cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sulung Najmawati Zakiyya
Contact Email
sulungnajma32@gmail.com
Phone
+6285700770009
Journal Mail Official
mitsaq@uinsi.ac.id
Editorial Address
Jalan H.A.A.M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75131
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : 29860644     EISSN : 29860644     DOI : https://doi.org/10.21093/jm
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Jurnal Mitsaq fokus pada kajian munakahat, fiqih ilmu ushuliyah dalam bidang hukum astronomi Islam, hukum perkawinan Islam dan gender yurisprudensi keluarga.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM akbar, Khairul; Andaryuni, Lilik; Syakur, Abd.
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5371

Abstract

Dikutip dari catatan tahun 2022 komisi nasional (KOMNAS) anti kekerasan pada perempuan Indonesia, dengan data sepanjang tahun 2021 kekerasan marital rape terindikasi tertinggi kedua sebanyak 25% dengan 597 kasus. Artikel ini membahas persoalan marital rape atau perkosaan dalam perkawina. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis library research atau kepustakaan. Dengan pengambilan data sekunder berbahan primer yakni analisa pada UU No.23 2004 PKDRT dan UU No.12 2004 TPKS dan al-Qur’an. Hasil kajian analisa pada marital rape perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam memberikan kesimpulan bahwasanya marital rape dalam hukum positif indonesia dilarang hal ini diatur pada pasal 5,8, dan 46 UU PKDRT, juga pada pasal 4huruf b dan pasal 6 huruf b UU TPKS. Marital rape menurut peneliti masih tidak dicermati dengan baik sebagai tindak pidana khusus (Lex Specialis) dalam pengaturan kekerasan seksual khususnya dalam ranah domestik. Kemudian marital rape juga bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan konsep marital rape bertentangan dengan 3 konsep perkawinan yaitu an taradhin (saling ridha), mu’asyarah bil ma’ruf (memperlakukan dengan baik), dan ad-Dharar yuzal (kondisi bahaya harus dihilangkan) serta konsep maqashid syariah pada prinsip memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan.
MUALAF CENTER INDONESIA DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN MUALAF DI BALIKPAPAN Alicya, Alicya; Alfitri, Alfitri; Fitriyanti, Vivit
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5380

Abstract

Artikel ini membahas tentang peranan Mualaf Center Indonesia dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah. Menjadi keluarga yang sakinah tentunya impian bagi seluruh umat manusia dan dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut hendaknya memilih pasangan yang seiman, tetapi tak jarang ada yang memilih pasangan yang beda agama sehingga solusinya adalah pidah agama atau menjadi mualaf. Pernikahan yang terjadi pada mualaf dirasa perlu mendapatkan pembinaan agar tercapainya rumah tangga yang sakinah, maka dari itu Mualaf Center Indonesia (MCI) hadir guna untuk membantu para mualaf mendapatkan pembinaan keagamaan dan juga pembinaan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada mualaf dan pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT, karena dengan ketaatan dan keimanan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang dalam membina rumah tangga, dan Mualaf Center Indonesia (MCI) berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melakukan pembinaan melalui kajian keluarga sakinah, dan program konsultasi.
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Riadi, Ahmad Taufik; Murjani, Murjani
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5383

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas apakah pada perkara cerai talak dan cerai gugat dalam prosesnya sama-sama memperjuangkan pemenuhan hak iddah atau tidak. Jenis penelitian hukum normatif, pedekatan yuridis dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian pada cerai talak terdapat 70 dari 407 perkara kabul, dan cerai gugat terdapat 9 dari 1337 perkara kabul, dengan pemenuhan hak iddah. upaya hakim agar terpenuhinya nafkah iddah : 1) memberitahu perempuan mengenai hak mereka. 2) memberikan putusan secara ex officio 3) menunda ikrar talak sampai suami membayar kewajibannya di perkara cerai talak. 4) memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai suami, sampai melunasi kewajibannya di perkara cerai gugat. Kendalanya : 1) ketidakmampuan suami. 2) pihak perempuan pada suatu kondisi tidak mementingkan mengenai hak nafkah yang dimilikinya. 3) perkara diputus secara verstek. Pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sesuai dengan teori ushul fiqh maslahah mursalah, kerena berdasarkan syaratnya yaitu : 1) rasional, 2) sejalan dengan maqashid syariah, 3) menjaga prisip dasar untuk menghilangkan kesulitan.
UPAYA TOKOH AGAMA TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA BALIKPAPAN Rais, Muhammad Amin; Haries, Akmad; Idzhar, Muhammad
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5854

