akan berdampak kepada anak yang mereka lahirkan. Artikel ini membahas tentang persepsi Kepala KUA terhadap kedudukan wali nikah bagi anak hasil nikah siri dalam tinjauan Maqashid Syariah. Merupakan penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif, menggunakan pendekatan empris normatif. Subjek penelitian yaitu Kepala KUA dan pelaku nikah siri di Samarinda. Hasil kajian, persepsi Kepala KUA terbagi menjadi dua, pertama menyatakan bahwa orang tua dari anak hasil nikah siri dapat menjadi wali karena pencatatan pernikahan adalah syarat administrasi, bukan syarat sahnya perkawinan. Pendapat kedua, pencatatan perkawinan itu bagian dari syarat keabsahannya perkawinan secara hukum agama dan negara sehingga ayahnya tidak boleh menjadi wali kecuali jika ayahnya telah melakukan sidang isbat nikah dengan ibunya. Adapun terhadap dua Persepsi yang ada bahwa persepsi pertama lebih diunggulkan karena termasuk pada maqashid dharuriyat yang mana melihat status wali jika sah secara syariat sudah cukup untuk menjadi wali dengan mempertimbangkan jika pernikahan anak hasil pernikahan siri ini ditunda, akan berakibat terjadinya nikah siri yang mengakibatkan terhalangnya maqashid syariah yakni menjaga keturunan. Sedangkan pada pendapat kedua lebih masuk kepada maqashid hajiyah karena bagi anak hasil nikah siri harus menunggu putusan isbat nikah kedua orang tuanya agar bisa menjadi wali dan mengurus administrasi pendaftaran nikah di KUA.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM KELUARGA TERHADAP FENOMENA KEKHAWATIRAN PARA JANDA UNTUK MENIKAH KEMBALI ]]>
<![CDATA[Aqiqa, Ikfini Haula]]>;
<![CDATA[Sofyan, Akhmad]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i1.7142
<![CDATA[Pertimbangan dari para janda yang khawatir untuk menikah kembali, sering muncul dan dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang pernah terjadi yaitu kegagalan pada pernikahan sebelumnya, yang wanita khawatirkan adalah pikiran-pikiran apakah kebahagiaan yang mereka inginkan dapat tercapai setelah menikah kembali. Maka dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak para janda yang khawatir untuk menikah kembali padahal menikah kembali ini telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif dengan analisis deksriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) faktor yang melatarbelakangi kekhawatiran para janda untuk menikah kembali didasari oleh faktor internal dan eksternal. 2) Tinjauan hukum keluarga terhadap fenomena kekhawatiran para janda untuk menikah kembali sebagai berikut ini: bagi wanita janda yang memilih tidak menikah karena khawatir akan rasa trauma atau kesulitan dalam hal emosional itu hukumnya makruh. Selanjutnya bagi wanita janda yang memilih tidak menikah kembali sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah, maka hukumnya wajib menikah kembali. Selanjutnya bagi wanita janda yang memilih untuk tidak menikah lagi dan menjadi orang tua tunggal yang hanya fokus mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka hukum untuk menikah kembali ialah mubah. Adapun bagi wanita janda yang tidak mendapat izin dari anak-anaknya sehingga tidak menikah kembali itu hukumnya mubah. Selanjutnya hukum dari faktor stigma sosial yang ada di masyarakat untuk menikah kembali ialah sunnah.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM PENGIKUT MANHAJ SALAFI KOTA SAMARINDA DALAM FENOMENA DOMINASI ISTRI DALAM KELUARGA ]]>
<![CDATA[Febrianur, Alfito]]>;
<![CDATA[Haika, Ratu]]>;
<![CDATA[Rachman, Aulia]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i1.7151
<![CDATA[Artikel ini memiliki tujuan untuk membahas bagaimana pandangan pengikut Manhaj Salafi Kota Samarinda mengenai dominasi istri dalam keluarga yang mana pada zaman modern pemikiran kesetaraan gender terdapat banyak problematika mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki khususnya kepemimpinan dalam pernikahan akan terjadi intraksi antar suami dan istri. Padahal dalam Al-qur’an dan Hadist sudah banyak yang menjelaskan tentang kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga. Islam ada “aliran” yang bernama Manhaj Salafi yang terkenal dalam masyarakat Indonesia memiliki stigma negatif yang keras dalam masalah akidah dan fiqh. Pengikut manhaj salafi ini sangat mengikuti Al-qur’an dan Hadist. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum pengikut Manhaj Salafi di Kota Samarinda dalam istri yang mendominasi dalam keluarga dan bagaimana pandangan pengikut Manhaj Salafi di Kota Samarinda terhadap dominasi istri dalam keluarga persfektif tafsir al-mishbah.]]>
<![CDATA[FACTORS CAUSING DIVORCE FOR OLD AGE COUPLES IN SOCIETY ]]>
<![CDATA[Sofyan, Akhmad]]>;
<![CDATA[Yatul, Robi]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v1i2.7223
<![CDATA[Old age is an age that is very vulnerable to disputes between husband and wife which sometimes just because of trivial things, the two partners will be at odds and some will even cause fights. According to the researchers' observations that there was a divorce in Kota Bangun District where the age of the couple was no longer young. This raises the question, what are the factors contributing to the divorce and how does the impact of divorce affect the two partners? This study uses qualitative research with an empirical normative approach. The results of the research conducted showed that the causes of divorce that occurred for old couples in the Kota Bangun sub-district were caused by financial problems and because the husband was unable to provide all of the income he earned to his wife, causing suspicion for the wife. In addition, disputes are