cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sulung Najmawati Zakiyya
Contact Email
sulungnajma32@gmail.com
Phone
+6285700770009
Journal Mail Official
mitsaq@uinsi.ac.id
Editorial Address
Jalan H.A.A.M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75131
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : 29860644     EISSN : 29860644     DOI : https://doi.org/10.21093/jm
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Jurnal Mitsaq fokus pada kajian munakahat, fiqih ilmu ushuliyah dalam bidang hukum astronomi Islam, hukum perkawinan Islam dan gender yurisprudensi keluarga.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR Mawardy, Imam; Adityo, Rayno Dwi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i2.8871

Abstract

Adanya keberadaan Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak satu diantaranya adalah untuk menjamin perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi Pada kenyataanya, masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan tersebut sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur dengan menggunakan parameter efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan efektivitas perlindungan anak pasca persitiwa kekerasan pada anak ada tiga faktor sudah efektif yaitu faktor peraturan, penegak hukum dan faktor fasilitas tetapi ada dua faktor yang belum efektif dalam implementasi Undang-undang RI No.35 tahun 2014 dilembaga pendidikan tersebut pada aspek budaya hukum dimasyarakat dimana menilai perundungan verbal sebagai candaan biasa yang menjadikan asal mula tindak kekerasan dan belum efektif pada faktor masyarakatnya yaitu kebiasaan wali murid yang menganggap jika anaknya dimasukkan ke sekolah maka semua tanggung jawab pendidikan selesai diserahkan ke sekolah. Pihak sekolah terus berupaya mengembangkan program perlindunngan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang disebut TPPK.
PETA KONSEP AYAT DAN HADIS AHKAM TERHADAP KEDUDUKAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Nugraha, Sabda Surya; Murjani, Murjani; Syamsi, Nur
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9080

Abstract

Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 berisi mengenai asas-asas hukum dalam mengadili perkara perempuan, terdapat tujuh asas mengadili perkara perempuan yaitu, pengharagaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi hakim dalam memutus dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melakukan tinjauan terhadap kedudukan Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 dengan merujuk pada Ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai Hukum dan Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai hukum, serta menelaah beberapa karya tulis dari ilmuwan atau cendikiawan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukumJenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tarsier, dalam penelitian ini diperoleh dari PERMA No 3 tahun 2017, kitab Al-Qur’an dan hadis serta kitab-kitab tafsir ulama. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara membaca, menelaah redaksi ayat Al-Qur’an dan Hadis serta kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber rujukan, kemudian dilakukan pengelompokkan atau klasifikasi keterhubungan ayat dan hadis ahkam dengan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017.Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kedudukan Asas hukum dalam sebuah sistem hukum sangatlah penting karena itu sebagai landasan atau fondasi utama hukum tersebut. Asas hukum bersifat lebih umum daripada hukum itu sendiri. Setelah dibuat dalam bentuk sebuah peta konsep, kedudukan ketujuh asas-asas hukum yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sendiri telah sesuai dengan Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam, hal ini dapat dilihat pada redaksi ayat- ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam yang diperoleh, yang mana menunjukkan adanya keterkaitan arti dan makna dengan asas-asas hukum dalam PERMA tersebut, ditambah lagi adanya tafsir dari ulama yang mendukung dan meyakinkan bahwa ayat dan hadis ahkam yang diperoleh memang sesuai dengan asas hukum PERMA No. 3 tahun 2017, selanjutnya tinggal bagaimana kita sebagai mukallaf dapat menerapkannya di dalam kehidupan.
IHDAD BAGI WANITA PEKERJA TETAP DI KOTA SAMARINDA TINJAUAN KAIDAH AL- MASYAQQATU TAJLIBU AT-TAYSIR Fatmawati, Nurul; Iskandar, Iskandar; Fitriyanti, Vivit
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9122