Abstract

Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga menjadi solusi terakhir bagi kedua pasangan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Kota Balikpapan juga banyak terjadi kasus perceraian dan jika dilihat dari Data yang didapat dari Pengadilan Agama Balikpapan angka perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 terdapat 1.736 perkara kasus perceraian di Kota Balikpapan dan pada tahun 2020 terdapat 1.503 perkara kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.704 kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan mengetahui Upaya Tokoh Agama Balikpapan mengenai perceraian. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, melalui pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah; pertama, mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang melakukan cerai maka ada faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, Perceraian terjadi tidak terlepas dari masalah atau faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan,.sehingga permasalahan itu yang menjadikan bukti untuk suami atau istri buat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama diantaranya karena faktor mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi. Kedua, mengenai upaya tokoh agama terhadap perceraian di Kota Balikpapan terdapat solusi dari Kementerian Agama Balikpapan sudah membuat program yaitu bimbingan perkawinan kepada calon pengantin untuk diberikan bekal atau ilmu pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dan bahagia agar terhindar dari perceraian yang tidak diinginkan. Kata kunci: Pengadilan Agama Balikpapan, Tokoh Agama, Perceraian
EFEKTIVITAS PERAN DP2PA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Pradana, Hamka; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5861

Abstract

Abstrak: Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan keadaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual dilakukan proses pencegahan yang diberikan dengan bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi ke masyarakat guna untuk mengecilkan angka kekerasan seksual pada anak dan peran pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk rujukan bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rumah aman (shelter). Namun, dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.
MENGUBUR ARI-ARI DALAM PERSPEKTIF 'URF Cahyani, Rinda Elok; Syamsi, Nur
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5865

Abstract

Mengubur ari-ari telah menjadi tradisi secara turun-temurun dengan berbagai macam prosesi yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, mereka melaksanakan penguburan ari-ari dengan menyertakan benda-benda tertentu serta dengan maksud dan tujuan tertentu. penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir. Sedangkan bahan hukum (normatif) akan berangkat dari permasalahan sosial yang terdapat dalam kajian bahan hukum kitab yang berkenaan dengan Bab ‘Urf serta karya ilmiah pendukung lainnya. Berdasarkan Analisa terhadap prosesi mengubur ari-ari dalam perspektif ‘urf terhadap masyarakat suku Jawa dan Banjar di kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, menghasilkan kesimpulan bahwasannya mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi jangkauannya, ini termasuk dalam kategori ‘urf al amm, jika ditinjau dari keabsahannya, tradisi mengubur ari-ari ini termasuk ke dalam al- ‘urf ash- shahihah (‘urf yang benar) dan al- ‘urf al-fasidah (‘urf yang salah).
PEMENUHAN HAK PARA PETUGAS KEBERSIHAN PEREMPUAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Wulandari, Aprillia Dwi; Darmawati, Darmawati; Ahyar, Muzayyin
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5868