also caused by problems in sexual relations where one party has no desire to have sexual intercourse. And the last one is caused by differences in religious views which have an impact on the emergence of differences in parenting and educating children and this has been buried for years. Then the negative impact that arises as a result of divorce that occurs in old couples is that one partner experiences inner burden and depression because they feel they have failed in building a household. Besides that, it will also cause hostility and discomfort when meeting with ex-spouse or relatives of the former partner. Likewise for children who are still in their teens will experience emotional instability because they see their parents separate. But there is also a positive impact, namely the end of prolonged disputes and both partners will both examine themselves so that they become better individuals.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KARYAWAN TAMBANG BATU BARA YANG MENJALANI HUBUNGAN JARAK JAUH ]]>
<![CDATA[Mukarramah, Ariska]]>;
<![CDATA[Andaryuni, Lilik]]>;
<![CDATA[Zakiyya, Sulung Najmawati]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i2.7237
<![CDATA[AbstrakKaryawan tambang batu bara yang berangkat kerja ke luar kota mengharuskan suami istri melakukan hubungan jarak jauh. Dengan keadaan suami istri yang berjauhan, hal ini dapat menimbulkan kekosongan peran yang seharusnya dilakukan oleh suami istri layaknya pasangan yang tinggal serumah, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada karyawan tambang batu bara yang melakukan hubungan jarak jauh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, website dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data dengan cara observasi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang menjadi akibat dari hubungan jarak jauh adalah kurangnya komunikasi, kekhawatiran terhadap pasangan masing-masing, tidak mengikuti tumbuh kembang anak, dan kekhawatiran pasangan berselingkuh. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh adalah komunikasi dan keterbukaan pasangan. dan Upaya yang dilakukan karyawan Tambang Batubara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan, mendiskusikan masalah dengan baik dan tenang, mengurangi komunikasi yang berlebihan, memberikan perhatian dan menyediakan waktu untuk pasangan dan anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Riati, Sri Asma]]>;
<![CDATA[Zakiyya, Sulung Najmawati]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v1i2.7297
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Kota Samarinda dengan kasus kekerasan seksual terbanyak telah tercatat oleh dinas-dinas yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani korban. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa banyak kebijakan yang digunakan oleh dinas dalam melindungi perempuan serta implementasi dari kebijakan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu kepala UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur dan staf-staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta kepala UPTD Kota Samarinda, dan data sekunder seperti buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dua kebijakan yaitu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA, dalam mengimplementasikan kebijakan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya sampai di penanganan mediasi saja belum ada yang berlanjut ke penanganan kasus hingga pelaku di pidana, beberapa hak yang ada dalam kebijakan telah cukup terimplementasi dan kebijakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA belum terimplementasikan secara maksimal karena belum adanya pencatatan atau arsip tentang kasus yang masuk, belum bekerjasma dengan pihah-pihak masyarakat sipil seperti lembaga non pemerintah.]]>
<![CDATA[POSISI KUBURAN YANG TIDAK MENGHADAP KIBLAT PERSPEKTIF ULAMA KOTA SAMARINDA DAN FIKIH JENAZAH ]]>
<![CDATA[Al Anshor, Mohammad Zakaria]]>;
<![CDATA[Pancasilawati, Abnan]]>;
<![CDATA[Fitriyanti, Vivit]]>
<![CDATA[ Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/jm.v2i1.7373
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang banyak kuburan yang tidak menghadap arah kiblat disebabkan ketidakpahaman selama proses penguburan jenazah mengenai diwajibkan posisi kuburan menghadap kiblat. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui proses penguburan dan pengelolaan Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara. Kedua, untuk mengetahui perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Ketiga, untuk mengetahui perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari keterangan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer dari Kitab Nihayatul Zain dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan memaparkan data secara terperinci suatu fenomena secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam proses penguburan di Kecamatan Samarinda Utara hanya 1 dari 5 responden yang memperhatikan kondisi tanah dan arah kiblat, penggalian liang lahat dilaksanakan oleh penggali kuburan, sedangkan mengantar jenazah dan mengubur makam dilaksanakan oleh pengurus makam secara gotong royong. Pengelolaan kuburan yaitu dengan iuran untuk sarana dan prasarana kepengurusan jenazah. Kedua, semua ulama sepakat kuburan menghadap kiblat dan jika posisi kuburan tidak menghadap arah kiblat maka wajib untuk dibongkar atas persetujuan ahli waris. Ketiga, dalam kitab Nihayatul Zain, hukum kepengurusan jenazah adalah fardhu kifayah. Syarat sah dalam penguburan adalah posisi mayat menghadap arah kiblat dan diwajibkan membongkar kuburan mayit sebelum membusuk.]]>