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi adanya suatu kondisi Dimana wanita yang suaminya meninggal dunia, wajib berihdad, namun disisi yang lain ada juga wanita yang bekerja dan terikat dengan kewajibannya. Termasuk dalam penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive. Subjek dalam penelitian ini ialah wanita pekerja tetap di Kota Samarinda. Objek penelitian ini mengenai penerapan masa ihdad bagi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Serta dalam menganalisis hasil data menggunakan analisa normatif kaidah fiqhiyyah المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرُ . Hasil penelitian: Faktor utama wanita pekerja tetap tidak menjalani masa ihdad yakni terikat dengan instansi pekerjaan dan sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Berdasarkan metode kaidah fikhiyyah disimpulkan kondisi tersebut masuk dalam kaidah fikhiyyah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang bersandarkan pada hukum islam. Sehingga hukum bagi para wanita pekerja adalah boleh untuk tetap menjalankan pekerjaannya selama masa ihdad dan diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan darurat, namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat seperti menggunakan pakaian yang tidak menimbukan syahwat bagi lawan jenis.
TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Kamalia, Mardiah; Adityo, Rayno Dwi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9221

Abstract

Pemerkosaan sedarah sulit terungkap karena peristiwanya terjadi dalam lingkaran relasi kuasa keluarga. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana rumusan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah dalam hukum positif serta melakukan analisa menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian bahwa KUHP yang masih berlaku belum mengatur rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (baru), UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan PP No. 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara menyeluruh atau detail, unsurnya terbatas pada pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS terdapat rumusan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sehingga ketentuan ini memenuhi kriteria tindak pidana pemerkosaan sedarah. Ditinjau dari konsep kepastian hukum Gustav Radbruch undang-undang TPKS memenuhi prinsip kepastian hukum karena mampu memenuhi empat parameternya yaitu: (1) adanya UU RI No 12 Tahun 2022 TPKS; (2) fakta adanya peristiwa pemerkosaan sedarah yang belakangan marak, UU RI no 12 Tahun 2022 TPKS hadir untuk menanggulangi peristiwa pidana tersebut; (3) rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah di dalam UU TPKS lebih jelas dan; (4) hukum positif yang tidak mudah untuk selalu dirubah.
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK Hafidin, Hafidin; Pancasilawati, Abnan; Syakur, Abdul
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.9514

Abstract

Hafidin, 2024. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Campur Tangan Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Dampak di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Ag., dan Bapak Abd Syakur, L.c.,M.H. Dalam kehidupan rumah tangga selalu ada yang namanya permasalahan-permasalahan keluarga. Adapun salah satu penyebab dari permasalahan rumah tangga yaitu campur tangan orang tua. Seperti yang terjadi pada delapan keluarga yang ada di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Delapan keluarga ini mendapat campur tangan orang tua dalam hal keuangan dan tempat tinggal sehingga berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga. Dari permasalahan yang ada pada lokasi penelitian ini maka timbullah pertanyaan, hal apa saja yang menjadi campur tangan orang tua di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang? dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang?. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, Pendekatan penelitian sosiologis. Lokasi penelitian Rt.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Dengan menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian kepada anak yang menjadi istri atau suami, orang tua atau mertua dan tokoh masyarakat. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deduktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hal yang menjadi campur tangan orang tua di Rt.1 Desa Tanjung Batu yaitu mengenai keuangan dan tempat tinggal. Sedangkan meninjau dari pandangan hukum keluarga Islam tentang kasus campur tangan di Rt.1 Desa Tanjung Batu tidak benar karena tidak sesuai dengan tuntunan hukum keluarga Islam. Sehingga dampak yang ditimbulkan menyebabkan keluarga anak menjadi tidak harmonis.
PERNIKAHAN SESAMA PENGIKUT MANHAJ SALAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Nisa, Zakiyatun; Materan, Materan; Sofyan, Akhmad
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10000