Abstract

With the adoption of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) at the 1974 United Nations General Assembly, Indonesia ratified it into Law Number 7 of 1984 on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.He was able to protect women's rights in Indonesia. However, the many conventions and later ratified International treaties could not guarantee the fulfillment and accommodation of women's rights in every field of life, including those in the field of labor that involved many women as labor. Based on observations and interviews conducted by researchers, the Samarinda City Environment Office employed quite a lot of women as street cleaners, but they did not get their rights as workers to the maximum extent, especially women's rights related to reproduction of women. There are three formulations of problems in this study: the first is about what women's rights are guaranteed in the perspective of positive law and Islamic law. Second, how to fulfill the rights of female janitors at the Samarinda City Environment Service in a positive legal perspective. And thirdly, how to fulfill the rights of street cleaners at the Samarinda City Environment Service in the perspective of Islamic Law. This study is a type of qualitative research with an empirical juridical approach. The data collection techniques used are: observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used are qualitative analysis with data collection steps, data reduction, data management, and conclusion withdrawal. The results of this study are women's rights guaranteed in positive law, rights in law and politics, education and health, and labor. Meanwhile, women's rights guaranteed in Islamic law are rights in economic, social, educational and religious areas, as well as politics. The fulfillment of the rights of female janitors in the Samarinda City Environment Office in the perspective of positive law and Islamic law in the form of rights to work and clothing, the right to pay for social security in the field of health and employment, the right to rest, the right to perform worship according to belief, and the right to social security.the right to develop self-competence. Meanwhile, rights that have not been fully fulfilled include the right to first and second day of menstrual leave, the right to maternity leave, and the right to breastfeed children. Then for unfulfilled rights is the right to a holiday in a week's work. Dengan diadopsinya CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againstt Women) pada sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1974, yang kemudian Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, banyaknya konvensi serta perjanjian Internasional yang kemudian telah diratifikasi tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya serta terakomodasikannya hak-hak perempuan secara maksimal di setiap bidang kehidupan, termasuk di antaranya di bidang ketenagakerjaan yang banyak melibatkan perempuan sebagai tenaga kerja. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda cukup banyak memperkerjakan perempuan sebagai petugas kebersihan jalan, namun mereka belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja secara maksimal, terutama hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama mengenai apa saja hak-hak perempuan yang dijamin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif. Dan yang ketiga, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pengelolaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum positif ialah hak dalam bidang hukum dan politik, pendidikan dan kesehatan, serta bidang ketenagakerjaan. Sedangkan hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum Islam ialah hak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan agama, serta politik. Pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam berupa hak atas masa kerja dan pakaian kerja, hak atas upah yang layak hak atas jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, hak atas waktu istirahat, hak atas menjalankan ibadah sesuai keyakinan, serta hak atas mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan hak yang belum dipenuhi secara maksimal seperti hak atas cuti haid hari pertama dan kedua, hak atas cuti melahirkan, dan hak atas waktu untuk menyusui anak. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi adalah hak atas hari libur dalam seminggu bekerja.
PANDANGAN ULAMA KOTA SAMARINDA TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Susilawati, Mira; Pagala, Azhar; Syamsi, Nur
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5871

Abstract

Praktik khitan perempuan di Kota Samarinda karena masih banyak masyarakat yang menjalankan khitan perempuan dan menganggap khitan perempuan sama hukumnya dengan khitan laki-laki. Masih terdapat banyak pendapat terhadap hukum pelaksanaan khitan perempuan. Adanya praktik khitan perempuan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia biasanya melakukan khitan pada anak perempuannya beberapa hari setelah kelahirannya. Adapula yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan dilarang dan tidak dianjurkan. Namun terlepas dari banyaknya pendapat yang ada peneliti tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap khitan perempuan.
PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH Rahmawati, Sella Noor; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5877

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan istri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU FANGIRL K-POP YANG KURANG MINAT MENIKAH Alifia, Raisiska; Haika, Ratu; Hasan, Maisyarah Rahmi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5979

Abstract

Perempuan berusia dewasa awal yang belum menikah dan memiliki kegemaran di dunia musik pop Korea, yang menjadikan beberapa dari perempuan yang belum menikah ini kekurangan minat untuk menikah di usianya yang terhitung sudah matang untuk melaksanakan pernikahan. Dengan keadaan yang seperti ini tentu dapat menimbulkan permasalahan terhadap individu tersebut dan termasuk pula pihak keluarga, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif dari hukum Islam mengenai minat nikah komunitas fangirl K-Pop ini sehingga permasalahan tersebut menarik untuk diteliti.

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025 Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025 Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024 Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023