Abstract

Abstrak: Salah satu yang menganjurkan melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah manhaj Salafi. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang pengikut manhaj Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. Bahwa terdapat disalah satu daerah, tepatnya di kelurahan Air Putih melakukan pernikahan yang menganjurkan menikah sesama pengikut manhaj Salafi. Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, mengetahui latar belakang pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. kedua, mengetahui pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi termasuk kedalam kategori kafa’ah menurut Hukum Keluarga Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; pertama, mengenai latar belakang pengikut manhaj Salafi melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah untuk menyamakan pandangan dalam beragama, menyamakan pandangan dalam menjalankan syariat, menyamakan pandangan dalam manhaj serta menerapkan sikap, cara beragama dan cara beribadah serta bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. kedua, pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi dalam kategori kafa’ah menurut Hukum Keluarga Islam, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dinilai kurang tepat. Karena adanya pembatasan pernikahan harus sesama pengikutnya. Adapun kafa’ah dalam nasab yang dimaksud menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) adalah dari keturunan bangsa Arab dan keturunan Nabi SAW, bukan pernikahan sesama pengikutnya semanhaj Salafi, yaitu mereka yang menjelaskan secara terang-terangan dalam pemahaman salaf serta menyikapi orang-orang yang berbuat bid’ah. Kata Kunci: Pernikahan, Manhaj Salafi, Hukum Keluarga Islam
UPAYA PEMBINAAN ANAK DIDIK OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH (STUDI DI LPKA KELAS II TENGGARONG) Wati, Widya; Iswanto, Bambang; Syakur, Abdul
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10034

Abstract

Abstract: One of the factors, such as the lack of attention and parental involvement in educating, nurturing, and providing the rights of children, can result in the child committing criminal acts and eventually coming into contact with the law. Therefore, during their sentence, the Juvenile Correctional Institution, hereinafter referred to as the institution, plays a role in providing guidance to children who are in conflict with the law. This research is a qualitative study with a normative-empirical legal method, descriptive in nature, using a statutory approach. The data sources come from primary and secondary data. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation, with three procedures for data analysis: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research findings, the efforts made by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong consist of religious guidance, education, skills/interests & talents, each manifested in several activities, providing the children's rights, fulfilling their needs, and offering healthcare services that encompass both physical and mental health. Secondly, from the perspective of Maqāṣid Al-Syarī’ah, there are three points of guidance by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong that are categorized as Dharuriyyat (essential needs), namely religious activities under the category of Hifdz al-din (preservation of religion), such as mandatory and voluntary communal prayers, BTQ (Qur'an reading), study of religious gatherings, and the Bible study. Then, healthcare services under the category of Hifdz nafs (preservation of life), which include providing nutritious food, rest periods, health check-ups, exercise, and counseling with psychologists. Lastly, education under the category of Hifdz aql’ (preservation of intellect), which includes formal education, package programs, and religious classes. Furthermore, activities related to skill development, interests, and talents fall under the category of Hajiyyat (complementary needs). Abstrak: Salah satu faktor seperti kurangnya perhatian dan peran orang tua dalam hal mendidik, mengasuh, dan pemberian hak-hak anak dapat mengakibatkan anak melakukan tindak pidana dan akhirnya berurusan dengan hukum. Sehingga selama menjalani masa pidananya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya memiliki peran dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Sumber data berasal dari data primer & sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan tiga prosedur dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yaitu terdiri dari pembinaan keagamaan, pendidikan, keterampilan/minat & bakat yang masing-masing pembinaan diwujudkan dalam beberapa kegiatan, pemberian hak-hak anak binaan, pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan, serta layanan kesehatan yang melingkupi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang kedua, dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah, terdapat tiga poin pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yang bersifat Dharuriyyat, yaitu kegiatan keagamaan sebagai kategori Hifdz al-din yaitu shalat fardhu dan sunnah berjamaah, BTQ, kajian majlis ta’lim dan kajian alkitab. Kemudian layanan kesehatan sebagai kategori Hifdz nafs yang meliputi pemberian makanan yang bergizi, pemberian waktu istirahat, periksa kesehatan, olahraga konseling dengan psikolog. Kemudian pendidikan sebagai kategori Hifdz aql’, meliputi pendidikan formal, kejar paket, dan kelas keagamaan. Selanjutnya ialah yang bersifat Hajiyyat mencakup kegiatan pengembangan keterampilan, minat dan bakat.
PENERAPAN PASAL-PASAL KHI TERHADAP SENGKETA HADHANAH DALAM TELAAH PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA Hariyanti, Alkhusna; fakhria, Sheila
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10364

Abstract

Kasus yang sedang diteliti, diidentifikasi dengan Nomor Kasus 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, berkisar pada perselisihan terkait transfer hadhanah (asuh anak) dari ibu ke ayah seorang anak mumayyiz. Meskipun Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan otonomi anak dalam memilih pengasuh setelah mencapai usia mumayyiz, hakim dalam kasus ini memutuskan bertentangan dengan preferensi anak. Penelitian ini menyelidiki penerapan KHI dalam menyelesaikan perselisihan hadhanah, fokus pada kasus yang disebutkan di atas. Mengkaji implikasi dunia nyata, menjadi jelas bahwa memahami dan menerapkan hukum Islam sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian orang tua. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan KHI dalam keputusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan menganalisis aspek psikologis keputusan tersebut dalam ranah hukum keluarga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan psikologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan Panel Hakim yang menangani kasus tersebut dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan KHI dalam keputusan 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak optimal, dengan ketidaksepakatan mencolok antara keputusan hakim dan harapan anak mumayyiz. Meskipun hakim mempertimbangkan aspek psikologis, ketiadaan saksi ahli melemahkan dasar pertimbangan tersebut. Keputusan tampaknya didasarkan pada bukti persidangan dan pertimbangan hukum. Analisis psikologis sejalan dengan teori psikologi hukum, menekankan evaluasi hakim terhadap hubungan emosional, kesejahteraan emosional anak, kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan dukungan, ketersediaan waktu, dan pola komunikasi orang tua.
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK AKAD NIKAH DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I Rani, Nur Sasi Septian; Ramadhani, Mutiara; Saputri, Nova Esa; Maharani, Ria; Fitri, Yuliza Aidil
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10673

Abstract

This research discusses the different views of the Hanafi and Shafi'i madhhabs regarding the role of the guardian in the implementation of the marriage contract. The main focus of the research is how the two madhhabs assess the importance of the guardian in determining the validity of marriage. In terms of theory, the Hanafi school of thought considers the guardian as a complementary condition of the contract, so that a woman who is an adult and has the right mind can marry herself on the condition of fulfilling the sekufu and giving the appropriate dowry. In contrast, the Shafi'i school of thought views the guardian as an important part that must be present for the marriage to be valid. The method used is a qualitative study with a literature approach and comparative analysis of various sources of Islamic law. The research findings show that this difference arose due to different social and cultural backgrounds at the time of the scholars. In conclusion, this difference affects women's rights and the role of the family in the marriage contract process. Understanding these differences is important so that marriage practices can be adapted to the social conditions and needs of today's society.
FIKIH: ANALISIS PERNIKAHAN DINI MENURUT PANDANGAN 4 MAZHAB Purnomo, Agus; Hani, Umi; Hadi, Abdul; Zahra Maulida, Atika
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10707

Abstract

the phenomenon of early marriage is still widely found, especially in areas where the majority of educational awareness is still relatively low. The trend of early marriage is still a pro and con. There are also parents who want their children to graduate from school, become adults or be established first. There are concerns about failing their studies, getting divorced quickly because they are not old enough and the economy is difficult because they do not work. Research Objectives To find out the Fiqh View on early marriage according to the 4 Schools. This research method uses a descriptive qualitative method. This study uses a qualitative descriptive analysis, namely an analysis carried out through field studies to Ulama, Society, and the MUI of Banjarmasin City in collecting data using the purposive sampling research method. The purposive sampling method is a study conducted to take research samples in the field that have been determined based on the desired sample information, the interview technique uses a structured interview technique

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025 Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025 Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024 Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024 Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023 Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023